E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
Assessing The Contribution of FDI, Industry, Education, Corruption and Urban Population to Economic Growth in Asean Countries
Get PDFThis study will explore the impact of FDI, Mean years of schooling, Control of Corruption and Urban on Economic Growth. The research gap examines the mean years of schooling and quality of education in eight ASEAN countries. A quantitative approach is employed, utilizing the EGLS method to reduce estimation bias. Education quality data is measured using government expenditure for education indicators. Data collection for 2009-2023 was sourced from the World Bank, ADB, and UNDP. This study is limited to eight ASEAN countries, potentially limiting the generalizability of the findings. The limitation to eight countries is the unavailability of complete data for 15 years for the other ASEAN countries. Future research should explore the impact of the quality of education in other ASEAN countries. By optimizing government expenditure on education, not only will mean years of schooling increase, but ASEAN can also effectively maintain and further enhance economic growth through the contribution of quality human resources. This study emphasizes the importance of the mean years of schooling integration and quality of education to maintain and enhance the quality of economic growth. This study also adds to the literature by highlighting the significant impact of education and its quality on the economic growth of ASEAN countries
Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berulang Kali Melanggar Hukum di Kabupaten Majalengka Berkaitan dengan Pasal 69 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: A Case Study of Majalengka
No full textThis study aims to examine the effectiveness of legal protection for repeat offenders in Majalengka Regency in relation to Article 69 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). However, findings in the field show that law enforcement officials in Majalengka still apply a repressive approach to repeat offenders, including imposing prison sentences under the pretext of deterrence and social pressure. This study uses a normative-empirical juridical approach by analyzing legal norms, institutional behavior, and law enforcement practices by the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. Data was obtained through interviews, field observations, and studies of regulations and court decisions. The results of the study show a gap between the normative idealism of the SPPA and legal practices in the field, where the principle of restorative justice has not been consistently implemented. Law enforcement is still oriented towards retribution, not recovery, thus failing to nurture and reintegrate children into society. This study recommends the establishment of a Regional Regulation (Perda) on the protection of children who are repeat offenders, strengthening the role of correctional centers and social rehabilitation institutions, and training law enforcement officials on the principles of restorative justice. Theoretically, this study emphasizes the importance of a humanistic, educational, and restorative approach in the legal protection of children, in accordance with national and international standards on children's rightsPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan berulang di Kabupaten Majalengka terkait dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Majalengka masih menerapkan pendekatan represif terhadap pelaku kejahatan berulang, termasuk menjatuhkan hukuman penjara dengan dalih pencegahan dan tekanan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan menganalisis norma hukum, perilaku institusi, dan praktik penegakan hukum oleh polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi peraturan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif SPPA dan praktik hukum di lapangan, di mana prinsip keadilan restoratif belum diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum masih berorientasi pada pembalasan, bukan pemulihan, sehingga gagal menumbuhkan dan mereintegrasikan anak-anak ke dalam masyarakat. Studi ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak yang berulang kali melanggar hukum, penguatan peran lembaga pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi sosial, serta pelatihan bagi petugas penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Secara teoritis, studi ini menekankan pentingnya pendekatan humanis, pendidikan, dan restoratif dalam perlindungan hukum anak, sesuai dengan standar nasional dan internasional mengenai hak anak
Strategi BAZNAS dalam Memberdayakan Ekonomi Kaum Dhuafa melalui Program Zakat Produktif di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
