E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
BARANG TEMUAN (LUQATHAH) YANG TELAH DI MANFAATKAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI’I
Get PDFAbstrak
Penanganan barang temuan (luqathah) masih menjadi isu yang kurang dipahami di tengah masyarakat, terutama dalam konteks jual beli pakaian bekas, di mana sering ditemukan barang-barang bernilai seperti dompet di dalam kantong pakaian yang telah dibeli. Dalam kasus seperti ini, timbul pertanyaan mengenai status kepemilikan barang tersebut: apakah tetap dikategorikan sebagai luqathah atau telah sah menjadi milik pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Mazhab Imam Syafi’i terhadap barang temuan yang telah dimanfaatkan oleh penemunya, serta menganalisis praktik masyarakat di Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian, dalam menangani barang temuan pada transaksi jual beli pakaian bekas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara lapangan terhadap penjual dan pembeli pakaian bekas di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Imam Syafi’i, barang temuan tetap wajib diumumkan selama satu tahun sebelum dapat dimanfaatkan, dan harus dikembalikan apabila pemiliknya muncul dan dapat membuktikan kepemilikannya. Jika barang telah dimanfaatkan sebelum masa tersebut selesai, maka penemu berkewajiban mengganti nilainya. Di sisi lain, pemahaman masyarakat masih beragam dan cenderung kurang tepat, sebagian besar menganggap barang tersebut sebagai hak milik setelah pembelian dilakukan.
Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi hukum Islam terkait luqathah kepada masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan barang bekas, agar transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan etika muamalah.
Kata Kunci: Luqathah, Mazhab Imam Syafi’i, Barang Temuan, Jual Beli Pakaian Bekas, Hukum Islam
Abstract
The handling of found items (luqathah) remains a poorly understood issue in the community, particularly in the context of buying and selling used clothing, where valuable items such as wallets are often found in the pockets of purchased clothing. In such cases, questions arise regarding the ownership status of the item: whether it remains categorized as luqathah or has legally become the property of the buyer. This study aims to examine the views of the Imam Shafi'i school of thought on found items that have been used by the finder and to analyze the practices of the community on Jalan AMD, Muara Bulian District, in handling found items in used clothing transactions. The research method used was qualitative-descriptive with a juridical-normative and empirical approach. Data were obtained through literature review and field interviews with sellers and buyers of used clothing at the research location. The results indicate that according to the Imam Shafi'i school of thought, found items must be declared for one year before they can be used and must be returned if the owner appears and can prove ownership. If the item is used before this period expires, the finder is obliged to replace its value. On the other hand, public understanding remains varied and often inaccurate, with most considering the item to be their property after purchase.
This study recommends public education on Islamic law regarding luqathah, particularly in the secondhand goods trade, to ensure transactions remain compliant with sharia principles and ethical transactions.
Keywords: Luqathah, Shafi'i School of Law, Found Goods, Used Clothing Trading, Islamic La
PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAYLATER, SOSIAL MEDIA DAN GAYA HIDUP HEDONIS TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (ISRAF) MAHASISWA MUSLIM SURABAYA
Get PDFAbstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Istilah israf digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan Islam terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan dan melampaui batas kewajaran menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 mahasiswa Muslim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki relevansi penting dalam perspektif etika Islam, khususnya terkait larangan israf dalam Al-Qur’an.
Kata Kunci: Gaya Hidup Hedonis, Israf, Perilaku Konsumtif, ShopeePaylater, Sosial Media.
Abstract
The purpose of this study is to analyze the influence of ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. The term israf is used in this research as an Islamic perspective on excessive consumption that goes beyond reasonable limits according to sharia. This study employs a quantitative method with primary data collected through questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 120 Muslim student respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests. The results show that ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle have a significant influence on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. These findings indicate that students' consumptive behavior is not only influenced by economic and social factors but also has important relevance from the perspective of Islamic ethics, particularly regarding the prohibition of israf in the Qur'an.
