E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DALAM PRESPEKTIF BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS KERIPIK KELAPA BULIAN)
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital marketing pada Usaha Mikro Kecil Keripik Kelapa Bulian (KEBUL), mengkaji kesesuaian praktik pemasaran dengan prinsip-prinsip bisnis syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KEBUL telah menerapkan strategi pemasaran digital melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta partisipasi dalam bazar UMKM. Implementasi marketing mix syariah (7P) tampak pada kualitas produk yang halal dan tahan lama, penetapan harga yang adil, distribusi melalui pusat oleh-oleh, promosi yang jujur, proses transaksi yang transparan, serta bukti fisik berupa kemasan modern dan sertifikat halal. Praktik usaha ini juga mencerminkan nilai- nilai etika bisnis Nabi Muhammad SAW, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Namun, penelitian menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pemasaran digital, antara lain tingginya ongkos kirim, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya peralatan pendukung, serta persaingan produk sejenis di media sosial. Meskipun demikian, KEBUL tetap berupaya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas pemasaran. Dengan demikian, strategi digital marketing yang diterapkan sudah sesuai dengan nilai pemasaran Islami, namun masih memerlukan optimalisasi agar mampu meningkatkan daya saing dan penjualan secara lebih signifikan.
Kata Kunci: Digital Marketing, UMK, Pemasaran Syariah, Etika Bisnis Islam, KEBUL
Abstract
This study aims to analyze the implementation of digital marketing in the Micro and Small Enterprise Keripik Kelapa Bulian (KEBUL), examine the alignment of its marketing practices with Islamic business principles, and identify the challenges and obstacles encountered in its application. The research employs a qualitative method through in- depth interviews. The findings indicate that KEBUL has implemented digital marketing strategies through the use of social media platforms such as Instagram, TikTok, and WhatsApp, as well as participation in local MSME bazaars. The application of the Islamic marketing mix (7P) is reflected in the halal and long-lasting product quality, fair pricing, distribution through souvenir centers, honest promotional practices, transparent transaction processes, and physical evidence in the form of modern packaging and halal certification. The business practices also demonstrate the ethical values exemplified by Prophet Muhammad SAW, namely shiddiq (truthfulness), amanah (trustworthiness), tabligh (clear communication), and fathonah (wisdom). However, several challenges were identified that affect the effectiveness of digital marketing, including high shipping costs, limited human resources, insufficient supporting equipment, and competition with similar products on social media. Despite these obstacles, KEBUL continues to uphold Islamic principles in all marketing activities. Thus, the digital marketing strategies implemented are aligned with Islamic marketing values, although further optimization is needed to enhance competitiveness and increase sales more significantly.
Keywords: Digital Marketing, Micro and Small Enterprises, Islamic Marketing, Islamic Business Ethics, KEBUL
PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM KUALIFIKASI PEREKRUTAN TENAGA KERJA
Get PDFAbstrak
Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya kejadian dimana perusahaan yang kerap melakukan perekrutan pekerja dengan persyaratan tertentu yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan stratifikasi sosial yang masih berlaku di Indonesia. Kurangnya penegakan hukum dalam perekrutan dengan persyaratan tertentu ini dan kurangnya asas pemberlakuan perundang-undangan empiris sosiologis pada kalangan perusahaan pun menjadi penyebab penting dari kejadian yang seperti judul penulis ini. Penegakan hukum progresif sangat perlu dimana diskriminasi terhadap para calon pekerja tidak berlanjut kedepan. Pemerintah juga perlu mengawasi perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum progresif dalam penulisannya, penulis ini menggunakan metode penulisan normative, agar tulisan ini dapat terstruktur dengan baik.
