Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST LATE PAYMENT INTEREST IN ONLINE LENDING SERVICES
No full textThis research discusses legal protection for consumers regarding the imposition of late interest in online lending services. With the rapid development of fintech in Indonesia, several companies unilaterally impose excessive interest, surpassing the maximum threshold set by the Financial Services Authority (OJK). The study uses a normative juridical method, with data derived from legislation and literature. The analysis reveals that many legal fintech platforms still violate POJK No. 10/POJK.05/2022 and OJK Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023. These violations harm consumers financially and psychologically, exacerbated by unethical collection practices and the imposition of unilateral standard agreements. The study concludes that despite available regulations, implementation remains ineffective. It recommends stricter OJK supervision, enforcement of legal sanctions, and improved consumer legal literacy
PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT LGBT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan etika dalam penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT, dengan menitikberatkan pada penerapan kode etik militer serta regulasi seperti KUHPM, UU No. 3 Tahun 2025, dan PP No. 39 Tahun 2010. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip negara hukum, kepastian hukum, disiplin militer, profesionalisme, dan asas kepentingan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi PTDH dapat dijatuhkan secara sah jika melalui prosedur hukum yang jelas dan proporsional, serta dipandang penting sebagai langkah menjaga disiplin, citra, dan stabilitas institusi TNI
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBENTUKAN KOMANDO DAERAH MILITER BARU DI SELURUH PROVINSI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
No full textPertahanan negara adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan mendalam karena dapat berdampak terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam upaya memperkuat pertahanan untuk pencegahan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan KODAM dan peran KODAM dalam mencegah dan menangani AGHT terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yurudis normatif, yang dimana pendekatannya merujuk terhadap norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya, selanjutnya penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang hasil penelitian tersebut disajikan dengan cara deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitiaan ini, pembentukan KODAM pada pertahanan negara memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan negara terhadap AGHT maupun usaha dalam meningkatkan pertahanan negara dari dalam dengan melakukan pengembangan sumber daya alam dan penguatan struktur pertahanan, berdasarkan hal tersebut pementukan KODAM ini merupakan sebuah implementasi dari pasal 2 dan 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pembentukannya bertujuan untuk pertahanan negara dan melakasanakn upaya pertahanan yang bersifat semesta sehingga menciptakan pertahanan negara yang berintegritas
ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL
No full textThis research analyzes the legal aspects of prosecutorial discretion from the perspectives of legality and opportunity, focusing on the case of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL involving the premeditated murder of Brigadier J by Richard Eliezer. The study highlights that Indonesia, as a state of law, requires all state actions, including law enforcement, to be based on justice and legal certainty. In practice, prosecutorial discretion often sparks debate, especially when there are significant differences between the prosecutor’s charges and the judge’s verdict, or when the prosecutor opts not to appeal despite internal guidelines. Using a normative juridical method and case study approach, the research finds that the prosecutor’s decision not to appeal though contrary to internal guidelines was based on considerations of utility, forgiveness from the victim’s family, and the defendant’s status as a justice collaborator. However, the lack of clear operational guidelines leads to inconsistencies and potential abuse of discretion, underscoring the need for stronger regulation and oversight in the application of prosecutorial discretion in Indonesia.
Penelitian ini menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari aspek legalitas dan oportunitas dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J oleh Richard Eliezer. Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan negara, termasuk penegakan hukum, didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, diskresi jaksa sering menjadi perdebatan, terutama saat terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, atau ketika jaksa memilih tidak mengajukan banding meski pedoman internal mengaturnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa keputusan JPU untuk tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan pedoman internal didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, pengampunan dari keluarga korban, dan status justice collaborator terdakwa. Namun, kurangnya pedoman operasional yang jelas menyebabkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam penerapan diskresi penuntutan di Indonesia
STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full text“Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dilihat dari: Dalam aspek Enterprise Strategy, Corporate Strategy, Business Strategy, dan Functional Strategy masih belum maksimal. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain: lemahnya pengetahuan masyarakat, tingginya angka buta aksara dan banyaknya masyarkat yang mengalami putus sekolah, masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi makanan kurang bergizi sehingga mengakitkan kesehatan masyarakat yang rendah contohnya dalam kesehatan Ibu dan Anak, banyaknya anak-anak yang mengalami stunting dan rendahnya angka harap hidup masyarakat, rendahnya Daya Beli masyarakat yang diakibatkan masyarakat yang cenderung beranggapan lebih baik menjadi seorang tenaga kerja daripada membangun sebuah usaha sendiri sehingga produktivitas masyarakat sangat rendah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Padalarang dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan Penetasan Buta Aksara, Pemberian Beasiswa dan peningkatan Sarana Prasarana di Bidang Pendidikan, Kecamatan Padalarang bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan dan Stake Holder yang terkait dengan melakukan Penetapan Angka Harap Hidup (AHH) di Kecamatan Padalarang, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, dan meningkatkan sarana prasarana kesehatan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membuat perizinan untuk usaha mereka lalu memberikan fasilitas kebutuhan usaha rumah tangga, meningkatkan sarana prasarana dan upaya lain untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat
STRATEGI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textArtikel ini membahas “Strategi Dinas Perikanan dan Peternakan Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Di Kabupaten Bandung Barat ” Identifikasi masalah adalah strategi Dinas Perikanan Dan Peternakan Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dalam Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan di kabupaten bandung barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana Strategi Dinas Perikanan Dan Peternakan Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Metode penelitian ini menggunakan teori dari salusu (2004:104-105) terdapat 3 dimensi pendukung antara lain,1.Corporate strategi, 2. Program Strategi, 3. Resource Support. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan Dinas perikanan dan peternakan dalam meningkatkan pengolaan dan pemasaran hasil perikanan belum cukup optimal, namun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan guna kemajuan pengolaan perikanan di kabupaten bandung barat
IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA PADA KASUS STUNTING DI DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textPenelitian ini berjudul “Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Pada Kasus Stunting di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Sustainable Development Goals pada kasus stunting di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah program Sustainable Development Goals (SDGs) sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya untuk penanganan stunting di Desa Cihanjuang ini, serta berfokus pada permasalahan stunting dan apa saja program yang dibuat untuk penanganan stunting yang juga ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari program Sustainable Development Goals (SDGs).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 9 informan terpilih untuk melengkapi data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana peneliti memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) pada kasus stunting di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, skor SDGs belum mencapai target yang mereka tetapkan. Sumber daya manusia dan infrastruktur yang siap mendukung percepatan penurunan stunting tetapi dari segi dana/anggaran belum dialokasikan secara proposional dalam penanganan stunting ini. Dari segi lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga belum sepenuhnya optimal karena belum ada kebijakan yang efektif yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Desa Cihanjuang untuk percepatan penanganan stunting
INOVASI CIMAHI BERSERI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
No full textJudul penelitian ini adalah: “Inovasi Cimahi BERSERI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Inklusif di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi”. Masalah dugaan awal penelitian ini diambil karena masih banyak nya ASN yang belum mengetahui tentang apa itu Cimahi BERSERI dan masih kurang nya ketersedian Aparatur JBI (Juru Bahasa Isyarat) dalam setiap tempat pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana Inovasi Cimahi BERSERI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik inklusif di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Fokus permasalahan pada penelitian ini berupa masih belum optimalnya pelaksanaan program dari Inovasi Cimahi BERSERI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Inklusif bagi masyarakat Tuli.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008) tentang Inovasi dan Prinsip-prinsip Inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode Deskriptif melalui pendekatan Kualitatif, dengan jumlah informan sepuluh orang yakni terdiri dari: Kepala Pejabat Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Cimahi, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Inovator Cimahi BERSERI, Staff Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi dan Dinas Sosial Kota Cimahi, serta Masyarakat Tuli dan Disabilitas Kota Cimahi. Unit analisis dalam skripsi ini adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
Tekhnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya Inovasi Cimahi BERSERI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Inklusif di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya konsistensi sosialiasasi yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi kepada ASN dan masyarakat tentang apa itu Cimahi BERSERI, belum adanya keterlanjutan program pelatihan Bahasa Isyarat level-2 bagi SDM Aparatur pelayanan, belum adanya dana yang dikhususkan untuk pelaksanaan program-program Cimahi BERSERI, masih kurang nya fasilitas yang ramah Disabilitas pada gedung perkantoran Pemerintah Kota Cimahi. kurang nya ketersediaan JBI (Juru Bahasa Isyarat) pada setiap tempat pelayanan publik
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA MENGENAI SEKTOR KELAPA SAWIT TAHUN 2023
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber-sumber primer kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, meliputi: implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, pengembangan sistem ketertelusuran seperti Dasbor Nasional dan Dashboard Komoditas, partisipasi dalam Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, serta pengajuan pendekatan pertukaran praktik terbaik antar komoditas. Kesimpulannya, Indonesia mengadopsi pendekatan proaktif dan komprehensif dalam menghadapi European Union Deforestation Regulation, dengan fokus pada peningkatan transparansi, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit nasional, sambil mempertahankan posisinya sebagai produsen utama kelapa sawit dunia. Upaya-upaya ini mencerminkan strategi Indonesia dalam mengubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan di sektor kelapa sawit
GASTRODIPLOMASI KOREA SELATAN UNTUK MENINGKATKAN WISATAWAN INDONESIA TAHUN 2021-2023
Get PDFThe gastrodiplomacy practice carried out by South Korea is an effort to increase Indonesian tourist visits in 2021-2023. Indonesia is the largest Muslim country in the world. This gastrodiplomacy strategy focuses on halal food. The research method used in this research is qualitative. The results of the research will be presented regarding South Korea's gastrodiplomacy strategy in increasing Indonesian tourist visits through halal programs created by the South Korean government