No full textThis study aims to explore and determine how BAZNAS’s startegy in empowering the economy of the poor through productive zakat in Malili Subsdistrict, East Luwu Regency. This study has two research questions, namely: 1) The implementation of of productive zakat programs through the economic empowerment of the poor ini Malili Subsdistrict, East Luwu Regency. 2). The impact of productive zakat programs run by BAZNAS’s in improving the economics independence of the poor in Malili Subsdistrict, East Luwu Regency. This study uses a descriptive qualitative method with an empowerment and scienftific approach. Primary data was obtained through observation, interviews with the head of BAZNAS, two BAZNAS employees, two community leaders and six undreprivuleged people who were the beneficiaries of productiv zakat, as well asdirect documentation in the field. Secondary data was obtained through literature in the form of books, journals, internet and other reading sources related to the study. The results of this study indicate that the empowerment of the poor through productive zakat is running well in accordance with its mechanism, namely the collection of zakat from muzakki. Then, the distribution and utilization of zakat to the poor as a form of productive zakat utilization program. To be targeted for BAZNAS productive zakat, mustahik can submit a proposal or BAZNAS itself can go be seen from the increase in business capital income to the increase in the economic independence of the poor. The implications of this research are: 1) the importance of increasing assistance and training for the poor, not only by providing help but also by continuing to provide skills training so that the products sold are more dominant in the line with trends and keep up with the times. 2) The importance of BAZNAS in facilitating business development networks with broader partners. 3) Expanding the target receipients of assistance, not only to poor entrepreneurs, but also to poor widows and orphans whoo may have the potential to run a business but don’t have the capital.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi kaum dhuafa melalui zakat produktif di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 1) Pelaksanaan program zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 2) Dampak program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kaum dhuafa di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pemberdayaan dan keilmuan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan ketua BAZNAS, dua pegawai BAZNAS, dua tokoh masyarakat dan enam orang kaum dhuafa yang menjadi sasaran penerima manfaat zakat produktif, serta dokumentasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui literatur berupa buku, jurnal, internet dan sumber bacaan lain terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan kaum dhuafa melalui zakat produktif berjalan dengan baik sesuai dengan mekanismenya, yaitu dengan pengumpulan zakat dari muzakki. Kemudian pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut kepada kaum dhuafa sebagai bentuk program pendayagunaan zakat produktif. Untuk menjadi sasaran zakat produktif BAZNAS, mustahik bisa memasukkan proposal atau BAZNAS sendiri yang langsung ke lapangan dan memberikan modal usaha. Selain itu, dampak dari program ini dapat dilihat dari peningkatan pendpatan modal usaha, hingga meningkatnya kemandirin ekonomi kum dhufa. Implikasi dari penelitian ini Yaitu: 1) Pentingnya peningkatan pendampingan dan pelatihan kaum dhuafa, bukan hanya sekedar membantu tetapi juga terus memberikan pelatihan keterampilan agar produk yang dijual lebih mendominasi sesuai dengan trend dan mengikuti perkembangan zaman 2) Pentingngnya BAZNAS dalam memfasilitasi jaringan pengembangan usaha dengan mitra yang lebih luas. 3) Memperluas sasaran penerima bantuan, tidak hanya kepada pelaku usaha miskin, tetapi juga janda miskin dan anak yatim yang bisa saja memiliki potensi dalam menjalankan usaha namun tidak memiliki modal
Should Muslim Consumers Trust QRIS? Exploring Awareness and Ethical Challenges
Get PDFThis study looks at how legal rules for non-cash transactions using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) services relate to the goals of Maqāṣid al-Sharīʿah. Using the PRISMA systematic literature review method, the research carefully found, checked, and studied important articles from trusted academic sources to see how the principles of tabṣirah (guidance), al-ḥaj (necessity), and taʿāwun (mutual assistance) fit with Sharīʿah goals. The procedure involved defining inclusion and exclusion criteria, conducting a comprehensive database search, removing duplicates, screening titles and abstracts, and performing a full-text analysis to ensure relevance and quality. The results highlight that QRIS supports the realization of the five pillars of Maqāṣid al-Sharīʿah: protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The study concludes that QRIS, when applied in accordance with Sharīʿah principles, enhances financial inclusion and ethical economic practices. It also identifies the need for continuous public education and regulatory clarity to maximize its ethical and social impact
TELENURSING-BASED HEALTH EDUCATION VIA WHATSAPP GROUP FOR ELDERLY WITH HYPERTENSION
