E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum.
Kata Kunci
DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.
Abstract
This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles.
Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances
PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Get PDFAbstrak:
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga dengan akad yang kuat sebagai bentuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam Islam tidak dibahas secara spesifik dan jelas mengenai batas minimal usia kawin, namun didalam Undang-undang telah di atur secara jelas yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus mencapai usia 19 tahun. Adanya perubahan isi Undang-undang tersebut yakni dinaikkannya usia minal menikah bagi perempuan membuat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam perspektif pakar hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris disini merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta masyarakat ataupun yang benar terjadi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Dapat dilihat dari data pada tahun 2017 jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 45, tahun 2018 sebanyak 34,tahun 2019 42 perkara, tahun 2020 sebanyak 266, tahun 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243. Berdasarkan perspektif pakar hukum Islam, fenomena ini disebabkan oleh adanya kehidupan realitas masyarakat yang berbeda-beda sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berbagai faktor tersebut yang mengaharuskan anak dinikahkan dan melakukan dispensasi kawin dan sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Pamekasan sudah sadar akan hukum dan masyarakat Pamekasan juga masih meyakini Living Law.
Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Abstract:
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at building a household through a strong contract as a command of Allah. Performing marriage is considered an act of worship and is intended to realize a household life that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In Islam, the minimum age for marriage is not discussed explicitly and specifically; however, it is clearly regulated in statutory law, namely Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This law stipulates that both men and women who intend to marry must have reached the age of 19 years. The amendment to the law, particularly the increase in the minimum marriage age for women, has led to a significant rise in the number of marriage dispensation applications at the Pamekasan Religious Court. The formulation of the research problems in this study aims to identify the problems surrounding marriage dispensation at the Pamekasan Religious Court following the enactment of Law Number 16 of 2019 and to analyze them from the perspective of Islamic legal scholars. This study employs empirical legal research. Empirical legal research in this context is a legal research method that examines social facts or actual conditions occurring in the field, using a qualitative approach and three data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that applications for marriage dispensation at the Religious Court have increased significantly following the enactment of Law Number 16 of 2019. Based on the data, in 2017 there were 45 marriage dispensation cases, in 2018 there were 34 cases, in 2019 there were 42 cases, in 2020 there were 266 cases, in 2021 there were 327 cases, and in 2022 there were 243 cases. From the perspective of Islamic legal scholars, this phenomenon is caused by diverse social realities within society that have not yet fully aligned with the provisions of Law Number 16 of 2019. Various factors necessitate the marriage of minors and the submission of marriage dispensation applications, provided that all requirements and criteria in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 have been fulfilled. This phenomenon also indicates that the people of Pamekasan have developed legal awareness while still adhering to the concept of Living Law
Keywords: Marriage dispensation, Religious Court, Law Number 16 of 201
LAFAZ ṢARĪḤ DAN KINĀYAH SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM (STUDI UṢHULIYYAH TERHADAP NAS DAN PRAKTIK MODERN)
Get PDFAbstrak
Penggunaan lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam nas syar‘i merupakan bagian penting dalam konstruksi metodologis istinbāṭ al-ḥukm yang berfungsi menjamin kepastian makna dan ketepatan penetapan hukum dalam syariat Islam. Dalam perkembangan sosial-keagamaan kontemporer, problem multitafsir, perubahan pola komunikasi, serta meluasnya transaksi digital menimbulkan tantangan baru dalam memaknai redaksi hukum, terutama dalam ranah keluarga, pernikahan, dan muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter dan fungsi hukum lafaz ṣarīḥ dan kināyah, menjelaskan relevansinya dalam penetapan hukum klasik dan modern, serta menguraikan posisi keduanya dalam perkembangan komunikasi berbasis digital, termasuk media sosial dan transaksi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui library research dengan pendekatan deskriptif-komparatif, bersumber dari literatur klasik seperti al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, dan al-Baḥr al-Muḥīṭ, serta referensi kontemporer seperti Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, artikel ilmiah, dan dokumen hukum modern. Analisis menggunakan pendekatan dalālah al-alfāẓ dan qawā‘id uṣūliyyah guna mengidentifikasi implikasi hukum setiap bentuk lafaz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz ṣarīḥ memiliki makna yang pasti dan tidak bergantung pada niat (qaṭ‘iyyat al-dalālah), sedangkan kināyah memerlukan dukungan niat, konteks, dan kebiasaan sosial (qarīnah wa al-‘urf). Dalam talak, akad nikah, dan muamalah, perbedaan keduanya mempengaruhi status sah dan konsekuensi hukum, termasuk dalam transaksi online marketplace serta komunikasi berbasis teks digital seperti WhatsApp dan email. Secara konseptual, kedua jenis lafaz tersebut bukan hanya instrumen linguistik, tetapi juga perangkat maqāṣid al-syarī‘ah yang menjaga kejelasan hukum, etika komunikasi, perlindungan hak, serta martabat sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap lafaz ṣarīḥ dan kināyah merupakan kebutuhan metodologis dalam penerapan hukum Islam secara akurat, adaptif, dan relevan di era modern.
