Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
Joko Widodo and Xi Jinping's Anti Corruption Commonalities and Distinctiveness
No full textABSTRACT
Our paper attempts to describe two main questions: first, what anti-corruption strategy that both two President exercised their power and maintain legitimacy crucial for their presidency, Xi from 2012 up to present and Jokowi from 2014 to 2024. We are interested to discuss fuller on why did Xi and Jokowi took these strategies. Second, what are the outlook for the anti-corruption measures can be taken near the future, for Jokowi up to 2024 and for Xi will not have time limit post centralizing power under Xi’s power. We argue that Xi Jinping anti corruption targeted the political corruption related to his Chinese dreams confront with more certainty and stable domestic environment after he could centralized under his power. On the other hand, Jokowi first term has to overcome with a more dynamics domestic environment; although, in the beginnig of his presidency, he was perceived as anti-corruption politicians and acted adhere with good public governance principle, transparency and accountable. However, Jokowi’s second term altered his anti corruption stance. He governed his priority was no longer following transparency and accountable rather than economic development per se. This comparative study seeks to provide a deeper understanding of the relationship between anti-corruption strategies, power consolidation, and political legitimacy within presidential regimes that differ in their institutional characteristics.
Keywords: Anti corruption, political corruption, comparative case of China and Indonesia
ABSTRAK
Artikel ini mengkaji dua pertanyaan utama: (1) bagaimana strategi antikorupsi yang dijalankan Xi Jinping (sejak 2012 hingga kini) dan Joko Widodo (2014–2024) digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi kekuasaan; serta (2) bagaimana prospek kebijakan antikorupsi pada periode kepemimpinan berikutnya, khususnya berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 2024 dan rezim Xi yang tidak lagi terikat batasan masa jabatan setelah pemusatan kekuasaan di bawah otoritasnya. Kami berargumentasi bahwa strategi antikorupsi Xi berfokus pada pemberantasan korupsi politik yang mengancam konsolidasi kekuasaannya dan realisasi Chinese Dream, terutama dengan menciptakan lingkungan domestik yang dianggap lebih stabil dan terkendali. Sebaliknya, pemerintahan Jokowi pada periode pertama berupaya memperkuat legitimasi melalui citra antikorupsi dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas. Namun, pada periode kedua, prioritas kebijakan Jokowi mengalami pergeseran menuju agenda pembangunan ekonomi, sehingga komitmen terhadap reformasi antikorupsi cenderung melemah. Kajian komparatif ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara strategi antikorupsi, konsolidasi kekuasaan, dan legitimasi politik dalam rezim presidensial yang berkarakter berbeda secara institusional.
Kata Kunci: antikorupsi, korupsi politik, legitimasi kekuasaan, studi komparatif, Cina, Indonesi
EFEKTIVITAS PROGRAM COMMAND CENTER DALAM MENINGKATKAN INFORMASI PUBLIK PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR
No full textPerkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk penyediaan informasi cepat dan akurat di sektor pemerintahan. Di Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menginisiasi program Command Center terintegrasi dengan aplikasi Mobile Drainase Information System (MODIS) untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di bidang sumber daya air. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Command Center dalam meningkatkan kualitas informasi publik dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Command Center berdampak positif dalam meningkatkan akses informasi real-time, mempercepat koordinasi antarbidang, serta mempermudah pelaporan dan pemantauan kondisi saluran air melalui aplikasi MODIS. Namun dalam kenyataannya, efektivitas program ini dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya literasi digital masyarakat, dan belum meratanya cakupan data irigasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Command Center memiliki potensi besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik, namun memerlukan penguatan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai efektivitas optimal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG
No full textPenelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”. Implementasi kebijakan keterbukaan publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung diduga memiliki permasalahan. Hal tersebut disebabkan belum adanya unit khusus yang menangangi kehumasan, kurangnya sinergi antar PPID utama dengan PPID pembantu, birokrasi, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2022:150), dengan 6 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Adapun hasil analisis ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diambil dari hasil analisis wawancara dengan para informan dan perwakilan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo sudah melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008