Get PDFOne of the most prevalent chronic conditions among the elderly is hypertension, which raises the risk of cardiovascular problems. Using communication tools like WhatsApp groups, telenursing can enhance blood pressure control and health literacy. This study shows how older people with hypertension and knowledge are affected by health education through telenursing via WhatsApp groups. A pretest-posttest control group was included in the quasi-experimental study design. Elderly individuals with hypertension who were split into intervention and control groups made up the sample. The intervention group received health education via WhatsApp, whereas the control group received normal education at a health institution. Parametric statistical tests were used to assess knowledge, systolic, and diastolic blood pressure data at a significance level of p<0.05. The findings demonstrated that the intervention group's knowledge had significantly increased (from 6.39±1.32 to 12.14±1.35, p<0.001) in contrast to the control group (from 6.57±1.43 to 9.18±2.02, p<0.001). The intervention group experienced a significant decrease in systolic blood pressure (154.36±9.07 to 127.86±10.69 mmHg, p<0.001) compared to the control group (158.57±18.36 to 144.89±18.67 mmHg, p<0.001). The decrease in diastolic blood pressure was significant in both groups, but not significant between groups (p=0.387). Conclusion: WhatsApp group-based telenursing improves knowledge and reduces systolic blood pressure in elderly with hypertension. This technique is recommended for further research and community support with longer intervention durations, as well as for cost-effectiveness analyses.Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang paling umum dialami lansia dan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular. Dalam telenursing, literasi kesehatan dan pengendalian tekanan darah dapat ditingkatkan dengan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pendidikan kesehatan melalui grup WhatsApp telenursing terhadap pengetahuan dan tekanan darah lansia yang menderita hipertensi. Desain penelitian menggunakan quasi-experimental dengan pretest-posttest control group. Sampel terdiri atas lansia dengan hipertensi yang terbagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol. Kelompok intervensi mendapatkan pendidikan kesehatan melalui WhatsApp Group, sementara kelompok kontrol menerima edukasi standar dari fasilitas kesehatan. Data pengetahuan, tekanan darah sistol dan diastol dianalisis menggunakan uji statistik parametrik dengan tingkat signifikansi p<0,05. Hasil menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan signifikan pada kelompok intervensi (6.39±1.32 menjadi 12.14±1.35, dengan nilai p<0.001) dibandingkan kelompok kontrol (6.57±1.43 menjadi 9.18±2.02, nilai p<0,001). Tekanan darah sistol menurun lebih besar pada kelompok intervensi (154.36±9.07 menjadi 127.86±10.69 mmHg, nilai p<0.001) dibandingkan kontrol (158.57±18.36 menjadi 144.89±18.67 mmHg, nilai p<0.001). Penurunan diastol signifikan pada kedua kelompok, tetapi tidak berbeda bermakna antar kelompok (p=0.387). Disimpulkan bahwa telenursing berbasis WhatsApp Group meningkatkan pengetahuan dan mengurangi tekanan darah sistol hipertensi pada orang tua. Disarankan untuk menggunakan teknik ini dalam penelitian lanjutan dan asuhan keperawatan komunitas dengan durasi intervensi yang lebih lama, serta untuk melakukan analisis cost-effectiveness
KLASTERISASI WILAYAH RAWAN KRIMINALITAS DI KOTA JAMBI (2022-2024) MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengelompokkan kerawanan kriminalitas di 11 kecamatan Kota Jambi pada periode 2022–2024 menggunakan algoritma K-Means. Data kriminalitas diperoleh dari Polresta Kota Jambi, sedangkan data demografis (jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk) diperoleh dari BPS Kota Jambi. Seluruh variabel numerik dinormalisasi menggunakan metode min–max. Penentuan jumlah klaster dievaluasi pada K = 2–10 menggunakan Elbow Method , Silhouette Coefficient, dan Davies Bouldin Index (DBI). Pada tahun 2022 dan 2023, Elbow menunjukkan titik siku pada K = 3 (masing-masing bernilai 0,872 dan 1,124), dengan nilai Silhouette maksimum pada K = 3 (0,476 dan 0,466), sedangkan DBI mencapai nilai minimum pada K = 9 (0,197 dan 0,3963). Pada tahun 2024, Elbow kembali mengarah ke K = 3 (1,182), Silhouette tertinggi diperoleh pada K = 5 (0,536) dengan nilai yang masih kompetitif pada K = 3 (0,492), dan DBI kembali minimum pada K = 9 (0,2458). Dengan mempertimbangkan konsistensi Elbow dan Silhouette serta kemudahan interpretasi, dipilih K = 3 sebagai jumlah klaster optimal. Evaluasi konsistensi menggunakan Rand Index menunjukkan nilai 1 sepanjang periode, sehingga menguatkan bahwa tiga klaster merupakan struktur pengelompokan yang stabil
Sintesis Koloid Nanopartikel Bismut: Peran Citrus limon dan Optimasi Daya serta Waktu Pemanasan Gelombang Mikro
No full textThis study successfully synthesized bismuth nanoparticle colloids using citrus limon extract through a microwave heating method. Microwave heating was used as the main factor controlling the particle formation process, so variations in power and heating time were examined to determine their effect on the characteristics of the resulting nanoparticles. The synthesis was carried out by dissolving bismuth powder (Bi(NO₃)₃·5H₂O) into citrus limon extract. The mixture was then heated using microwaves at powers of 100, 300, 450, 600, and 800 W for 1, 3, 5, 7, and 10 minutes. Characterization was performed using UV-Vis, XRD, and TEM to observe the optical properties, crystal structure, and particle morphology and size. The results show that the optimum condition was achieved at 800 W for 5 minutes, marked by a change in the color of the solution to black and maximum absorbance at a wavelength of 272 