Kata Kunci: Ṣarīḥ, Kināyah, Ushul Fiqh, Hukum Islam, Implementasi.
Abstract
The conceptual distinction between ṣarīḥ (explicit expression) and kināyah (implicit expression) in Islamic legal discourse represents a fundamental linguistic and juridical parameter in determining the validity, legal effects, and interpretive outcomes of statements related to family law, contracts, and contemporary digital communication. In the modern context, rapid technological development, the expansion of digital interaction, and the emergence of online marketplace transactions have intensified the need to re-examine classical linguistic principles within uṣūl al-fiqh to ensure legal certainty and ethical communication. This study aims to analyze the legal meaning, operational characteristics, and practical implications of ṣarīḥ and kināyah expressions in naṣṣ al-syar‘ī, as well as their relevance in contemporary legal issues including digital-based verbal and written declarations. This research employs a qualitative method through library research with a descriptive-comparative analysis, drawing primary references from classical works such as al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, and al-Baḥr al-Muḥīṭ, and contemporary references including Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī and peer-reviewed journal publications. The findings indicate that ṣarīḥ expressions refer to unequivocal meanings whose legal effects are established regardless of intention (qaṭ‘iyyat al-dalālah), whereas kināyah requires interpretive indicators involving intention, socio-linguistic context, and ‘urf (customary understanding). In practice, the distinction between both expressions significantly influences legal rulings related to ṭalāq, marriage contracts, financial transactions, e-commerce agreements, and written digital communication such as WhatsApp, SMS, and email. Furthermore, the study concludes that the application of these concepts aligns with maqāṣid al-syarī‘ah, as it ensures legal clarity, ethical verbal conduct, protection of civil rights, and the preservation of social dignity. Thus, a comprehensive mastery of ṣarīḥ and kināyah is not merely linguistic competence but an essential methodological requirement in achieving accurate, adaptive, and contextually relevant Islamic legal rulings.
Keywords: Ṣarīḥ, Kināyah, Ushul Fiqh, Islamic Law, Implementation
PERAN POLITIK SEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN EKONOMI : STUDI LITERATUR DALAM PEMERINTAHAN MODERN
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks teori ekonomi politik, serta artikel akademik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik, ideologi pemerintah, stabilitas institusi, dan kepentingan aktor tertentu.
Kata Kunci: Ekonomi Politik, Kebijakan Ekonomi, Pengambilan Keputusan.
Abstract
This study aims to analyze the role of politics in economic policy-making in Indonesia through a literature review using a qualitative approach. The data sources used include national and international scientific journals, political economy theory textbooks, and academic articles. The results of this study indicate that economic policy is not only influenced by technical considerations and economic rationality, but also by political dynamics, government ideology, institutional stability, and the interests of certain actors.
Keywords: Political Economy, Economic Policy, Decision Making
TINJAUAN HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK ASET DIGITAL
Get PDFAbstrak
Perkembangan ekonomi digital menghadirkan bentuk harta bersama baru yang menimbulkan tantangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan hukum perdata Indonesia terhadap pembagian harta bersama yang berbentuk aset digital, serta mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia belum secara eksplisit mengatur klasifikasi, pembuktian, dan mekanisme valuasi aset digital sebagai objek harta bersama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menemukan adanya kebutuhan konstruksi hukum yang adaptif untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pembagian harta bersama berbasis aset digital.
