Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
SINERGI KPU DAN MABES AD DALAM MENJAGA KEAMANAN PEMILU 2024 DI JAKARTA
No full textSinergi merupakan aspek penting dalam proses kerjasama antar pemerintah pada setiap tataran. Pada aspek pemilu, pelaksana pemilu tidak hanya KPU saja, namun ada juga badan dan Lembaga lain yang terlibat, salah satunya TNI melalui OMSPnya. KPU dan TNI dalam hal ini Mabes AD diatur dalam Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengamanatkan bahwa prajurit TNI dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU. Hal ini juga selaras dengn arah kebijakan dan langkah strategis TNI dalam rangka mengamankan Pemilu dan pileg tahun 2024, dimana TNI akan berperan aktif mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan pileg tahun 2024. Hal ini lah yang menjadi input dalam penelitian ini.
Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait Sinergi KPU dan Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 di Jakarta dengan mewawancarai langsung narasumber yang terkait dalam penelitian ini tentang pencatatan transaksi keuangan dan juga mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan.
Sejatinya kerjasama antara KPU dan TNI melalui Mabes AD memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses sinergi. Aspek sinergi sendiri menurut Najianti (2007:22) terdiri dari dua aspek, yaitu komunikasi dan koordinasi. Lebih lanjut, komunikasi dan koordinasi yang erat antara KPU dan TNI menjadi kunci kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 7
Tahun 2021 tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan TNI Kepada KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, sinergi antara KPU dan Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan memadukan kekuatan di bidang pengamanan dan koordinasi, kedua institusi ini mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dari ancaman. Langkah- langkah yang diambil dalam kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi dasar bagi legitimasi hasil pemilu.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara KPU dan Mabes AD memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengamanan pemilu di Jakarta. Dalam prosesnya, koordinasi dan komunikasi dijalankan dalam dua tahapan, formal dan informal. Masing-masing proses bertujuan untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan terkendali dan dapat meminimalisir pergesekan ditengah masyarakat. Selain itu, Mabes Ad memiliki beberapa tugas khusus dalam pelaksanaan pemilu, berupa pengamanan lokasi pemungutan suara, pengaturan dan pengawasan akses, dukungan logistik, respon terhadap krisis dan situasi darurat, koordinasi dengan pihak keamanan lainnya
PERAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENJAGA REGIONAL RESILIENCE DI TENGAH KOMPLEKSITAS KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2019 - 2023
No full textSoutheast Asia is one of the regions in the world that has great geostrategic potential, which is proven by its very strategic geographical location, the availability of abundant natural resources, and encouragement from demographic factors. However, in the end Southeast Asia became a region that was attracted by many world powers, causing this region to experience considerable security complexity. In the end, Southeast Asian countries need an action or strategy to maintain the security, prosperity and stability of their region. This research uses a qualitative-descriptive approach as its research method, apart from that, this research uses library study techniques to collect relevant data. The results of this research show that Indonesia has a big role as a natural leader in ASEAN for Southeast Asian countries, where Indonesia has a lot of involvement in various problems such as overcoming border disputes, drug issues, humanitarian issues, and other problems within ASEAN internally and in relation to other countries to maintain regional resilience in Southeast Asia
KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM BIDANG TRANSFER TEKNOLOGI PERTAHANAN KEAMANAN
No full textCooperation between Indonesia and South Korea in the field of defense and security technology transfer is one of the strategic efforts taken by the two countries to strengthen their respective defense capacities. In recent years, the two countries have carried out various initiatives involving technology transfer in the defense and security sector, in the form of industrial cooperation, research and training. This collaboration focuses on developing and modernizing military equipment, increasing personnel capabilities, and utilizing advanced technology in the fields of intelligence and communications. Indonesia, which is trying to increase independence in the defense industry, sees South Korea as a strategic partner that has the latest defense technology and experience in developing modern defense systems. On the other hand, South Korea also benefits from Indonesia's large and stable market as an important region in Southeast Asia. This article aims to analyze the dynamics of this collaboration, assess its impact on strengthening Indonesia's defense sector, and explore the challenges and opportunities that exist in the transfer of defense technology between the two countries. By utilizing policy analysis and case studies, it is hoped that this research can provide a deeper understanding of the potential and challenges in international cooperation in the field of defense and security
EVALUASI KEBIJAKAN AKSI KONVERGENSI PADA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