nm (2,680 a.u.). XRD analysis showed diffraction peaks at 2θ = 27.4°; 38.1°; and 40.0°, corresponding to the hkl planes (012), (104), and (110), confirming the characteristic trigonal crystalline structure of bismuth based on JCPDS standard No. 44-1246. TEM images show a dominant spherical particle morphology with an average size of 33.19 nm. These results prove that microwave heating is capable of accelerating and stabilizing the synthesis of citrus limon extract-based bismuth nanoparticle colloids, producing stable nanoparticles with good morphology.Telah berhasil dilakukan penelitian terkait sintesis nanopartikel bismut menggunakan ekstrak Citrus limon dengan metode pemanasan gelombang mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis nanopartikel bismut menggunakan ekstrak Citrus limon yang berperan sebagai agen pereduksi dan penstabil alami dan mengkaji pengaruh variasi daya serta waktu pemanasan gelombang mikro terhadap karakteristik partikel yang dihasilkan. Sintesis dilakukan dengan mencampurkan serbuk bismut nitrate pentahydrate (Bi(NO₃)₃·5H₂O) ke dalam ekstrak Citrus limon, kemudian menambahkan NaOH hingga pH mencapai 12 . Larutan dipanaskan menggunakan gelombang mikro pada variasi daya 100, 300, 450, 600, dan 800 W, serta variasi waktu 1, 3, 5, 7, dan 10 menit. Karakterisasi dilakukan menggunakan UV-Vis, FTIR, XRD, dan TEM untuk mengamati sifat optik, gugus fungsi, struktur kristal, serta morfologi dan ukuran partikel. Hasil menunjukkan bahwa kondisi optimum dicapai pada daya 800 W selama 5 menit, ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi hitam dan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 272 nm (2,680 a.u). Spektrum FTIR mengidentifikasi pita serapan pada 468 cm⁻¹ yang menunjukkan keberadaan ikatan Bi–O. Analisis XRD memperlihatkan puncak-puncak difraksi pada 2θ = 27,4°; 38,1°; dan 40,0° yang sesuai dengan bidang hkl (012), (104), dan (110), mengonfirmasi struktur kristalin trigonal khas bismut berdasarkan standar JCPDS No. 44-1246. Citra TEM menunjukkan morfologi partikel dominan berbentuk bulat dengan ukuran rata-rata 33,19 nm. Hasil ini membuktikan bahwa metode gelombang mikro berbasis ekstrak Citrus limon efektif untuk menghasilkan nanopartikel bismut berukuran nano dengan kestabilan dan morfologi yang baik, sehingga berpotensi diaplikasikan pada pengembangan material fungsional ramah lingkungan
RESTORATIF JUSTICE DALAM MAQASID AL-SHARIAH: FONDASI PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM
Get PDFAbstrak
Kajian ini membahas keterkaitan antara pendekatan keadilan restoratif dan prinsip Maqasid al-Shariah dalam kerangka pembangunan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan perdamaian sosial. Restorative justice muncul sebagai respons atas berbagai persoalan dalam sistem peradilan konvensional, seperti penumpukan perkara, overkriminalisasi, serta ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang terlalu prosedural namun kurang menyentuh nilai keadilan yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual, yang memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam klasik, dokumen hukum positif, serta literatur akademik kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam restorative justice—seperti pemulihan hubungan, pemaafan, dan rekonsiliasi—memiliki keselarasan substansial dengan lima tujuan pokok maqasid, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Instrumen seperti sulh (perdamaian), afwu (pemaafan), dan diat (kompensasi) dalam tradisi hukum Islam mencerminkan penerapan nilai-nilai restoratif yang telah lama diakomodasi dalam syariat. Integrasi antara kedua pendekatan ini membuka peluang bagi rekonstruksi paradigma hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan tantangan hukum kontemporer, serta menawarkan model penyelesaian sengketa yang humanis dan partisipatif.
Kata Kunci: Restorative Justice, Maqasid al-Shariah, Hukum Islam
Abstract
This study explores the relationship between restorative justice and the principles of Maqasid al-Shariah within the framework of developing an Islamic legal system that emphasizes substantive justice and social peace. Restorative justice emerges as a response to various challenges in conventional legal systems, including case overload, over-criminalization, and public dissatisfaction with rigid procedural processes that often fail to deliver felt justice. This research employs a qualitative approach using a normative-conceptual method, analyzing classical Islamic legal texts, national legal regulations, and contemporary academic literature. The findings indicate that the core principles of restorative justice—such as social repair, forgiveness, and reconciliation—are substantially aligned with the five essential objectives of Maqasid al-Shariah: the protection of religion, life, intellect, property, and dignity. Legal instruments such as sulh (reconciliation), afwu (forgiveness), and diat (compensation) reflect the practical application of restorative values that have long been recognized within Islamic law. The integration of these two paradigms offers a foundation for reconstructing Islamic legal thought in a way that is more responsive to contemporary socio-legal challenges, while also presenting a participatory and humane model for dispute resolution.
