E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Get PDFAbstrak
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya hukum yang strategis dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tingginya paparan asap rokok di ruang publik, fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan sarana umum menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dan komprehensif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perda KTR memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kesehatan. Secara sosiologis, Perda KTR dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di daerah.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Urgensi, Hak atas Kesehatan.
Abstract
The establishment of the Regional Regulation of Bojonegoro Regency on Smoke-Free Areas (SFA) constitutes a strategic legal measure to protect the public’s right to health and to realize a healthy and sustainable living environment. The high level of exposure to cigarette smoke in public spaces, healthcare facilities, educational institutions, and other public facilities indicates the need for firm and comprehensive regulation at the regional level. This study aims to analyze the urgency of establishing a Smoke-Free Areas Regulation in Bojonegoro Regency from philosophical, juridical, and sociological perspectives. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the establishment of the SFA Regional Regulation has a constitutional basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is consistent with Law Number 17 of 2023 on Health, and falls within the authority of regional governments in the health sector. Sociologically, the regulation is necessary to enhance public health protection and to provide legal certainty at the regional level.
Keywords: Regional Regulation, Smoke-Free Areas, Urgency, Right to Health
DAMPAK PEMBINAAN INTENSIF TERHADAP NASABAH PADA PROGRAM TEPAT PEMBIAYAAN SYARIAH KELOMPOK DI BTPN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Nasabah di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi)
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembinaan intensif terhadap nasabah pada Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok di BTPN Syariah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ditinjau dalam perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 orang nasabah aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan intensif memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku usaha, kedisiplinan pembayaran angsuran, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kepercayaan diri dan solidaritas kelompok nasabah. Selain itu, pembinaan yang disertai dengan pemahaman akad syariah memberikan ketenangan batin dan rasa aman karena transaksi dipahami sebagai halal dan sesuai prinsip syariah, sehingga mendorong tanggung jawab dan kepatuhan nasabah. Dalam perspektif maslahah, dampak pembinaan ini mencerminkan terwujudnya kemaslahatan ekonomi dan sosial, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl), meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pencapaian falah nasabah secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Pembinaan Intensif, Maslahah, Pembiayaan, BTPN Syariah.
Abstract
This study aims to analyze the impact of intensive coaching on customers of the Group-Based Sharia Financing Program (Program Tepat) at BTPN Syariah in Mestong District, Muaro Jambi Regency, from the perspective of maslahah. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation involving 20 active customers. The findings reveal that intensive coaching has a positive impact on changes in business behavior, discipline in installment payments, financial management, as well as increased self-confidence and group solidarity. Moreover, coaching accompanied by an understanding of Sharia contracts provides customers with inner peace and a sense of security, as transactions are perceived as halal and compliant with Islamic principles, thereby encouraging responsibility and compliance. From the maslahah perspective, the impact of intensive coaching reflects the realization of economic and social welfare, particularly in safeguarding wealth (hifz al-māl), improving well-being, and supporting the achievement of falah in a sustainable manner.
Keywords: Intensive Coaching; Maslahah; Financing; BTPN Syaria
PENANGANAN PENIPUAN BERMODUS DUKUN DALAM KESADARAN MASYARAKAT MASA KINI
Get PDFAbstrak
Praktik perdukunan merupakan fenomena sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Dalam perkembangannya, praktik ini menimbulkan perdebatan hukum karena sering kali dikaitkan dengan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, serta potensi pelanggaran terhadap ketertiban umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP), praktik perdukunan dapat dijerat melalui ketentuan mengenai perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau pernyataan memiliki kekuatan gaib yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum pidana terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai perdukunan dalam KUHP yang berlaku, sehingga penegakan hukum terhadap praktik ini bergantung pada pembuktian unsur penipuan atau pembohongan publik. Namun, RKUHP telah memberikan landasan normatif yang lebih tegas dengan memasukkan ketentuan mengenai klaim memiliki kekuatan gaib sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Perdukunan, Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, Living Law.
Abstract
The practice of shamanism (perdukunan) is a social phenomenon deeply rooted in Indonesian society, particularly within rural communities. Over time, this practice has raised legal debates as it is often associated with fraud, abuse of trust, and potential violations of public order. Based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Draft Criminal Code (RKUHP), shamanistic practices may be prosecuted under provisions concerning acts that mislead the public or claims of possessing supernatural powers that cause harm to others. This study employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant principles of criminal law. The analysis reveals that there is currently no explicit regulation regarding shamanism in the existing Criminal Code, resulting in law enforcement depending on the proof of elements of fraud or public deception. However, the Draft Criminal Code provides a clearer normative foundation by explicitly criminalizing claims of possessing supernatural powers. Therefore, the reform of national criminal law is expected to ensure legal certainty while accommodating the living law and social values inherent in Indonesian society.
