E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN SENGKETA ARI BIAS VS AGNEZ MO DALAM PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH
Full text linkAbstrak
Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hak kekayaan intelektual pada sektor musik nasional dengan menelaah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” pada suatu pertunjukan komersial. Strategi pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang mengombinasikan kajian terhadap regulasi, teori, serta analisis atas putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penafsiran tekstual yang menjadikan penyanyi sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti., sedangkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban tersebut berada pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial. Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan Mahkamah Agung lebih mendekati prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi penafsiran antar lembaga peradilan serta penguatan peran LMKN sebagai pusat pengelolaan royalti. Secara keseluruhan, meskipun kerangka normatif hak cipta di Indonesia telah memadai, implementasinya masih perlu diperkuat agar sejalan dengan dinamika industri musik dan tujuan hukum yang ideal.
Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Royalti music.
Abstract
This study examines the enforcement of intellectual property rights in the national music sector by reviewing the dispute between Ari Bias and Agnez Mo regarding the use of the song “Bilang Saja” in a commercial performance. The approach used is a normative legal one, combining a review of regulations and theory with an analysis of court decisions. The results of the study show a discrepancy between the provisions of Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 and their application in the settlement of cases in court. In this case, the Central Jakarta Commercial Court provided a textual interpretation that made the singer the party responsible for paying royalties, while the Supreme Court overturned the ruling and emphasized that the obligation lies with the concert organizer as the party that derives commercial benefits. Reviewed through Gustav Radbruch's theory of legal purpose, the Supreme Court's consideration is closer to the principles of justice, certainty, and benefit. This study emphasizes the importance of harmonizing interpretations between judicial institutions and strengthening the role of LMKN as a royalty management center. Overall, although the normative framework of copyright in Indonesia is adequate, its implementation still needs to be strengthened to keep pace with the dynamics of the music industry and ideal legal objectives.
Keywords: Copyright, Legal Certainty, Music Royalties
TANTANGAN REGULAGI PRODUK UANG ELEKTRONIK SYARIAH DALAM EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA
Full text linkAbstrak
Studi ini membahas transformasi digital, mencakup peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap inklusi keuangan berbasis Syariah di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi digital, layanan keuangan Islam berpotensi menjangkau populasi yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi serta transparansi. Transformasi digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses perbankan dan layanan keuangan Islam dengan mudah melalui platform digital seperti dompet elektronik, mobile banking, dan aplikasi fintech Islam. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif, memanfaatkan data dari referensi, literatur penelitian sebelumnya, buku, laporan, dan sumber lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech Islam. Selain itu, peningkatan literasi keuangan melalui program pendidikan terstruktur sangatlah penting. Transformasi digital telah terbukti menjadi salah satu metode terbaik untuk memperluas inklusi keuangan Islam, yang membawa manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Peluang Transformasi digital; Tantangan tranformasi digital; Dampak Transformasi Digital Berbasis Ekonomi Syariah di Indonesia
Abstract
This study discusses digital transformation, encompassing opportunities, challenges, and its impact on Sharia-based financial inclusion in Indonesia. With the advancement of digital technology, Islamic financial services have the potential to reach a broader population and enhance efficiency and transparency. Digital transformation enables communities in remote areas to easily access Islamic banking and financial services through digital platforms such as e-wallets, mobile banking, and Islamic fintech applications. This study employs a descriptive approach, utilizing data from references, previous research literature, books, reports, and other sources. The study concludes that to enhance Islamic financial inclusion, collaboration among the government, financial institutions, and technology developers is essential to create an ecosystem that supports the growth of Islamic fintech. Additionally, increasing financial literacy through structured educational programs is crucial. Digital transformation has proven to be one of the best methods for expanding Islamic financial inclusion, bringing greater economic and social benefits to the Indonesian society.
