E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
Symbolic Ownership, Limited Control: An Intersectional Socio-Legal Study of Minangkabau Women and Ancestral Property
No full textThis study examines how Minangkabau women, as normative heirs of harta pusaka tinggi (ancestral communal property), experience the management of inheritance within Indonesia’s plural legal context. Although Minangkabau adat institutionalizes matrilineal transmission and communal ownership of ancestral property, empirical realities show persistent disputes and unequal decision-making practices shaped by informal customary authority. Employing an empirical socio-legal research design with a qualitative approach, this study draws on in-depth, semi-structured interviews with three Minangkabau women heirs (conducted on 5 and 10 December 2024), complemented by observation and documentation, and supported by secondary and tertiary legal sources. The findings reveal a structural gap between normative recognition and lived practice: women are culturally positioned as custodians of the rumah gadang and customary land, yet substantive control over strategic decisions particularly the utilization of pusaka tinggi often remains dominated by mamak and male clan authorities. Women’s experiences are not uniform; differences in social class and education shape their bargaining capacity, ranging from subsistence-oriented use of rice fields to more formalized management supported by economic and legal literacy resources. Moreover, women bear layered burdens across domestic care work, productive labor, and customary obligations, which can intensify vulnerability despite matrilineal legitimacy. This study contributes to socio-legal debates on legal pluralism and gender justice by demonstrating that matrilineal inheritance may reproduce inequality through informal customary power. The study concludes that strengthening gender-just governance of pusaka tinggi requires more transparent customary mechanisms, enhanced customary legal literacy for women, and written procedures regulating the use of ancestral property by mamak to reduce unilateral practices and potential conflict
PENGARUH MANAJEMEN USAHA TANI DAN LUAS LAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI COKELAT DI KABUPATEN BENER MERIAH DENGAN ETIKA KERJA ISLAM SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
No full textAbstrak
Penelitian ini bermaksud menginvestigasi pengaruh manajemen usaha tani dan luas lahan terhadap kesejahteraan petani cokelat dengan memposisikan etika kerja Islam sebagai moderator. Sampel penelitian ini berjumlah 305 petani cokelat di Kabupaten Bener Meriah yang diestimasi melalui teknik proportionate stratified sampling dan penghitungan menggunakan rumus Cochran. Riset ini fokus pada penggunaan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis dengan model statistic Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, manajemen usaha tani dan luas lahan menunjukkan pengaruh secara positif signifikan kesejahteraan petani cokelat di Kabupaten Bener Meriah. Sebagai variabel pemoderasi, etika kerja Islam juga menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan petani. Interaksi antara manajemen usaha tani dengan etika kerja Islam dalam mempengaruhi kesejahteraan petani menunjukkan efek signifikan positif. Sama halnya dengan interaksi antara luas lahan dengan etika kerja Islam dalam mempengaruhi kesejahteraan petani juga menampilkan efek signifikan positif.
Kata Kunci: Manajemen Usaha Tani; Luas Lahan; Kesejahteraan Petani Cokelat; Etika Kerja Islam; Moderated Regression Analysis.
Abstract
This study intends to investigate the influence of farm management and land area on the welfare of chocolate farmers by positioning Islamic work ethics as a moderator. The sample of this study amounted to 305 chocolate farmers in Bener Meriah Regency which was estimated through proportionate stratified sampling and calculation techniques using the Cochran formula. This research focuses on the use of primary data collected through the distribution of questionnaires and analyzed with the statistical Moderated Regression Analysis (MRA) model. The results of the study indicate that partially, the management of farming businesses and land area shows a significant positive influence on the welfare of chocolate farmers in Bener Meriah Regency. As a moderation variable, Islamic work ethics also showed a significant positive influence on the welfare of farmers. The interaction between farm business management and Islamic work ethics in influencing the welfare of farmers showed a significant positive effect. Similarly, the interaction between land area and Islamic work ethics in influencing the welfare of farmers also shows significant positive effects.
