E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
Analysis of Alcohol Content and Fermentation Kinetics of Tape Snacks Using GC-FID
No full textThis study aims to analyze alcohol content and model fermentation kinetics in traditional rice tape and cassava tape snacks using Gas Chromatography (GC) methods. Four cassava tape samples (TU1–TU4) and three rice tape samples (TB1–TB3) were obtained from various locations, then their ethanol content was measured daily during 7 days of fermentation. The results showed significant variations in fermentation patterns between samples. Rice tape TB2 showed the highest ethanol content, reaching 29.25 ppm on day 3, while cassava tape TU3 peaked at 23.26 ppm on day 4 before declining sharply to 1.03 ppm on day 7. Kinetic analysis showed a sigmoid pattern, with a lag phase (day 1), exponential phase (days 2–4), and decline phase (days 5–7). The first-order kinetic model can describe the decline in ethanol content after the peak, while the logistic model is suitable for initial growth. These findings provide insights into the dynamics of tape fermentation and its implications for food safety and the development of traditional fermented product
Analisis Semantik dan Pragmatik Terhadap Hadis-Hadis Penentuan Awal Bulan Hijriyah dan Implikasi Hukumnya
Full text linkThis study investigates how linguistic analysis influences Islamic legal construction in determining the beginning of Hijri months, particularly when the crescent is not visible. It focuses on three variant hadith formulations, fa in gumma, fi in gummiya, and fa in gubbiya; imperative word ṣūmū and afṭirū based on ru’yah; and the paired imperatives faqdurū lah and fa akmilū. The research employs a qualitative design using semantic and pragmatic analysis, supported by lexical, morpho-syntactic examination and Uṣūl al-Fiqh reasoning. Primary data are drawn from authoritative hadith compilations, while supporting evidence is taken from classical Arabic lexica and contemporary astronomical discussions. The findings show that ru’yah is polysemous and cannot be restricted to sensory sight alone; it also denotes epistemic certainty. The wording gumma/gummiya indicates external obscuration and corresponds to faqdurū, which semantically implies precise measurement, thus providing linguistic support for astronomical calculation (ḥisāb). In contrast, gubbiya reflects informational limitation and reinforces istikmāl as an operational legal mechanism. This study argues that hisab and istikmāl are not mutually exclusive but complementary, and they may be operationalized through imkān al-ru’yah computation with tolerance for local, regional, or global maṭla’. These results offer a linguistic basis for integrating fiqh and astronomy in authoritative lunar-month determination.Penetapan awal Ramadhan merupakan diskursus yang terus berkembang dalam studi Islam, khususnya terkait perdebatan antara metode rukyat, hisab, dan istikmal. Artikel ini menganalisis dua varian redaksi hadis terkait kondisi hilal tidak terlihat, yakni fa in gumma dan fa in gubiya, serta implikasi linguistiknya terhadap konstruksi hukum penetapan awal bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis semantik-leksikal dan pembacaan ushul fiqh terhadap perintah faqdurū lah dan fa akmilū. Hasil analisis menunjukkan bahwa redaksi fa in gumma (hilal tertutup faktor eksternal) diikuti perintah faqdurū lah yang secara semantik berkaitan dengan makna pengukuran dan penentuan presisi, sehingga relevan sebagai legitimasi penggunaan hisab astronomis. Sementara itu, redaksi fa in gubiya (hilal tidak jelas karena keterbatasan informasi/pengetahuan) berkorespondensi dengan kondisi umat yang “ummiyyah” sehingga metode istikmal menjadi solusi syar’i yang operasional. Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa hisab dan istikmal bukan dua metode yang saling menegasikan, melainkan dua mekanisme syariat yang adaptif berdasarkan kapasitas epistemik umat dan prinsip kemaslahatan
PELAKSANAAN DWANGSOM SEBAGAI UANG PAKSA DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA
Full text linkAbstrak
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Dwangsom Sebagai Uang Paksa dalam Hukum Acara Perdata: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakah penerapan dwangsom sebagai uang paksa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan telaah beberapa putusan terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dwangsom sebagai uang paksa dalam hukum acara perdata itu tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan, karena dalam beberapa putusan yang telah dianalisis dan di rampungkan menjadi sebuah penelitian secara gambaran umum, dwangsom sebagai uang paksa merupakan tuntutan berupa pembayaran berupa uang, diluar dari perselisihan dalam setiap gugatan perdata dalam penerapannya tidak ditemukan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom sebagai uang paksa yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa tergugat yang terhukum untuk mematuhi amar putusan hakim yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan tentang pelaksanaan dwangsom sebagai uang paksa dalam hukum acara perdata di Indonesia.