Keywords: Digital transformation opportunities; Challenges of digital transformation; Impact of Sharia-based digital transformation in Indonesi
PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER TO PEER LENDING DAN PAYMENT GATEWAY TERHADAP TINGKAT KINERJA UMKM KOTA JAMBI
Full text linkAbstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fintech syariah peer to peer lending terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi dan mengetahui pengaruh payment gateway terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yakni penyebaran kuisioner kepada 100 responden. Dalam menghitung dan menganalisis data, peneliti memanfaatkan program Smart-Pls 4.0 dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah peer to peer lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi karena dapat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan untuk menigkatkan usahanya. Payment gateway juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi, keberadaan payment gateway akan membantu dan mempermudah dalam melakukan transaksi selama penjualan. Hasil perhitungan R-square menunjukkan bahwa 66,9% variabel kinerja UMKM dipengaruhi oleh fintech syariah peer to peer lending dan payment gateway. Sedangkan 33,1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya.
Kata kunci: Fintech Syariah, Peer to Peer Lending, Payment gateway, Kinerja UMKM.
Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of sharia peer-to-peer lending fintech on the performance level of MSMEs in Jambi City and to determine the effect of payment gateways on the performance level of MSMEs in Jambi City. The method used is quantitative with primary data, namely the distribution of questionnaires to 100 respondents. In calculating and analyzing the data, the researcher utilized the Smart-PLS 4.0 program with a Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach. The results of this study indicate that Islamic fintech peer-to-peer lending has a positive and significant impact on the performance level of SMEs in Jambi City, as it helps SME operators obtain capital to enhance their businesses. Payment gateways also have a positive and significant impact on the performance level of SMEs in Jambi City, as the presence of payment gateways facilitates and simplifies transactions during sales. The R-square calculation results indicate that 66.9% of SME performance variables are influenced by Islamic fintech peer-to-peer lending and payment gateways, while 33.1% are influenced by other factors or variables.
Keywords: Sharia Fintech, Peer to Peer Lending, Payment Gateway, SME Performance
IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA CORPORATE GOVERANANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AZHAAR KOTA LUBUK LINGGAU
Full text linkAbstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip Sharia Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar Kota Lubuk Linggau dan untuk mengetahui apa saja kendala implementasi prinsip Sharia Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar Kota Lubuk Linggau. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) BMT Al-Azhaar telah menerapkan lima pilar utama SCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan dalam aktivitas operasionalnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan, terutama dalam hal loyalitas terhadap organisasi, prestasi kerja, tanggung jawab, Nilai kejujuran, kerja sama tim (teamwork) dan disiplin kerja yang berorientasi pada nilai-nilai islami. (2) Beberapa kendala SCG, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sistem informasi dan teknologi yang belum optimal, keterbatasan pengawasan dan evaluasi internal, keterbatasan produk dan diversifikasi layanan, pengaruh struktur organisasi terhadap independensi, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada nasabah dan faktor eksternal dan dinamika persaingan.
Kata Kunci: Sharia Corporate Governance, Kinerja Karyawan, BMT Al-Azhaar, Tata Kelola Syariah.
Abstract
The purpose of this study is to determine the implementation of Sharia Corporate Governance principles in improving the performance of employees of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar in Lubuk Linggau City and to determine the obstacles to the implementation of Sharia Corporate Governance principles in improving the performance of employees of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar in Lubuk Linggau City. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach, and collects data through interviews, field observations, and documentation. The data analysis technique used is content analysis. The results of the study reveal that: (1) BMT Al-Azhaar has implemented the five main pillars of SCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in its operational activities. The implementation of these principles has a positive impact on employee performance, especially in terms of loyalty to the organization, work performance, responsibility, honesty, teamwork and work discipline oriented towards Islamic values. (2) Several SCG constraints, such as limited human resources (HR), suboptimal information and technology systems, limited internal supervision and evaluation, limited product and service diversification, the influence of organizational structure on independence, lack of socialization and education for customers and external factors and competitive dynamics.growth in Indonesia.
Keywords: Sharia Corporate Governance, Employee Performance, BMT Al-Azhaar, Sharia Governanc
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI
Full text linkAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum.
Kata Kunci
DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.
Abstract
This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles.
Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances
PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Full text linkAbstrak:
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga dengan akad yang kuat sebagai bentuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam Islam tidak dibahas secara spesifik dan jelas mengenai batas minimal usia kawin, namun didalam Undang-undang telah di atur secara jelas yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus mencapai usia 19 tahun. Adanya perubahan isi Undang-undang tersebut yakni dinaikkannya usia minal menikah bagi perempuan membuat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam perspektif pakar hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris disini merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta masyarakat ataupun yang benar terjadi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Dapat dilihat dari data pada tahun 2017 jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 45, tahun 2018 sebanyak 34,tahun 2019 42 perkara, tahun 2020 sebanyak 266, tahun 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243. Berdasarkan perspektif pakar hukum Islam, fenomena ini disebabkan oleh adanya kehidupan realitas masyarakat yang berbeda-beda sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berbagai faktor tersebut yang mengaharuskan anak dinikahkan dan melakukan dispensasi kawin dan sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Pamekasan sudah sadar akan hukum dan masyarakat Pamekasan juga masih meyakini Living Law.
Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Abstract:
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at building a household through a strong contract as a command of Allah. Performing marriage is considered an act of worship and is intended to realize a household life that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In Islam, the minimum age for marriage is not discussed explicitly and specifically; however, it is clearly regulated in statutory law, namely Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This law stipulates that both men and women who intend to marry must have reached the age of 19 years. The amendment to the law, particularly the increase in the minimum marriage age for women, has led to a significant rise in the number of marriage dispensation applications at the Pamekasan Religious Court. The formulation of the research problems in this study aims to identify the problems surrounding marriage dispensation at the Pamekasan Religious Court following the enactment of Law Number 16 of 2019 and to analyze them from the perspective of Islamic legal scholars. This study employs empirical legal research. Empirical legal research in this context is a legal research method that examines social facts or actual conditions occurring in the field, using a qualitative approach and three data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that applications for marriage dispensation at the Religious Court have increased significantly following the enactment of Law Number 16 of 2019. Based on the data, in 2017 there were 45 marriage dispensation cases, in 2018 there were 34 cases, in 2019 there were 42 cases, in 2020 there were 266 cases, in 2021 there were 327 cases, and in 2022 there were 243 cases. From the perspective of Islamic legal scholars, this phenomenon is caused by diverse social realities within society that have not yet fully aligned with the provisions of Law Number 16 of 2019. Various factors necessitate the marriage of minors and the submission of marriage dispensation applications, provided that all requirements and criteria in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 have been fulfilled. This phenomenon also indicates that the people of Pamekasan have developed legal awareness while still adhering to the concept of Living Law
Keywords: Marriage dispensation, Religious Court, Law Number 16 of 201
LAFAZ ṢARĪḤ DAN KINĀYAH SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM (STUDI UṢHULIYYAH TERHADAP NAS DAN PRAKTIK MODERN)
Full text linkAbstrak
Penggunaan lafaz ṣarīḥ dan kināyah dalam nas syar‘i merupakan bagian penting dalam konstruksi metodologis istinbāṭ al-ḥukm yang berfungsi menjamin kepastian makna dan ketepatan penetapan hukum dalam syariat Islam. Dalam perkembangan sosial-keagamaan kontemporer, problem multitafsir, perubahan pola komunikasi, serta meluasnya transaksi digital menimbulkan tantangan baru dalam memaknai redaksi hukum, terutama dalam ranah keluarga, pernikahan, dan muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter dan fungsi hukum lafaz ṣarīḥ dan kināyah, menjelaskan relevansinya dalam penetapan hukum klasik dan modern, serta menguraikan posisi keduanya dalam perkembangan komunikasi berbasis digital, termasuk media sosial dan transaksi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui library research dengan pendekatan deskriptif-komparatif, bersumber dari literatur klasik seperti al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, dan al-Baḥr al-Muḥīṭ, serta referensi kontemporer seperti Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, artikel ilmiah, dan dokumen hukum modern. Analisis menggunakan pendekatan dalālah al-alfāẓ dan qawā‘id uṣūliyyah guna mengidentifikasi implikasi hukum setiap bentuk lafaz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz ṣarīḥ memiliki makna yang pasti dan tidak bergantung pada niat (qaṭ‘iyyat al-dalālah), sedangkan kināyah memerlukan dukungan niat, konteks, dan kebiasaan sosial (qarīnah wa al-‘urf). Dalam talak, akad nikah, dan muamalah, perbedaan keduanya mempengaruhi status sah dan konsekuensi hukum, termasuk dalam transaksi online marketplace serta komunikasi berbasis teks digital seperti WhatsApp dan email. Secara konseptual, kedua jenis lafaz tersebut bukan hanya instrumen linguistik, tetapi juga perangkat maqāṣid al-syarī‘ah yang menjaga kejelasan hukum, etika komunikasi, perlindungan hak, serta martabat sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap lafaz ṣarīḥ dan kināyah merupakan kebutuhan metodologis dalam penerapan hukum Islam secara akurat, adaptif, dan relevan di era modern.
