E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
MANAJEMEN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016: STUDI KASUS PADA RSU FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH PATI
Abstrak
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, pemenuhan kriteria rumah sakit syariah mencakup dua komponen utama, yaitu manajemen dan pelayanan. Komponen manajemen meliputi 11 dimensi nilai-nilai syariah, sedangkan komponen pelayanan mencakup 13 dimensi nilai-nilai syariah yang harus diterapkan oleh rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep manajemen dan pelayanan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yuridis empiris. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI terkait, data internal rumah sakit, serta studi literatur berupa jurnal dan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menerapkan sebagian besar aspek manajemen rumah sakit syariah, meskipun dua unsur belum terlaksana optimal, yaitu penggunaan produk halal serta pemanfaatan jasa lembaga keuangan syariah. Pada aspek pelayanan, masih terdapat tiga dari 13 unsur yang belum terpenuhi. Peluang penerapan rumah sakit syariah dinilai sangat besar dan berpotensi menjadikan RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati sebagai pionir rumah sakit syariah di wilayah Pati Raya, dengan tantangan utama pada aspek sumber daya manusia.
Kata Kunci: Manajemen Syariah, Pelayanan Syariah, Rumah Sakit Syariah.
Abstract
Based on DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for Sharia-Based Hospitals, sharia hospital compliance consists of two main components: management and services. The management component comprises 11 dimensions of sharia values, while the service component includes 13 dimensions. This study aims to examine the implementation of sharia-based hospital management and services at Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah General Hospital in Pati, assess its relevance to DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016. This research employed a qualitative case study with an empirical juridical approach. Data were collected from relevant DSN-MUI fatwas, internal hospital documents, and supporting literature. The findings show that the hospital has implemented most sharia management aspects; however, two of the 11 management dimensions—halal-certified products and the use of Islamic financial institutions—have not been fully fulfilled. In terms of services, three out of 13 dimensions remain unmet. The implementation of the sharia hospital concept offers significant opportunities and positions the hospital as a potential pioneer of sharia hospitals in the Pati region, with the main challenge related to human resource capacity.
Keywords: Sharia Hospital, Sharia Management, Sharia Services.Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, memenuhi kriteria rumah sakit syariah mencakup dua komponen utama, yaitu manajemen dan pelayanan. Komponen manajemen meliputi 11 dimensi nilai-nilai syariah, sedangkan komponen pelayanan mencakup 13 dimensi nilai-nilai syariah yang harus diterapkan oleh rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep manajemen dan pelayanan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yuridis empiris. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI terkait, data internal rumah sakit, serta studi literatur berupa jurnal dan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menerapkan sebagian besar aspek manajemen rumah sakit syariah, meskipun dua unsur belum terlaksana secara optimal, yaitu penggunaan produk halal serta pemanfaatan jasa lembaga keuangan syariah. Pada aspek pelayanan, masih terdapat tiga dari 13 unsur yang belum terpenuhi. Peluang penerapan rumah sakit syariah dinilai sangat besar dan berpotensi menjadikan RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati sebagai pionir rumah sakit syariah di wilayah Pati Raya, dengan tantangan utama pada aspek sumber daya manusia
KEDUDUKAN LIVING LAW SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas dalam sistem hukum pidananya, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perkembangan masyarakat yang plural dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal menuntut pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), khususnya hukum adat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional dengan mengakomodasi keberlakuan living law sebagai dasar pemidanaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengakuan living law sebagai pranata hukum dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan living law dalam KUHP 2023 merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, serta upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan living law diposisikan sebagai pengecualian terbatas terhadap asas legalitas, sepanjang memenuhi syarat masih hidup, berkembang dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, integrasi living law dalam hukum pidana nasional menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berkepribadian, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.
Kata kunci: living law, hukum adat, hukum pidana, KUHP 2023, asas legalitas
Abstract
Indonesia, as a state governed by law, adheres to the principle of legality in its criminal law system, as reflected in the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). However, the development of a plural society rooted in local cultural values necessitates the recognition of law living within society (living law), particularly customary law. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code signifies a paradigm shift in national criminal law by accommodating the applicability of living law as a basis for certain forms of criminal liability. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations for the recognition of living law as a legal institution within the 2023 Criminal Code. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the recognition of living law in the 2023 Criminal Code represents the embodiment of Pancasila values, constitutional recognition of customary law communities, and efforts to realize substantive justice that lives within society. The position of living law is construed as a limited exception to the principle of legality, provided that it remains alive and develops within society and does not conflict with human rights principles and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, the integration of living law into national criminal law constitutes a strategic step toward building a just legal system with national character and rooted in the cultural values of the Indonesian people.
