Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT LGBT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan etika dalam penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT, dengan menitikberatkan pada penerapan kode etik militer serta regulasi seperti KUHPM, UU No. 3 Tahun 2025, dan PP No. 39 Tahun 2010. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip negara hukum, kepastian hukum, disiplin militer, profesionalisme, dan asas kepentingan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi PTDH dapat dijatuhkan secara sah jika melalui prosedur hukum yang jelas dan proporsional, serta dipandang penting sebagai langkah menjaga disiplin, citra, dan stabilitas institusi TNI
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBENTUKAN KOMANDO DAERAH MILITER BARU DI SELURUH PROVINSI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
No full textPertahanan negara adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan mendalam karena dapat berdampak terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam upaya memperkuat pertahanan untuk pencegahan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan KODAM dan peran KODAM dalam mencegah dan menangani AGHT terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yurudis normatif, yang dimana pendekatannya merujuk terhadap norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya, selanjutnya penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang hasil penelitian tersebut disajikan dengan cara deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitiaan ini, pembentukan KODAM pada pertahanan negara memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan negara terhadap AGHT maupun usaha dalam meningkatkan pertahanan negara dari dalam dengan melakukan pengembangan sumber daya alam dan penguatan struktur pertahanan, berdasarkan hal tersebut pementukan KODAM ini merupakan sebuah implementasi dari pasal 2 dan 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pembentukannya bertujuan untuk pertahanan negara dan melakasanakn upaya pertahanan yang bersifat semesta sehingga menciptakan pertahanan negara yang berintegritas
ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL
No full textThis research analyzes the legal aspects of prosecutorial discretion from the perspectives of legality and opportunity, focusing on the case of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL involving the premeditated murder of Brigadier J by Richard Eliezer. The study highlights that Indonesia, as a state of law, requires all state actions, including law enforcement, to be based on justice and legal certainty. In practice, prosecutorial discretion often sparks debate, especially when there are significant differences between the prosecutor’s charges and the judge’s verdict, or when the prosecutor opts not to appeal despite internal guidelines. Using a normative juridical method and case study approach, the research finds that the prosecutor’s decision not to appeal though contrary to internal guidelines was based on considerations of utility, forgiveness from the victim’s family, and the defendant’s status as a justice collaborator. However, the lack of clear operational guidelines leads to inconsistencies and potential abuse of discretion, underscoring the need for stronger regulation and oversight in the application of prosecutorial discretion in Indonesia.
Penelitian ini menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari aspek legalitas dan oportunitas dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J oleh Richard Eliezer. Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan negara, termasuk penegakan hukum, didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, diskresi jaksa sering menjadi perdebatan, terutama saat terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, atau ketika jaksa memilih tidak mengajukan banding meski pedoman internal mengaturnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa keputusan JPU untuk tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan pedoman internal didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, pengampunan dari keluarga korban, dan status justice collaborator terdakwa. Namun, kurangnya pedoman operasional yang jelas menyebabkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam penerapan diskresi penuntutan di Indonesia
RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI RURAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KELURAHAN KUIN UTARA BANJARMASIN
Full text linkThis study aims to determine public perceptions of local government policies in developing tourism villages and their implications for rural economic development in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Tourism village development is a development strategy based on local potential and aims to improve community welfare through the tourism sector. The approach used in this study is quantitative descriptive, with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents living in areas affected by the policy. The results of the study indicate that most people have a positive perception of the policy, especially related to economic opportunities such as opening businesses, new jobs, and increasing household income. Based on the results of the Guttman scale analysis which shows a positive public perception (87%) of the policy of changing residential land into the North Kuin Tourism Village, it can be concluded that the public generally supports this policy from an economic aspect. However, there are still concerns regarding land conversion and its impact on social sustainability. These findings indicate the importance of a participatory approach and intensive policy communication from the government so that tourism village development can run inclusively and sustainably.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi rural di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang tinggal di wilayah terdampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kebijakan tersebut, terutama terkait dengan peluang ekonomi seperti pembukaan usaha, lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis skala Guttman yang menunjukkan persepsi positif masyarakat (87%) terhadap kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum mendukung kebijakan ini dari aspek ekonomi. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait pengalihan fungsi lahan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan komunikasi kebijakan yang intensif dari pemerintah agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
 
inggris
No full textIndonesia sebagai negara megabiodiversitas memeiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk 1.800 lebih spesies burung. Ancaman seperti deforestasi dan pemburuan liar telah menyebabkan penurunan populasi burung, mendorong perlunya pendekatan konservasi yang berbasis masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran strategis Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi di Jatimulyo dalam pengembagan ekowisata berbasis konservasi. Selaras dengan teori stakeholder, ditemukaan bahwa KTH berperan sebagai aktor utama dalam tiga dimensi: (1) fungsional, yang menjalankan kegiatan konservasi habitat dan spesies melalui edukasi lingkungan, pelatian pwngamatan burung (birdwatching), dan penataan habitat alam (konservasi dan edukasi). (2) Kolaboratif, yaitu menjembatani kepentingan ekologis dengan ekonomi melalui kemitraan dengan LSM, akademisi, pemerintah, serta pelaku usaha ekowisata (penghubung antara kepentingan ekologis dan ekonomi). (3 influensial, yang menjadi pengerak dalam pembentukan regulasi lokal seperti Peeraturan Desa tentang pelindungan burung dan hutan (pengerak kebijakan lokal). Transformasi warga dari pemburu menjadi pelestari menunjukan potensi ekowisata dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan masyrakat. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan intergrasi ekowisata dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi konservasi yang berkelanjutan. Astrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan.