Keywords: Shamanism, Criminal Law, KUHP, RKUHP, Living Law.Praktik perdukunan merupakan fenomena sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Dalam perkembangannya, praktik ini menimbulkan perdebatan hukum karena sering kali dikaitkan dengan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, serta potensi pelanggaran terhadap ketertiban umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP), praktik perdukunan dapat dijerat melalui ketentuan mengenai perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau pernyataan memiliki kekuatan gaib yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum pidana terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai perdukunan dalam KUHP yang berlaku, sehingga penegakan hukum terhadap praktik ini bergantung pada pembuktian unsur penipuan atau pembohongan publik. Namun, RKUHP telah memberikan landasan normatif yang lebih tegas dengan memasukkan ketentuan mengenai klaim memiliki kekuatan gaib sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Indonesia
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CIRC (COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN PESERTA DIDIK KELAS V MI MADANI ALAUDDIN KABUPATEN GOWA
Get PDFKemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa masih tergolong rendah, ditandai dengan kesulitan memahami isi bacaan dan menentukan ide pokok. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan keaktifan peserta didik, sehingga diperlukan penerapan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa sebelum diterapkan model pembelajaran CIRC. 2) Untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa sesudah diterapkan model pembelajaran CIRC. 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran CIRC terhadap peningkatan kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe pre-experimental. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa yaitu 31. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas V yang berjumlah 31 peserta didik. Teknik pengolahan dan analisis data terdiri dari analisis dekskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pada pretest terdapat 11 orang peserta didik atau 35,5% dengan kategori tuntas, dengan nilai rata-rata 64,5. (2) Pada posttest terdapat 31 orang peserta didik atau 100% dengan kategori tuntas dengan nilai rata-rata 86,8. (3) Hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai signifikasi (Sig = 0,001) lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 0,05 (0,001 < 0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V MI Madani Alauddin Kabupaten Gowa
Pengawasan Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kabupaten Sidrap: Perbandingan Mazhab Syafi‘i dan Undang-Undang Wakaf
No full textThe management of mosque waqf land requires an effective monitoring system to ensure the sustainability of its social and religious functions; however, in practice at the local level, the monitoring mechanism for nazirs often faces structural and normative problems. This study aims to analyze the patterns of supervision of nazir in the management of the Nur Hasyim Mosque waqf land in Bulucenrana Village, Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency through a comparative approach between the Shafi'i school of thought and the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its implementing regulations. The research focuses on the form of supervision, factors hindering supervision, and the conformity of supervisory practices with the normative framework of fiqh and positive law. This study uses a qualitative method with field research, integrating a juridical-normative and sociological approach to bridge the analysis of legal texts and empirical realities. Data was obtained through observation, in-depth interviews with nazirs, wakifs, and related parties, as well as documentation, then analyzed descriptively and analytically through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that supervision of nazirs is carried out through efforts to manage, develop, and implement waqf, but it has not been optimal. The main obstacles to supervision include the lack of guidance from the Indonesian Waqf Board (BWI) and the lack of certification of mosque waqf land. From the perspective of the Shafi'i school of thought, the authority of supervision should ideally lie with judges or the government, while in the practice of this study, supervision is actually carried out by the waqf, so it is not fully in line with the views of the school of thought. According to Law Number 41 of 2004 in conjunction with Government Regulation Number 42 of 2006, the supervision of waqf is carried out by the government and the community, both actively and passively. These findings indicate normative compatibility between the Shafi'i school of thought and positive law, but there are discrepancies at the implementation level.Pengelolaan tanah wakaf masjid menuntut sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaannya; namun dalam praktik di tingkat lokal, mekanisme pengawasan terhadap nazir kerap menghadapi persoalan struktural dan normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pengawasan terhadap nazir dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid Nur Hasyim di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan perbandingan antara Mazhab Syafi‘i dan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Permasalahan penelitian difokuskan pada bentuk pelaksanaan pengawasan, faktor penghambat pengawasan, serta kesesuaian praktik pengawasan dengan kerangka normatif fikih dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yang mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menjembatani analisis teks hukum dan realitas empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan nazir, wakif, dan pihak terkait, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap nazir dilakukan melalui upaya pengelolaan, pengembangan, dan pelaksanaan wakaf, namun belum berjalan optimal. Hambatan utama pengawasan meliputi belum adanya pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta belum tersertifikasinya tanah wakaf masjid. Dari perspektif Mazhab Syafi‘i, kewenangan pengawasan idealnya berada pada hakim atau pemerintah, sementara dalam praktik penelitian ini pengawasan justru dilakukan oleh wakif, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan pandangan mazhab. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pengawasan wakaf dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian normatif antara Mazhab Syafi‘i dan hukum positif, namun terdapat ketidaksesuaian pada tataran implementasi
PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PENGGUNAAN BAHASA NON ETIS PADA SISWA KELAS IX DI MTS NURUL AEYN AS’ADIYAH KAMPUNG BARU KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE
No full textThis study examines the Role of Islamic Guidance and Counseling in Minimizing the Use of Non-Ethical Language among Ninth Grade Students at MTs Nurul Aeyn As’adiyah Kampung Baru, Tellu Siattinge District, Bone Regency. The research focuses on two main questions: (1) How do Islamic Guidance and Counseling teachers minimize the use of non-ethical language among ninth-grade students at MTs Nurul Aeyn As’adiyah Kampung Baru? (2) What are the outcomes of the efforts made by the counseling teachers in reducing non-ethical language among these students? This research employs a qualitative descriptive method using an Islamic counseling approach. The primary data source is Bahri as the key informant, supported by additional informants including Makmur, Husnah, Binti, and A. Asdar, along with three students: Muh. Norman, Syakilah, and Jumasna. Secondary data were obtained from books, journals, articles, and other references. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with the researcher serving as the main instrument. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic Guidance and Counseling plays a significant role in reducing students’ use of non-ethical language. (1) The strategies implemented by the counseling teacher include giving warnings, conducting mediation and personal approaches, providing individual and group counseling, administering educational sanctions, and collaborating with parents. (2) These efforts resulted in positive outcomes such as increased student awareness of their mistakes, reduced frequency of inappropriate language, enhanced understanding of ethical communication, decreased potential conflict, and the development of akhlaqul karimah among students. The implications of this study suggest that: (1) Islamic Guidance and Counseling teachers should continue to strengthen their skills in applying effective Islamic counseling methods, emphasizing personal approaches and collaboration with parents to nurture students’ ethical communication. (2) Students are expected to become more aware of the negative impacts of harsh language and develop better self-control to create a harmonious school environment.
Penelitian ini mengkaji Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Meminimalisir Penggunaan Bahasa Non Etis pada Siswa Kelas IX di MTs Nurul Aeyn As’adiyah Kampung Baru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Fokus penelitian diarahkan pada dua sub masalah, yaitu: 1. Bagaimana Upaya Guru BK dalam Meminimalisir Penggunaan Bahasa Non Etis pada Siswa Kelas IX di MTs Nurul Aeyn As'adiyah Kampung Baru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone? 2. Bagaimana Hasil dari upaya Guru BK dalam Meminimalisir Penggunaan Bahasa Non Etis Pada Siswa Kelas IX di MTs Nurul Aeyn As'adiyah Kampung Baru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone?
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan bimbingan Islam. Sumber data utama adalah Bahri sebagai informan kunci, sedangkan informan pendukung meliputi Makmur, Husnah, Binti, dan A. Asdar serta tiga siswa Muh. Norman, Syakilah, dan Jumasna. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Konseling Islam memiliki peran penting dalam meminimalisir penggunaan bahasa non etis pada siswa. 1. Upaya yang dilakukan Guru BK yaitu: memberikan teguran, melakukan mediasi dan pendekatan personal, bimbingan konseling individu dan kelompok, pemberian sanksi yang bersifat edukatif, dan kolaborasi dengan orang tua siswa. 2. Upaya tersebut memberikan hasil positif, yakni: siswa menyadari kesalahan, menurunnya frekuensi bahasa kasar, meningkatnya kesadaran etika berbahasa, berkurangnya potensi konflik, dan munculnya akhlaqul karimah pada siswa.
Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1. Guru Bimbingan Konseling perlu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan metode konseling Islami yang efektif serta memperkuat pendekatan personal dan kerja sama dengan orang tua dalam membina etika berbahasa siswa. 2. Siswa diharapkan lebih sadar akan dampak negatif bahasa kasar dan mampu mengontrol diri untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.
Kata Kunci: Peran Bimbingan Konseling Islam, Meminimalisir Bahasa Non Etis, Siswa/i Kelas IX, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
Association between Iron and Folic Acid Supplementation Adherence and Anemia among Adolescent Girls in Kulon Progo, Indonesia
Get PDFIntroduction: Iron deficiency anemia remains a major public health concern among adolescent girls, particularly in low- and middle-income countries. Although iron and folic acid supplementation (IFAS) programs have been widely implemented in Indonesia, anemia prevalence remains high, suggesting potential challenges in adherence.