Keywords: Consumptive Behavior, Hedonistic Lifestyle, Israf, ShopeePaylater, Social Media
PEMBERLAKUAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENANGKAPAN TERDUGA PENGEDAR NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
Get PDFAbstrak
Penegakan hukum terhadap terduga pengedar narkotika sering mengabaikan asas praduga tidak bersalah, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan. Menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga pengedar narkotika berdasarkan hukum positif dan praktik di lapangan serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Penelitian yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan asas praduga tidak bersalah masih banyak dilanggar, seperti penangkapan tanpa surat perintah dan kurangnya pendampingan hukum sehingga berpotensi merusak proses hukum dan hak asasi tersangka. Perlu penguatan pengawasan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah, penegakan prosedur hukum yang konsisten, serta penyediaan pendampingan hukum sejak awal penangkapan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi.
Kata Kunci: Praduga Tidak Bersalah, Penangkapan Terduga, Pengedar Narkotika, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.
Abstract
Law enforcement against suspected drug dealers often disregards the principle of presumption of innocence, potentially leading to human rights violations and injustice. Analyzing the application of the presumption of innocence principle in the arrest of suspected drug dealers based on positive law and practices in the field, as well as identifying its legal implications. This is a normative legal study with an analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine using a descriptive qualitative approach. The application of the presumption of innocence is still widely violated, such as arrests without warrants and a lack of legal assistance, which has the potential to undermine the legal process and the human rights of suspects. There is a need to strengthen oversight and understanding among law enforcement officials regarding the presumption of innocence, consistent enforcement of legal procedures, and the provision of legal assistance from the outset of arrest to ensure justice and the protection of human rights.
Keywords: Presumption of Innocence, Arrest of Suspect, Drug Dealer, Human Rights, Law Enforcement
P PENCEGAHAN MISAPPROPRIATION TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MELALUI PEMANFAATAN DATA PEMBANDING DALAM REZIM FIRST TO FILE HUKUM MEREK
No full textAbstrak
Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Prinsip ini, meskipun sederhana, rentan menimbulkan praktik misappropriation, yakni klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya masyarakat adat. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi mekanisme data pembanding sebagai instrumen preventif dalam mencegah klaim tidak sah atas KIK dalam kerangka hukum merek. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik perlindungan KIK di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pembanding yang terdokumentasi dalam basis data nasional KIK memiliki kedudukan penting sebagai bukti awal untuk menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan komunal. Oleh karena itu, integrasi data pembanding ke dalam sistem first to file tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK, tetapi juga menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya sekaligus sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam hukum internasional.
Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Misappropriation, Data Pembanding, First to File, Hukum Merek.
Abstract
The trademark registration system in Indonesia adheres to the first-to-file principle, which grants exclusive rights to the party that first submits an application. Although simple, this principle is prone to misappropriation, namely unilateral claims to Communal Intellectual Property (KIK), which is essentially the cultural heritage of indigenous peoples. This article aims to examine the function of the comparative data mechanism as a preventive tool in preventing invalid claims on CCI within the framework of trademark law. The research was conducted using a normative legal method through an analysis of legislation, doctrine, and CCI protection practices in several jurisdictions. The research findings indicate that comparative data documented in the national CI database holds significant importance as initial evidence to reject trademark applications that may harm communal interests. Therefore, integrating comparative data into the first-to-file system not only strengthens legal protection for CII but also ensures fairness for the community of its owners while aligning with the principles of Community Intellectual Property (CII) in international law.
Keywords: Community Intellectual Property, Misappropriation, Comparative Data, First-to File, Trademark Law.Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Prinsip ini, meskipun sederhana, rentan menimbulkan praktik misappropriation, yakni klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya masyarakat adat. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi mekanisme data pembanding sebagai instrumen preventif dalam mencegah klaim tidak sah atas KIK dalam kerangka hukum merek. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik perlindungan KIK di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pembanding yang terdokumentasi dalam basis data nasional KIK memiliki kedudukan penting sebagai bukti awal untuk menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan komunal. Oleh karena itu, integrasi data pembanding ke dalam sistem first to file tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK, tetapi juga menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya sekaligus sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam hukum internasiona
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Get PDFAbstrak
Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah.
Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan.
Abstract
Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers’ legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers’ low legal literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights’ fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers.
Keywords: Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation
URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MENILAI TREN THRIFTING: SEBUAH SOLUSI ATAU ANCAMAN
Get PDFAbstrak
Tren thrifting, atau jual beli pakaian bekas, telah menjadi fenomena global yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, hingga ekspresi gaya hidup. Namun, di balik popularitasnya, thrifting memunculkan berbagai pertanyaan etis dan moral, terutama ketika dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai tren thrifting. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menganalisis fenomena thrifting dengan menimbang maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang ditimbulkannya. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa berdasarkan analisis menggunakan Maqasid Syariah, tren thrifting memiliki dua sisi yang kontras. Sebagai solusi, thrifting sejalan dengan prinsip hifz al-mal (menjaga harta) karena menawarkan akses sandang yang terjangkau dan mengurangi limbah tekstil. Hal ini juga mendukung hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dengan mempromosikan ekonomi sirkular. Namun, sebagai ancaman, thrifting berpotensi merusak hifz al-mal makro karena mengancam industri tekstil lokal. Selain itu, aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan) dapat terabaikan jika pakaian bekas tidak disanitasi, dan dapat mendorong perilaku israf (pemborosan) yang bertentangan dengan etika Islam. Dengan demikian, thrifting adalah solusi hanya jika dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Thrifting, Maqasid Syariah, Keberlanjutan, Ekonomi Sirkular, Etika Islam.
Abstract
The trend of thrifting, or buying and selling used clothing, has become a popular global phenomenon, especially among the younger generation. This phenomenon is driven by various factors, ranging from environmental sustainability issues, economics, to lifestyle expressions. However, behind its popularity, thrifting raises various ethical and moral questions, especially when analyzed from the perspective of Maqasid Syariah. This study aims to examine the urgency of Maqasid Syariah as a comprehensive evaluation framework for assessing the thrifting trend. Using a qualitative approach and literature review, this paper analyzes the thrifting phenomenon by weighing the maslahat (benefits) and mafsadat (drawbacks) it entails. The findings of this study indicate that, based on an analysis using Maqasid Syariah, the thrifting trend has two contrasting sides. As a solution, thrifting aligns with the principle of hifz al-mal (preserving wealth) by offering affordable clothing and reducing textile waste. It also supports hifz al-bi'ah (preserving the environment) by promoting a circular economy. However, as a threat, thrifting has the potential to undermine macro hifz al-mal by jeopardizing the local textile industry. In addition, the aspect of hifz al-nafs (preserving life/health) can be neglected if used clothing is not sanitized, and can encourage israf (wasteful) behavior that is contrary to Islamic ethics. Thus, thrifting is a solution only if it is done ethically and responsibly.
