Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM MENGATASI MASALAH IRREGULAR MIGRATION PADA TAHUN 2016 -2023
Get PDFMeningkatnya Irregular Migration yang terjadi di Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi kedua negara seperti Transnational Crime. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan kedua negara melakukan kerja sama untuk mengatasi masalah irregular migrant akan tetapi sempat terjadi pergolakan politik akibat kebijakan Operation Sovereign Border yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sehingga kerja sama sempat dihentikan. Penelitian melihat bahwa kerja sama Indonesia dan Australia perlu ditingkatkan untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana proses dan apa saja kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia untuk mengatasi masalah irregular migration Pada tahun 2016-2023. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan neorealisme dengan konsep kepentingan nasional, keamanan nasional dan kerja sama sama internasional untuk melihat proses kerja sama mengatasi irregular migrant yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Penelitian ini menemukan bahwa proses dalam mengatasi masalah isu irregular migrant ini melakukan pembentukan forum kerja sama regional Bali Process sebagai wadah untuk diskusi, pertukaran informasi dan kerja sama praktis. Disamping itu kedua negara melakukan kegiatan gabungan operasi intelijen, penyediaan peralatan teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran personel, Pendidikan dan pelatihan melalui kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia serta kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Department of Home affairs dalam memperkuat keamanan perbatasan kedua negara
DETERMINASI AMERIKA SERIKAT MELALUI KETERLIBATANNYA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN 2017-2021
Get PDFKonflik Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu krisis kemanusiaan dan geopolitik terbesar di abad ke-21. Keterlibatan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, semakin memperumit situasi di kawasan tersebut. Didasarkan pada teori realisme offensif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk determinasi Amerika Serikat melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah sebagai sarana untuk mengejar supremasi kekuasaan dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Untuk menjelaskan bentuk determinasi Amerika Serikat tersebut penelitian ini menggunakan konsep hard power yang mencakup kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan pembentukan aliansi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah bukan semata-mata bertujuan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan, melainkan untuk mempertahankan kepentingan strategisnya di kawasan tersebut, termasuk memperkuat pengaruh geopolitiknya. Dengan menggunakan hard power, Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga memanfaatkan kekuatan ekonomi dan pembentukan aliansi sebagai sarana untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah dan mengaamankan kepentingan nasionalnya.
Kata Kunci: Determinasi Amerika Serikat, Hard Power, Konflik internal Suriah.
Abstract
The decade-long Syrian conflict has become one of the biggest humanitarian and geopolitical crises of the 21st century. The involvement of various global powers, including the United States, further complicates the situation in the region. Based on the theory of offensive realism, this study aims to examine the form of US determination through its involvement in the Syrian conflict as a means to pursue power and security supremacy in the Middle East region. To explain the form of US determination, this research uses the concept of hard power which includes military power, economic power, and alliance formation. This research was compiled using descriptive qualitative methods. The results show that the involvement of the United States in the Syrian conflict is not solely aimed at ending the humanitarian crisis, but to maintain its strategic interests in the region, including strengthening its geopolitical influence. By using hard power, the United States not only relies on military power but also utilizes economic power and alliance formation as a means to maintain its dominance in the Middle East and secure its national interests. This research will further discuss the forms of hard power implemented by the United States in the Syrian conflict
PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UNW) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2018-2022
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis upaya dari UN Women dalam mengatasi segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada para perempuan di India. Sebab, India menjadi negara dengan tingkat diskriminasi terhadap perempuan yang cukup tinggi. Dari hasil yang telah didapatkan, akar diskriminasi tersebut terletak pada kuatnya patriarki, adat istiadat, dan agama. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Liberalisme, Teori Liberalisme Institusional, Konsep Peran, dan Konsep Organisasi Internasional.