Keywords: Farm Business Management; Land Area; Welfare of Chocolate Farmers; Islamic Work Ethics; Moderated Regression Analysis
Sumpah Adat sebagai Benteng Masyarakat Melawan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Balla Satanetean
No full textTulisan ini membahas sumpah adat Sitalli sebagai benteng masyarakat melawan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan teori voting behavior model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan sumpah adat Sitalli berfungsi sebagai kontrak moral dan spiritual yang mengikat kandidat dan masyarakat untuk menolak politik uang. Prosesi Sitalli yang dipimpin tokoh adat menimbulkan rasa khawatir terhadap konsekuensi dan sanksi adat, di mana pelanggar diyakini mengalami musibah. Analisis tiga model perilaku memilih menunjukkan sumpah adat mampu menginternalisasi kejujuran dan memperkuat norma kolektif. Penerapan Sitalli berdampak pada penurunan politik uang, meningkatnya kepercayaan terhadap pemilihan, memperkuat legitimasi moral kepala desa, serta meningkatkan kohesi sosial. Dengan demikian, Sitalli bukan sekadar ritual simbolik, tetapi instrumen sosial religius yang efektif melawan politik uang.Tulisan ini membahas sumpah adat Sitalli sebagai benteng masyarakat melawan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan teori voting behavior model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan sumpah adat Sitalli berfungsi sebagai kontrak moral dan spiritual yang mengikat kandidat dan masyarakat untuk menolak politik uang. Prosesi Sitalli yang dipimpin tokoh adat menimbulkan rasa khawatir terhadap konsekuensi dan sanksi adat, di mana pelanggar diyakini mengalami musibah. Analisis tiga model perilaku memilih menunjukkan sumpah adat mampu menginternalisasi kejujuran dan memperkuat norma kolektif. Penerapan Sitalli berdampak pada penurunan politik uang, meningkatnya kepercayaan terhadap pemilihan, memperkuat legitimasi moral kepala desa, serta meningkatkan kohesi sosial. Dengan demikian, Sitalli bukan sekadar ritual simbolik, tetapi instrumen sosial religius yang efektif melawan politik uang
REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM
No full textAbstrak
Skema Self-Declare dalamkerangka Jaminan Produk Halal (JPH) dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, implementasinya pada era Halal 4.0 menghadirkan tantangan baru dalam menyeimbangkan kemudahan akses dengan tuntutan kepastian hukum dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan regulasi Self-Declare serta menawarkan model rekonstruksi regulasi yang ideal dalam konteks sistem jaminan halal nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi regulasi dan wawancara mendalam dengan Pendamping Proses Produk Halal, pelaku UMKM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Self-Declare masih menghadapi risiko hukum yang signifikan akibat adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pendamping, lemahnya sistem verifikasi terintegrasi, serta mekanisme pengawasan pascasertifikasi yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dan akuntabilitas hukum terhadap status kehalalan produk. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi Self-Declare yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem pengawasan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model rekonstruksi regulasi Self-Declare yang berbasis pada bukti empiris implementasi di tingkat lokal, sehingga menjembatani dilema antara kemudahan akses bagi UMKM dan penguatan pengawasan dalam kerangka Halal 4.0. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola sistem jaminan produk halal di Indonesia.
Kata kunci: Self-Declare, Jaminan Produk Halal, Rekonstruksi Regulasi.
Abstract
The Self-Declare scheme within the Halal Product Assurance (JPH) framework was designed as an instrument to accelerate halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its implementation in the Halal 4.0 era presents new challenges in balancing ease of access with demands for legal certainty and accountability. This study aims to analyze gaps in the implementation of Self-Declare regulations and offer an ideal regulatory reconstruction model within the context of the national halal assurance system. The method used is a normative-empirical legal approach with data collection through regulatory studies and in-depth interviews with Halal Product Process Facilitators, MSMEs, and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in Palangka Raya City. The results show that the implementation of Self-Declare still faces significant legal risks due to disparities in digital literacy among facilitators, a weak integrated verification system, and a suboptimal post-certification oversight mechanism. These conditions have the potential to reduce the strength of evidence and legal accountability for product halal status. Therefore, this study recommends a reconstruction of Self-Declare regulations that integrates the principles of legal certainty, the use of digital technology, and a continuous monitoring system. The novelty of this research lies in its proposal of a Self-Declare regulatory reconstruction model based on empirical evidence of local implementation, which bridges the dilemma between facilitating access for MSMEs and strengthening oversight within the Halal 4.0 framework. These findings are expected to serve as a strategic reference for policymakers in strengthening the governance of the halal product assurance system in Indonesia.