Kata Kunci: Dwangsom, Uang Paksa, Gugatan, Gugatan Perdata
Abstract
This research is entitled "The Implementation of Dwangsom as a Compulsory Payment in Civil Procedure: A Study of District Court Decisions in Indonesia." The main or core issue to be examined is how dwangsom is applied as a compulsory payment in civil lawsuits in District Courts in Indonesia. This research is an empirical juridical legal study, or legal research, that describes the results of research on applicable law in society. This legal research is conducted by collecting data through field studies and reviewing several related decisions. Based on the research results and analysis, it can be concluded that the application of dwangsom as a compulsory payment in civil procedure is not fully effective. In several decisions that have been analyzed and finalized into a general overview, dwangsom as a compulsory payment is a demand for payment of money, outside of the dispute in each civil lawsuit, no implementing regulations have been found. Therefore, dwangsom as a compulsory payment, which has been expected as a formula to compel convicted defendants to comply with the judge's decision, is completely unenforceable. This research emphasizes the need for regulations regarding the implementation of dwangsom as a compulsory payment in civil procedure in Indonesia.
Keywords: Dwangsom, Forced Money, Lawsuit, Civil Lawsui
Utilization of Family Medicinal Plants (TOGA) for Hypertension Prevention in Bontopanno Hamlet
No full textHypertension is a non-communicable disease whose prevalence continues to increase and remains a major risk factor for cardiovascular diseases such as stroke and coronary heart disease. Limited public knowledge regarding risk factors and preventive measures constitutes a significant barrier to hypertension control efforts. This study aimed to evaluate the effectiveness of an educational intervention in improving community knowledge regarding the utilization of family medicinal plants (Tanaman Obat Keluarga / TOGA) as an alternative approach to hypertension prevention. The intervention employed lectures, pamphlets, and group discussions and involved 31 respondents. The results demonstrated a significant increase in participants’ knowledge regarding hypertension prevention through TOGA utilization following the intervention, with a p-value of 0.000. These findings highlight the important role of health education in strengthening non-communicable disease prevention efforts and improving overall community health status
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN HIAS SECARA TANGGUH DENGAN DOWN PAYMENT
Full text linkAbstrak
Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam praktik modern, sistem pembayaran tangguh dengan uang muka (Down Payment/DP) banyak diterapkan pelaku usaha, termasuk dalam sektor budidaya ikan hias sebagai strategi memenuhi kebutuhan modal dan menjaga kesinambungan pasokan. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli ikan hias dengan sistem pembayaran tangguh menggunakan DP di Viece Key Tropical Fish, Gunung Sindur, Bogor, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli tangguh dengan DP di Viece Key dilakukan secara fleksibel: pembeli membayar uang muka saat pengambilan bibit, sedangkan pelunasan dilakukan setelah masa panen 2,5–3 bulan. Praktik ini masuk kategori akad bai’ muajjal dan urbun, memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak mengandung unsur riba. Meskipun sebagian transaksi tidak berbentuk akad tertulis, mekanisme tetap berjalan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan harga di awal, sehingga secara syariah dinilai sah dan mencerminkan nilai kemitraan serta tolong-menolong (ta’awun).
Kata Kunci: Jual beli, Down Payment, Hukum Ekonomi Syariah, Ikan hias.
