E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
The Effect of Lactation Massage and Acupressure Therapy on Post-Part Mothers on Smooth Breast Milk Production
Get PDFIntroduction: Breast milk is the ideal natural source of nutrition for babies, meeting their energy and nutritional needs during the first 4-6 months of life. Furthermore, breast milk strengthens the emotional bond between mother and baby, which contributes to optimal growth and development. The aim of this study was to determine the effect of lactation massage and acupressure therapy on breast milk production in postpartum mothers. Method: This study used a quasi-experimental design with a one-group pretest-posttest design. The population was all postpartum mothers at the Solo Community Health Center (UPTD) during the October-November 2025 period, totaling 30 people. Therefore, a total sampling technique was used to select 30 people. Data collection was conducted using a questionnaire. The collected data were then processed and analyzed using the SPSS statistical program and the Wilcoxon test. Result: Based on the research results, the average score in the experimental group before giving lactation massage was 4.60 and after giving lactation massage was 6.40 and the difference in the range of breast milk production scores before and after giving acupressure massage was 1.80, which showed a significant change between the two variables. Conclusion : There is an influence of lactation massage and acupressure therapy on the smooth production of breast milk in postpartum mothers in the working area of the Solo Health Center UPTD.Pendahuluan : Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber nutrisi alami yang paling ideal bagi bayi, memenuhi kebutuhan energi dan gizi mereka selama 4-6 bulan pertama kehidupan. Selain itu, ASI juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, yang berdampak pada tumbuh kembang optimal bayi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pijat laktasi dan terapi akupresur terhadap kelancaran produksi ASI pada ibu nifas.
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan rancangan quasi-eksperimental dengan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu nifas di UPTD Puskesmas Solo periode oktober-november 2025, berjumlah 30 orang. Jadi sampel yang akan diambil sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan program statistik SPSS dianalisis dengan uji wilcoxon.
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata skor pada kelompok ekperimen sebelum pemberian pijat laktasi adalah 4.60 dan setelah pemberian pijat laktasi adalah 6.40 dan selisih rentang skor produksi ASI sebelum dan sesudah pemberian pijat akupresur adalah 1.80 yang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan antara kedua variabel.
Kesimpulan : Terdapat pengaruh pijat laktasi dan terapi akupresur terhadap kelancaran produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja UPTD Puskesmas Solo
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
Get PDFAbstrak
Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.
Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Abstract
Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly..
Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes
PELAKSANAAN KERJASAMA MA’TESENG DI BONE DAN SIPALLAMBI DI ULOSALO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Get PDFAbstrak
Kerjasama pertanian tradisional masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan, seperti sistem Ma’teseng di Kabupaten Bone dan Sipallambi di Ulusalo. Praktik ini tumbuh dari kearifan lokal sebagai bentuk tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan terkait kejelasan akad, pembagian hasil, serta pembagian risiko yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama Ma’teseng dan Sipallambi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kedua bentuk kerjasama tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan, namun masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad syariah, terutama dalam aspek kejelasan kesepakatan dan pembagian hasil. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad syariah agar pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dan memberikan perlindungan bagi para pihak.
Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Kerjasama, Ma’teseng.
Abstract
Traditional agricultural cooperation is still widely practiced by rural communities, such as the Ma'teseng system in Bone Regency and the Sipallambi system in Ulusalo. This practice arose from local wisdom as a form of mutual assistance between landowners and cultivators. However, in its implementation, problems often arise related to the clarity of contracts, profit sharing, and risk sharing, which potentially deviate from the principles of justice in Islamic economic law. This study aims to analyze the implementation of Ma'teseng and Sipallambi cooperation and their compliance with the principles of Islamic economic law. The research method used is qualitative research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and literature review. The results indicate that both forms of cooperation generally embody the values of justice and welfare, but some practices still do not fully comply with the provisions of Sharia contracts, particularly regarding the clarity of agreements and profit sharing. Therefore, a better understanding of Sharia contracts is needed so that the implementation of such cooperation complies with the principles of Islamic economic law and provides protection for all parties.