Keywords: living law, customary law, criminal law, Criminal Code 2023, principle of legality
Negosiasi Praktik Keagamaan Lokal melalui al-‘Urf: Studi atas Praktik Tradisi Pelepasan Nazar di Danau Kalabborang Kabupaten Gowa
This study discusses the tradition of fulfilling vows carried out by the people of Pallantikang Village on Lake Kalabborang, Pattallassang District, Gowa Regency, from the perspective of al-'urf. The tradition of fulfilling vows is a form of religious practice that has grown and developed in Muslim communities as an expression of gratitude and fulfillment of promises to Allah SWT. However, in the context of modern society, the practice of local religious traditions is often viewed as problematic because it is feared to contain elements that contradict the teachings of monotheism. Therefore, an in-depth and objective study is needed to assess this tradition through a contextual Islamic law approach. The research method used is qualitative, combining normative (sharia) and sociological approaches. The data collection process was carried out through observation, interviews, and documentation. The research instruments consisted of the researcher as the main instrument, supported by writing and recording tools. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The purpose of this study is to identify and comprehensively examine the main issues contained in the tradition of releasing vows at Lake Kalabborang through the 'urf approach. The results of the study show that the tradition of releasing vows at Lake Kalabborang has high social and spiritual value for the local community. In addition to being a form of fulfilling a promise to Allah SWT, this tradition also serves as a means of strengthening social relations and preserving the cultural heritage of ancestors. Based on an analysis of the elements contained in this tradition, it was found that the practice of fulfilling vows at Lake Kalabborang does not contain elements of shirk or beliefs that contradict the principles of tawhid. Thus, this tradition can be categorized as 'urf shahih, which is a custom that is valid and acceptable according to Islamic law, reflecting a form of cultural locality that is in harmony with sharia values. The implications of this study emphasize the importance of preserving local traditions that are in harmony with Islamic teachings, as well as the need for religious and traditional leaders to play an active role in educating the community so that traditional practices remain within the corridor of monotheism. This study also contributes theoretically to the development of Islamic law studies based on local wisdom, particularly in the application of the concept of al-'urf.Penelitian ini membahas tradisi pelepasan nazar yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pallantikang di Danau Kalabborang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dalam perspektif al-‘urf. Tradisi pelepasan nazar merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim sebagai ekspresi rasa syukur dan pemenuhan janji kepada Allah Swt. Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik tradisi keagamaan lokal kerap dipandang problematis karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan objektif untuk menilai tradisi tersebut melalui pendekatan hukum Islam yang kontekstual. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengombinasikan pendekatan normatif (syar’i) dan sosiologis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri atas peneliti sebagai instrumen utama yang didukung oleh alat tulis dan alat perekam. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara komprehensif problematika utama yang terkandung dalam tradisi pelepasan nazar di Danau Kalabborang melalui pendekatan ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pelepasan nazar di Danau Kalabborang memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat. Selain sebagai bentuk pemenuhan janji kepada Allah Swt., tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial serta menjaga keberlangsungan warisan budaya leluhur. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam tradisi tersebut, ditemukan bahwa praktik pelepasan nazar di Danau Kalabborang tidak mengandung unsur syirik maupun keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yaitu adat yang sah dan dapat diterima menurut hukum Islam, sehingga mencerminkan bentuk lokalitas budaya yang harmonis dengan nilai-nilai syari’ah. Adapun implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan ajaran Islam, serta perlunya peran aktif tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar praktik tradisi tetap berada dalam koridor tauhid. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum Islam berbasis kearifan lokal, khususnya dalam penerapan konsep al-‘urf. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji tradisi-tradisi lokal lainnya dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam guna memperkaya khazanah keilmuan Islam dan budaya