Abstract
Buying and selling is a form of muamalah permitted in Islam as long as it fulfills the required pillars and conditions. In contemporary practice, a deferred payment system with a Down Payment (DP) is widely used by business actors, including in the ornamental fish industry, as a strategy to manage limited capital and maintain supply continuity. This study examines the practice of deferred payment sales using DP at Viece Key Tropical Fish, Gunung Sindur, Bogor, focusing on two main aspects: the transaction mechanism and its conformity to Islamic economic law. This research employs a qualitative field approach through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed descriptively to answer the research questions. The findings show that the deferred payment system with DP at Viece Key is applied flexibly: buyers pay a portion of the price upfront as DP, while the remaining amount is paid after the fish harvest, usually within 2.5–3 months. The transaction corresponds to the akad of bai’ muajjal and urbun, fulfills the legal requirements of sale contracts, and contains no elements of riba. Although not all transactions are formalized in written contracts, they operate based on mutual trust and pre-agreed pricing, making the practice valid according to Islamic law. Overall, this system reflects the values of fairness, partnership, and cooperation (ta’awun) in muamalah activities.
Keywords: Sale and purchase, Down Payment, Sharia Economic Law, Ornamental fish
- BAI’ MUZAYADAH DALAM TRADISI LELANG SINGGANG AYAM: TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEARIFAN LOKAL NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI DAN BIDAR ALAM KABUPATEN SOLOK SELATAN: -
Full text linkAbstrak
Tradisi lelang singgang ayam merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. Praktik ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat dan kegiatan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis terlibat langsung sebagai panitia MTQ pada Maret 2025. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lelang singgang ayam tidak hanya dilaksanakan pada malam puncak MTQ Ramadan, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai kegiatan nagari lainnya, seperti peringatan 17 Agustus, malam pergantian tahun, kegiatan keagamaan, serta acara adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Tradisi ini memfasilitasi terbangunnya solidaritas komunal, kepedulian sosial, serta pengumpulan dana kolektif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan sosial di nagari. Penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif bai’ muzayadah, yaitu mekanisme jual beli melalui sistem penawaran harga tertinggi yang sah menurut hukum ekonomi Islam. Kajian menunjukkan bahwa praktik lelang singgang ayam memenuhi unsur-unsur bai’ muzayadah seperti adanya transparansi harga, kompetisi penawaran yang sehat, kerelaan pihak-pihak yang terlibat (taradhi), serta kejelasan objek transaksi. Pelaksanaan lelang juga tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, sehingga selaras dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, hadis, literatur fikih kontemporer, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berperan sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat yang adaptif, religius, dan tetap mempertahankan karakter lokal di tengah arus modernisasi.
Kata Kunci: Bai’ Muzayadah, Lelang Singgang Ayam, Hukum Ekonomi Syariah, Kearifan Lokal.
Abstract
The tradition of auctioning singgang ayam (spiced grilled chicken) continues to thrive as a distinctive form of local wisdom in Nagari Padang Limau Sundai and Bidar Alam, Solok Selatan Regency. This practice not only accompanies customary and religious activities but also serves as a vital mechanism for strengthening social cohesion and community-based economic support. This study employs a qualitative field research approach, in which the researcher directly participated as a committee member of the Nagari MTQ in March 2025. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the singgang ayam auction is conducted not only during the peak night of the Ramadan MTQ but also during various community events such as Independence Day celebrations, New Year’s Eve gatherings, religious programs, and customary ceremonies that involve broad public participation. The tradition fosters communal solidarity, enhances social responsibility, and mobilizes collective funds to support religious initiatives and social development within the nagari. This study particularly examines the practice through the framework of bai’ muzayadah, a form of sale by competitive bidding recognized in Islamic economic law. The analysis demonstrates that the singgang ayam auction fulfills the essential elements of bai’ muzayadah, including price transparency, healthy bidding competition, mutual consent (taradhi), and clarity of the object being sold. The process does not contain elements of gharar or fraud, aligning with Islamic legal principles as outlined in the Qur’an, hadith, contemporary fiqh literature, and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). Thus, the tradition serves not only as an expression of cultural identity but also as a community-based economic instrument that is adaptive, religiously grounded, and capable of preserving local values amid modern societal transformation.