Tipe penelitian dari penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan peran dari UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa UN Women memiliki 3 peran, yakni peran sebagai arena, instrumen, dan aktor independen untuk mengatasi masalah tersebut. Peran UN Women sebagai arena yaitu melalui kerja samanya dengan beberapa pihak di India untuk menerapkan Second Chance Education and Vocational Learning Programme (SCE Programme) di negara tersebut. UN Women berperan sebagai instrumen dengan menjadi fasilitator bagi perempuan di India melalui implementasi SCE Programme dan mitra-mitra yang ingin ikut berperan di dalam program tersebut. Peran UN Women sebagai aktor independen ditunjukkan melalui implementasi SCE Programme di India. Adapun tantangan bagi UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India yaitu melekatnya budaya dan norma sosial dari masyarakat India, serta kegagalan pemerintah India dalam mengimplementasikan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 
KEBIJAKAN LUAR NEGERI VANUATU DALAM INTERNASIONALISASI ISU HAM DI PAPUA DALAM DEWAN MAJELIS PBB PADA TAHUN 2016-2021
Get PDFThis research aims to understand Vanuatu's foreign policy in prioritizing human rights issues in Papua in international forums during the 2016-2021 period. It aims to identify the strategic reasons behind Vanuatu's support for Papuan independence and explore how Vanuatu's diplomacy influences the country's regional and international standing. Vanuatu has consistently supported Papuan independence through active diplomacy in various international organizations, such as the United Nations (UN) and the Melanesian Spearhead Group (MSG). This support is based on several strategic interests, including regional security, economic potential, and the spread of anti-colonialism ideology and Melanesian solidarity. Despite its limited resources, Vanuatu is able to utilize multilateral diplomacy to strengthen its position in the South Pacific region. This research shows that Vanuatu's support for Papuan independence is not only driven by ideological aspirations, but also as a strategy to improve regional stability and fight for human rights. Vanuatu's policy in supporting an independent Papua is a strategic step to strengthen its political, economic and security position in the South Pacific region
UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE AMERIKA SERIKAT PERIODE 2019-2022
Get PDFThis research explains how efforts have been made by Indonesia to increase its exports to the United States in the 2019-2022 period, where in 2018 Indonesian coffee exports to the United States experienced a significant decline. This is a research topic which is certainly interesting to discuss. and find out more about what efforts Indonesia has made to achieve its goals, including the role of farmers, business people or MSMEs, which are also one of the actors in the coffee industry. In reviewing this research the author uses diplomacy as a basis that is strong enough to stand on and is a concept that is quite relevant in this research as well as Nation Branding Indonesia in international eyes
STRATEGI EKONOMI ARAB SAUDI DALAM MEWUJUDKAN REWARDING OPPORTUNITIES PADA SAUDI VISION 2030
Get PDFSaudi Arabia, a major player in the Middle East, holds the world’s second-largest oil reserves, making it a dominant economic force in the region. As of 2016, oil exports accounted for nearly 75% of Saudi Arabia's total export value. Despite its global demand, oil price volatility poses a significant risk to economic stability. To address this, Saudi Arabia launched the Saudi Vision 2030 initiative under Crown Prince Mohammad bin Salman. This strategic plan focuses on economic diversification to reduce dependency on oil. The Vision is structured around three main pillars: A Vibrant Society, A Thriving Economy, and An Ambitious Nation. This study examines the "A Thriving Economy" pillar, which targets economic development through Rewarding Opportunities, Investing for the Long-Term, Open for Business, and Leveraging Its Unique Position. Key goals include enhancing education, supporting SMEs, and improving gender equality in the workforce. The Vision aims to create a robust, diversified economy by reducing unemployment, increasing SME contributions to GDP, and boosting female labor participation. Saudi Vision 2030 seeks to transform Saudi Arabia into a global trade hub, fostering economic growth and prosperity beyond oil dependency
KEPENTINGAN MALADEWA MENERIMA PRESIDEN GOTABAYA RAJAPAKSA DI TENGAH KRISIS EKONOMI SRI LANKA
Get PDFHubungan antara Maladewa dan Sri Lanka memiliki akar yang dalam dan beragam, mulai dari aspek sejarah, budaya, ekonomi, hingga politik. Maladewa, yang dikenal sebagai tujuan wisata mewah di Samudra Hindia, telah lama menjalin hubungan erat dengan negara tetangganya, yaitu Sri Lanka. Faktor utama penyebab krisis ekonomi Sri Lanka akibat tidak mampu membayar utang luar negeri. Pada April lalu, pemerintah Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp764 triliun. Banyak harga barang mengalami kenaikan, terutama barang impor, dan bahan bakar minyak (BBM) kian hari, kian langka. gejolak di masyarakat tak bisa dibendung. demonstrasi besar-besaran tampak di berbagai wilayah Sri Lanka. Penerimaan Maladewa terhadap Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Juli 2022 menjadi sorotan utama dalam konteks geopolitik regional. Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda Sri Lanka, yang ditandai dengan protes besar-besaran akibat kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Keputusan Maladewa untuk menerima Rajapaksa bisa dilihat dari beberapa perspektif strategis. pemerintah Maladewa memilih untuk berpegang pada prinsip kemanusiaan dan diplomasi dengan memberikan perlindungan