Peran Perpustakaan sebagai Katalisator Berbasis Literasi Media Berkelanjutan pada Media Sosial untuk Mengatasi Digital Overstimulation
Pesatnya teknologi digital telah menggeser paradigma informasi sekaligus memunculkan tantangan terbaru. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook dan lainnya memungkinkan pengguna untuk bebas mengakses informasi terus menerus Membaca sudah sangat jarang dilakukan, di berbagai sekolah pun literasi sudah bukan lewat buku, melainkan menggunakan digital. Urgensi penelitian ni adalah pentingnya literasi media terkhusus media sosial untuk mengatasi minimnya literasi bermedia sosial akibat terpapar penggunaan sosial media yang berlebihan. Studi menunjukkan bahwa upaya perpustakaan meningkatkan literasi baca masih kurang efektif yang mana hal ini menggeser paradigma pembaca lebih tertarik bersosial media. Namun, masalah yang muncul adalah digital overstimulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: deskripsi, reduksi dan seleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD) jika diperlukan. Literasi media dalam penelitian ini melibatkan elemen kemampuan mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan mengakui sumber informasi.Pesatnya teknologi digital telah menggeser paradigma informasi sekaligus memunculkan tantangan terbaru. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook dan lainnya memungkinkan pengguna untuk bebas mengakses informasi terus menerus Membaca sudah sangat jarang dilakukan, di berbagai sekolah pun literasi sudah bukan lewat buku, melainkan menggunakan digital. Urgensi penelitian ni adalah pentingnya literasi media terkhusus media sosial untuk mengatasi minimnya literasi bermedia sosial akibat terpapar penggunaan sosial media yang berlebihan. Studi menunjukkan bahwa upaya perpustakaan meningkatkan literasi baca masih kurang efektif yang mana hal ini menggeser paradigma pembaca lebih tertarik bersosial media. Namun, masalah yang muncul adalah digital overstimulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: deskripsi, reduksi dan seleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD). Literasi media dalam penelitian ini melibatkan elemen kemampuan mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan mengakui sumber informasi
Pemasaran Berbasis Nilai Budaya: Analisis Kualitatif Minat Masyarakat dalam Beternak Tedong Bonga di Kabupaten Enrekang
ABSTRAK
Rambu Solo adalah upacara adat kedukaan di Tana Toraja yang menggunakan kerbau dalam ritualnya. Karena berbatasan langsung dengan Tana Toraja, masyarakat setempat sering membeli kerbau dari Enrekang. Jenis kerbau yang paling diminati adalah Tedong Bonga (kerbau belang). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga Yang kemudian menyajikan subtansi permasalahan yaitu: 1. Bagaimana minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga? 2. Nilai budaya apa saja yang mendasari minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga ? . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif, yaitu studi mendalam dengan mengumpulkan data langsung dari lingkungan yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada data deskriptif, bukan angka, dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa minat masyarakat Enrekang dalam beternak Tedong Bonga sangat tinggi karena dianggap memiliki nilai ekonomi, prestise sosial, simbol status, kebanggaan, serta investasi jangka panjang yang penting dalam adat dan ekonomi, dengan dasar nilai sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi. Nilai budaya yang mendasari minat masyarakat untuk beternak Tedong Bonga adalah: 1. Nilai sosial, memiliki Tedong Bonga meningkatkan status dan wibawa keluarga; 2. Nilai simbolik menjadi penanda kehormatan, kebanggaan suatu keluarga; 3. Nilai ekonomi, harga jual yang tinggi membuat Tedong Bonga menjadi simbol kemakmuran.
Kata kunci: Pemasaran berbasisi nilai budaya; minat masyarakat; minat beternak
ABSTRACT
Rambu Solo is a traditional funeral ceremony in Tana Toraja that involves the use of buffalo in its rituals. Due to its geographical proximity to Tana Toraja, communities in Enrekang frequently supply buffalo, particularly Tedong Bonga (spotted buffalo), which is highly valued in Torajan culture. This study aimed to explore the level of community interest in raising Tedong Bonga in Enrekang Regency and to identify the cultural values underlying this interest. A qualitative interactive method was employed through in-depth field research, using interviews, observations, and document analysis to collect descriptive data. The findings revealed that community interest in raising Tedong Bonga was very high, driven by its economic value, social prestige, symbolic status, family pride, and long-term investment potential within both cultural and economic contexts. The cultural values underlying this interest included social value, as ownership enhanced family status and authority; symbolic value, as Tedong Bonga represented honor and pride; and economic value, reflected in its high market price and association with prosperity.