Keywords: Self-Declare, Halal Product Guarantee, Regulatory Reconstructio
GAMOPHOBIA DIKALANGAN GEN-Z AKIBAT MARAKNYA KASUS PERSELINGKUHAN SELEBGARAM
No full textAbstrak
Perselingkuhan merupakan salah satu perbuatan yang sangat merugikan. Akhir-akhir ini marak kasus perselingkuhan yang terjadi terutama di social media pada kalangan selebgram. Seperti Via Agassani, Ira Nandha, Nabila Tarmuzi Alaydrus dan Hanum Mega. Berdasarkan kasus tersebut, kemudian banyak gen-z yang mengalami gamophobia. Maka benar adanya bahwa perselingkuhan secara fakta sosial membawa dampak negatif terhadap seseorang yang hendak ingin memulai berkomitmen dengan pasangannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber. Pertama, sumber data primer yaitu gen-z. Kedua, sumber data sekunder yaitu beberapa artikel yang menjadi refrensi dari artikel yang sedang ditulis. Hasil dari pembahasan, pertama, penyebab gen-z mengalami gamophobia terhadap pernikahan adalah karena maraknya kasus perselingkuhan yang terjadi di social media. Selain dari perselingkuhan, phobia terhadap komitmen dan pernikahan disebabkan oleh Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua, Ada beberapa cara untuk mengatasi gamophobia, salah satunya adalah melakukan Mindfulness training. Latihan mindfulness telah terbukti efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat memberikan generasi Z upaya untuk mengatasi tekanan dan stres yang individu hadapi, serta meningkatkan kesejahteraan mental.
Kata Kunci: Gamophobia, Gen-z, Perselingkuhan.
Abstract
Infidelity is one of the most harmful acts. Recently, there have been many cases of infidelity, especially on social media among celebrities. Examples include Via Agassani, Ira Nandha, Nabila Tarmuzi Alaydrus, and Hanum Mega. Based on these cases, many Gen-Z individuals have experienced gamophobia. Therefore, it is true that infidelity, as a social phenomenon, has a negative impact on someone who wants to commit to their partner. The type of research used in this study is empirical legal research (field research). There are two sources of data used in this study First, primary data sources, namely Gen-Z individuals. Second, secondary data sources, namely several articles that serve as references for the article being written. The results of the discussion are as follows: first, the cause of Gen-Z's gamophobia towards marriage is the prevalence of infidelity cases on social media. In addition to infidelity, phobia towards commitment and marriage is caused by domestic violence or domestic abuse (KDRT). Second, there are several ways to overcome gamophobia, one of which is through mindfulness training. Mindfulness training has been proven effective in reducing stress, anxiety, and depression. This can provide Generation Z with the means to cope with the pressure and stress individuals face, as well as improve mental well-being.
Keywords: gamophobia, gen-Z, infidelit
Psycholinguistic Barriers in Foreign Language Communication: A Study of Students at UIN Alauddin Makassar
No full textThis study examines the psycholinguistic barriers encountered by university students in foreign language communication and explores strategies for overcoming these barriers. The research was conducted at UIN Alauddin Makassar, involving students from four language-related departments: English Education, Arabic Education, English Literature, and Arabic Literature. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that psycholinguistic barriers in foreign language communication can be categorized into two main forms: barriers in language production and barriers in language perception. Language production barriers include difficulties in phonological accuracy, inappropriate intonation and stress, morphological and syntactic interference from the first language, and limited alignment between verbal expressions and non-verbal cues. Meanwhile, language perception barriers involve difficulties in maintaining concentration on conversational topics, predicting interlocutors’ intentions, and providing appropriate responses to communicative acts. Furthermore, these barriers are influenced by both linguistic factors—such as limited mastery of phonology, morphology, syntax, and semantics—and non-linguistic factors, including low motivation, high anxiety, and fear of making mistakes. To address these challenges, the study proposes several strategies, including strengthening students’ linguistic competence, providing psycholinguistic support to reduce anxiety, and creating supportive foreign language environments. The study highlights the importance of integrating psycholinguistic perspectives into foreign language instruction to enhance students’ communicative competence
HUBUNGAN PENYULUHAN PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) TERHADAP PENGETAHUAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