Objective: This study aimed to examine the association between IFAS adherence and anemia among adolescent girls in Kulon Progo, Indonesia.
Methods: A cross-sectional study was conducted between November 2024 and February 2025 among 71 female students aged 15–18 years selected through proportional random sampling. IFAS adherence was assessed using a structured questionnaire and categorized as adherent (≥4 tablets/month) or non-adherent (<4 tablets/month) based on national guidelines. Hemoglobin levels were measured using the Easy Touch GCHb device, and anemia was defined as hemoglobin <12 g/dL. Data were analyzed using the Chi-square test, with statistical significance set at p < 0.05.
Results: The majority of participants were classified as non-adherent to IFAS (93.0%). Overall, 56.3% of respondents were anemic. A statistically significant association was observed between IFAS adherence and anemia status (p = 0.008). Non-adherent participants exhibited a substantially higher proportion of anemia compared with adherent participants
Conclusion: Low adherence to iron supplementation was significantly associated with anemia among adolescent girls. Strengthening adherence-focused interventions, including nutrition education and school-based support strategies, is essential to enhance the effectiveness of anemia prevention programs in this population.Anemia yaitu suatu kondisi dimana jumlah hemoglobin dalam sel darah merah dibawah normal (<12 g/dL). Data Riskesdas 2018 prevalensi anemia Kulon Progo sebesar 34,75%. Data cakupan remaja putri menerima tablet tambah darah Kabupaten Kulon Progo sebesar 86,28%. Anemia pada remaja putri dapat terjadi yang dapat disebabkan oleh defisiensi zat besi, kurang asupan vitamin, konsumsi protein, kebiasaan konsumsi teh dan kopi, serta pola makan yang tidak sehat. Hal ini perlu pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan remaja putri. Remaja putri yang konsisten konsumsi tablet tambah darah rutin selama tiga bulan dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan dapat meningkatkan konsentrasi pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK Negeri 1 Kokap Kulon Progo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kokap Kulon Progo pada bulan Februari 2025 dengan sampel 71 remaja putri usia 15-18 tahun yang dipilih secara Proportional Random Sampling. Pengambilan data menggunakan formulir SQ-FFQ dan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan GCHb. Analisis data univariat dan bivariat menggunakan Chi-Square. Hasil penelitian ini yaitu perolehan analisis uji Chi-Square menunjukkan terdapat keterkaitan yang bermakna antara kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (p-value 0,008) dengan kejadian anemia pada remaja putri dimana sebanyak 93% remaja putri tidak patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (p-value 0,008) dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK Negeri 1 Kokap Kulon Progo
EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN PPG TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK MAHASISWA
Get PDFTeacher Professional Education (PPG) is a strategic government program to improve teacher professionalism, particularly pedagogical competence. Under the Ministry of Religious Affairs' Transformation Plus policy, PPG implementation was accelerated by compressing the duration to 45 days and implementing Learning Management System (LMS)-based learning. This study aims to analyze the effectiveness of LMS-based PPG learning in improving pedagogical competence and the implications of accelerating teacher certification on learning quality. This descriptive qualitative study was conducted at the LPTK UIN Alauddin Makassar through observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that LMS-based learning effectively improves PPG students' pedagogical competence, particularly in planning, implementing, and evaluating learning. This effectiveness is supported by structured learning design and academic mentoring, although challenges remain in the form of a high learning load in a short duration. Therefore, strengthening learning design and improving participants' digital literacy are necessary to maintain the quality of LMS-based PPG.Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya kompetensi pedagogik. Dalam kebijakan Transformasi Plus Kementerian Agama, pelaksanaan PPG dipercepat melalui pemadatan durasi menjadi 45 hari dan penerapan pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembelajaran PPG berbasis LMS dalam meningkatkan kompetensi pedagogik serta implikasi percepatan sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan di LPTK UIN Alauddin Makassar melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis LMS efektif meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Efektivitas tersebut didukung oleh desain pembelajaran terstruktur dan pendampingan akademik, meskipun masih ditemukan tantangan berupa tingginya beban belajar dalam durasi singkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain pembelajaran dan peningkatan literasi digital peserta untuk menjaga mutu PPG berbasis LMS
Penerapan Metode Mubasyarah dalam Meningkatkan Maharah Istima’ dan Maharah Kalam pada Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Santri PDF Ulya’ DDI Mangkoso