Kata kunci: Diskriminasi: Perusahaan: Rekrutmen: Penegakan Hukum Progresif
Abstract
This discussion is motivated by the many incidents where companies often recruit workers with certain requirements that are discriminatory and not in accordance with existing laws. This can happen because of the social inequality and social stratification that still prevail in Indonesia. The lack of law enforcement in recruiting with certain requirements and the lack of principles for implementing sociological empirical legislation among companies are also important causes of incidents such as the author's title. Progressive law enforcement is very necessary so that discrimination against prospective workers does not continue in the future. The government also needs to supervise companies in recruiting workers. Therefore, this research uses progressive law enforcement theory in its writing. This author uses a normative writing method, so that this article can be well structured.
Key words: Discrimination: Company: Recruitment: Progressive Law Enforcemen
Paradigma Etik Hukum dalam Konsep Tri Hablum sebagai Penguatan Regulasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan: Analisis Fikih Biah
No full textIncreasing environmental damage shows the limitations of modern environmental law, which still focuses on technical and administrative aspects, while ethical and spiritual dimensions have not been adequately integrated into its normative framework. This condition calls for the strengthening of an ethical-legal foundation that is capable of responding to the environmental crisis in a more holistic manner. This study aims to analyze the concept of Tri Hablum—which includes hablum minallah, hablum minannas, and hablum minal 'alam—as an ethical and normative basis in fiqh bī'ah in order to strengthen the construction of environmental law from an Islamic law perspective. The research problem focuses on the weak ethical-spiritual basis in environmental law regulation and enforcement and the relevance of the Tri Hablum concept as an alternative normative framework. This research is a qualitative literature-based study with a normative and conceptual approach. The research data is sourced from the Qur'an, hadith, fiqh rules, environmental fiqh literature, and relevant laws and regulations, which are analyzed through content analysis and contextual text interpretation techniques. The results of the study show that the Tri Hablum concept forms an integrative and interrelated ethical-legal framework. Hablum minallah places environmental protection as a manifestation of obedience to Allah and human responsibility as caliphs on earth. Hablum minannas emphasizes that environmental damage is directly correlated with social justice and the fulfillment of the collective rights of the community to a good and healthy environment. Meanwhile, hablum minal 'alam views nature as a trust that demands protection, prevention, and sustainable restoration. The novelty of this research lies in the formulation of Tri Hablum as a systemic, integrative, and applicable normative framework of fiqh bī'ah. This research has implications for strengthening the environmental law paradigm so that it is not solely oriented towards administrative compliance, but is also based on moral awareness, social justice, and ecological sustainability.Meningkatnya kerusakan lingkungan menunjukkan keterbatasan hukum lingkungan modern yang masih menitikberatkan aspek teknis dan administratif, sementara dimensi etika dan spiritual belum terintegrasi secara memadai dalam kerangka normatifnya. Kondisi ini menuntut penguatan fondasi etik-hukum yang mampu menjawab krisis lingkungan secara lebih holistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep Tri Hablum—yang meliputi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal ‘alam—sebagai dasar etik dan normatif dalam fikih bī’ah guna memperkuat konstruksi hukum lingkungan dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan penelitian difokuskan pada lemahnya basis etik-spiritual dalam regulasi dan penegakan hukum lingkungan serta relevansi konsep Tri Hablum sebagai kerangka normatif alternatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual. Data penelitian bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, literatur fikih lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, yang dianalisis melalui teknik analisis isi dan pemaknaan teks secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Tri Hablum membentuk kerangka etik-hukum yang integratif dan saling terkait. Hablum minallah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hablum minannas menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berkorelasi langsung dengan keadilan sosial dan pemenuhan hak kolektif masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, hablum minal ‘alam memandang alam sebagai amanah yang menuntut perlindungan, pencegahan, dan pemulihan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi Tri Hablum sebagai kerangka normatif fikih bī’ah yang sistemik, integratif, dan aplikatif. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma hukum lingkungan agar tidak semata berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga berlandaskan kesadaran moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis
Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Landasan Pengaturan Relasi Produsen–Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam di Indonesia
No full textThe interaction between producers and consumers in Islamic economics is not solely oriented towards economic efficiency and profit, but also towards ethical values and social welfare. This study aims to analyze the role of maqasid al-syariah as a normative basis in regulating the relationship between producers and consumers in Islamic economic law. This study is a qualitative literature review of classical and contemporary literature relevant to Islamic economics and maqasid al-syariah. The results show that maqasid al-syariah positions producers and consumers not only as economic actors but also as moral subjects who have a responsibility to protect religion, life, reason, offspring, and property. These principles guide production and consumption practices to be halal, fair, proportional, and free from exploitation. The implementation of maqasid al-syariah in producer-consumer relations contributes to strengthening market confidence, preventing inequality, and creating a fair and sustainable Islamic economic system.Interaksi antara produsen dan konsumen dalam ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai etika dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran maqasid al-syariah sebagai landasan normatif dalam pengaturan relasi produsen dan konsumen dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan ekonomi Islam dan maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid al-syariah menempatkan produsen dan konsumen tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan praktik produksi dan konsumsi agar berlangsung secara halal, adil, proporsional, serta bebas dari unsur eksploitasi. Implementasi maqasid al-syariah dalam relasi produsen–konsumen berkontribusi pada penguatan kepercayaan pasar, pencegahan ketimpangan, dan terciptanya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan
Infeksi Menular Seksual Sebagai Faktor Resiko Independen pada Kejadian Stunting di Makassar
No full textBackground: Stunting remains a pressing global nutritional problem and a significant public health concern in Indonesia. Multiple maternal factors, including sexually transmitted infections (STIs), inadequate nutrition, and poor environmental sanitation, have been linked to impaired fetal growth. However, the relationship between maternal STIs and childhood stunting is not well explored.
Objective: This study aimed to determine the association between maternal STIs and the incidence of stunting among infants.
Methods: A case-control study was conducted from October 2023 to January 2024 at Kassi-Kassi Primary Health Center, Makassar, Indonesia. A total of 30 participants were enrolled using total sampling, comprising 15 case samples (mothers of stunted infants) and 15 control samples (mothers of non-stunted infants). Data were obtained through structured interviews and medical records and analyzed using Chi-square tests to estimate odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI).
Results: The prevalence of maternal STIs (Hepatitis B, HIV, and syphilis) was 50%. Mothers with positive STI status had a significantly higher risk of delivering stunted infants (73.3% in the case group vs. 26.7% in the control group), with an OR of 7.56 (95% CI: 1.50–36.15; p = 0.014).
Conclusion: Maternal STIs are significantly associated with an increased risk of stunting in infants. These findings underscore the importance of routine STI screening and preventive interventions during antenatal care to reduce the risk of childhood stunting.Latar Belakang: Stunting masih menjadi masalah gizi global yang serius dan tantangan kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Berbagai faktor maternal, termasuk infeksi menular seksual (IMS), status gizi yang buruk, dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai, berkontribusi terhadap gangguan pertumbuhan janin. Namun, hubungan antara IMS maternal dengan kejadian stunting pada anak masih jarang diteliti.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IMS pada ibu hamil dengan kejadian stunting pada bayi.
Metode: Penelitian menggunakan desain case–control yang dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi, Makassar, pada Oktober 2023 hingga Januari 2024. Total 30 responden diikutsertakan melalui total sampling, terdiri dari 15 kasus (ibu dengan bayi stunting) dan 15 kontrol (ibu dengan bayi normal). Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan telaah rekam medis, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-square dengan estimasi odds ratio (OR) dan 95% confidence interval (CI).
Hasil: Prevalensi IMS maternal (Hepatitis B, HIV, dan sifilis) mencapai 50%. Ibu dengan IMS positif memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi stunting (73,3% pada kelompok kasus dibanding 26,7% pada kelompok kontrol), dengan OR = 7,56 (95% CI: 1,50–36,15; p = 0,014).