Kata kunci: aset digital; harta bersama; hukum perdata Indonesia; kepastian hukum.
Abstract
The development of the digital economy has introduced new forms of marital property, posing challenges in the division of community property following divorce. This study aims to analyze the regulation and application of Indonesian civil law concerning the division of community property in the form of digital assets, as well as to identify juridical issues arising in practice. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by analysis of legal doctrines, statutory regulations, and relevant court decisions. The findings indicate that Indonesian civil law has not explicitly regulated the classification, evidentiary standards, and valuation mechanisms of digital assets as objects of community property, resulting in legal uncertainty. This study finds the need for an adaptive legal construction to ensure justice, legal certainty, and utility in the division of community property involving digital assets.
Keywords: digital assets; community property; Indonesian civil law; legal certainty
Tradisi A’dangang dalam Ritual Kematian Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukunba: Perspektif Kaidah al-'Adah al-Muhakkamah
No full textThis study focuses on one of the rules of Islamic jurisprudence, namely the rule of Al-'adatu Muhakkamah, a customary law concept that recognizes and can use the custom as a legal basis as long as it does not conflict with Islamic law. This study aims to identify and understand the symbolic meaning contained in each stage of the death ritual tradition called A'dangang in the Kajang tribe, and to examine how the ritual tradition is in line with the principles of the rule of Al 'adatu Muhakkamah. The research method used is a field research method with a qualitative descriptive approach, where data is obtained through observation and in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and the local community. In this study, the instruments used include interview guides and voice recorders. The process of managing and analyzing data is carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the A'dangang death ritual tradition is not only a death ritual, but also a means of strengthening cultural identity and a symbol of respect for ancestors in the Kajang tribe. Regarding this tradition, religious figures are of the view that the practice needs to be adjusted to Islamic teachings which emphasize simplicity in the death procession and uphold Islamic law itself. From the perspective of the Al-‘adatu Muhakkamah principle, the A’dangang death ritual tradition cannot be used as a legal basis or is not in line with the Al-‘adatu Muhakkamah principle because in its series there are several processes that are considered contrary to Islamic principles such as taking off clothes as a symbol of mourning, the use of offerings, and other practices that may contain elements of shirk. This study found that the A’dangang ritual is an important part of the Kajang cultural identity that must be preserved. However, to prevent its values from changing, the preservation of this tradition must consider Islamic principles.Penelitian ini berfokus pada salah satu kaidah fikih yaitu kaidah Al- ‘adatu Muhakkamah, sebuah konsep hukum adat yang mengakui dan dapat menjadikan adat tersebut sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami makna simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan tradisi ritual kematian yang disebut A’dangang pada masyarakat suku Kajang, serta mengkaji bagaimana tradisi ritual tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dari kaidah Al ‘adatu Muhakkamah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dalam penetian ini, instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara dan alat perekam suara. Proses pengelolaan serta analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ritual kematian A’dangang tidak hanya sebagai ritual kematian, tetapi juga sebagai sarana penguatan identitas budaya dan simbol penghormatan terhadap leluhur dalam masyarakat suku Kajang. Mengenai tradisi ini, tokoh agama berpandangan bahwa praktik tersebut perlu disesuaikan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan pada kesederhanaan dalam prosesi kematian serta menjaga syariat Islam itu sendiri. Dari sudut pandang kaidah Al-‘adatu Muhakkamah, tradisi ritual kematian A’dangang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum atau tidak sejalan dengan kaidah Al- ‘adatu Muhakkamah karena dalam rangkaiannya terdapat beberapa proses yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam seperti membuka baju sebagai simbol berduka, penggunaan sesajen, dan praktik lain yang dapat mengandung unsur syirik. Studi ini menemukan bahwa ritual A'dangang adalah bagian penting dari identitas budaya Kajang yang harus dilestarikan. Namun, untuk mencegah nilai-nilainya berubah, pelestarian tradisi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam
Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami akibat Perzinahan Suami yang Mengakibatkan Kehamilan: Studi di Pengadilan Agama Makassar