DAMPAK SENGKETA PERBATASAN INDIA – CHINA TERHADAP KEBIJAKAN BOIKOT INDUSTRI TEKNOLOGI TAHUN 2020 - 2023
No full textIndia adalah negara besar dengan geografi yang beragam, dari puncak Himalaya hingga hutan hujan tropis di selatan. Dengan populasi yang besar, India menjadi pasar utama bagi China. Namun, hubungan kedua negara menurun akibat konflik perbatasan yang kembali pecah pada 9 Desember 2020 di Tawang, Arunachal Pradesh, wilayah yang juga diklaim oleh China. Insiden ini menewaskan 20 tentara India dan melukai 76 lainnya, sehingga memengaruhi kerja sama ekonomi kedua negara. India merespons dengan memboikot industri teknologi China, kebijakan yang masih berlangsung hingga 2023. Meski tegas, kebijakan ini berdampak pada masyarakat India yang bergantung pada produk China. Penelitian ini menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong India memboikot teknologi China akibat konflik perbatasan. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif melalui studi pustaka, analisis dilakukan berdasarkan teori realisme neoklasik dengan konsep kebijakan luar negeri James N. Rosenau, yang mencakup lima variabel utama
DIPLOMASI ENERGI JERMAN DALAM MENANGANI KRISIS ENERGI AKIBAT SANKSI EMBARGO RUSIA TAHUN 2022
No full textKonflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 berakar dari ketegangan geopolitik yang telah berlangsung sejak era Soviet, khususnya terkait dengan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi ekonomi internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menekan ekonomi Rusia dan menghentikan agresi militer tersebut. Salah satu dampak signifikan dari konflik ini adalah krisis energi yang melanda Eropa, terutama Jerman, yang bergantung pada pasokan gas alam Rusia. Dalam menghadapi krisis ini, Jerman mengambil langkah darurat untuk mendiversifikasi pasokan energi, termasuk memperluas infrastruktur LNG, menasionalisasi perusahaan gas besar, dan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditutup sebagai bagian dari kebijakan energi hijau. Meskipun langkah-langkah ini bersifat sementara, Jerman tetap berkomitmen pada transisi energi terbarukan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam menangani krisis energi yang disebabkan oleh invasi Rusia, serta implikasi geopolitik dan ekonomi yang ditimbulkan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan energi yang tinggi terhadap Rusia telah memaksa Jerman untuk mencari alternatif pasokan energi, termasuk melalui kerjasama internasional dengan negara-negara penghasil energi lainnya
KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MEMBERIKAN HIBAH LUAR NEGERI KEPADA NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN TAHUN 2019-2023
No full textPenelitian ini mengkaji kepentingan Indonesia dalam memberikan hibah luar negeri kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan selama periode 2019- 2023. Pemberian hibah ini merupakan wujud tanggung jawab moral sebagai negara berkembang yang menjunjung tinggi solidaritas global serta menjadi instrumen strategis untuk memperkuat hubungan internasional. Hibah digunakan untuk mempromosikan perdamaian, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Penelitian ini menganalisis hibah sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, tata kelola internasional, dan ideologi.Dalam konteks pertahanan, hibah digunakan untuk menjaga stabilitas regional yang penting bagi keamanan nasional. Dari segi ekonomi, hibah diarahkan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Pada aspek tata kelola internasional, hibah menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan penghormatan terhadap hukum internasional. Sementara itu, dalam dimensi ideologi, hibah mencerminkan komitmen Indonesia terhadap inklusivitas dan keterbukaan dalam hubungan internasional. Studi ini menyimpulkan bahwa hibah luar negeri merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional
PERAN INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI KAMBOJA
No full textPenelitian ini mengkaji peran Interpol Indonesia dalam menangani kasus penjualan organ tubuh manusia di Kamboja (2021-2023), sebuah kejahatan transnasional yang meningkat akibat tingginya permintaan organ tubuh manusia. Kasus di Kamboja menjadi perhatian utama karena melibatkan korban dari Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen. Fokus penelitian meliputi peran Interpol dalam koordinasi lintas negara, pencegahan, dan penindakan perdagangan organ. Hasil penelitian bertujuan menganalisis peran Interpol Indonesia, serta menilai kerjasama antara Interpol dan lembaga penegak hukum di Kamboja dan Indonesia. Kasus ini dipicu oleh faktor kemiskinan, pendidikan rendah, dan penegakan hukum yang lemah, dengan korban direkrut melalui penipuan daring dan dieksploitasi, bahkan menjadi target perdagangan organ tubuh manusia. Penanganan kasus ini terkendala perbedaan legal standing, memerlukan upaya diplomasi untuk mendorong regulasi terkait perdagangan organ di Kamboja