Keywords: Cultural value-based marketing; community interest; livestock interest;Rambu Solo adalah upacara adat kedukaan di Tana Toraja yang menggunakan kerbau dalam ritualnya. Karena berbatasan langsung dengan Tana Toraja, masyarakat setempat sering membeli kerbau dari Enrekang. Jenis kerbau yang paling diminati adalah Tedong Bonga (kerbau belang). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga Yang kemudian menyajikan subtansi permasalahan yaitu: 1. Bagaimana minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga? 2. Nilai budaya apa saja yang mendasari minat masyarakat kabupaten Enrekang dalam beternak Tedong Bonga ?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif, yaitu studi mendalam dengan mengumpulkan data langsung dari lingkungan yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada data deskriptif, bukan angka, dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini cocok untuk mengkaji aspek sosial, budaya, dan perilaku, sehingga sesuai dengan penelitian ini tentang nilai budaya, harga jual, dan minat masyarakat dalam beternak Tedong Bonga.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa minat masyarakat Enrekang dalam beternak Tedong Bonga sangat tinggi karena dianggap memiliki nilai ekonomi, prestise sosial, simbol status, kebanggaan, serta investasi jangka panjang yang penting dalam adat dan ekonomi, dengan dasar nilai sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi. Nilai budaya yang mendasari minat masyarakat untuk beternak Tedong Bonga adalah: 1. Nilai sosial, memiliki Tedong Bonga meningkatkan status dan wibawa keluarga; 2. Nilai simbolik menjadi penanda kehormatan, kebanggaan suatu keluarga; 3. Nilai ekonomi, harga jual yang tinggi membuat Tedong Bonga menjadi simbol kemakmuran
PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI INTERVENING PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA JENEBERANG KABUPATEN GOWA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai intervening. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 138 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antara disiplin kerja, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Komitmen organisasi juga terbukti berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja.
Kata kunci : Disiplin; motivasi kerja; kinerja pegawai; komitmen organisasi
ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of work discipline and work motivation on employee performance with organizational commitment as an intervening. The research approach used is a quantitative approach with a survey method. Primary data was collected through the distribution of questionnaires to 138 employees using saturated sampling techniques, where the entire population was used as a sample. Data analysis used the Partial Least Squares (PLS) method to test the relationship between work discipline, work motivation, organizational commitment, and employee performance. The results of the study show that work discipline and work motivation have a significant effect on employee performance. Organizational commitment has also been proven to be an intervening variable that strengthens the influence of discipline and motivation on performance.
Keywords: Discipline; work motivation; employee performance; organizational commitmentData BKPSDM Kota Surabaya mencatat peningkatan pelanggaran disiplin ASN dari 18 kasus pada tahun 2018 menjadi 161 kasus pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya penurunan kinerja akibat rendahnya disiplin dan motivasi kerja. Fenomena serupa juga terlihat di Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, di mana variasi tingkat kedisiplinan dan motivasi pegawai diduga memengaruhi komitmen terhadap organisasi dan pencapaian kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai intervening.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 138 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antara disiplin kerja, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Komitmen organisasi juga terbukti berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen dalam merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kedisiplinan, motivasi kerja, serta penguatan komitmen terhadap organisasi guna meningkatkan kinerja secara menyeluruh
STRATEGI MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN BAKAT SISWA DI SD INPRES PANAIKANG
This study aims to describe the principal’s management strategies in developing student talents at SD Inpres Panaikang, focusing on the stages of planning, organizing, implementing, and controlling. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving the principal, teachers, and students. The findings reveal that student talent development at SD Inpres Panaikang has been managed systematically. In the planning stage, the principal identified students’ talents through teacher observations and formulated extracurricular and competition mentoring programs during school work meetings. In the organizing stage, a talent development team was established with a clear organizational structure and task distribution based on teachers’ competencies. Implementation was carried out through routine extracurricular activities, such as scouting, sports, and arts, as well as intensive mentoring for students with specific talents. The controlling stage involved regular monitoring and evaluation of student participation and achievement outcomes. Supporting factors included the strong commitment of the principal, teacher support, and collaboration with parents and the school committee. Meanwhile, limited facilities and training time were identified as inhibiting factors. This study concludes that effective student talent development is highly dependent on the principal’s ability to apply management functions in an integrated and sustainable manner, supported by collaboration among all school stakeholders.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi manajemen kepala sekolah dalam pengembangan bakat siswa di SD Inpres Panaikang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen kepala sekolah dalam pengembangan bakat siswa telah dilaksanakan secara sistematis. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah melakukan identifikasi bakat siswa melalui observasi guru serta menyusun program ekstrakurikuler dan pendampingan lomba melalui rapat kerja sekolah. Pada tahap pengorganisasian, kepala sekolah membentuk tim pembina bakat dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi guru. Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler rutin seperti pramuka, olahraga, dan seni, serta pendampingan intensif bagi siswa berbakat. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap partisipasi siswa dan capaian prestasi. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepala sekolah, dukungan guru, serta keterlibatan orang tua dan komite sekolah, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan sarana prasarana dan waktu latihan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan bakat siswa sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan fungsi manajemen secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah serta peningkatan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah menjadi hal penting dalam mendukung pengembangan bakat siswa secara optimal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi sekolah dasar lain dalam merancang dan mengelola program pengembangan bakat siswa sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki
Identification of Ergonomic Hazards in Motorcycle Workers in Maricaya Selatan Village
Ergonomics is an important aspect in creating a safe, comfortable, and productive work environment, but is often overlooked in the informal sector, such as motorcycle repair shops. BPJS Employment data shows a significant increase in work accident cases in Indonesia, reaching 370,747 cases in 2023. One of the biggest contributors is work-related muscle and skeletal disorders (Musculoskeletal Disorders/MSDs), which are often found in jobs with non-ergonomic postures. Research Objective: To identify ergonomic hazards faced by motorcycle repair shop workers in Maricaya Selatan Village. Research Method: The research method employed in this study is a descriptive quantitative approach with an observational research design to identify ergonomic hazards among motorcycle repair shop workers in Maricaya Selatan Village. Research Results: Shows that the informal sector such as motorcycle repair shops face significant ergonomic hazards, but are often not handled systematically due to limited facilities and low worker awareness of the importance of ergonomics, the results of the REBA assessment show high (48.6%) and very high (45.7%) occupational hazards, 48.6% of respondents are in the category "changes must be made immediately", and 45.7% are in the category "action must be taken immediately", based on the NBM assessment 77.1% of respondents stated that the work layout was inappropriate, and 11.4% stated that it was very inappropriate
THE ROLE OF PHARMACY IN MEDICATION MANAGEMENT FOR MENTAL DISEASES WITH A HOLISTIC APPROACH
This study aims to explore the role of pharmacy in drug management for mental illness with a holistic approach. Although pharmacological treatment plays an important role in managing mental disorders, this research emphasizes the importance of a more holistic approach involving pharmaceuticals, psychotherapy, and lifestyle changes. The research method used was qualitative with a case study design involving 10 patients, 5 pharmacists and 5 psychiatrists in two hospitals in Jakarta. Data was collected through in-depth interviews, questionnaires and direct observation. The research results show that although pharmacists are involved in drug management, their involvement in a holistic approach is still limited to pharmacotherapy aspects. Collaboration between pharmacists and psychiatrists was found to be important to improve patient compliance with treatment, but the implementation of a holistic approach that includes psychosocial aspects is still lacking. These findings imply that hospitals need to develop training programs for pharmacists and increase interprofessional collaboration to create more comprehensive mental illness treatment. This research provides important insights into how pharmacy can play a greater role in supporting a holistic approach to the treatment of mental illness
Comparative Regulation of E-Commerce Contracts and Consumer Protection in Indonesia and Thailand
The development of electronic commerce (e-commerce) has significantly changed the pattern of buying and selling transactions and has given rise to complex legal implications, particularly regarding the validity of agreements, consumer protection, and dispute resolution mechanisms. This article aims to analyze and compare the legal regulations for online buying and selling in Indonesia and Thailand, as well as to examine efforts to resolve legal issues arising in e-commerce transaction practices in both countries. This research uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and scientific literature. The results of the study indicate that online buying and selling transactions in Indonesia and Thailand are both recognized as valid legal acts as long as they meet the requirements for valid agreements and electronic contract provisions. Indonesia regulates e-commerce through specific sectoral regulations, namely the Electronic Information and Transactions Law and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Commerce Through Electronic Systems, while Thailand integrates e-commerce regulations into the Civil and Commercial Code, the Electronic Transactions Act, and the Consumer Protection Act with a strong emphasis on consumer protection. In dispute resolution, both countries prioritize non-litigation mechanisms, but differ in the role of dominant actors. Indonesia emphasizes the role of e-commerce platforms and the Financial and Transaction Supervisory Agency (BPSK), while Thailand demonstrates more active state involvement. From an Islamic legal perspective, online buying and selling is, in principle, permitted as long as it meets the pillars and conditions of sale and is free from elements of usury, gharar, and fraud. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, effective implementation, and increasing digital legal literacy to ensure legal certainty and consumer protection in e-commerce transactions