Keywords: Bai’ Muzayadah, Singgang Chicken Auction, Islamic Economic Law, Local Wisdom.Tradisi lelang singgang ayam merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. Praktik ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat dan kegiatan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis terlibat langsung sebagai panitia MTQ pada Maret 2025. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lelang singgang ayam tidak hanya dilaksanakan pada malam puncak MTQ Ramadan, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai kegiatan nagari lainnya, seperti peringatan 17 Agustus, malam pergantian tahun, kegiatan keagamaan, serta acara adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Tradisi ini memfasilitasi terbangunnya solidaritas komunal, kepedulian sosial, serta pengumpulan dana kolektif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan sosial di nagari. Penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif bai’ muzayadah, yaitu mekanisme jual beli melalui sistem penawaran harga tertinggi yang sah menurut hukum ekonomi Islam. Kajian menunjukkan bahwa praktik lelang singgang ayam memenuhi unsur-unsur bai’ muzayadah seperti adanya transparansi harga, kompetisi penawaran yang sehat, kerelaan pihak-pihak yang terlibat (taradhi), serta kejelasan objek transaksi. Pelaksanaan lelang juga tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, sehingga selaras dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, hadis, literatur fikih kontemporer, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berperan sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat yang adaptif, religius, dan tetap mempertahankan karakter lokal di tengah arus modernisasi
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UANG ADAT/UPAH KONDAI PADA TRADISI SISAMPEK
Full text linkAbstrak
Artikel ini membahas pelaksanaan tradisi sisampek dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini menjelaskan konsep hukum ekonomi syariah dalam penerapan konsep pembayaran uang adat/ upah kondai, yang termasuk pada akad sewa-menyewa jasa dalam hukum ekonomi syariah. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang adat/upah kondai pada tradisi sisampek dapat disamakan dengan ijarah (sewa-menyewa) jasa dalm hukum ekonomi syariah dan berdasarkan analisis serta penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa tradisi ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: uang adat, sisampek, hukum Ekonomi Syariah.
Abstract
This article discusses the implementation of the sisampek tradition from the perspective of Islamic economic law. This article explains the concept of Islamic economic law in applying the concept of customary money payments/kondai wages, which are included in the service rental contract under Islamic economic law. This research is qualitative with a descriptive approach. Qualitative research aims to understand the phenomena experienced by the research subjects by describing them in language within a specific, natural context using various natural methods. Based on the research, it can be concluded that the payment of customary money/kondai wages in the sisampek tradition can be equated with ijarah (rental) services under Islamic economic law. Based on analysis and field research, it can be concluded that this tradition complies with Islamic economic law.
Keywords: customary money, sisampek, Islamic economic la
PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA DAN MODAL USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM KOTA JAMBI
Full text linkAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik wirausaha dan modal usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. UMKM merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, namun perkembangannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya kualitas wirausahawan serta keterbatasan modal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kepada para pelaku UMKM. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel karakteristik wirausaha (pendidikan, pengalaman, sikap inovatif, dan kepemimpinan) serta modal usaha terhadap perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha serta kemudahan akses modal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Jambi.
Kata Kunci: karakteristik wirausaha; modal usaha; UMKM; pengembangan usaha; Kota Jambi.
Abstract
This study aims to analyze the influence of entrepreneurial characteristics and business capital on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jambi City. MSMEs play an important role in driving the regional economy, yet their development still faces obstacles, including weak entrepreneurial capacity and limited capital. This research uses a quantitative approach with a survey method involving MSME actors. Data were analyzed using multiple linear regression to determine the effect of entrepreneurial characteristics (education, experience, innovative attitude, and leadership) and business capital on MSME development. The findings show that both variables have a positive and significant effect on MSME growth. This confirms that improving entrepreneurial capacity and facilitating access to capital are crucial in supporting MSME development in Jambi City.