NATION BRANDING AMERIKA SERIKAT MELALUI KARAKTER CAPTAIN AMERICA DALAM SERIES MARVEL
No full textNation branding merupakan strategi penting dalam membangun citra suatu negara di mata dunia. Amerika Serikat telah memanfaatkan industri hiburan, khususnya film, sebagai sarana untuk memperkuat citra nasionalnya. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui karakter Captain America dalam serial Marvel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakter Captain America berperan dalam membangun nation branding Amerika Serikat. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, konsep diplomasi publik, dan nation branding, penelitian ini menemukan bahwa karakter Captain America tidak hanya merepresentasikan nilai-nilai Amerika tetapi juga menjadi alat Nation branding yang efektif untuk mempromosikan kepentingan nasional AS di tingkat global terutama Indonesia
UPAYA PEMERINTAH QATAR DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN MENJELANG PIALA DUNIA FIFA 2022
No full textPada tahun 2010, Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah memilih Qatar menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022. Untuk mempersiapkan Piala Dunia FIFA 2022, Qatar merenovasi 12 stadion dan akan membangun sembilan stadion baru. Pemerintah Qatar merekrut besar besaran pekerja migran dari berbagai negara untuk pengembangan infrastruktur. Perekrutan tersebut harus mengalami proses yang dipengaruhi oleh sistem kafala yang mana menjadi pemicu bagi pelanggaran hak pekerja migran di Qatar. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan konsep human security untuk menjelaskan upaya pemerintah Qatar dalam melindungi hak hak pekerja migran menjelang piala dunia FIFA 2022.
Untuk melindungi hak pekerja migran, Qatar berupaya bekerjasama dengan ILO dan FIFA dalam mengawasi hak pekerja migran. Selain itu, Qatar juga menerapkan Undang-Undang dan kebijakan baru tentang ketenagakerjaan. Qatar juga Membentuk komite Pengaduan izin keluar negara untuk pekerja migran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian bahwa masih banyak pekerja migran yang mengalami hak nya tidak terpenuhi seperti telat penerimaan upah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi.
Pada tahun 2010, Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah memilih Qatar menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022. Untuk mempersiapkan Piala Dunia FIFA 2022, Qatar merenovasi 12 stadion dan akan membangun sembilan stadion baru. Pemerintah Qatar merekrut besar besaran pekerja migran dari berbagai negara untuk pengembangan infrastruktur. Perekrutan tersebut harus mengalami proses yang dipengaruhi oleh sistem kafala yang mana menjadi pemicu bagi pelanggaran hak pekerja migran di Qatar. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan konsep human security untuk menjelaskan upaya pemerintah Qatar dalam melindungi hak hak pekerja migran menjelang piala dunia FIFA 2022.
Untuk melindungi hak pekerja migran, Qatar berupaya bekerjasama dengan ILO dan FIFA dalam mengawasi hak pekerja migran. Selain itu, Qatar juga menerapkan Undang-Undang dan kebijakan baru tentang ketenagakerjaan. Qatar juga Membentuk komite Pengaduan izin keluar negara untuk pekerja migran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian bahwa masih banyak pekerja migran yang mengalami hak nya tidak terpenuhi seperti telat penerimaan upah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi
DAMPAK KEBIJAKAN ENERGI MANDIRI TURKI TERHADAP KERJA SAMA JALUR PIPA (TURKISH STREAM) DENGAN RUSIA TAHUN 2017-2021
No full textDampak kebijakan kemandirian energi Turki merupakan peran kunci dalam mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding. Turki memanfaatkan peluang dari letak geografisnya namun juga menghadapi ancaman terkait sumber daya energi di masa depan. Turki berusaha mengeksplorasi dampak kebijakan kemandirian energinya dengan Rusia melalui jalur pipa Turkish Stream. Studi ini menganalisis hubungan kebijakan energi Turki dengan Rusia melalui pendekatan Neorealisme, Teori Kebijakan Luar Negeri, dan konsep keamanan energi. Penelitian ini mengkaji upaya Turki untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi sambil memastikan pasokan yang stabil. Strategi penyeimbangan Turki dalam konteks geopolitik dan ekonomi menunjukkan adanya ketergantungan asimetris dengan Rusia. Dinamika ini menyoroti kompleksitas serta peluang strategis bagi Turki dalam mencapai keamanan energi di tengah ketidakpastian hubungan internasional