Kesimpulan: IMS maternal berhubungan signifikan dengan peningkatan risiko stunting pada bayi. Temuan ini menekankan pentingnya skrining IMS secara rutin dan intervensi preventif pada pelayanan antenatal untuk menekan risiko stunting.
 
ANALISIS METODE ECONOMIC PRDER QUANTITY (EOQ) DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN PADA UD. HERMAN MEBEL
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) di UD Herman Mebel, yang menarik karena belum banyak UMKM menggunakan pendekatan ilmiah dalam manajemen persediaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan variabel utama berupa jumlah pemesanan ekonomis, Total Inventory Cost (TIC), Safety Stock (SS), dan Reorder Point (ROP). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara selama periode Maret–Mei 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EOQ mampu mengurangi biaya persediaan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada satu jenis bahan baku dan satu lokasi usaha, sehingga generalisasi hasil terbatas. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan metode EOQ di sektor mebel skala kecil, yang jarang dianalisis dalam literatur manajemen operasional UKM.
Kata kunci: Economic Order Quantity; pengendalian persediaan; efisiensi biaya; produksi mebelPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) di UD Herman Mebel, yang menarik karena belum banyak UMKM menggunakan pendekatan ilmiah dalam manajemen persediaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan variabel utama berupa jumlah pemesanan ekonomis, Total Inventory Cost (TIC), Safety Stock (SS), dan Reorder Point (ROP). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara selama periode Maret–Mei 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EOQ mampu mengurangi biaya persediaan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada satu jenis bahan baku dan satu lokasi usaha, sehingga generalisasi hasil terbatas. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan metode EOQ di sektor mebel skala kecil, yang jarang dianalisis dalam literatur manajemen operasional UKM.
Kata kunci: Economic Order Quantity, pengendalian persediaan, efisiensi biaya, produksi mebel
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Get PDFThis study aims to analyze the strategic environment of Islamic educational institutions by examining internal and external factors that influence the direction of institutional development. This research employs a literature review method by gathering relevant sources such as journals, scholarly articles, books, and other academic documents. The data were analyzed descriptively through processes of reduction, categorization, and interpretation of information related to strategic environmental management. The findings reveal that strategic environmental analysis plays an essential role in helping Islamic educational institutions identify internal strengths and weaknesses, as well as recognize external opportunities and threats. Furthermore, the study indicates that factors such as human resources, learning technology, educational policies, and socio-cultural developments significantly affect the sustainability and competitiveness of these institutions. The study concludes that strategic environmental analysis serves as a fundamental basis for planning and decision-making within Islamic educational institutions. Its implications suggest that institutions need to conduct periodic environmental evaluations and develop adaptive strategies to effectively respond to increasingly complex environmental changes.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan strategik pada lembaga pendidikan Islam dengan meninjau berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah pengembangan lembaga. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menghimpun berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, serta dokumen akademik lainnya. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap informasi yang berkaitan dengan manajemen lingkungan strategik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telaah lingkungan strategik berperan penting dalam membantu lembaga pendidikan Islam mengenali kekuatan dan kelemahan internal, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya manusia, teknologi pembelajaran, kebijakan pendidikan, serta perkembangan sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan daya saing lembaga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa analisis lingkungan strategik merupakan landasan esensial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan Islam. Implikasinya, lembaga perlu melakukan evaluasi lingkungan secara berkala dan merancang strategi adaptif untuk menghadapi dinamika perubahan yang semakin kompleks
Comparison of the Effectiveness of Flipbook and Leaflet Media on Gastritis Prevention Behaviors among Junior High School Adolescents in Bulukumba Regency