Keywords: Economics, Law, Cooperation, Ma'teseng
TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS: PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Get PDFAbstrak
Karyawan adalah aset terpenting dalam perusahaan. Kompensasi yang adil dan motivasi kerja yang tinggi diyakini dapat meningkatkan hal tersebut. produktivitas karyawan dan kualitas kerja dalam suatu organisasi, sehingga kemampuan karyawan dapat memberikan kinerja Terbaik bagi perusahaan. Kompensasi dan kinerja karyawan adalah dua hal yang saling terkait ima karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin baik kinerja karyawan .Jadi bisa dikatakan Kompensasi dan kinerja memiliki hubungan langsung secara Hubungan proporsional. Jika karyawan menerima kompensasi dalam jumlah yang meningkat, hal itu akan meningkatkan kinerja maksimal bagi perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka Sistematis. Artikel-artikel yang digunakan untuk Referensi dari Google Scholar, dengan waktu publikasi 2020-2025. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel kompensasi dan variabel motivasi terhadap kinerja perusahaan, karena dengan adanya kompensasi dan motivasi, karyawan akan merasa lebih aktif dan antusias dalam meningkatkan kinerja perusahaan..
Kata kunci: Kompensasi, Motivasi Karyawan Pertunjukan.
Abstract
Employees are a company's most important assets. Fair compensation and high work motivation are believed to improve employee productivity and work quality within an organization, enabling employees to deliver optimal performance for the company. Compensation and employee performance are interrelated, both directly and indirectly, and the better the employee's performance, the more likely it is that compensation and performance have a direct, proportional relationship. If employees receive increased compensation, it will maximize performance for the company. The method used in this study was a systematic literature review. The articles used for references were from Google Scholar, published between 2020 and 2025. Based on the research conducted, it can be concluded that compensation and motivation variables influence company performance. Compensation and motivation contribute to employee engagement and enthusiasm in improving company performance.
Keywords: Compensation, Employee Motivation, Performance
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG THRIFTING DENGAN LABEL PRELOVED DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI APLIKASI X
Get PDFAbstrak
Maraknya transaksi jual beli barang thrifting dengan label preloved di Aplikasi X menimbulkan permasalahan perlindungan konsumen, khususnya terkait ketidaksesuaian informasi barang yang diterima pembeli. Banyak pelaku usaha menyalahgunakan label preloved untuk meningkatkan nilai jual barang thrifting, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli barang thrifting dengan label preloved ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap konsumen pengguna Aplikasi X serta studi kepustakaan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan label preloved belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi penjual dan penguatan peran platform dalam pengawasan transaksi guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi konsumen.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Preloved, Thrifting
Abstract
The increasing number of thrifting transactions labeled as preloved on the X application has raised consumer protection issues, particularly related to misleading product information. Many sellers misuse the preloved label to enhance the selling value of thrifting goods, potentially causing consumer losses. This study aims to analyze the implementation of consumer protection in thrifting transactions labeled as preloved from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a field research method with a qualitative approach, using interviews with consumers on the X application and supported by literature studies. The findings indicate that the misuse of the preloved label does not fully comply with the principles of honesty and transparency required in Islamic Economic Law. Consumer protection has not been optimally implemented due to weak supervision and low awareness among sellers. Therefore, it is necessary to enhance seller education and strengthen the role of the platform in supervising transactions to ensure justice and public welfare for consumers.