Keywords: entrepreneurial characteristics; capital; MSMEs; business development; Jambi City
STUDI KRITIS TERHADAP PROSES NUZULUL QUR’AN PENDEKATAN HISTORIS DAN TEOLOGIS
Full text linkAbstrak
Nuzulul Qur’an merupakan peristiwa sentral dalam sejarah pewahyuan Islam yang menandai turunnya wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad saw., sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kajian terhadap proses nuzulul Qur’an selama ini terbagi menjadi dua pendekatan utama: historis, yang menekankan konteks sosial, budaya, dan kronologi pewahyuan, serta teologis, yang menegaskan sifat transendental dan keilahian wahyu. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses nuzulul Qur’an secara kritis dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk membangun pemahaman yang utuh tentang dinamika pewahyuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kepustakaan (library research) dengan analisis hermeneutik terhadap literatur klasik dan kontemporer seperti karya al-Zarkasyi, al-Suyuthi, Fazlur Rahman, dan Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nuzulul Qur’an bersifat gradual (tanzīl), progresif, dan dialogis antara wahyu dan realitas sosial. Pendekatan historis teologis menegaskan bahwa wahyu bukan hanya teks yang diturunkan, tetapi juga proses pedagogis yang membentuk kesadaran moral dan spiritual manusia. Dengan demikian, integrasi kedua perspektif ini menghadirkan paradigma tafsir yang lebih komprehensif, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai transendental wahyu.
Kata Kunci: Nuzulul Qur’an, Pendekatan, Pendekatan Teologis
Abstract
Nuzulul Qur'an is a central event in the history of Islamic revelation, marking the descent of divine revelation to the Prophet Muhammad (peace be upon him) as a guide for humanity. Studies of the process of nuzulul Qur'an have been divided into two main approaches: historical, which emphasizes the social, cultural, and chronological context of revelation, and theological, which emphasizes the transcendental and divinity of revelation. This study aims to critically analyze the process of nuzulul Qur'an by integrating both approaches to build a complete understanding of the dynamics of revelation. This study uses a descriptive qualitative method through a library research approach with a hermeneutic analysis of classical and contemporary literature such as the works of al-Zarkasyi, al-Suyuthi, Fazlur Rahman, and Quraish Shihab. The results show that nuzulul Qur'an is gradual (tanzīl), progressive, and dialogical between revelation and social reality. The historical-theological approach emphasizes that revelation is not only a revealed text, but also a pedagogical process that shapes human moral and spiritual awareness. Thus, the integration of these two perspectives presents a more comprehensive, contextual interpretation paradigm, while remaining rooted in the transcendental values of revelation.
Keywords: Nuzulul Qur'an, Approach, Theological Approac
Politik Hukum Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Full text linkAbstrak
Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji secara kritis politik hukum RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menelaah naskah akademik RUU dan membandingkannya dengan kondisi normatif dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap RUU tersebut dalam mengatasi problematika aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai literatur mutakhir dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan politik hukum dalam RUU perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peluang strategis untuk memperbaiki sistem arbitrase Indonesia, namun harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, konflik norma, arbitrase syariah, arbitrase internasional, dan penyelarasan dengan disrupsi teknologi (e-arbitration).
Kata kunci: Politik Hukum, Arbitrase, Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS
Abstract
This research explores and critically examines the legal policy of the draft bill on amendments to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by reviewing the academic text of the draft bill and comparing it with the normative conditions and practices of dispute resolution through arbitration in Indonesia in order to contribute to the draft bill in addressing current issues. This research uses a normative juridical approach and qualitative analysis of various recent literature from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal policy in the draft amendment to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a strategic opportunity to improve the Indonesian arbitration system. but it must be done carefully by accommodating various aspects such as fairness, legal certainty, conflict of norms, sharia arbitration, international arbitration, and alignment with technological disruption (e-arbitration).
Keywords: Legal Policy, Arbitration, Academic Papers on Arbitration Bill and APSThis research explores and critically examines the legal policy of the draft bill on amendments to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by reviewing the academic text of the draft bill and comparing it with the normative conditions and practices of dispute resolution through arbitration in Indonesia in order to contribute to the draft bill in addressing current issues. This research uses a normative juridical approach and qualitative analysis of various recent literature from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal policy in the draft amendment to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a strategic opportunity to improve the Indonesian arbitration system. but it must be done carefully by accommodating various aspects such as fairness, legal certainty, conflict of norms, sharia arbitration, international arbitration, and alignment with technological disruption (e-arbitration)