No full textStunting is a long-term health problem that hinders children's growth and development and is a critical issue in human resource development in Indonesia. This study investigates the convergence action policy to examine how stunting reduction has improved in West Jakarta. A descriptive qualitative method was employed in this study, collecting data through interviews, observations, and documentation studies with relevant informants. The Bernard method was used for data analysis, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the convergence action policy in West Jakarta has not been optimal due to sectoral egos among regional agencies, poor coordination, and uneven understanding of the policy in the field. Although nutrition interventions and cross-sectoral engagement have increased, the eight convergence actions have not been fully successful. This study demonstrates that the policy to accelerate stunting reduction relies heavily on inter-agency collaboration, improved human resource capacity, and an integrated data management system
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF GUNUNG MASIGIT TOURISM VILLAGE, CIPATAT SUB-DISTRICT, WEST BANDUNG DISTRICT: AN IMPACT ANALYSIS OF VILLAGE DIGITIZATION
No full textThis research aims to analyse the application of Collaborative Governance in the development of Gunung Masigit Tourism Village in Cipatat Sub-district, West Bandung Regency, with a focus on the impact of village digitalisation. Through a qualitative approach, this research explores how interactions between stakeholders, including the village government, community, and private sector, influence tourism development in the village. The analytical model used refers to Ansell and Gash's concept with key indicators such as Face-to-Face Dialogue, Building Trust, Commitment to Process, Sharing Understanding, and Small Wins. The results show that effective face-to-face dialogue allows all parties to build trust and understanding, which is very important in the context of collaboration. The successful development of Gunung Masigit Tourism Village is not only determined by the presence of digital infrastructure, but also by the active commitment of the local community and support from the private sector. Small wins in this process, such as the launch of local tourism programmes and the use of technology for promotion, contributed to increased community participation and tourist visits. From these findings, it is recommended that the village government continue to strengthen cooperation between stakeholders, as well as utilise digitalisation as a tool to increase the attractiveness and sustainability of tourism in Gunung Masigit Tourism Village. This research is expected to provide insights for better policy development in sustainable tourism village management
Joko Widodo and Xi Jinping's Anti Corruption Commonalities and Distinctiveness
No full textABSTRACT
Our paper attempts to describe two main questions: first, what anti-corruption strategy that both two President exercised their power and maintain legitimacy crucial for their presidency, Xi from 2012 up to present and Jokowi from 2014 to 2024. We are interested to discuss fuller on why did Xi and Jokowi took these strategies. Second, what are the outlook for the anti-corruption measures can be taken near the future, for Jokowi up to 2024 and for Xi will not have time limit post centralizing power under Xi’s power. We argue that Xi Jinping anti corruption targeted the political corruption related to his Chinese dreams confront with more certainty and stable domestic environment after he could centralized under his power. On the other hand, Jokowi first term has to overcome with a more dynamics domestic environment; although, in the beginnig of his presidency, he was perceived as anti-corruption politicians and acted adhere with good public governance principle, transparency and accountable. However, Jokowi’s second term altered his anti corruption stance. He governed his priority was no longer following transparency and accountable rather than economic development per se. This comparative study seeks to provide a deeper understanding of the relationship between anti-corruption strategies, power consolidation, and political legitimacy within presidential regimes that differ in their institutional characteristics.
Keywords: Anti corruption, political corruption, comparative case of China and Indonesia
ABSTRAK
Artikel ini mengkaji dua pertanyaan utama: (1) bagaimana strategi antikorupsi yang dijalankan Xi Jinping (sejak 2012 hingga kini) dan Joko Widodo (2014–2024) digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi kekuasaan; serta (2) bagaimana prospek kebijakan antikorupsi pada periode kepemimpinan berikutnya, khususnya berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 2024 dan rezim Xi yang tidak lagi terikat batasan masa jabatan setelah pemusatan kekuasaan di bawah otoritasnya. Kami berargumentasi bahwa strategi antikorupsi Xi berfokus pada pemberantasan korupsi politik yang mengancam konsolidasi kekuasaannya dan realisasi Chinese Dream, terutama dengan menciptakan lingkungan domestik yang dianggap lebih stabil dan terkendali. Sebaliknya, pemerintahan Jokowi pada periode pertama berupaya memperkuat legitimasi melalui citra antikorupsi dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas. Namun, pada periode kedua, prioritas kebijakan Jokowi mengalami pergeseran menuju agenda pembangunan ekonomi, sehingga komitmen terhadap reformasi antikorupsi cenderung melemah. Kajian komparatif ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara strategi antikorupsi, konsolidasi kekuasaan, dan legitimasi politik dalam rezim presidensial yang berkarakter berbeda secara institusional.