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BANDARA KERTAJATI TERHADAP KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFImplementasi kebijakan pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka berpengaruh baik secara sosial, ekonomi, serta karakteristik pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan mengingat luasnya Kawasan bandara Kertajati tersebut. Dari sekian banyak Kawasan yang terdampak pembangunan Bandara Kertajati, Kecamatan Jatitujuh menjadi lokus penelitian mengingat wilayah ini sangat dekat dengan Kawasan bandara, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan misalnya kebisingan akibat aktivitas penerbangan, beberapa desa di Kawasan bandara yang berstatus sebagai zona hijau Kawasan pertanian, serta potensi terjadinya perubahan social akibat perkembangan Kawasan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam pembangunan BIJB Kertajati dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaan, dipengaruhi juga oleh sejauhmana strategi yang dilaksanakan serta sinergitas lembaga dan program yang masih rendah dalam menyikapi permasalahan pembebasan lahan yang semakin kompleks.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik studi dokumentatif. Adapun metode penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah terkait Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Kertajadi di Kabupaten Majalengka, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT PADA PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFPencapaian tujuan merupakan suatu proses dari suatu proses prizinan dan hasilpun dapat berupa produk, jasa maupun informasi. Produk yang memiliki wujud dapat bersifat fisik yaitu berupa surat izin, dan produk yang tidak berwujud dapat berupa jasa. Hasil dari pelayanan izin trayek AKDP online di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat berupa produk dan jasa yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat.
Penelitian dalam tesis ini berjudul “Efektivitas E-Government Pada Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat” diangkat karena masih ditemukannya indikasi-indikasi belum efektivnya pelaksanaan e-government pada pelayanan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi secara online pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Nani, Rowa, dan Martini, 2021) dengan indikator yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Pengurus Koperasi Jasa Transportasi Pengusaha Pengemudi Angkutan Darat (KPPAD), dan Pemohon dari Perusahaan Transportasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses DPMPTSP Provinsi Jawa Barat memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui produk yang dihasilkan dari Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat berjalan cukup efektif hal ini ditandai dengan tanggapan beberapa masyarakat bahwa merasa puas dengan hasil yang telah diterimanya. Upaya integrasi dari Pelayanan Izin Trayek AKDP Online di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup efektif, dilihat dari pengembangan aparatur dan penggunaan aplikasi Simpatik dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, walaupun ada yang perlu diperbaiki seperti seperti proses sosialisasi yang dirasa kurang efektif apabila dilakukan melalui brosur saja.
DPMPTSP telah menyediakan fasilitas untuk mempermudah dalam proses pelayanan perizinan salah satunya izin trayek AKDP secara online sehingga pemohon dapat dengan mudah daftar melalui fasilitas online dan melihat syarat perizinan yang akan dilakukan tanpa harus pergi ke Dinas, walaupun fasilitas fisik dari dari Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif dikarenakan sarana dan prasarana yang belum maksimal seperti jumlah komputer dan internet penunjang dan tenaga ahli IT masih belum maksimal
PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textKeberadaan Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDMnya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan eksplanatory research dan tipe penelitian metode survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan melalui kuesioner dengan teknik pengolahan dan analisis data deskriptif dan regresi linier sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dan Perangkat Desa yang tersebar di 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. Teknik sampling yang digunakan dengan pertimbangan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang masuk dalam kriteria untuk terpilih menjadi responden penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan stratified random sampling dengan jumlah sampel 91 orang.
Hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung 28.783 > t tabel 1.66216 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sebesar 81.54% sedangkan sisanya sebesar 18.46% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti