Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasah
Full text linkThis study analyzes the implementation of the prohibition on open dumping in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and examines it from the perspective of Fiqh Siyasah. A total of 343 of 550 landfills still violate this prohibition, indicating a serious gap between law and practice. The main problem is the effectiveness of government policies in implementing the General Principles of Good Governance and the principle of public welfare. Using normative-juridical legal methods, the results show the failure of implementation to violate the General Principles of Good Governance, such as weak legal certainty and neglect of the principle of benefit. In Fiqh Siyasah, open dumping is a mafsadah (damage) that is contrary to Maqashid Syariah, reflecting the government's inability to realize the public welfare.Penelitian ini menganalisis implementasi larangan open dumping dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan meninjauanya dari perspektif Fiqh Siyasah. Sebanyak 343 dari 550 TPA masih melanggar larangan ini, menunjukkan kesenjangan serius antara hukum dan praktik. Masalah utamanya adalah efektivitas kebijakan pemerintah dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan prinsip kemaslahatan umum. Menggunakan metode hukum normatif-yuridis, hasilnya menunjukkan kegagalan implementasi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti lemahnya kepastian hukum dan pengabaian asas kemanfaatan. Dalam Fiqh Siyasah, open dumping adalah mafsadah (kerusakan) yang bertentangan dengan Maqashid Syariah, mencerminkan ketidakmampuan pemerintah merealisasikan kemaslahatan umum
Perlindungan Hukum atas Kesehatan Mental Pengemudi Transportasi Online dalam Konteks Regulasi Kemitraan Digital
Full text linkAbstract This study analyzes the legal construction of partnerships in Permenhub Number 12 of 2019 regarding the protection of the normative rights of online transportation drivers amid regulatory uncertainty. Using a normative doctrinal method with a legislative and literature approach, the results show that the concept of partnership in Permenhub is not in line with the reality of algorithm-based digital work. The power imbalance between platforms and drivers causes psychosocial pressure and economic uncertainty. Therefore, adaptive legal reform is needed to recognize the status of platform workers and ensure sustainable normative protection through stronger algorithmic oversight.Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum kemitraan dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 terkait perlindungan hak normatif pengemudi transportasi daring di tengah ketidakjelasan regulasi. Menggunakan metode normatif doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur, hasilnya menunjukkan bahwa konsep kemitraan dalam Permenhub belum sesuai dengan realitas kerja digital berbasis algoritma. Ketimpangan kekuasaan antara platform dan pengemudi menimbulkan tekanan psikososial serta ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum adaptif untuk mengakui status pekerja platform dan menjamin perlindungan normatif secara berkelanjutan melalui pengawasan algoritmik yang lebih kuat
Aspek Hukum Hak Kepemilikan di atas Laut
Full text linkThe issuance of Land Ownership Certificates in Indonesian maritime areas presents significant administrative legal issues due to the lack of alignment between land and maritime law. According to the Basic Agrarian Law and maritime regulations, sea areas cannot be privately owned. The issuance of SHAT in maritime areas, especially without proper reclamation procedures, potentially violates the principle of legality. Conflicts of authority between the National Land Agency (BPN) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries frequently arise, resulting in legal uncertainty and significant ecological impacts. Regulatory harmonization and stricter oversight are required to ensure environmental sustainability and social justice.