Keywords: consumer protection, Islamic economic law, preloved, thriftin
PERAN GURU KELAS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN KARAKTER: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 5 FLORES TIMUR KELAS IV
Get PDFStudi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar sebagai fondasi pembentukan kepribadian peserta didik. Pada jenjang sekolah dasar, khususnya kelas IV, peserta didik berada pada tahap perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh keteladanan dan pembiasaan yang diberikan oleh guru. Guru kelas memiliki peran strategis karena berinteraksi secara intensif dengan peserta didik, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan keseharian di sekolah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan karakter sering kali belum berjalan secara optimal akibat berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi guru. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana peran guru kelas dalam membangun karakter peserta didik serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran guru kelas dalam membentuk karakter peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Flores Timur. Fokus permasalahan meliputi realitas peran guru kelas dalam pengembangan karakter, dampak peran tersebut terhadap pembentukan karakter peserta didik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data kepala sekolah, guru kelas, dan 20 peserta didik kelas IV. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru kelas berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan pendidikan karakter, rendahnya keterlibatan orang tua, serta belum adanya program karakter yang terstruktur. Faktor pendukung meliputi kerja sama guru dan orang tua serta budaya sekolah yang positif, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa peran guru kelas sangat strategis dan memerlukan dukungan sekolah serta partisipasi aktif orang tua agar pembentukan karakter peserta didik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan
PERBANDINGAN KRITERIA 29 DENGAN IMKAN AL-RUKYAT MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH
Get PDFAbstrack
This thesis discusses the comparison of criterion 29 with Imkan-Al Rukyat MABIMS in determining the beginning of the month. The formulation of the problem in the thesis is 1) How the concept of criterion 29 with Imkan al-rukyat MABIMS, 2) How does criterion 29 compare with Imkan al-rukyat MABIMS. This research uses library research in the sense of looking for articles, theses, journals, books that have a relationship with the title in the author. The approach used by the author is to use a shari'i approach and an astronomical approach. According to the data source, the data in this study is divided into two data, namely primary data and secondary data. The results of criterion 29 and the imkan al-rukyat MABIMS method have several similarities and differences. The similarities are orientation to hilal observation, hilal visibility criteria, observation methods, and linkage with the Hijri calendar. Both have a similar orientation to hilal observation by looking for early signs of the Hijri month through direct observation of the hilal, by establishing hilal visibility observation criteria that include factors such as the age of the moon, lunar elevation, lunar elongation angle, atmospheric conditions, and geographical position. This study is expected to help improve understanding of the comparison of criterion 29 and the method of imkan al-rukyat MABIMS in determining the beginning of the Hijri month. Similarly, it can add insight into the similarities and differences between the two criteria.
 
Legitimasi Tradisi Lokal dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis al-‘Urf terhadap Ritual Appalili’ pada Upacara Gaukang Karaeng Galesong di Kabupaten Takalar
No full textThe Appalili ritual in the Gaukang Karaeng Galesong ceremony in Takalar has social and spiritual values that serve to strengthen social cohesion and represent the relationship between customs and religion in the lives of the local Muslim community. However, the dynamics of modernity and globalization present challenges in the form of shifts in the legitimacy of local traditions and increasing demands for normative evaluation from an Islamic legal perspective. This study aims to analyze the legitimacy of the Appalili' ritual through the al-‘urf approach as an instrument for assessing Islamic law on local cultural practices. The research problem focuses on the normative values contained in the Appalili’ ritual and its position in the al-'urf categorization within the framework of Islamic law. This study uses qualitative methods with a normative theological and sociological approach to bridge the normative analysis of Sharia and the socio-cultural reality of society. Data was obtained from traditional leaders, religious leaders, and community leaders through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed systematically through descriptive-analytical, reduction, presentation, and data verification stages. The results of the study show that the Appalili ritual is carried out through a series of symbolic processes that do not contain elements of shirk, superstition, or violations of the principles of tawhid, so that normatively it can be classified as al-'urf saḥīḥ which has legitimacy in Islamic law. The novelty of this research lies in the development of an al-‘urf analytical framework as a normative evaluative instrument for traditional rituals, which simultaneously integrates an Islamic legal approach and sociological analysis and offers a conceptual model that can be replicated in