Online Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)
Not a member yet
22766 research outputs found
Sort by
ANALISIS DATA PENJUALAN DAN SEGMENTASI CABANG FRANCHISE XYZ MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING
No full textPerkembangan bisnis waralaba menuntut setiap cabang untuk mampu mengelola data penjualan secara efektif agar dapat meningkatkan strategi pemasaran serta kinerja operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan pada beberapa cabang Franchise XYZ serta melakukan segmentasi cabang berdasarkan pola penjualan menggunakan metode K-Means Clustering. Data penjualan yang digunakan mencakup periode tertentu dengan variabel utama seperti total transaksi, jumlah pelanggan, dan rata-rata nilai pembelian. Proses analisis meliputi tahap pra-pemrosesan data, pemilihan jumlah klaster optimal menggunakan Elbow Method, serta penerapan algoritma K-Means untuk membentuk kelompok cabang dengan karakteristik serupa. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya beberapa klaster yang merepresentasikan perbedaan performa cabang, seperti klaster berkinerja tinggi, menengah, dan rendah. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi manajemen Franchise XYZ dalam merancang strategi peningkatan penjualan yang lebih tepat sasaran, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan promosi, serta pengambilan keputusan bisnis secara lebih terukur
Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Minat Bakat Siswa Atau Siswi Dalam Memilih Ekstrakurikuler Menggunakan Metode Weighted Product (Studi Kasus: Smkn 1 Gunung Putri)
No full text. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) guna membantu siswa SMKN 1 Gunung Putri dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat dengan menerapkan metode Weighted Product (WP). Proses pemilihan saat ini masih dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga sering menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Metode penelitian meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, analisis sistem, perancangan basis data, implementasi dengan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel, serta pengujian black box. Kriteria yang digunakan yaitu minat pribadi, kemampuan dasar, ketersediaan waktu, kondisi fisik, dan potensi kreativitas/kepemimpinan. Metode WP diterapkan untuk menghitung nilai preferensi dan memberikan perangkingan alternatif ekstrakurikuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi objektif serta menampilkan peringkat ekstrakurikuler sesuai bobot kriteria. Pengujian black box membuktikan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai harapan. SPK ini diharapkan dapat membantu siswa memilih ekstrakurikuler yang tepat serta mendukung pihak sekolah dalam pengelolaan program ekstrakurikuler secara lebih efektif
KONFLIK ANTARA KEDAULATAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPECTIVE HUKUM PERDATA: SUATU PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN ANALISIS TEORI HUKUM
No full textThis article examines in depth the conflict between the principles of state sovereignty (nation rights) and human rights within the framework of civil law, using normative juridical methods. The research focuses on the dynamics that arise when civil disputes involve foreign parties or transnational contracts, which demand a balance between national jurisdiction and universal human rights principles. Through a review of legal theories such as legal positivism, natural law, subjective rights theory, and justice theory, this article analyzes how the principle of sovereignty applied absolutely can potentially weaken the protection of individual civil rights, particularly in the context of legal globalization. The main findings indicate that a legalistic approach that overemphasizes the supremacy of national law is often inadequate to address the complexity of cross-border civil issues. The tension between sovereignty and the universality of human rights becomes increasingly apparent when states use the pretext of sovereignty to limit the recognition or implementation of the rights of foreign individuals within the domestic legal system. This raises fundamental questions about the limits of state legitimacy in addressing transnational demands for justice. This article recommends the need to reconstruct the national civil law approach to be more responsive to developments in human rights at the international level. Integrating substantive justice values into the formation and interpretation of civil law norms is considered crucial to ensure that the state not only exercises formal legal authority but also fulfills its moral and legal responsibilities in guaranteeing the protection of individual rights, regardless of citizenship or legal status.Abstrak
Artikel ini mengkaji secara mendalam konflik antara prinsip kedaulatan negara (nation rights) dan hak asasi manusia (human rights) dalam kerangka hukum perdata, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika yang muncul ketika sengketa keperdataan melibatkan pihak asing atau kontrak transnasional, yang menuntut adanya keseimbangan antara yurisdiksi nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Melalui telaah terhadap teori-teori hukum seperti positivisme hukum, hukum alam, teori hak subjektif, dan teori keadilan, artikel ini menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan yang diterapkan secara absolut dapat berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak keperdataan individu, khususnya dalam konteks globalisasi hukum.
Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan legalistik yang terlalu menekankan supremasi hukum nasional sering kali tidak memadai dalam menjawab kompleksitas persoalan keperdataan lintas batas negara. Ketegangan antara kedaulatan dan universalitas hak asasi manusia menjadi semakin nyata ketika negara menggunakan dalih kedaulatan untuk membatasi pengakuan atau pelaksanaan hak-hak individu asing dalam sistem hukum domestik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas legitimasi negara dalam menghadapi tuntutan keadilan yang bersifat transnasional.
Artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi terhadap pendekatan hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional. Integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum perdata dinilai penting untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menjalankan kewenangan hukum secara formal, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan yuridis dalam menjamin perlindungan hak individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau status hukum.
Kata Kunci: kedaulatan negara, hak asasi manusia, hukum perdata, metode yuridis normatif, teori hukum
KEWAJIBAN KREDITOR DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KURATOR PASCA PELUNASAN: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1154 K/PDT.SUS-PAILIT/2024
No full textPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 merupakan preseden penting dalam menentukan batas kewajiban kreditor terhadap kurator dalam proses kepailitan, khususnya dalam konteks pasca-pelunasan utang. Dalam perkara tersebut, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mewajibkan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., menyerahkan dokumen terkait fasilitas kredit dan mutasi rekening debitor. Permintaan ini ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. tidak lagi memiliki status sebagai kreditor karena fasilitas kredit telah dilunasi sebelum putusan pailit dijatuhkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai hak dan kewenangan kurator dalam memperoleh informasi dari pihak ketig
STATUS HUKUM MASYARAKAT SUKU BAJO DI KELURAHAN BAJOE KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE
No full textIndonesia, as an archipelagic state, possesses the second-longest coastline in the world, with more than 70% of its population residing in coastal areas. Among these coastal communities, the Bajo people are renowned for their long-standing maritime culture and reputation as skilled seafarers. Social transformation has shifted much of the Bajo population from a nomadic life at sea to permanent settlements along the coast, including Kampung Bajo in Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. This transition raises critical questions regarding the certainty of their legal status. This study examines the legal status of the Bajo community in Kampung Bajo, Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. Employing a socio-legal research approach within the framework of empirical legal studies, the research utilizes both primary and secondary data, gathered through interviews with local government officials and community leaders, and complemented by literature review. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that within the classification of three types of coastal communities, the Bajo in Kampung Bajo fall into the category of Traditional Communities. Although they continue to uphold traditional values in settlement and fishing practices, their customary institutions no longer exist
PENDEKATAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR
No full textDalam Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus asusila pada perempuan dan anak di bawah umur tercatat sebanyak 20.142 dengan 59.0% berada di lingkungan rumah tangga. Kasus asusila yang terjadi di Bekasi saat ini adalah bentuk dari pelaporan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami korban semenjak menginjak di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Korban baru dapat melaporkan kasus tersebut saat korban menginjak jenjang perkuliahan di tanggal 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni teori psikologi hukum dan juga menggunakan teori-teori perlindungan hukum serta viktimologi hukum untuk mengkaji adanya pengaruh dan sebab terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku hingga keterkaitannya dengan efek bagi korban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengeksplor adanya pembaruan peraturan perundang-undangan untuk kembali menegakkan keadilan dan keberpihakan pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat memperkuat dan melindungi korban baik dari segi fisik maupun mental
Hakikat Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