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di wilayah perairan Indonesia menimbulkan persoalan hukum administrasi yang signifikan, karena tidak adanya keselarasan antara hukum pertanahan dan hukum kelautan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan regulasi kelautan, wilayah laut tidak dapat dijadikan objek hak milik individu. Penerbitan SHAT di wilayah laut, terutama tanpa proses reklamasi yang sah, berpotensi melanggar asas legalitas. Konflik kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali terjadi, menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak ekologis yang merugikan. Diperlukan harmonisasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
 
Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa terhadap Pendaftaran Hak Cipta Lukisan yang Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Full text linkCopyright and trademarks can intersect in a single court case in business practice, particularly when a trademark in the form of a painting registered by one party is subsequently registered as copyright by another. This is reflected in the copyright dispute in Decision Number 40/Pdt.Sus- HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. This normative juridical research with descriptive-analytical characteristics uses secondary data obtained through library and document studies. The results show that the Copyright Law and Trademark Law provide different forms of protection according to their respective regimes. Article 65 of the Copyright Law reflects legal certainty by providing firm limitations. The judge's legal considerations in the decision were appropriate, providing justice and legal certainty.Hak cipta dan merek dapat bersinggungan dalam satu perkara pengadilan dalam praktik bisnis, terutama ketika merek berupa lukisan yang didaftarkan oleh satu pihak kemudian didaftarkan sebagai hak cipta oleh pihak lain. Hal ini tercermin dalam sengketa hak cipta pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek memberikan bentuk pelindungan berbeda sesuai rezim masing-masing. Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta mencerminkan kepastian hukum dengan memberikan batasan tegas. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah tepat, memberikan keadilan dan kepastian hukum
Analisis Yuridis Terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT–Malaysia Tahun 2024
Full text linkThis study explores various traditional and cross-border crimes, focusing on Indonesia and Malaysia's legal cooperation to combat human trafficking in 2024. Using a legal approach based on laws and regulations, the research reveals both countries have employed tools like Mutual Legal Assistance, ACTIP, and treaties to collaborate. However, challenges persist including differences in legal systems, slow government processes, and limited resources. The study recommends improving legal harmonization and leveraging technology to enhance coordination, thereby strengthening crime handling and victim protection efforts.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipe kejahatan konvensional dan transnasional, serta mengevaluasi efektivitas kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama hukum melalui Mutual Legal Assistance (MLA), ACTIP, dan perjanjian bilateral telah berjalan, namun masih mengalami hambatan karena perbedaan sistem hukum, birokrasi, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kelembagaan dan digitalisasi koordinasi hukum untuk memperkuat penegakan hukum serta perlindungan korban TPPO secara efektif dan berkelanjutan
Konsekuensi Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN.SMG)
Full text linkNotarial acts of falsifying authentic deeds harm the interests of parties and are subject to criminal punishment. This normative juridical research analyzes the procedure for making notarial power of attorney to sell deeds, notaries' legal responsibilities regarding falsification, and legal consequences based on Decision No. 773/Pid.B/2021/PN.Smg. Research findings indicate procedures must comply with the Notary Law and Notary Code of Ethics. Notaries may face administrative, civil, and criminal sanctions. In this decision, the notary was found guilty of falsifying 4 power of attorney to sell deeds and sentenced to 1 year 6 months imprisonment under Article 264 paragraph (1) jo Article 55 paragraph (1) sub-1 of the Criminal Code.Perbuatan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik merugikan kepentingan para pihak dan dapat dihukum pidana. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis prosedur pembuatan akta kuasa menjual notariil, tanggung jawab hukum notaris terkait pemalsuan, dan akibat hukum berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN.Smg. Hasil penelitian menunjukkan prosedur harus berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Dalam putusan tersebut, notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan 4 akta kuasa menjual dan dijatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung
Full text linkThis study aims to analyze the role of Koran Mandala as a local newspaper in performing the press watchdog function as part of civil society in Bandung City. This research is significant because existing studies on watchdog journalism in Indonesia have predominantly focused on national media, while the role of local newspapers in monitoring power and shaping democratic public spaces remains underexplored. Using qualitative descriptive method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with journalists and editors, observation of news production practices, and document analysis of investigative reports and opinion articles published by Koran Mandala between 2022 and 2024. The findings indicate that Koran Mandala plays a substantial watchdog role by critically reporting on local governance, alleged corruption, and public policies that directly affect citizens. Such investigative coverage contributes to public opinion formation, enhances civic awareness, and strengthens local government accountability. This study highlights the strategic importance of local media in reinforcing democratic values and the role of civil society at the municipal level.Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Koran Mandala sebagai media lokal dalam menjalankan fungsi watchdog pers sebagai bagian dari civil society di Kota Bandung. Studi ini penting karena kajian tentang jurnalisme watchdog di Indonesia masih didominasi oleh media nasional, sementara peran media lokal dalam pengawasan kekuasaan dan pembentukan ruang publik demokratis belum banyak ditelaah secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jurnalis dan redaktur, observasi praktik pemberitaan, serta analisis dokumen terhadap liputan investigatif dan artikel opini Koran Mandala pada periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koran Mandala menjalankan fungsi watchdog melalui pemberitaan kritis terhadap tata kelola pemerintahan daerah, dugaan korupsi, dan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Praktik jurnalisme tersebut berkontribusi pada pembentukan opini publik, peningkatan kesadaran warga, serta penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa media lokal