Keywords: Thrifting, Maqasid Syariah, Sustainability, Circular Economy, Islamic Ethics
Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court: An Analysis of Maqashid al Syariah
No full textThe high divorce rate in Indonesia has serious implications for child protection, particularly with regard to custody rights, which are often disputed in religious courts. In this context, the principle of the best interests of the child is a universal principle that judges must consider when determining custody rights. This study aims to examine the implementation of this principle in religious court practice through a case study of Decision Number 1278/Pdt.G/2023/PA.Mks at the Makassar Religious Court, while also reviewing its relevance to maqāṣid al-syarī‘ah. The research uses a qualitative approach with a theological-normative design, combining the analysis of positive legal documents, Islamic legal theory, and the maqāṣid al-syarī‘ah framework. Data was obtained through the study of decisions, Islamic family law literature, and supporting interviews, then analyzed through a process of reduction, categorization, and normative interpretation. The results of the study show that the panel of judges in this case not only considered formal legal aspects, but also psychological, emotional, social, economic, and child care environment factors as the basis for determining custody rights. These considerations reflect the application of the principle of the best interests of the child, as they place the welfare of the child above the interests of the parents. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, this decision is in line with the main objectives of sharia, namely the protection of life (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-‘aql), and offspring (ḥifẓ al-nasl), so that it can be seen as a judicial practice that is responsive to Islamic values and contemporary social needs. Thus, this study emphasizes the importance of integrating the principle of the best interests of the child with maqāṣid al-syarī‘ah in religious court practices, while also contributing conceptually to the development of Islamic family law that is more adaptive, humanistic, and oriented towards child protection in Indonesia
Rekonseptualisasi Definisi dan Peran Strategis Manajemen Perpustakaan Pondok Pesantren di Era Digital
Get PDFThe rapid changes in the digital era require a reconceptualization of library management, including in Islamic boarding schools. This article examines the definition and strategic role of pesantren library management in a digital context, based on the literature of the last 3-5 years. Through literature studies and qualitative content analysis from Google Scholar, SINTA, and DOAJ, it was found that the role of pesantren libraries has shifted from managing physical collections to facilitating ethical and curated digital knowledge access. The pesantren library has now evolved into a comprehensive digital literacy facilitator, a digital Islamic learning resource center, a curator of Islamic content, a global information network link, a supporter of learning innovation, and a center for the development of students' digital learning communities. This reconceptualization accommodates the unique needs of Islamic boarding schools, such as digitization of yellow books and manuscripts, the development of students' digital skills for study and da'wah, and the strengthening of digital-based traditional learning communities. Despite the challenges of digital divides, human resources, and funding, the opportunities for improving access to information, preserving intellectual heritage, and quality of education are enormous. The implication is the need to improve managers' competence, leadership policy support, and strategic investment to realize a transformative digital pesantren library.Perubahan pesat era digital menuntut rekonseptualisasi manajemen perpustakaan, termasuk di pondok pesantren. Artikel ini mengkaji definisi dan peran strategis manajemen perpustakaan pesantren dalam konteks digital, berdasarkan literatur 3-5 tahun terakhir. Melalui studi kepustakaan dan analisis konten kualitatif dari Google Scholar, SINTA, dan DOAJ, ditemukan pergeseran peran perpustakaan pesantren dari pengelolaan koleksi fisik menjadi fasilitator akses pengetahuan digital yang etis dan terkurasi. Perpustakaan pesantren kini berevolusi menjadi fasilitator literasi digital komprehensif, pusat sumber belajar Islam digital, kurator konten keislaman, penghubung jaringan informasi global, pendukung inovasi pembelajaran, serta pusat pengembangan komunitas belajar digital santri. Rekonseptualisasi ini mengakomodasi kebutuhan unik pesantren, seperti digitalisasi kitab kuning dan manuskrip, pengembangan keterampilan digital santri untuk studi dan dakwah, serta penguatan komunitas belajar tradisional berbasis digital. Meskipun ada tantangan kesenjangan digital, sumber daya manusia, dan pendanaan, peluang peningkatan akses informasi, pelestarian warisan intelektual, dan kualitas pendidikan sangat besar. Implikasinya adalah perlunya peningkatan kompetensi pengelola, dukungan kebijakan pimpinan, serta investasi strategis untuk mewujudkan perpustakaan pesantren digital yang transformatif
PENERAPAN ETIKA JURNALISTIK DALAM MELIPUT DEBAT PUBLIK PERTAMA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2024 DI KOMPAS TV MAKASSAR : THE ROLE OF JOURNALISTIC ETHICS IN COVERING THE FIRST PUBLIC DEBATE OF THE 2024 GOVERNOR AND DEPUTY GOVERNOR CANDIDATES ON KOMPAS TV MASKASSAR
