E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
Effectiveness of the Implementation of the BGN Free Nutritious Meal (MBG) Program on the Nutritional Status of Junior High School Students in Makassar, Indonesia
No full textAdolescent nutrition is a key determinant of health and human capital, yet in Indonesia, unbalanced diets and inadequate food quality continue to contribute to undernutrition among adolescents. This study aimed to assess the nutritional status and dietary intake of junior high school students participating in a free nutritious meal program implemented through the Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) by the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional, BGN). A descriptive quantitative study was conducted at SMP Negeri 23 Makassar on May 7, 2025, involving 50 purposively selected students. Data collection included anthropometric measurements—body weight, height, and mid-upper arm circumference (MUAC)—and dietary assessment using a Food Frequency Questionnaire (FFQ). BMI-for-age was classified according to WHO standards. Data analysis applied Chi-square and simple linear regression to examine the association between dietary intake and BMI. Results showed that 38% of students were underweight, 48% had normal nutritional status, and the remainder were overweight or obese. Sex significantly affected BMI (p = 0.020), with females having higher mean BMI than males, while dietary intake category showed no significant association (R² = 0.006; p = 0.588). The SPPG program improved dietary patterns but requires integration with sustained nutrition education, active parental involvement, and regular monitoring to ensure long-term impact
Penerapan Arsitektur Hijau dalam Desain Indoor Waterpark di Kota Makassar
Get PDFAlthough many tourist attractions in Indonesia contribute to the country's foreign exchange, indoor theme parks, especially indoor water parks, have yet to open in Makassar and across Indonesia. This limits the variety of tourism options and opportunities to improve the local economy. The purpose of this study is to develop the concept of an "indoor water park" as a new destination in Makassar that offers diverse forms of entertainment and encourages the growth of the city's tourism. The methods used include literature research, site analysis, and the application of green architecture principles to reduce the use of new energy through a treatment system and the utilization of used water. The design results indicate that an indoor water park based on green architecture is feasible, as it can expand tourism options, make visitors more comfortable, and boost Makassar's economy.Meskipun banyak tempat wisata di Indonesia yang berkontribusi pada pertumbuhan devisa negara, taman bertema indoor, khususnya taman air indoor, masih belum dibuka di Makassar dan di seluruh Indonesia. Ini membatasi berbagai pilihan wisata dan peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat konsep "indoor waterpark" sebagai destinasi baru di Makassar yang dapat menawarkan berbagai jenis hiburan dan mendorong pertumbuhan pariwisata kota. Metode yang digunakan meliputi penelitian literatur, analisis lokasi, dan penerapan prinsip arsitektur hijau untuk mengurangi penggunaan energi baru melalui sistem pengolahan dan pemanfaatan air bekas pakai. Hasil perancangan menunjukkan bahwa indoor waterpark berbasis arsitektur hijau layak diterapkan karena dapat meningkatkan pilihan wisata, membuat pengunjung lebih nyaman, dan meningkatkan ekonomi Makassa
ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN HORTIKULTURA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas hortikultura unggulan dan merumuskan strategi pengembangan kawasan agropolitan di Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder dari studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tomat adalah komoditas unggulan utama dengan nilai LQ > 1 dan pertumbuhan positif. Sementara komoditas lainnya, seperti daun bawang, sawi, cabe katokkon, dan kangkung, memiliki LQ tinggi namun mengalami penurunan pertumbuhan. Analisis SWOT menempatkan kawasan Lembang Tallu Lolo pada Kuadran I (kekuatan dan peluang tinggi), yang mengarah pada rekomendasi strategi seperti peningkatan produksi dan hilirisasi tomat, pembentukan klaster agribisnis, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan infrastruktur pascapanen untuk mendorong pembangunan agropolitan berkelanjutan.