Kata Kunci: KTH Wanapaksi, ekowisata, konservasi burung, Kalurahan Jatimulyo. Indonesia, as a megabiodiversity country, holds a major responsibility in conserving its biodiversity, including more than 1,800 bird species. Threats such as deforestation and illegal hunting have led to a decline in bird populations, highlighting the urgency of community-based conservation approaches. This study explores the strategic role of the Forest Farmers Group (Kelompok Tani Hutan/KTH) Wanapaksi in Jatimulyo Village in developing conservation-based ecotourism. Using stakeholder theory as an analytical framework, the findings reveal that KTH plays a central role in three dimensions: (1) Functional, by conducting habitat and species conservation activities through environmental education, birdwatching training, and natural habitat management. (2) Collaborative, by linking ecological and economic interests through partnerships with NGOs, academics, government agencies, and ecotourism businesses. and (3) Influential, by initiating local policies such as Village Regulations on the protection of birds and forests. The transformation of local residents from hunters to conservationists reflects the potential of ecotourism to raise environmental awareness and improve community welfare. This study emphasizes the importance of institutional strengthening and the integration of ecotourism into village development planning as a sustainable conservation strategy.
Keywords: KTH Wanapaksi, ecotourism, bird conservation, Jatimulyo Villag
URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Full text linkPenelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah kepadatan penduduk di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi kepadatan penduduk , menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun implementasinya masih ditentukan oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi kepadatan penduduk , diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023
PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU DI NAGARI KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGKAN DENGAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH
Full text linkMinangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion).
The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage.
Keywords: Inheritance, High Heirloom Property, Minangkaba
KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI DI DESA JAYAPURA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA
Full text linkThis study aims to describe the community capacity in facing earthquake disasters in Jayapura Village, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, an earthquake-prone area that has been significantly impacted in 2009 and 2024. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of the village head, the village disaster preparedness team, the head of the youth organization, and the community. The results of the study refer to the community capacity indicators from the BNPB RBI, which consist of specific parameters (knowledge of preparedness and emergency response management) and generic parameters (vulnerability, dependence on the government, and community participation). The study shows that community capacity is still relatively low. This is evident from the lack of knowledge about preparedness, low emergency management capabilities, high dependence on government assistance, and suboptimal community participation. Therefore, the researcher provides the conclusion that increasing capacity through education, disaster training, and the active involvement of all elements of society is very necessary to reduce the risk and impact of earthquake disasters.
 
EVALUASI KEBIJAKAN AKSI KONVERGENSI PADA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
No full textStunting is a long-term health problem that hinders children's growth and development and is a critical issue in human resource development in Indonesia. This study investigates the convergence action policy to examine how stunting reduction has improved in West Jakarta. A descriptive qualitative method was employed in this study, collecting data through interviews, observations, and documentation studies with relevant informants. The Bernard method was used for data analysis, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the convergence action policy in West Jakarta has not been optimal due to sectoral egos among regional agencies, poor coordination, and uneven understanding of the policy in the field. Although nutrition interventions and cross-sectoral engagement have increased, the eight convergence actions have not been fully successful. This study demonstrates that the policy to accelerate stunting reduction relies heavily on inter-agency collaboration, improved human resource capacity, and an integrated data management system
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF GUNUNG MASIGIT TOURISM VILLAGE, CIPATAT SUB-DISTRICT, WEST BANDUNG DISTRICT: AN IMPACT ANALYSIS OF VILLAGE DIGITIZATION
No full textThis research aims to analyse the application of Collaborative Governance in the development of Gunung Masigit Tourism Village in Cipatat Sub-district, West Bandung Regency, with a focus on the impact of village digitalisation. Through a qualitative approach, this research explores how interactions between stakeholders, including the village government, community, and private sector, influence tourism development in the village. The analytical model used refers to Ansell and Gash's concept with key indicators such as Face-to-Face Dialogue, Building Trust, Commitment to Process, Sharing Understanding, and Small Wins. The results show that effective face-to-face dialogue allows all parties to build trust and understanding, which is very important in the context of collaboration. The successful development of Gunung Masigit Tourism Village is not only determined by the presence of digital infrastructure, but also by the active commitment of the local community and support from the private sector. Small wins in this process, such as the launch of local tourism programmes and the use of technology for promotion, contributed to increased community participation and tourist visits. From these findings, it is recommended that the village government continue to strengthen cooperation between stakeholders, as well as utilise digitalisation as a tool to increase the attractiveness and sustainability of tourism in Gunung Masigit Tourism Village. This research is expected to provide insights for better policy development in sustainable tourism village management