No full textGastritis is an inflammation of the gastric mucosa that can occuracutely or chronically and is closely associated with foodborne diseases. Adolescents are a vulnerable group to gastritis, making early prevention through school-based health promotion essential. This study aimed to compare the effectiveness of flipbook and leaflet media on gastritis prevention behaviors among junior high school students in Bulukumba Regency. A quasi-experimental study with a control group pretest–posttest design was conducted involving 131 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using structured pretest and posttest questionnaires that had been validated and proven reliable. Statistical analyses were performed using the Wilcoxon test and Kruskal–Wallis test. The results showed improvements in knowledge, attitudes, and practices across all groups after the intervention. Flipbook media were more effective in improving students’ knowledge (mean rank 74.90; p=0.052) and attitudes (mean rank 98.18; p=0.000). In contrast, leaflet media demonstrated greater effectiveness in improving preventive practices (mean rank 75.66; p=0.054). In conclusion, health promotion media significantly influence gastritis prevention behaviors among adolescents. Flipbooks are more effective in enhancing cognitive and affective domains, while leaflets are more effective in improving psychomotor aspects. Strengthening school-based health programs is recommended to promote healthy lifestyles among students
From Smart to Surveillance? Ethical Risks of Data-Driven Urban Governance in Smart Cities
No full textThe rapid expansion of smart city initiatives has reshaped urban governance through the extensive use of digital technologies, big data, and artificial intelligence. While these developments promise greater efficiency, sustainability, and improved public services, they also generate significant ethical risks that remain underexplored in both policy and academic debates. This study critically examines the ethical implications of data-driven urban governance by focusing on four key dimensions: privacy and surveillance, social inequality and digital exclusion, power and control dynamics, and environmental sustainability. Using a qualitative critical literature review, this paper synthesizes interdisciplinary research from urban studies, governance, and technology ethics to identify systemic ethical vulnerabilities embedded within smart city frameworks. The findings indicate that pervasive data collection practices increasingly normalize urban surveillance and threaten individual privacy. Furthermore, smart technologies tend to reproduce existing social inequalities by privileging digitally connected populations while marginalizing vulnerable groups. The concentration of data ownership and algorithmic control within governmental and corporate actors reinforces asymmetrical power relations and constrains democratic participation. In addition, the pursuit of technological efficiency often conflicts with environmental sustainability due to increased energy consumption and resource exploitation. This study argues that without a robust ethical governance framework, smart cities risk evolving into technocratic and surveillance-oriented systems. Therefore, integrating ethical principles such as transparency, accountability, inclusivity, and sustainability is essential for ensuring that data-driven urban governance supports social justice and long-term urban resilience
Organic Waste Management into Eco-Enzyme and Maggot Feed at A Hotel in Makassar: A Descriptive Qualitative Study
No full textRecent hospitality waste studies increasingly promote circular organic-waste treatment, yet empirical descriptions of how hotels operationalize low-cost bioconversion pathways (eco-enzyme fermentation and black soldier fly/maggot production) in day-to-day routines remain limited, particularly in Eastern Indonesia. This study aimed to describe the management of hotel organic waste into eco-enzyme and maggot feed at Mercure Makassar (Makassar City, Indonesia) using a descriptive qualitative design. Data were collected through non-participant observations of kitchen waste flows, in-depth interviews with key hotel personnel (food production, stewarding, housekeeping, engineering, and management), and document review (SOPs, training materials, and relevant local/national regulations). Data were analyzed thematically with iterative coding and triangulation across sources. The findings indicate that the system hinges on (i) source segregation at food-preparation and post-consumption points, (ii) stabilization steps to reduce contamination and odor before processing, (iii) standardized eco-enzyme fermentation using organic residues with sugar/molasses and water ratios commonly reported in the literature (e.g., 1:3:10 or 10:3:1 by weight/volume) and a multi-month maturation period, and (iv) BSF-based bioconversion that rapidly reduces restaurant waste while producing larval biomass and frass as by-products. Implementation is shaped by staff literacy, space constraints, pest-control requirements, and alignment with municipal and national waste-management mandates. Overall, this case demonstrates a feasible, practice-oriented circular pathway for hotels, with implications for SOP development, staff training, and measurable reduction of landfill-bound organic waste in Makassar