No full textThis study aims to analyze the implementation of journalistic ethics in the coverage of the public debate of the 2024 Sulawesi gubernatorial and vice gubernatorial candidates by Kompas TV Malaysia. The research is based on the importance of the role of media, especially local television, in conveying accurate, balanced, and objective political information to the public. In the context of the election, public debate is a crucial moment for both parties to convey their vision and mission, so that media coverage of this election has the potential to greatly influence public opinion and voter preferences. This study uses a qualitative approach with content analysis and refers to the theory of journalistic ethics developed by Bill Kovaich & Tom Rosenstiel, and Edward Spence & Peter Denyer-Simmons, which emphasizes the importance of the principles of truth, independence, verification, and public trust. The results of the study indicate that Kompais TV Maikaissair tries to apply the principles of journalistic ethics in public debt coverage, such as maintaining independence, fairness, and accuracy of information. However, it is still possible, especially in the face of political tensions, potential bias, and the dynamics of media and social media convergence that lead to disinformaisi. The results of the study show that Kompas TV Maikaissair consistently strives to implement the principles of journalistic ethics in reporting public affairs, such as maintaining independence from political interests, providing fair space for all potential competitors, and conducting strict verification of every piece of information that is broadcast. However, this study also found significant differences, other external pressures from political actors, potential unintended bias, and competition with social media that often disseminate information without verification. In this context, journalists as guardians of democracy and guardians of information integrity become crucial competitors. Important implications, both theoretically and practically, that can be used as references for various related parties. 1) Research Implications. 2) Theoretical Implications. 3) Practical Implications., and the right shooting time at crucial moments that reinforce messages about the importance of health protocols and social adaptation during the pandemic.Penelitiain ini bertujuain untuk mengainailisis peneraipain etikai jurnailistik dailaim liputain debait publik pertaimai cailon gubernur dain waikil gubernur Sulaiwesi Selaitain 2024 oleh Kompais TV Maikaissair. Laitair belaikaing penelitiain didaisairkain paidai pentingnyai perain mediai maissai, khususnyai televisi lokail, dailaim menyaimpaiikain informaisi politik yaing aikurait, berimbaing, dain objektif kepaidai maisyairaikait. Dailaim konteks Pilkaidai, debait publik menjaidi momen krusiail baigi pairai kaindidait untuk memaipairkain visi dain misi, sehinggai liputain mediai terhaidaip aicairai ini berpotensi besair memengairuhi opini publik dain preferensi pemilih. Penelitiain ini menggunaikain pendekaitain kuailitaitif dengain ainailisis isi sertai mengaicu paidai teori etikai jurnailistik yaing dikembaingkain oleh Bill Kovaich & Tom Rosenstiel, sertai Edwaird Spence & Peter Denyer-Simmons, yaing menekainkain pentingnyai prinsip kebenairain, independensi, verifikaisi, dain kepercaiyaiain publik. Haisil penelitiain menunjukkain baihwai Kompais TV Maikaissair berupaiyai meneraipkain prinsip-prinsip etikai jurnailistik dailaim liputain debait publik, seperti menjaigai independensi, keberimbaingain, dain aikuraisi informaisi. Naimun, taintaingain tetaip aidai, terutaimai dailaim menghaidaipi tekainain politik, potensi biais, sertai dinaimikai konvergensi mediai dain mediai sosiail yaing raiwain disinformaisi. Haisil penelitiain menunjukkain baihwai Kompais TV Maikaissair secairai konsisten berupaiyai meneraipkain prinsip-prinsip etikai jurnailistik dailaim liputain debait publik, seperti menjaigai independensi dairi kepentingain politik, memberikain ruaing yaing aidil baigi seluruh paisaingain cailon, sertai melaikukain verifikaisi ketait terhaidaip setiaip informaisi yaing disiairkain. Naimun, penelitiain ini jugai menemukain aidainyai taintaingain signifikain, aintairai laiin tekainain eksternail dairi aiktor politik, potensi biais tidaik disengaijai, sertai persaiingain dengain mediai sosiail yaing sering kaili menyebairkain informaisi tainpai verifikaisi. Dailaim konteks ini, perain jurnailis sebaigaii pengaiwais demokraisi dain penjaigai integritais informaisi menjaidi saingait krusiail.implikaisi penting, baiik secairai teoretis maiupun praiktis, yaing daipait dijaidikain rujukain baigi berbaigaii pihaik terkaiit. 1) Implikaisi Penelitiain. 2) Implikaisi Teoritis. 3) Implikaisi Praiktis
Pinky Pancake Berbasis Pisang Raja, Kacang Merah dan Ikan Teri Sebagai Makanan Tambahan Balita
No full textPendahuluan: Stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia, ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear dan perkembangan anak. Intervensi berbasis makanan tambahan bergizi dan dapat diterima anak merupakan strategi penting. Penelitian ini bertujuan mengembangkan produk pangan fungsional "Pinky Pancake" berbasis bahan lokal bergizi pisang raja, kacang merah, dan ikan teri, serta menilai daya terimanya pada panelis mahasiswa.