No full textBreast cancer is the most common type of cancer affecting women, with low level of early detection awareness, particularly in Indonesia. Knowledge of early detection through Breast Self-Examination (BSE) plays an important role in reducing the incidence of breast cancer. This study aimed to analyze the relationship between health education on BSE and the improvement of early breast cancer detection knowledge among female students of the Medical Education Study Program Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. A quasi-experimental method with a one-group pretest-posttest design was employed involving 83 female medical students. Data were collected using a questionnaire and analyzed using the Wilcoxon test due to the non-normal distribution of the data. The results showed a significant increase in respondents’ knowledge after receiving health education on BSE. The Wilcoxon test indicated a statistically significant difference before and after the intervention (p < 0.05), suggesting a relationship between health education and improved early detection knowledge of breast cancer. Therefore, health education on BSE is proven to be effective in enhancing knowledge of early breast cancer detection.Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling sering menyerang perempuan, dengan tingkat pengetahuan deteksi dini yang masih rendah, terutama di Indonesia. Pengetahuan mengenai deteksi dini kanker payudara melalui Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) berperan penting dalam menurunkan angka kejadian kanker payudara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penyuluhan kesehatan tentang SADARI terhadap peningkatan pengetahuan deteksi dini kanker payudara pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan metode desain quasi experiment dengan rancangan One Group pretest-posttest design yang melibatkan 83 mahasiswi kedokteran. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner dengan teknik analisis data melalui uji Wilcoxon karena data tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan kesehatan tentang SADARI. Uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan bermakna sebelum dan sesudah penyuluhan (p < 0,05) yang mengindikasikan ada hubungan penyuluhan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan deteksi dini kanker payudara. Dengan demikian, penyuluhan kesehatan tentang SADARI terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai deteksi dini kanker payudara
Legal Protection in the Use of Electric Vehicle Batteries: Competition Law and Consumer Protection Perspectives
No full textThe phenomenon of rising electric vehicle battery prices in Indonesia has raised consumer concerns and sparked debate regarding the role of the state in price regulation. This study aims to analyze the authority of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in regulating electric vehicle battery prices from the perspective of competition law and consumer protection. The research method employed is normative juridical with statutory and conceptual approaches, analyzing Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as other related regulations. The findings indicate that BPKN has limited authority in regulating electric vehicle battery prices, with its role being more coordinative and consultative through monitoring and advocacy mechanisms directed at business actors, rather than direct price determination. The authority to set prices is more appropriately vested in the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in cases of monopolistic practices or unfair competition, as well as in relevant technical ministries for strategic goods. This study recommends strengthening inter-agency coordination, enhancing BPKN’s capacity in monitoring the electric vehicle battery market, and drafting specific regulations governing price monitoring mechanisms for batteries as strategic components within the national electric vehicle ecosystem
Deteksi Simultan Kontaminasi DNA Babi dan Alkohol pada Produk Makanan Jepang menggunakan Spektroskopi FTIR, GC-MS dan Real Time-PCR