Kata Kunci : Agropolitan, Hortikultura, Komoditas Unggula
Sejarah dan Solidariti Perantau Acheh dan Siam di Kedah Membawa Kesejahteraan Bersama
No full textKajian mengenai suku-suku Melayu atau perantau banyak dikaji terutamanya dia Malaysia. Perantau selalunya berhijrah dengan Kawasan yang dekat atau mempunyai persamaan geografi, budaya, bahasa, adat dan seumpamanya adalah lebih mudah diterima. Ia seiring dengan jalinan persahabatan dan hubungan silam yang lama bertaut. Pengkaji berminat untuk mengkaji perantau Acheh dan orang Siam disebabkan mereka mempunyai persamaan dari aspek solidariti yang kukuh. Semangat solidariti dijelmakan keluar apabila mereka mempunyai keakrabatan yang rapat walaupun bukan bersaudara. Hubungan jauh tanpa pertalian darah yang erat dan kukuh sehingga sanggup membantu daripada segi kewangan dan tenaga serta pengekalan jati diri seiring dengan kemakmuran hidup bersama. Sejarah kemasukan kedua-dua suku ini adalah berbeza namun semangat untuk merubah hidup membawa pengekalan identiti masing-masing berupaya mewujudkan kesatuan masyarakat yang kukuh. Kedua suku ini berjaya membina komuniti yang mantap di negeri Kedah dan sama-sama mendapat faedah kejayaan dalam kehidupan. Oleh itu sejarah kedatangan dan identiti yang kukuh menyebabkan orang berketurunan Acheh dan Siam berjaya membina komuniti yang kuat di Kedah. Malah mereka telah lama hidup bersama dan berkongsi segalanya dengan penduduk tempatan secara harmoni. Masyarakat tempatan juga menerima mereka sehingga kini dan diiktiraf sebagai orang berketurunan Melayu dan bumiputer
PENGARUH BUDAYA SEKOLAH DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA NEGERI 7 MAKASSAR
No full textPendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi individu yang berilmu, berakhlak, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Namun, fenomena degradasi karakter di kalangan generasi muda menuntut adanya pendekatan sistematis dalam pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya sekolah dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas XI di SMA Negeri 7 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi berganda untuk melihat hubungan antara variabel budaya sekolah, pembelajaran PAI, dan karakter peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sekolah dan pembelajaran PAI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Budaya sekolah yang diterapkan melalui kegiatan religius seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur’an sebelum pembelajaran, serta kebiasaan positif seperti disiplin dan saling menghormati, terbukti berkontribusi dalam membangun karakter peserta didik. Pembelajaran PAI yang dilakukan dengan metode inovatif, seperti diskusi interaktif dan praktik ibadah, memberikan pengaruh lebih besar dalam membentuk nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 81,5% variasi dalam karakter peserta didik dapat dijelaskan oleh budaya sekolah dan pembelajaran PAI. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi budaya sekolah yang baik dan pembelajaran PAI yang efektif dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter unggul
Legal Philosophy Perspectives on Abortion Regulation in Indonesia
No full textAbortion in Indonesia is a complex legal issue involving moral, religious, and human rights dimensions. Regulations in the Criminal Code, Health Law, and Government Regulation No. 61 of 2014 demonstrate tension between protecting the right to life of the fetus and respecting women's rights to bodily autonomy and reproductive health. This research analyzes abortion regulations from legal philosophy perspectives—natural law, legal positivism, and progressive law—and assesses the extent to which regulations reflect substantive justice. The method employed is normative legal research with statutory, conceptual, and theoretical approaches. Research findings indicate that natural law emphasizes the fetus's right to life as a natural right, legal positivism focuses on the certainty of written rules, while progressive law encourages responsiveness to social needs, particularly protecting women from the risks of illegal abortion. The perspectives of major religions in Indonesia generally reject abortion, although positive law provides limited exceptions for medical emergencies and pregnancies resulting from rape. Abortion regulation in Indonesia faces a normative dilemma as the law tends to be repressive while social reality demands greater protection for women. Regulatory reform that is more humanistic and progressive is needed, emphasizing balance between protecting the fetus's right to life and fulfilling women's rights to achieve substantive justice in accordance with Pancasila legal ideals and the constitution
Deconstructing Judicial Narratives: Constructivist Analysis of Social and Psychological Framing in a Supreme Court Cassation Decision
No full textThe Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023, which commuted Ferdy Sambo's death sentence to life imprisonment, sparked controversy and debate regarding the judges' reasoning. This research addresses the analytical gap in previous studies by systematically deconstructing the non-normative foundation of the ruling. Employing normative-juridical research, this study focuses on the qualitative deconstruction of the Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023 as the primary data, utilizing the constructivist paradigm as the main analytical framework. The novelty of this study lies in its systematic analysis of how the judicial panel actively engaged in judicial narrative construction of the Defendant’s Social and Psychological Experiences. The analysis reveals a dual construction: the defendant was portrayed as a meritorious public servant with long service (social experience), and as an individual whose 'soul was shaken' by emotional provocation (psychological experience). This dualistic construction became the foundation for applying a rehabilitative penal paradigm. The study evaluates that while constructivism effectively unpacks the process of judicial meaning-making, the resulting construction was found to have low normative validity and was imbalanced in considering the victim's interests. This research contributes theoretically to the study of judicial narrative construction and practically to fostering more comprehensive criminal justice practices