Kata Kunci: antikorupsi, korupsi politik, legitimasi kekuasaan, studi komparatif, Cina, Indonesi
EFEKTIVITAS PROGRAM COMMAND CENTER DALAM MENINGKATKAN INFORMASI PUBLIK PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR
No full textPerkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk penyediaan informasi cepat dan akurat di sektor pemerintahan. Di Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menginisiasi program Command Center terintegrasi dengan aplikasi Mobile Drainase Information System (MODIS) untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di bidang sumber daya air. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Command Center dalam meningkatkan kualitas informasi publik dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Command Center berdampak positif dalam meningkatkan akses informasi real-time, mempercepat koordinasi antarbidang, serta mempermudah pelaporan dan pemantauan kondisi saluran air melalui aplikasi MODIS. Namun dalam kenyataannya, efektivitas program ini dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya literasi digital masyarakat, dan belum meratanya cakupan data irigasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Command Center memiliki potensi besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik, namun memerlukan penguatan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai efektivitas optimal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG
No full textPenelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”. Implementasi kebijakan keterbukaan publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung diduga memiliki permasalahan. Hal tersebut disebabkan belum adanya unit khusus yang menangangi kehumasan, kurangnya sinergi antar PPID utama dengan PPID pembantu, birokrasi, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2022:150), dengan 6 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Adapun hasil analisis ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diambil dari hasil analisis wawancara dengan para informan dan perwakilan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo sudah melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008
DAMPAK SENGKETA PERBATASAN INDIA – CHINA TERHADAP KEBIJAKAN BOIKOT INDUSTRI TEKNOLOGI TAHUN 2020 - 2023
No full textIndia adalah negara besar dengan geografi yang beragam, dari puncak Himalaya hingga hutan hujan tropis di selatan. Dengan populasi yang besar, India menjadi pasar utama bagi China. Namun, hubungan kedua negara menurun akibat konflik perbatasan yang kembali pecah pada 9 Desember 2020 di Tawang, Arunachal Pradesh, wilayah yang juga diklaim oleh China. Insiden ini menewaskan 20 tentara India dan melukai 76 lainnya, sehingga memengaruhi kerja sama ekonomi kedua negara. India merespons dengan memboikot industri teknologi China, kebijakan yang masih berlangsung hingga 2023. Meski tegas, kebijakan ini berdampak pada masyarakat India yang bergantung pada produk China. Penelitian ini menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong India memboikot teknologi China akibat konflik perbatasan. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif melalui studi pustaka, analisis dilakukan berdasarkan teori realisme neoklasik dengan konsep kebijakan luar negeri James N. Rosenau, yang mencakup lima variabel utama
DIPLOMASI ENERGI JERMAN DALAM MENANGANI KRISIS ENERGI AKIBAT SANKSI EMBARGO RUSIA TAHUN 2022
No full textKonflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 berakar dari ketegangan geopolitik yang telah berlangsung sejak era Soviet, khususnya terkait dengan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi ekonomi internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menekan ekonomi Rusia dan menghentikan agresi militer tersebut. Salah satu dampak signifikan dari konflik ini adalah krisis energi yang melanda Eropa, terutama Jerman, yang bergantung pada pasokan gas alam Rusia. Dalam menghadapi krisis ini, Jerman mengambil langkah darurat untuk mendiversifikasi pasokan energi, termasuk memperluas infrastruktur LNG, menasionalisasi perusahaan gas besar, dan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditutup sebagai bagian dari kebijakan energi hijau. Meskipun langkah-langkah ini bersifat sementara, Jerman tetap berkomitmen pada transisi energi terbarukan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam menangani krisis energi yang disebabkan oleh invasi Rusia, serta implikasi geopolitik dan ekonomi yang ditimbulkan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan energi yang tinggi terhadap Rusia telah memaksa Jerman untuk mencari alternatif pasokan energi, termasuk melalui kerjasama internasional dengan negara-negara penghasil energi lainnya