Keywords: Restorative Justice, Maqasid al-Shariah, Islamic La
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB HARGA KONSTAN DI SUMATERA UTARA (2001-2023): PENDEKATAN PATH ANALYSIS
Get PDFAbstrak
Penelitian ini membahas dampak dari pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan memalui PDRB harga konstan di Sumatera Utara antara tahun 2001 hingga 2023. PDRB harga konstan digunakan sebagai variabel yang menghubungkan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah path analysis yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap PDRB. Namun, secara langsung, kedua faktor tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Justru, PDRB harga konstan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penemuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, sehingga kebijakan fiskal dan investasi perlu difokuskan untuk memperkuat PDRB sebagai alat pembangunan yang bisa mencakup seluruh masyarakat.
Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kemiskinan, PDRB Harga Konstan, Dan Path Analysis
Abstract
This research discusses the impact of government expenditure and investment on poverty levels through constant price GRDP in North Sumatra from 2001 to 2023. Constant price GRDP is used as the variable connecting the two. The research method used is path analysis obtained from the Central Bureau of Statistics. The results show that government expenditure and investment have a positive and significant effect on GRDP. However, directly, both factors do not significantly impact poverty reduction. Instead, constant price GRDP shows a negative and significant effect on poverty. This finding indicates that economic growth can be an effective way to reduce poverty, so fiscal and investment policies need to be focused on strengthening GRDP as a development tool that can encompass the entire community.
Keywords: Government Expenditure, Investment, Poverty, Constant Price GDP, and Path Analysi
FUNGSI PEMBELAAN BIRO HUKUM PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN DOKTER INDONESIA (BHP2A IDI) DALAM PENYELESAIAN KASUS MEDIS
Get PDFAbstrak
Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (BHP2A IDI) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang menghadapi sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pembelaan yang dijalankan oleh BHP2A IDI dalam penyelesaian kasus medis, dengan menekankan pada mekanisme dan strategi pembelaan yang diterapkan. BHP2A IDI menjalankan fungsi pembelaan secara komprehensif melalui tiga jalur utama, yaitu pembelaan litigasi di pengadilan pidana dan perdata, pembelaan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi, serta program rehabilitasi dan pembinaan pasca-sengketa. pendekatan non-litigasi yang diutamakan oleh BHP2A IDI mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, klarifikasi medis, dan negosiasi dengan pihak pasien, sehingga menghindari proses peradilan yang bersifat adversarial. Setelah penyelesaian sengketa, BHP2A IDI melanjutkan dengan program rehabilitasi yang mencakup pemulihan reputasi, dukungan psikologis, dan pembinaan berkelanjutan agar dokter dapat kembali berpraktik sesuai etika profesi dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hukum dan permasalahan dikaji secara menyeluruh melalui penelitian kepustakaan, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pembelaan ini tidak hanya melindungi hak-hak dokter dari kriminalisasi yang tidak tepat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Tenaga Medis; dan Perjanjian Terapeutik.
Abstract
The Legal Bureau for the Development and Defense of Members of the Indonesian Medical Association (BHP2A IDI) is an institution that has a strategic role in providing legal protection to doctors facing medical disputes in Indonesia. This study aims to analyze the defense function carried out by BHP2A IDI in resolving medical cases, with an emphasis on the defense mechanisms and strategies applied. BHP2A IDI carries out a comprehensive defense function through three main channels, namely litigation defense in criminal and civil courts, non-litigation defense through mediation and negotiation, and post-dispute rehabilitation and coaching programs. The non-litigation approach prioritized by BHP2A IDI reflects a commitment to resolving disputes peacefully through mediation, medical clarification, and negotiation with the patient, thereby avoiding adversarial judicial processes. After dispute resolution, BHP2A IDI continues with a rehabilitation program that includes reputation restoration, psychological support, and ongoing coaching so that doctors can return to practice in accordance with professional ethics and applicable regulations. This study uses a descriptive juridical normative method with a statutory approach. The law and issues were comprehensively examined through library research, including applicable legal regulations in Indonesia. The results of this study indicate that this advocacy function extends beyond protecting doctors' rights from inappropriate criminalization.
Keywords: Health Services; Hospital; Healthcare Professionals; and Therapeutic Agreement