Kata Kunci: Ṣarīḥ, Kināyah, Ushul Fiqh, Hukum Islam, Implementasi.
Abstract
The conceptual distinction between ṣarīḥ (explicit expression) and kināyah (implicit expression) in Islamic legal discourse represents a fundamental linguistic and juridical parameter in determining the validity, legal effects, and interpretive outcomes of statements related to family law, contracts, and contemporary digital communication. In the modern context, rapid technological development, the expansion of digital interaction, and the emergence of online marketplace transactions have intensified the need to re-examine classical linguistic principles within uṣūl al-fiqh to ensure legal certainty and ethical communication. This study aims to analyze the legal meaning, operational characteristics, and practical implications of ṣarīḥ and kināyah expressions in naṣṣ al-syar‘ī, as well as their relevance in contemporary legal issues including digital-based verbal and written declarations. This research employs a qualitative method through library research with a descriptive-comparative analysis, drawing primary references from classical works such as al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, and al-Baḥr al-Muḥīṭ, and contemporary references including Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī and peer-reviewed journal publications. The findings indicate that ṣarīḥ expressions refer to unequivocal meanings whose legal effects are established regardless of intention (qaṭ‘iyyat al-dalālah), whereas kināyah requires interpretive indicators involving intention, socio-linguistic context, and ‘urf (customary understanding). In practice, the distinction between both expressions significantly influences legal rulings related to ṭalāq, marriage contracts, financial transactions, e-commerce agreements, and written digital communication such as WhatsApp, SMS, and email. Furthermore, the study concludes that the application of these concepts aligns with maqāṣid al-syarī‘ah, as it ensures legal clarity, ethical verbal conduct, protection of civil rights, and the preservation of social dignity. Thus, a comprehensive mastery of ṣarīḥ and kināyah is not merely linguistic competence but an essential methodological requirement in achieving accurate, adaptive, and contextually relevant Islamic legal rulings.
Keywords: Ṣarīḥ, Kināyah, Ushul Fiqh, Islamic Law, Implementation
PERAN POLITIK SEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN EKONOMI : STUDI LITERATUR DALAM PEMERINTAHAN MODERN
Full text linkAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks teori ekonomi politik, serta artikel akademik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik, ideologi pemerintah, stabilitas institusi, dan kepentingan aktor tertentu.
Kata Kunci: Ekonomi Politik, Kebijakan Ekonomi, Pengambilan Keputusan.
Abstract
This study aims to analyze the role of politics in economic policy-making in Indonesia through a literature review using a qualitative approach. The data sources used include national and international scientific journals, political economy theory textbooks, and academic articles. The results of this study indicate that economic policy is not only influenced by technical considerations and economic rationality, but also by political dynamics, government ideology, institutional stability, and the interests of certain actors.
Keywords: Political Economy, Economic Policy, Decision Making
TINJAUAN HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK ASET DIGITAL
Full text linkAbstrak
Perkembangan ekonomi digital menghadirkan bentuk harta bersama baru yang menimbulkan tantangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan hukum perdata Indonesia terhadap pembagian harta bersama yang berbentuk aset digital, serta mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia belum secara eksplisit mengatur klasifikasi, pembuktian, dan mekanisme valuasi aset digital sebagai objek harta bersama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menemukan adanya kebutuhan konstruksi hukum yang adaptif untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pembagian harta bersama berbasis aset digital.