Get PDFMakanan Jepang populer di Indonesia, memantik perhatian serius terkait isu kehalalan makanan terutama bagi konsumen muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi secara kualitatif kontaminasi senyawa alkohol dan DNA babi pada produk makanan Jepang yang dijual di beberapa resto Kota Makassar, menggunakan kombinasi metode Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Agustus 2023. Sampel makanan (Spicy Ramen, Salmon Mentai Rice, dan Yakiniku Don) diambil dari Restoran X di Makassar yang belum tersertifikasi halal. Analisis FTIR mengindikasikan keberadaan senyawa alkoholik pada semua sampel. Puncak serapan spesifik gugus O-H sekitar 3400-3500 cm-1 dan C-O sekitar 1000-1200 cm-1 yang mengonfirmasi adanya senyawa alkoholik terdeteksi kuat pada Spicy Ramen, Salmon Mentai Rice, dan Yakiniku Don. Sebagai contoh, puncak kunci teramati pada 3450 cm-1 dan 1078-1154 cm-1, menunjukkan adanya campuran tipe alkohol primer, sekunder, dan tersier. Hasil GC-MS mengindikasikan adanya kandungan senyawa alkohol pada ketiga jenis makanan yang diuji. Sebaliknya, RT-PCR menunjukkan hasil negatif secara konsisten, mengonfirmasi tidak adanya DNA babi pada ketiga sampel. Meskipun hasil pengujian kontaminasi DNA babi menunjukkan negatif, terdeteksinya senyawa etanol melalui FTIR dan GC-MS menunjukkan adanya potensi kontaminasi non-halal yang bukan berasal dari babi. Penelitian ini menekankan urgensi penerapan verifikasi ganda, baik melalui analisis kimia maupun molekuler, dalam proses sertifikasi halal. Hasil kajian merekomendasikan agar praktisi kuliner secara konsisten mematuhi standar bahan baku guna meminimalkan potensi kontaminasi senyawa alkohol, sehingga dapat meningkatkan validitas jaminan kehalalan dan memperkuat kepercayaan konsumen Muslim.Makanan Jepang populer di Indonesia, memantik perhatian serius terkait isu kehalalan makanan terutama bagi konsumen muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi secara kualitatif kontaminasi senyawa alkohol dan DNA babi pada produk makanan Jepang yang dijual di resto di Makassar, menggunakan kombinasi metode Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Agustus 2023. Sampel makanan (Spicy ramen, Salmon mentai rice, dan Yakiniku don.) diambil dari Restoran X di Makassar yang belum tersertifikasi halal. Analisis FTIR mengindikasikan keberadaan senyawa alkoholik pada semua sampel. Puncak serapan spesifik gugus O-H sekitar 3400-3500 cm-1 dan C-O sekitar 1000-1200 cm-1 yang mengonfirmasi adanya senyawa alkoholik terdeteksi kuat pada Spicy ramen, Salmon mentai rice, dan Yakiniku don. Sebagai contoh, puncak kunci teramati pada 3450 cm-1 dan 1078-1154 cm-1, menunjukkan adanya campuran tipe alkohol primer, sekunder, dan tersier. Hasil GC-MS mengindikasikan adanya kandungan senyawa Alkohol pada ketiga jenis makanan yang diuji. Sebaliknya, RT-PCR menunjukkan hasil negatif secara konsisten, mengonfirmasi tidak adanya DNA babi pada ketiga sampel. Meskipun hasil pengujian kontaminasi DNA babi menunjukkan negatif, terdeteksinya senyawa Etanol melalui FTIR dan GC-MS menunjukkan adanya potensi kontaminasi non-halal yang bukan berasal dari babi. Penelitian ini menyoroti pentingnya verifikasi ganda (kimia dan molekuler) dalam sertifikasi halal. Kami menyimpulkan bahwa praktisi kuliner harus memperhatikan standar bahan baku untuk meminimalkan risiko kontaminasi senyawa alkoholik, sehingga dapat memberikan jaminan kehalalan yang meyakinkan bagi konsumen muslim
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU
Get PDFAbstrak
Penelitian ini mengkaji praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak yang terjadi di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju serta tinjauannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan syariah, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dilakukan tanpa keterlibatan langsung petani dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dibenarkan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli, yaitu sighat (ijab dan qabul), meskipun didasarkan pada unsur kepercayaan. Secara prinsip, praktik ini berpotensi merugikan hak konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong masyarakat dan kelompok tani untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat sah jual beli serta berkolaborasi dalam menerapkan praktik transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Penimbangan Sepihak
AbstractThis study examines the practice of buying and selling palm oil using a unilateral weighing system in Sampaga District, Mamuju Regency, from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with normative and sharia-based approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the weighing process is conducted without the direct involvement of farmers and has become a common practice in the local community. From the perspective of Islamic law, this practice is not permissible because one of the essential pillars of a valid sale, namely sighat (ijab and qabul), is not fulfilled, despite the existence of trust-based customary practices. In principle, the unilateral weighing system does not comply with Islamic legal provisions and has the potential to harm consumer rights. Therefore, this study encourages the community and farmer groups to pay greater attention to the pillars and conditions of valid sales transactions and to collaborate in implementing trading practices that are in accordance with Islamic law.
Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Unilateral Weighin