No full textThis study uses a quantitative approach with the Pre-Experimental method, involving all 32 students of Class XI in 2024 as the research population. Data collection was carried out through tests and documentation, while data analysis used descriptive and inferential methods. The results of the Independent Samples Test statistical test showed that the Mubasyarah method was significantly more effective than conventional learning methods. Students who studied with the Mubasyarah method obtained higher average scores in the skills of maharah kalam (speaking) and maharah istima' (listening), with smaller variations in values, indicating better consistency in learning outcomes. Overall, this study proves that the Mubasyarah method is able to improve students' understanding of the material and learning outcomes in Arabic language skills more optimally than conventional methods. The implications of this study open up opportunities for further research to explore the effectiveness of the Mubasyarah method in developing other Arabic language skills, such as maharah qira'ah (reading) and maharah kitabah (writing), in order to gain a more comprehensive understanding of the impact of this method on Arabic language learning as a whole.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Pre-Experimental, yang melibatkan seluruh santri Kelas XI tahun 2024 yang berjumlah 32 sebagai populasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui tes dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif dan inferensial. Hasil uji statistik Independent Samples Test menunjukkan bahwa metode Mubasyarah secara signifikan lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Santri yang belajar dengan metode Mubasyarah memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam keterampilan maharah kalam (berbicara) dan maharah istima' (mendengarkan), dengan variasi nilai yang lebih kecil, yang menunjukkan konsistensi hasil belajar yang lebih baik. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa metode Mubasyarah mampu meningkatkan pemahaman materi serta hasil belajar santri dalam keterampilan berbahasa Arab secara lebih optimal dibandingkan metode konvensional. Implikasi dari penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi efektivitas metode Mubasyarah dalam mengembangkan keterampilan bahasa Arab lainnya, seperti maharah qira’ah (membaca) dan maharah kitabah (menulis), guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak metode ini terhadap pembelajaran bahasa Arab secara menyeluruh
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA DIWEK TINJAUAN PSIKOLOGI ISLAM ZAKIAH DARADJAT
Get PDFAbstrak
Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal untuk kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini meneliti penerapan aturan tersebut di KUA Kecamatan Diwek dengan pendekatan Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat, yang menekankan pentingnya kematangan mental, emosional, dan spiritual sebelum memutuskan untuk kawin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara kepada kepala, penghulu, penyuluh agama KUA Diwek, serta studi dokumen untuk melihat upaya mencegah perkawinan dini, mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan, serta tingkat kesiapan psikologis calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif KUA Diwek sudah menerapkan aturan usia 19 tahun secara ketat, tetapi perkawinan dini masih terjadi melalui dispensasi karena faktor-faktor sosial seperti kekhawatiran orang tua, pergaulan remaja, dan tekanan budaya. Upaya edukasi seperti BRUS, BRUN, sosialisasi, serta bimbingan perkawinan terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik, namun keberhasilan penuh membutuhkan penguatan pendidikan psikologis dan agama. Disarankan agar terjadi kolaborasi antar lembaga serta pembinaan mental dan spiritual remaja lebih intensif agar praktik perkawinan dini bisa ditekan secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Perkawinan Dini; UU No. 16 Tahun 2019; Psikologi Islam; Zakiah Daradjat.
AbstractEarly marriage remains a social issue in Indonesia despite the government’s decision to raise the minimum age for marriage through Law Number 16 of 2019. This study examines the implementation of this regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Diwek District using an Islamic Psychology approach based on the thoughts of Zakiah Daradjat, which emphasize the importance of mental, emotional, and spiritual maturity before entering marriage. This research employs a qualitative method through interviews with the head of the office, marriage registrars, and religious counselors at KUA Diwek, as well as document analysis to observe efforts to prevent early marriage, the mechanisms for applying for marriage dispensation, and the psychological readiness of prospective brides and grooms. The findings indicate that, administratively, KUA Diwek has enforced the minimum age requirement of 19 strictly, yet early marriages still occur through dispensations due to social factors such as parental concerns, adolescent social interactions, and cultural pressures. Educational efforts such as BRUS, BRUN, community outreach, and premarital counseling have contributed to increasing public awareness of the importance of mental and spiritual readiness in marriage. The study concludes that the effectiveness of Law Number 16 of 2019 has improved, but full success requires strengthened psychological and religious education. It is recommended that inter-agency collaboration and more intensive mental and spiritual development for adolescents be enhanced to sustainably reduce early marriage practices.
Keywords: Early Marriage; Law No. 16 of 2019; Islamic Psychology; Zakiah Daradjat