No full textDalam penelitian hukum ini, fokus utama adalah prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan UU IKN. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip partisipasi masyarakat diatur dalam UU 13/2022, mengenai hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan. Namun, implementasinya belum cukup jelas terutama dalam tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Proses pembentukan UU IKN juga masih menunjukkan kekurangan dalam partisipasi masyarakat yang bermakna. Para pihak terdampak hanya didengar tanpa dipertimbangkan atau mendapatkan penjelasan atas pendapatnya. Hal ini menunjukkan adanya cacat formil dalam proses pembentukan UU IKN. Revisi UU PPP diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait partisipasi masyarakat yang bermakna. Selain itu, perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai tahap persetujuan bersama. Stakeholder terkait juga perlu memberikan sosialisasi terkait tata cara pengujian formil kepada masyarakat. Dengan adanya isu kontitusional terkait batas waktu pengujian formil undang-undang, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat. Mahkamah Konstitusi juga harus lebih teliti dalam menanggapi permohonan pengujian formil agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang terjadi dalam pengujian UU IK
Perekonomian Tradisi Kampung Pulo Dengan Candi Cangguang Sebagai Peninggalan Sejarah Di Garut Jawa Barat
No full textTo find out whether there are legal regulations that are in accordance with legal norms and The traditional economy of Kampung Pulo, with Cangkuang Temple as a historical relic in Garut, West Java, illustrates the interaction between cultural heritage and local economic dynamics. Established in the 18th century, Kampung Pulo reflects a rich history, imbued with a blend of Hinduism and Islam, which has shaped the identity of the local community. Cangkuang Temple, as a historical site, serves not only as a spiritual symbol but also as a tourist attraction, contributing to the local economy. In this context, the economy of Kampung Pulo is inextricably linked to the rapidly growing tourism sector. Economic activities such as the sale of traditional food, handicrafts, and the provision of tourism services offer opportunities for the community to preserve traditions while increasing income. Sustainable tourism management in this area is expected to maintain cultural heritage and improve community welfare. However, challenges also arise, such as the threat of modernization that can erode local cultural values. Therefore, efforts to preserve traditions are crucial to ensure that the economy is not only financially profitable but also maintains the cultural identity of Kampung Pulo. This study aims to analyze the relationship between the traditional economy and historical heritage and explore strategies that can be implemented to maintain the economic and cultural sustainability of Kampung Pulo
Forms of Semantic Changes in English Loanwords Used by Indonesian Users on Social Media Platform X
No full textPragmatics is the study of the meaning of conversations, which occurs based on the context and the situation. This study focuses on analyzing the flouting maxim in the Barbie (2023) movie. The researcher aims to identify the types of flouting maxims in the conversations carried out by the characters in the Barbie (2023) movie, and also to capture the implied meaning of what is conveyed through the flouting maxim. This study uses Grice's grand theory, namely the cooperative principle (1975). This research uses a qualitative descriptive method. Meanwhile, the movie and its transcript are used as data sources. The researcher serves as the main instrument in this research. In collecting data, the researcher watched the movie, identified the dialogues that contained flouting maxims, classified them based on the types of flouting maxims, and analyzed their implicatures based on the context of the conversation. Although many studies have discussed Gricean maxims, limited research has focused on how characters in recent popular movies flout maxims to express hidden meanings. The results of this research show that there are four types of flouting maxims in the movie, with a total of 27 data found. Those are flouting maxim of quantity, it was found 6 times; flouting maxim of quality, it was found 12 times; flouting maxim of relation, it was found 7 times; and flouting maxim of manner, it was found 2 times. Researchers also found the implicature of the flouting maxim used by the characters in the Barbie (2023) movie. These findings are expected to help readers understand how pragmatic strategies can reveal implied messages in fictional conversations
Pengaruh Live Streaming dan Endorsement Influencer terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Tiktok Shop
No full textPerkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam perilaku konsumen, termasuk cara mereka melakukan pembelian secara online. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat adalah TikTok Shop, yang memanfaatkan fitur live streaming dan endorsement influencer sebagai strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh live streaming dan endorsement influencer terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) angkatan 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 84 responden, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan endorsement influencer tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 40,5% terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan bahwa interaksi langsung melalui live streaming lebih efektif dibandingkan promosi oleh influencer. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya pelaku bisnis memaksimalkan fitur live streaming di TikTok Shop sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan konsumen