Menilik Ulang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Revenge Porn: Antara Efektifitas Dan Reformasi Hukum
Full text linkAs a result of the rapid advancement of technology, it has a logical impact on the emergence of a crime in a new dimension, such as revenge porn. In relation to revenge porn, there are no explicit rules governing revenge porn in Indonesia, which creates obstacles and challenges in law enforcement against the perpetrators. This research aims to review the effectiveness of law enforcement and regulatory reform regarding the crime of revenge porn. The methodology used in this research is a library study in a qualitative research approach. The results of this study concluded that in law enforcement in Indonesia against the perpetrators of revenge porn crimes still use general arrangements, thus facing various challenges and obstacles that are considered less efficient. In connection with this, legal reform is needed, especially those that regulate explicitly against revenge porn crimes. Akibat pesatnya kemajuan teknologi berdampak logis terhadap munculnya suatu tindakan kejahatan dalam dimensi baru, seperti revern porn. Sehubungan revenge porn, belum ada aturan yang eksplisit mengatur tentang revenge porn di Indonesia, hal ini menimbulkan kendala dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang terhadap efektifitas penegakan hukum dan reformasi pengaturan berkanaan tindak kejahatan revenge porn. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustkaaan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak kejahatan revenge porn masih menggunakan pengaturan bersifat umum, sehingga menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang dirasa kurang efisian. Sehubungan tersebut diperlukan reformasi hukum khususnya yang mengatur secara ekspilit terhadap tindak kejahatan revenge porn.  
Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT.G/2023/PN MDN)
Full text linkInheritance law is closely related to various aspects of human life, as every individual will inevitably encounter the legal event of death. Upon the death of a person, land ownership certificates forming part of the estate are transferred to the heirs. Heirs may initiate a name transfer and certificate splitting process if there are multiple heirs.
This study is a normative juridical legal research with a descriptive nature. The research employs a statutory approach and a case approach. The data used is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve literature study, and data collection tools include document review. The data gathered is analyzed qualitatively.
The findings indicate that the splitting of land certificates inherited from the deceased can be legally valid without the consent of all heirs, provided there is a court ruling in which one of the heirs has filed a lawsuit. The legal consideration of the judges in case number 137/Pdt.G/2023/PN.Mdn essentially explains that the Panel of Judges ultimately granted the Plaintiffs’ claim in full and validated the splitting of the inherited land certificate, despite the absence of the Defendants’ signatures.Hukum waris merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena setiap orang akan mengalami peristiwa kematian yang menyebabkan sertifikat tanah warisan beralih kepada ahli waris yang dapat melakukan balik nama dan pemecahan sertifikat. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemecahan sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana dalam perkara nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Mdn dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan dan mengesahkan pemecahan sertifikat tanah boedel waris meskipun tanpa persetujuan semua pihak tergugat
Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual
Full text linkThis study addresses the complex issue of sexual violence against women and children as a public health and legal concern, highlighting the crucial role of Visum et Repertum (VeR) as evidence. Challenges arise regarding the authority of Puskesmas (Community Health Center) doctors in issuing VeR and its validity in court, often due to limited medicolegal understanding in primary healthcare facilities. Through a literature review, this normative legal research analyzes the scope of Puskesmas doctors' authority in preparing VeR for sexual violence cases and evaluates its legal validity as admissible evidence. The findings indicate that VeR issued by Puskesmas doctors is valid and recognized by judges, supported by legal regulations and judicial practice. Nevertheless, standardization and capacity building for Puskesmas doctors are essential to optimize VeR's effectiveness as evidence.
Penelitian ini menyoroti kompleksitas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagai masalah kesehatan dan hukum publik, di mana Visum et Repertum (VeR) berperan krusial sebagai alat bukti. Tantangan muncul terkait kewenangan dokter Puskesmas dalam menerbitkan VeR dan keabsahannya di pengadilan, seringkali karena keterbatasan pemahaman medikolegal di fasilitas kesehatan primer. Melalui studi kepustakaan, penelitian hukum normatif ini menganalisis lingkup kewenangan dokter Puskesmas dalam pembuatan VeR kasus kekerasan seksual dan mengevaluasi keabsahan yuridisnya sebagai alat bukti sah. Hasilnya menunjukkan VeR yang dibuat dokter Puskesmas sah dan diakui hakim, didukung regulasi serta praktik peradilan. Meskipun demikian, standardisasi dan peningkatan kapasitas dokter Puskesmas esensial untuk mengoptimalkan VeR sebagai bukti.