Kata kunci: aset digital; harta bersama; hukum perdata Indonesia; kepastian hukum.
Abstract
The development of the digital economy has introduced new forms of marital property, posing challenges in the division of community property following divorce. This study aims to analyze the regulation and application of Indonesian civil law concerning the division of community property in the form of digital assets, as well as to identify juridical issues arising in practice. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by analysis of legal doctrines, statutory regulations, and relevant court decisions. The findings indicate that Indonesian civil law has not explicitly regulated the classification, evidentiary standards, and valuation mechanisms of digital assets as objects of community property, resulting in legal uncertainty. This study finds the need for an adaptive legal construction to ensure justice, legal certainty, and utility in the division of community property involving digital assets.
Keywords: digital assets; community property; Indonesian civil law; legal certainty
Tradisi A’dangang dalam Ritual Kematian Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukunba: Perspektif Kaidah al-'Adah al-Muhakkamah
No full textThis study focuses on one of the rules of Islamic jurisprudence, namely the rule of Al-'adatu Muhakkamah, a customary law concept that recognizes and can use the custom as a legal basis as long as it does not conflict with Islamic law. This study aims to identify and understand the symbolic meaning contained in each stage of the death ritual tradition called A'dangang in the Kajang tribe, and to examine how the ritual tradition is in line with the principles of the rule of Al 'adatu Muhakkamah. The research method used is a field research method with a qualitative descriptive approach, where data is obtained through observation and in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and the local community. In this study, the instruments used include interview guides and voice recorders. The process of managing and analyzing data is carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the A'dangang death ritual tradition is not only a death ritual, but also a means of strengthening cultural identity and a symbol of respect for ancestors in the Kajang tribe. Regarding this tradition, religious figures are of the view that the practice needs to be adjusted to Islamic teachings which emphasize simplicity in the death procession and uphold Islamic law itself. From the perspective of the Al-‘adatu Muhakkamah principle, the A’dangang death ritual tradition cannot be used as a legal basis or is not in line with the Al-‘adatu Muhakkamah principle because in its series there are several processes that are considered contrary to Islamic principles such as taking off clothes as a symbol of mourning, the use of offerings, and other practices that may contain elements of shirk. This study found that the A’dangang ritual is an important part of the Kajang cultural identity that must be preserved. However, to prevent its values from changing, the preservation of this tradition must consider Islamic principles.Penelitian ini berfokus pada salah satu kaidah fikih yaitu kaidah Al- ‘adatu Muhakkamah, sebuah konsep hukum adat yang mengakui dan dapat menjadikan adat tersebut sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami makna simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan tradisi ritual kematian yang disebut A’dangang pada masyarakat suku Kajang, serta mengkaji bagaimana tradisi ritual tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dari kaidah Al ‘adatu Muhakkamah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dalam penetian ini, instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara dan alat perekam suara. Proses pengelolaan serta analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ritual kematian A’dangang tidak hanya sebagai ritual kematian, tetapi juga sebagai sarana penguatan identitas budaya dan simbol penghormatan terhadap leluhur dalam masyarakat suku Kajang. Mengenai tradisi ini, tokoh agama berpandangan bahwa praktik tersebut perlu disesuaikan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan pada kesederhanaan dalam prosesi kematian serta menjaga syariat Islam itu sendiri. Dari sudut pandang kaidah Al-‘adatu Muhakkamah, tradisi ritual kematian A’dangang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum atau tidak sejalan dengan kaidah Al- ‘adatu Muhakkamah karena dalam rangkaiannya terdapat beberapa proses yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam seperti membuka baju sebagai simbol berduka, penggunaan sesajen, dan praktik lain yang dapat mengandung unsur syirik. Studi ini menemukan bahwa ritual A'dangang adalah bagian penting dari identitas budaya Kajang yang harus dilestarikan. Namun, untuk mencegah nilai-nilainya berubah, pelestarian tradisi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam