Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2019-2024
Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya di Korea Selatan, merupakan salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024). Dalam upaya melindungi PMI, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) telah melaksanakan berbagai langkah diplomasi dan kebijakan perlindungan yang mengutamakan keamanan, kesejahteraan, serta kebebasan dari ancaman. Meskipun berbagai regulasi dan peraturan telah disusun, tantangan tetap ada dalam menanggulangi masalah pekerja migran seperti kekerasan, pelecehan, hingga masalah hukum. Penelitian ini menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI, menilai keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan isu pekerja migran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang diterapkan. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun banyak langkah positif telah diambil, masih terdapat kesenjangan antara kontribusi ekonomi PMI dan perlindungan yang mereka terima. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah serta inovasi dalam kebijakan perlindungan guna memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia dapat terlindungi secara maksimal di luar negeri
INTERVENSI HOLY SEE ATAS KASUS PELECEHAN DAN KEKERASAN ANAK DI KEUSKUPAN BALTIMORE, MARYLAND, MELALUI UNITED NATIONS CONVENTIONS ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) TAHUN 2018-2023
Penelitian ini mengkaji bagaimana status ganda Holy See sebagai negara berdaulat dan entitas keagamaan memengaruhi tanggung jawabnya dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah kerangka United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka norm resistance serta konsep norm antipreneurs, penelitian ini berargumen bahwa Holy See secara aktif menolak pemaksaan norma akuntabilitas internasional, khususnya dalam kasus pelecehan seksual anak di Keuskupan Agung Baltimore. Analisis dilakukan terhadap dokumen sekunder seperti laporan investigasi, pernyataan resmi, dan tanggapan institusional. Analisis dilakukan terhadap dokumen sekunder seperti laporan investigasi, pernyataan resmi, dan tanggapan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Holy See tidak mengikuti norma internasional secara penuh, melainkan memanfaatkan status diplomatik dan otoritas moralnya untuk mempertahankan otonomi internal dan menunda pertanggungjawaban. Strategi penolakan ini tidak hanya menghambat perlindungan hak anak, tetapi juga memperlihatkan tantangan bagi efektivitas sistem hak asasi manusia internasional dalam menghadapi aktor yang memiliki legitimasi moral dan politik
STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK THAILAND TERHADAP WISATAWAN MUSLIM DI ASIA TENGGARA 2017-2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi nation branding yang diterapkan Thailand melalui penyelenggaraan event Thudong Internasional pada tahun 2023. Thudong adalah tradisi ziarah yang melibatkan perjalanan para biksu Thailand ke berbagai wilayah sebagai bagian dari praktik spiritual dan meditasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi kontribusi Thudong dalam menciptakan persepsi positif tentang Thailand di kancah internasional. Berdasarkan temuan penelitian, event Thudong Internasional memungkinkan Thailand untuk memproyeksikan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dalam, yang selaras dengan prinsip-prinsip Buddhisme seperti kedamaian, pengendalian diri, dan pengabdian kepada sesama
PERUBAHAN PERSEPSI DAN ADAPTASI ASEAN ATAS PERKEMBANGAN (DINAMIKA) DI KAWASAN INDO-PASIFIK
Penelitian ini menganalisis transformasi cara pandang dan strategi adaptasi ASEAN terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik antara tahun 2017 hingga 2022 melalui pendekatan konstruktivis. Berangkat dari posisi reaktif dan hati-hati, ASEAN kemudian mengembangkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai respons normatif terhadap meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan ancaman terhadap sentralitas regionalnya. AOIP tidak hanya memformulasikan visi kawasan yang inklusif dan berbasis kerja sama, tetapi juga menjadi alat untuk mengoperasionalkan norma ASEAN melalui pilar-pilar kerja sama maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan integrasi ekonomi. Dalam konteks teori konstruktivis, transformasi ini dipahami melalui konsep lokalisasi dan subsidiaritas norma (Acharya), siklus hidup norma (Finnemore & Sikkink), serta institusionalisme diskursif (Schmidt). Studi ini menunjukkan bahwa ASEAN, meskipun terbatas oleh struktur konsensus dan absennya kekuatan keras, berhasil menegaskan kepemimpinan normatif di Indo-Pasifik melalui penguatan wacana, diplomasi dialogis, dan konsistensi kelembagaan. Dengan demikian, ASEAN berperan sebagai arsitek norma yang aktif dalam membentuk arsitektur regional berbasis nilai dan kolaborasi, bukan kekuatan koersif
PERAN UNHCR DALAM MENANGANI ISU PENGUNGSI DI YORDANIA MELALUI ANGELINA JOLIE SEBAGAI UTUSAN KHUSUS UNCHR
The significant increase in the number of Syrian refugees in Jordan has caused all existing facilities to experience shortages and limitations. With no peace in sight for the ongoing conflict, Jordan has had to take them in as a neighboring country. UNHCR, through Angelina Jolie as its Special Envoy, is focused on providing refugee living facilities and actively highlighting the situation there. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, using online data collection techniques and literature reviews such as the official UNHCR website, articles, journals, books, and relevant literature. This study focuses on three concepts of roles according to Biddle & Biddle: Motivator, Communicator, and Mediator. The results of the study indicate that UNHCR fulfills these three concepts through Angelina Jolie as its instrument
MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN DALAM KERJASAMA KEAMANAN SIBER DENGAN INDONESIA TAHUN 2022-2024