Analyzing Hidden Fees in Digital Finance through the Lens of Sharia Economic Law
No full textThe practice of hidden fees in digital financial transactions raises issues of fairness and transparency, potentially harming consumers and conflicting with the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the forms and mechanisms of hidden fees in digital financial services, assess their compliance with Sharia principles, and formulate fair cost-transparency strategies that are Sharia-compliant and free of elements of gharar. This research uses a normative legal research method with a qualitative approach through literature studies from secondary sources such as laws and regulations, fatwas from DSN-MUI, books, and related scientific journals. The results of the study show that hidden fees arise due to information asymmetry between service providers and users, weak standards of cost disclosure, and non-compliance with the principle of clarity in contracts (ijarah). This practice contains elements of gharar and tadlis, which render the contract legally defective under Sharia law. Theoretically, this study contributes to the development of contemporary Islamic contract law by demonstrating that the classical concept of ujrah ma'lumah (known compensation) must be reinterpreted in the digital context through mandatory real-time disclosure mechanisms. Practically, the findings reveal that transparency is not merely a regulatory compliance issue, but a fundamental requirement for the validity of ijarah contracts in digital transactions, thereby affecting the legal status of millions of fintech transactions in Indonesia. This study introduces the Sharia-Compliant Transparency Framework for Digital Finance as a novel integrated model combining maqāṣid al-syarī'ah approach, multi-stakeholder governance, and technology-based supervision (suptech) to strengthen Sharia compliance and consumer protection in digital transactions. Therefore, a comprehensive strategy is required in the form of strengthening regulations, implementing the principle of full disclosure, strict Sharia supervision, and enhancing Sharia-based digital financial literacy to ensure justice and transparency in digital financial transactions in Indonesia
Effectiveness of Liability Exemption Clause Regulations in Standard Agreements Based on Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection
No full textStandard agreements are common instruments in modern transactions, whether in the service, trade, or digital services sectors. However, the use of liability exemption clauses by business actors in these agreements often creates an imbalance between business actors and consumers. This study aims to analyze the legal provisions regarding liability exemption clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and assess the effectiveness of its implementation in providing proportional legal protection for consumers. The research method used is a literature study by examining relevant laws and regulations, law books, academic articles, and court decisions. The results of the study show that normatively, the UUPK, particularly Article 18, explicitly prohibits the inclusion of standard clauses that limit, transfer, or exempt the liability of business actors. This prohibition is imperative, and any clause that contradicts it is declared null and void. However, the effectiveness of this regulation in practice still faces various obstacles, including low consumer awareness, weak supervision, and rampant violations in digital transactions. Nevertheless, the existence of the UUPK remains an important legal basis in efforts to enforce consumer rights and resolve disputes through litigation and non-litigation channels. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve business compliance, and educate consumers to ensure that the protection guaranteed by the UUPK is optimally realized
An Analysis on the Fulfilment of Justice Principles for Victims of Fatal Vigilantism
Get PDFThe phenomenon of vigilantism represents a violation of the law that arises due to the low level of public trust in the effectiveness of formal law enforcement in Indonesia. In the context of criminal law, such actions not only eliminate the role of law enforcement officers as justice enforcers but also deprive victims of their rights to legal protection, justice, and legal certainty that should be guaranteed by the state. Acts of vigilantism also reflect a crisis of legitimacy in law enforcement institutions, a weak legal culture in society, and the state’s limited presence in providing security for its citizens. This study aims to analyze the fulfillment of the principle of justice for victims of vigilantism that resulted in death by applying the theory of justice and the theory of punishment purposes as the conceptual framework. The research method used is a qualitative approach through literature study involving statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions. The results indicate that the implementation of justice for victims remains suboptimal since the legal system is still offender-oriented, while the protection, recovery, and respect for victims’ rights are often neglected. Sentences imposed are relatively light and disproportionate to the fatal consequences caused, namely the loss of life. Therefore, a reformulation of sentencing policies, strengthened victim protection mechanisms, and transparent, firm, and fair law enforcement are needed to restore public trust in the justice system sustainably. This study contributes to the study of justice, especially in the proceedings of criminal law