Jurnal Fundamental - Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
54 research outputs found
Sort by
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia
Full text linkThe use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor
Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam : Indonesia
No full textKlitih berawal dari bahasa jawa yang bermakna sebuah aktivitas guna mencari angin di luar rumah. Namun, arti klitih yang dimaksud pada zaman dahulu ialah jalan-jalan guna mengisi waktu luang yang dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, akan tetapi seiring berjalannya waktu arti klitih bergeser menjadi sebuah tindak pidana yang menyerang seseorang secara acak. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana klitih dan menganalisis tindak pidana klitih dalam hukum pidana islam. Penelitian menggunakan metode penelitihan dengan jenis penelitian yuridis normative dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendapat doktrin. Hasil penelitian ini berupa penerapan hukuman bagi tindak pidana klitih yang masih belum optimal karena terdapat peningkatan jumlah kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisis pertama, mengenai kasus tindak pidana Klitih, dalam doktrin pidana telah memenuhi dua unsur perbuatan pidana antara lain objektif (actus reus) dan subjektif (mens rea). Perlu diketahui bahwa kedua unsur tersebut bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana klitih haruslah berorientasi pada korban. mengenai penegakan hukum pada tindak pidana klitih yang mana perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hukumannya karena hukuman yang selama ini diterapkan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku; kedua dalam pandangan pidana islam sendiri pelaku pidana klitih dapat dikenai hukuman pokok berupa qishas, maupun hukuman tambahan berupa diyat dan ta’zir dengan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korba
The Judge's Considerations Regarding Evidence Of Handphones In The Crime Of Defamation On Social Media
Full text linkSocial life in Indonesia is experiencing progressive development from various aspects. Crimes or criminal acts committed by individuals or groups are currently growing along with the development of technology. One of the crimes that are often violated in the scope of social media is the criminal act of defamation, where this crime is carried out by destroying the good reputation of others by using the media in the form of a cellphone as the main item used. Based on this description, this study aims to determine the validity and considerations of judges regarding cell phone evidence in cases and to find out the views of Islamic Criminal Law regarding evidence as reinforcement in cases. By using normative research methods, it can be seen that cellphone evidence is very useful in providing judges' considerations in deciding cases, and in Islamic law itself Evidence has been arranged based on what is stated in the sources of Islamic law itself. Things that can be done so that law enforcement can work properly are rejuvenating the existing rule of law in the State of Indonesia, and making expert views in interpreting evidence in Islamic law as one of the reference
Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024
Full text linkArtikel ini merupakan hasil penelitian atas isue penundaan pemilu serentak nasional tahun 2024. Isue hukum ini berkembang memanas seiring suhu politik-hukum Indonesia yang terus meningkat. Diskursus penundaan pemilu bergema sejak tahun 2022 didengungkan oleh kalangan elit dengan berbagai skenario subjektif dan tidak rasional, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, dimana salah satu ciri pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu secara periodik/ berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan regulasi yang mengatur periodesasi/keberkalaan pemilu, serta menganalisis isue konstitusionalitas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan filsafat. Hasil/temuan penelitian ini, bahwa pengaturan perihal periodesasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun telah diatur secara tegas dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 7 ayat (1) yang memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, hanya dapat untuk dua kali masa jabatan. Penundaan pemilu hanya dapat dilakukan pada situasi/kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, atau adanya ancaman/gangguan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary). UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur perihal penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden, sehingga setiap gerakan penundaan pemilu/ penambahan masa jabatan Presiden merupakan gerakan yang inkonstitusional. Secara subtansif, penundaan Pemilu 2024 dianggap mengkhianati amanat reformasi, pelecehan terhadap konstitusi (contempt of the constitution), dan merampas hak rakyat. Penundaan Pemilu tanpa alasan extra ordinary akan berdampak pada delegitimasi pemerintah, instabilitas nasional, dan menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia
Legal Analysis on Smart Contract for Land Registration in Digital Era in Indonesia
Full text linkPada satu dekade terakhir, kehidupan masyarakat semakin pesat bergerak memasuki era digital yang sering disebut era industri 4.0. Meskipun diawali dari kegiatan bisnis, berbagai aktivitas dalam dunia maya juga mulai dikenal di bidang pelayanan publik seperti e-signature, e-litigation, e-court, e-registration, dukcapil online dan sebagainya. Masifnya berbagai aktivitas elektronik tersebut didorong oleh derasnya arus kemajuan dan inovasi teknologi salah satunya smart contract pada sistem blockchain. Aplikasi smart contract blockchain digadang dapat digunakan selain berkaitan dengan cryptocurrency atau aset kripto, yakni antara lain untuk e-voting ataupemilu, rekam medis dan pendaftaran tanah. Pada tahun 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2021. Peraturan tersebut memungkinkan dikeluarkannya Sertipikat Elektronik untuk pendaftaran tanah pertama kali atau untuk penggantian sertipikat lama menjadi Sertipikat Elektronik. Peraturan tersebut dapat disimpulkan merupakan implementasi Road Map Transformasi Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Pada Road Map tersebut, salah satu poin yang disebutkan untuk tahun 2022 adalah Implementasi smart contract, smart escrow. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang dinamika pengaturan pendaftaran tanah para era digital di Indonesia dan bagaimana potensi penggunaan smart contract untuk pendaftaran tanah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia
Full text linkSemakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution.