This study aims to analyze the motives underlying South Korea's foreign aid to Indonesia in the form of grants and technology transfers in cybersecurity cooperation through the Korea International Cooperation Agency (KOICA), which acts as an instrument for channeling grant funds that sponsor the 2022-2024 cooperation project “Capacity Building for Cybercrime Investigation for the Indonesian National Police.” Using the neorealist paradigm and the concept of foreign aid motives with a descriptive qualitative approach, this study identifies that foreign aid for cybersecurity cooperation with Indonesia is multidimensional and not solely driven by altruism but also by economic motives, as South Korea seeks to increase access to digital resources and the digital economy. Politically, it is used as a strategy to strengthen its strategic position in Southeast Asia, and South Korea as a country is actively contributing to global development, including enhancing Indonesia's cybersecurity capacity. Additionally, national security motives aim to protect South Korea's critical infrastructure from cyber threats
KERJA SAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK MALAYSIA TAHUN 2022 – 2024
Penelitian ini membahas proses implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia pada periode 2022–2024. Permasalahan PMI menjadi isu prioritas dalam hubungan kedua negara, terutama karena tingginya angka pengaduan dan berbagai pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di sektor domestik. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada April 2022 dan disertai dengan penerapan sistem One Channel System (OCS) sebagai jalur resmi penempatan PMI. Penelitian ini memakai Teori Liberalisme Interdependensi, Konsep Kerja Sama Internasional dan Konsep Migrant Workers. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi MoU terhadap penanganan kasus narkotika di Indonesia. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen resmi, wawancara dengan pihak terkait, dan peneliti menggunakan buku, jurnal, media, dan berbagai sumber yang mendukung proses penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan bersama antara Indonesia dan Malaysia menjadi pendorong utama berlangsungnya kerja sama, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Ketidakkonsistenan Malaysia dalam menjalankan OCS serta penggunaan jalur ilegal seperti sistem Maid Online (SMO) menjadi bentuk pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Selain itu, kelemahan fungsi lembaga pelaksana seperti Joint Working Group (JWG) dan Joint Task Force (JTF) turut menghambat efektivitas perlindungan PMI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi pelaksana, evaluasi menyeluruh atas implementasi MoU, serta komitmen politik yang lebih konsisten dari kedua negara untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi PMI
FAKTOR PENDORONG AMERIKA SERIKAT MENGELUARKAN KEBIJAKAN COUNTERING AMERICA’S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT (CAATSA) TERHADAP IRAN
As a superpower, the United States' foreign policy often has a broad global impact. In the Middle East region, the United States shows its strategic interests, especially towards countries that are considered as enemies, such as Iran. In facing these challenges, the US often uses sanctions as the main instrument of its foreign policy, one of which is through the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) policy. This research aims to analyze the driving factors of the United States issuing the CAATSA policy against Iran. This research uses the neoclassical realism approach, the concept of foreign policy, and the concept of international sanctions, with an explanatory qualitative research method. The results showed that the CAATSA policy towards Iran was influenced by a combination of international pressure and domestic considerations. At the international level, this policy is a form of response to concerns over Iran's role that is considered to disrupt regional stability, especially regarding its nuclear program and military activities. Domestically, the decision was also influenced by domestic political pressures, such as economic interests, encouragement from Congress, certain lobby groups, and the government's strategy in strengthening its image as a country that is assertive towards countries considered as enemies
UPAYA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE MESIR TAHUN 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor kopi ke Mesir pada tahun 2023 melalui pendekatan diplomasi publik. Mesir merupakan salah satu pasar potensial di kawasan Timur Tengah dengan tingkat konsumsi kopi yang terus meningkat, namun masih didominasi oleh negara eksportir besar seperti Brasil dan Vietnam. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menerapkan diplomasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mempromosikan produk kopi unggulan ke pasar internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif menerapkan tiga instrumen utama diplomasi publik menurut Mark Leonard, yaitu: komunikasi strategis melalui kampanye “Indonesia Spice Up the World” dan partisipasi dalam pameran Food Africa; manajemen berita melalui media sosial seperti Instagram @cairoatdag; serta pembangunan hubungan melalui penyelenggaraan business matching antara eksportir dan importir Mesir. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan awareness terhadap kopi Indonesia, memperkuat branding nasional, dan menciptakan peluang perdagangan yang lebih luas di kawasan Afrika Utara. Dengan pendekatan diplomasi publik yang konsisten, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing kopi nasional di pasar global
DIPLOMASI PERTAHANAN JEPANG DALAM MENGHADAPI DILEMA KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TIMUR PADA TAHUN 2021-2024
This research aims to analyze Japan's defense diplomacy strategy during the administration of Prime Minister Fumio Kishida (2021-2024) in addressing the security dilemma in the East Asian region. The researcher used a Neorealist approach, the Security Dilemma concept, the Defense Diplomacy concept, and the Alliance concept. Using descriptive qualitative research methods and types to describe and analyze the phenomena that occurred. The results of the study indicate that Japan's defense diplomacy strategy is to strengthen its alliance with the United States and increase trilateral cooperation in the field of defense and security with the United States and Korea, in the form of participating in meetings and consultations as well as collaborating in joint military exercises. In addition, Japan also established a strategic partnership with Taiwan by engaging in security dialogue and participating in joint coast guard exercises around the Japanese and Taiwanese territories