Metodologi: Penelitian ini merupakan eksperimental dengan tiga formulasi bahan. Daya terima diuji secara organoleptik terhadap 100 panelis menggunakan uji hedonik skala 1–5 dan dianalisis secara statistik.
Hasil: Formulasi terbaik (F3: 10:25:15) menunjukkan skor tertinggi dari aspek warna dan rasa. Kandungan gizi Pinky Pancake per resep menghasilkan energi 596,3 kkal, protein 21,2 g, lemak 18 g, dan karbohidrat 89,3gr. Pinky Pancake berpotensi sebagai alternatif makanan tambahan untuk balita dalam upaya pencegahan stunting.
Kesimpulan: Penambahan ikan teri berkontribusi pada kandungan protein dan kalsium produk tanpa mengurangi daya terima secara signifikanStunting remains a major nutritional issue in Indonesia, characterized by impaired linear growth and child development. Intervention through nutritious and acceptable supplementary foods is a key strategy. This study aimed to develop a functional food product called “Pinky Pancake” based on nutrient-rich local ingredients—plantain banana (pisang raja), red beans, and anchovies—and to assess its acceptability among student panelists. This experimental study used three different formulations. Acceptability was evaluated organoleptically by 100 panelists using a 5-point hedonic scale and analyzed statistically. The best formulation (F3: 10:25:15) received the highest scores in terms of color and taste. The nutritional content of Pinky Pancake per recipe provided 596.3 kcal energy, 21.2 g protein, 18 g fat, and 89.3 g carbohydrates. Pinky Pancake shows potential as an alternative supplementary food for toddlers in efforts to prevent stunting. The addition of anchovies contributes to the product’s protein and calcium content without significantly affecting its sensory acceptability.
Key words: anchovy, pancake, plantain banana, red beans, stunting
ABSTRAK
Stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia, ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear dan perkembangan anak. Intervensi berbasis makanan tambahan bergizi dan dapat diterima anak merupakan strategi penting. Penelitian ini bertujuan mengembangkan produk pangan fungsional "Pinky Pancake" berbasis bahan lokal bergizi—pisang raja, kacang merah, dan ikan teri—serta menilai daya terimanya pada panelis mahasiswa. Penelitian ini merupakan eksperimental dengan tiga formulasi bahan. Daya terima diuji secara organoleptik terhadap 100 panelis menggunakan uji hedonik skala 1–5 dan dianalisis secara statistik. Formulasi terbaik (F3: 10:25:15) menunjukkan skor tertinggi dari aspek warna dan rasa. Kandungan gizi Pinky Pancake per resep menghasilkan energi 596,3 kkal, protein 21,2 g, lemak 18 g, dan karbohidrat 89,3 g. Pinky Pancake berpotensi sebagai alternatif makanan tambahan untuk balita dalam upaya pencegahan stunting. Penambahan ikan teri berkontribusi pada kandungan protein dan kalsium produk tanpa mengurangi daya terima secara signifikan