 
Binjai Male Participation In KB Program In The Postmodern Era
Full text linkAbstrak Partisipasi pasangan dengan angka Keluarga Berencana (KB) yang rendah di Kota Binjai tentunya tidak lepas dari peran laki-laki sebagai kepala keluarga dalam suatu pasangan. Selama ini Pembina Keluarga Berencana (PLK) Kota Binjai dalam melakukan penyuluhan selalu dihadiri oleh perempuan saja. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi penelitian ini sangat penting untuk dapat membuat rumusan dalam mendidik pasangan usia subur (PUS) di Kota Binjai khususnya laki-laki dalam mengimplementasikan PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para motivator KB pria sebagai agen yang telah melaksanakan program KB dan mengikuti penyuluhan pria. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap masalah kependudukan masih rendah, pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan sering tidak dihadiri laki-laki, alasan mereka tidak pernah dan jarang mengikuti penyuluhan karena sibuk bekerja dan menganggap penyuluhan KB sebagai bisnis wanita. Analisis yuridis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait laju pertumbuhan penduduk dinilai masih belum terlalu mengikat karena secara harfiah partisipasi laki-laki hanya bersifat himbauan dan memerlukan kesadaran penuh dari masyarakat. Tidak ada aturan yang benar-benar mengikat dan mengharuskan laki-laki juga wajib mengikuti berbagai penyuluhan terkait keikutsertaannya dalam pelaksanaan program KB.
 
Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat)
Full text linkPenelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi)
Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities
Full text linkConflict resolution disputes that are carried out through the courts often experience obstacles, including the absence of legal benefits in resolving disputes between communities cultivating customary land rights and plantation company authorities. The development of this conflict will certainly have an impact on national development plans related to the welfare of the entire community. One example of a dispute occurring in North Sumatra Province is the control of plantation land by a company which is claimed by the community as customary land of the Deli Sultanate, based on historically before the independence of the Republic of Indonesia, it was the land of the local community which was handed over to the Sultan to be managed. Keselutanan Deli then collaborated with the Dutch Colonial to manage the land handed over by the community based on the Van Consessie Deed which was signed by Sultan Maimon Al Rasyid Perkasa Alam and Deli Cultur Administrator Maatschaappij J.G. A. Godenhart and approved by Resident der Outkust Van Sumatra P.J Kooreman. The results showed that the revitalization of plantations in the agricultural, trade and manufacturing industries could be a strategy for improving community welfare and avoiding land problems between plantation companies that were granted management rights to customary law communities
Review Of The Murshalah Maslahah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction
Full text linkIn the development of Islamic economics, especially banking transactions, legal certainty is required regarding whether product transaction activities may be carried out or not, considering that there is no text that can be referred to for this activity. Under these conditions, the process of determining the maslahah mursalah law can be used as an alternative method of determining the law in cash swipe transactions which are a form of deviation from credit cards, in particular the owner of the credit card has the responsibility for using the card if a problem occurs, because the customer has the risk of bad credit due to its misuse, maslahah mursalah is a legal argument for establishing law on new issues. To be able to make mashlahah mursalah as an argument in establishing law, there is a condition that mashlahah is in line with the will of syara' and is included in the type of benefit that is supported by texts in general. Cash swipe activities in Islamic law are included in illegal activities, due to fraudulent engineering of the abuse of credit card functions by purchasing goods that are not in accordance with the original purpose and the existence of usury, and dishonest in its designation, the background is that the author takes the research title review maslahah murshalah on credit card owners in cash swipe activities, with the aim of analyzing and understanding the position of maslahah mursalah on credit card owners in Cash Withdrawal Transactio