No full textApplications for polygamy permits filed due to marital infidelity resulting in pregnancy present complex legal and moral dilemmas, as they bring together legal certainty, Sharia values, and the protection of children's rights. This article aims to analyze the judge's considerations in granting a polygamy permit in Decision Number 2310/Pdt.G/2020/PA.Mks at the Makassar Religious Court, by examining the extent to which the judge integrated the principles of Islamic law, positive law, and substantive justice. The main issue of this study focuses on the normative basis for granting permission for polygamy due to pregnancy outside of marriage and its implications for the consistent application of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This research uses a qualitative method with a case study approach, through descriptive-analytical analysis of court decisions, legislation, and relevant Islamic legal literature. The results of the study show that pregnancy resulting from adultery is not explicitly regulated as a reason for polygamy in positive law, so judges tend to use the approach of maslahat and protection of children's rights as the main basis for consideration. However, this approach creates tension between the formal procedures of polygamy—such as the consent of the wife and economic capacity—and the risk of normalizing violations of marriage norms. The novelty of this research lies in revealing the pattern of judges' reasoning that places the interests of children as a substantive justification for granting permission for polygamy, even though it has the potential to obscure the function of polygamy as a conditional and limited legal institution. This research implies the need to formulate more explicit judicial guidelines so that considerations of child protection do not develop into legal legitimization of violations of moral norms and marriage laws.Permohonan izin poligami yang diajukan akibat perzinahan suami hingga mengakibatkan kehamilan menghadirkan dilema yuridis dan moral yang kompleks, karena mempertemukan kepastian hukum, nilai-nilai syariat, dan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2020/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar, dengan menelaah sejauh mana hakim mengintegrasikan prinsip hukum Islam, hukum positif, dan keadilan substantif. Pokok permasalahan penelitian difokuskan pada dasar normatif pemberian izin poligami akibat kehamilan di luar nikah serta implikasinya terhadap konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis deskriptif-analitis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan akibat perzinahan tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan poligami dalam hukum positif, sehingga hakim cenderung menggunakan pendekatan maslahat dan perlindungan hak anak sebagai dasar pertimbangan utama. Namun, pendekatan ini menimbulkan ketegangan antara prosedur formal poligami—seperti persetujuan istri dan kemampuan ekonomi—dengan risiko normalisasi pelanggaran norma perkawinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan pola penalaran hakim yang menempatkan kepentingan anak sebagai justifikasi substantif pemberian izin poligami, meskipun berpotensi mengaburkan fungsi poligami sebagai institusi hukum yang bersyarat dan terbatas. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perumusan pedoman yudisial yang lebih tegas agar pertimbangan perlindungan anak tidak berkembang menjadi legitimasi yuridis atas pelanggaran norma moral dan hukum perkawinan
Eksplorasi Etnofisika Pada Tari Pamonte Suku Kaili Sulawesi Tengah
No full textThe cultural diversity of the Kaili tribe holds significant potential for ethnophysics research. However, ethnophysics studies within the Kaili tribe’s culture remain limited. This study aims to explore ethnophysics in the movements and props of the Pamonte dance of the Kaili tribe in Central Sulawesi. Data collection techniques used in this study include observation, interviews, and documentation. The research data were analyzed using the Miles and Huberman data analysis model, which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the Pamonte dance applies physical principles such as normal force, friction force, muscle force, thrust force, and Newton's laws. Additionally, concepts of potential energy, kinetic energy, velocity, and acceleration are evident in the dancers' body positions when bending, lifting, or walking according to the floor pattern. Concepts of torque, moment of inertia, pressure, translational motion, rotational motion, impulse, and momentum are also reflected through the dancers' movements and interactions with dance props such as toru.Keragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat suku Kaili memiliki potensi besar dalam kajian etnofisika. Namun, kajian etnofisika dalam budaya suku Kaili ini masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnofisika dalam gerakan dan perlengkapan tari Pamonte suku Kaili Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan langkah- langkah yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tari Pamonte menerapkan prinsip-prinsip fisika seperti gaya normal, gaya gesek, gaya otot, gaya dorong, hingga hukum Newton. Selain itu, konsep energi potensial, energi kinetik, kecepatan dan percepatan juga tampak dalam perubahan posisi tubuh penari saat membungkuk, mengangkat, maupun berjalan mengikuti pola lantai. Terdapat pula konsep momen gaya, momen inersia, tekanan, gerak translasi, gerak rotasi, serta impuls dan momentum, yang semuanya tercermin melalui perpindahan dan interaksi penari dengan properti tarian seperti toru
Harnessing the power of lemon (Citrus limon) for hypertension: A systematic review of clinical evidence
Get PDFHypertension prevalence and its cardiometabolic complications continue to rise, yet evidence syntheses have not clearly mapped how lemon (Citrus limon) intervention form, dose, and duration relate to blood pressure and biomarker responses, limiting translation into practical dietary guidance. This PRISMA 2020 systematic review synthesized evidence on lemon interventions for systolic/diastolic blood pressure (SBP/DBP) and biomarkers in hypertensive or elevated-blood-pressure populations. Searches of Scopus and PubMed, supplemented by ScienceDirect, relevant platforms, and Google Scholar, were conducted in December 2024–January 2025. Randomized controlled trials of lemon juice, extracts, peel preparations, or essential-oil aromatherapy versus placebo/usual care/other citrus/no intervention were eligible; multi-ingredient regimens containing lemon were extracted but interpreted separately. Screening and extraction used Rayyan, and quality was assessed using the Effective Public Health Practice Project (EPHPP) domains. Thirteen studies met criteria; heterogeneity in formulations, dosing, and outcome reporting precluded meta-analysis, so narrative synthesis was applied. Fresh lemon juice and lemon extracts showed the consistent SBP/DBP reductions, especially with higher doses and durations ≥2–4 weeks, whereas short-term or low-dose regimens more often yielded null results; aromatherapy and peel-powder capsules showed mixed effects. Certainty was limited to moderate due to risk of bias and diversity of interventions. Lemon may be considered a dietary adjunct in lifestyle management, not a replacement for antihypertensive therapy, and may be communicated through halalan thayyiban self-care framing
Siswa Moderat: Workshop Pembuatan Konten Edukasi Moderasi Beragama Berbasis Teknologi Bagi Siswa di MA Wihdatul Ulum Gowa
Get PDFThe digital literacy skills of students in the madrasah environment still need to be improved to present educational content that reflects the values of religious moderation. This community service program aims to improve the ability of MA Wihdatul Ulum Gowa students in producing educational digital content with the theme of religious moderation. The activity was carried out through several stages, namely preparation, socialization of the concept of religious moderation and digital literacy, technical training in content production, intensive mentoring, to curation and publication of works. The pre-post-test evaluation showed a significant increase in understanding of the values of tawasuth, tasamuh, tawazun, and i'tidal with an average difference of 35%. In addition, participants produce digital content works consisting of short videos, and educational posters, and podcasts published on the school's digital media platform. This program also contributes to increasing students' confidence in digital communication, the formation of moderate attitudes, and the dissemination of peaceful and inclusive religious messages in society. Thus, this PkM activity has proven to be effective in strengthening religious moderation through a digital literacy approach based on content creativity and is recommended to be developed sustainably through the formation of a community of moderation content creators in schools.Kemampuan literasi digital siswa di lingkungan madrasah masih perlu ditingkatkan agar dapat menyajikan muatan edukasi yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa MA Wihdatul Ulum Gowa dalam menghasilkan konten digital edukasi dengan tema moderasi beragama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi konsep moderasi beragama dan literasi digital, pelatihan teknis dalam produksi konten, pendampingan intensif, hingga kurasi dan publikasi karya. Evaluasi pre-post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap nilai tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal dengan selisih rata-rata 35%. Selain itu, peserta menghasilkan karya konten digital yang terdiri dari video pendek, dan poster edukasi, dan podcast yang dipublikasikan di platform media digital sekolah. Program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam komunikasi digital, pembentukan sikap moderat, dan penyebaran pesan keagamaan yang damai dan inklusif di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan PkM ini terbukti efektif dalam memperkuat moderasi beragama melalui pendekatan literasi digital berbasis kreativitas konten dan direkomendasikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pembentukan komunitas pembuat konten moderasi di sekolah