studies of Muslim traditions in various cultural contexts. The implications of this research contribute to strengthening the discourse of contextual Islamic law, broadening the understanding of the relationship between sharia and local culture, and providing a theoretical basis for the preservation of religious traditions in line with Islamic principles in plural Muslim societies.Ritual Appalili’ dalam upacara Gaukang Karaeng Galesong di Takalar mengandung nilai sosial dan spiritual yang berfungsi memperkuat kohesi sosial serta merepresentasikan relasi antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Muslim lokal; namun, dinamika modernitas dan arus globalisasi menghadirkan tantangan berupa pergeseran legitimasi tradisi lokal dan meningkatnya tuntutan evaluasi normatif dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi ritual Appalili’ melalui pendekatan al-‘urf sebagai instrumen penilaian hukum Islam terhadap praktik budaya lokal. Permasalahan penelitian difokuskan pada karakter nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ritual Appalili’ serta kedudukannya dalam kategorisasi al-‘urf dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis untuk menjembatani analisis normatif syariah dan realitas sosial-budaya masyarakat. Data diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan deskriptif-analitis, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Appalili’ dilaksanakan melalui rangkaian prosesi simbolik yang tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun pelanggaran prinsip tauhid, sehingga secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai al-‘urf ṣaḥīḥ yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis al-‘urf sebagai instrumen evaluatif normatif terhadap ritual adat, yang mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan analisis sosiologis secara simultan serta menawarkan model konseptual yang dapat direplikasi dalam kajian tradisi Muslim di berbagai konteks budaya. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus hukum Islam kontekstual, memperluas pemahaman tentang relasi antara syariah dan budaya lokal, serta memberikan dasar teoretis bagi pelestarian tradisi keagamaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Muslim plural
THE RELATIONSHIP OF COMMUNITY PERCEPTION WITH COVID-19 VACCINE PARTICIPATION AT THE PUBLIC HEALTH CENTER: HUBUNGAN PERSEPSI MASYARAKAT DENGAN PARTISIPASI VAKSINASI COVID-19 DI PUSKESMAS
No full textBackground: The emergence of COVID-19 in early 2020 caused high mortality worldwide. The government expects public participation in carrying out vaccines to end the pandemic. The low level of community participation is influenced by people's perceptions of getting the COVID-19 vaccine. This study examines the relationship between perceptions and community participation in the Public Health Center's COVID-19 vaccination program. Method: This study used a quantitative survey with a cross-sectional design. The study is conducted at Rappokalling Health Center, Makassar City, Indonesia. The samples obtained were 269 respondents in each village in the working area of the Public Health Center using the proportionate stratified random sampling technique. Data analysis used the Chi-Square test. Result: The results showed that perceived benefits (P = 0.001) and perceived barriers (P = 0.000) had a relationship with community participation in implementing the COVID-19 vaccination at the Public Health Center. Perceived susceptibility (P = 0.548), perceived severity (P = 0.155), and cues to act (P = 1,000) had no relationship with community participation in implementing the COVID-19 vaccination at the Public Health Center. Conclusion: It can be concluded that perceived benefits and perceived barriers have a relationship with community participation in carrying out the COVID-19 vaccination, while perceptions of vulnerability, seriousness, and cues to act have no relationship with community participation in carrying out the COVID-19 vaccination
Plea Bargaining and Indonesia’s Special Track Under The New KUHAP: A Comparative Study with United State
No full textThe increase in criminal cases, the length of the judicial process, and the overcrowding of correctional institutions have prompted the need for reform of criminal procedure law in Indonesia. One of the breakthroughs adopted in the New Criminal Procedure Code (KUHAP) is the mechanism of guilty pleas through the Special Track, which is conceptually similar to plea bargaining as applied in the United States criminal justice system. This study aims to analyze the comparison between the plea bargaining mechanism in the United States and the Special Track in Indonesia's New KUHAP, as well as to examine the implications of adopting elements of plea bargaining on the protection of the principle of due process of law and the application of the principles of swift, simple, and inexpensive justice. The research method used is normative juridical with a legislative, comparative, and conceptual approach, supported by a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that although both mechanisms have the same objective, namely the efficient resolution of criminal cases, there are fundamental differences in their structure, scope of negotiation, and the role of judges. The Special Track in the New Criminal Procedure Code places judges as the main controllers of the guilty plea process, thereby potentially strengthening the protection of due process of law. However, without clear technical regulations and strict judicial oversight, this mechanism risks putting pressure on defendants and reducing their right to a fair trial