Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulabo: Open Journal Systems
Not a member yet
1236 research outputs found
Sort by
Menelesuri Fungsi Badan Harta Agama di Aceh: Studi Historis Regulasi Zakat dan Wakaf
Get PDFKajian ini membahas tentang fungsi Badan Harta Agama di Aceh. Badan Harta Agama merupakan lembaga yang diamanahkan untuk menertibkan, menginventarisir serta mendayagunakan harta agama, baik berupa harta baitul mal, zakat dan wakaf atau meusara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan pendekatan historis, yaitu melacak dan meneliti sejarah badan harta agama di Aceh terkait kewenangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Adapun hasil penelitian ini adalah: a). Pengumpulan zakat sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi. b). Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah; c). Masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf; d). Baitul Mal di Aceh sudah ada sejak tahun 1968, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil zakat; e). Tahun 1973 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk badan khusus Badan Penertiban Harta Agama (BPHA); f). Tahun 1976 BPHA dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 407/1976 yang bertugas untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh; g). Tahun 1993 BHA dirubah lagi menjadi BAZIS; dan h). Tahun 1999 lahirnya Undang-Undang No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, sehingga terbentuknya Baitul Mal yang diatur dengan Peraturan Daerah No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam beserta dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh No. 18/2003 tentang Pembentukan Orgaisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004
PRINCIPLES OF MODERATION IN ISLAM
Get PDFThe title in this paper is about the Principles of Moderation in Islam. Moderation is one of the main values developed by Islam. This is one of the purposes of sharia that came to spread it in the lives of Muslims. As Ibn Ashur said, "Moderation is the first and foremost goal of the Shari'ah", giving rise to a formulation of the problem, namely What are the principles of moderation in Islam. The method in this study is to use the type of literature research using qualitative data types and by using primary, secondary and tertiary data sources related to the problem under study about the Principles of Moderation in Islam, with the aim of this study to analyze the Principles of Religious Moderation in Islam. Islam. The results of the study concluded that the Principle of Moderation in Islam is based on the meaning of tolerance, simplicity, and justice. The importance of moderation is that it symbolizes the position between the two extremes of exaggeration (ifrat) and neglect (tafrit); Thus it is the backbone of all virtuous qualities. The concept of moderation has many manifestations. This has to do with the way a Muslim deals with other Muslims, as well as the way he deals with non-Muslims as indicated by 4 indicators of religious moderation that are measured in practice for every individual in Indonesia, namely: 1) national commitment; 2) tolerance; 3) non-violence; and 4) accommodating to local culture
Strategi Dakwah dalam Pengkaderan Ulama di Dayah Madinatuddiniyah Aswal Hidayatussalam Desa Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat
Get PDFAs time goes by and advances in technology have had an impact on changes in people's lives, such as the destruction of morals. Western culture is used as a reference which unknowingly makes people further away from Islamic teachings. Therefore, it is important to cadre clerics amidst this current of change in order to strengthen moral, ethical and spiritual foundations. This thesis aims to find out how the da'wah strategy of Teungku Dayah Madinatuddiniyah Aswal Hidayatussalam, Pasi Jambu Village, Kaway This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the da'wah strategy used is the Bi Al Lisan da'wah strategy, namely preaching through verbal/speech and the Bi Al-Hal da'wah strategy, namely the da'wah strategy through actions or empowering students. Meanwhile, the obstacles are the students' low interest in learning, the influence of culture/environment, the decreasing level of students' discipline, low parental motivation, and the economic factors of the students' families.
Keywords: Da'wah strategy, Teungku Dayah, Ulama cadre formationSeiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi telah membawa dampak terhadap perubahan hidup masyarakat seperti rusaknya akhlak/moral. Budaya barat dijadikan acuan yang tanpa sadar membuat manusia semakin jauh dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pentingnya pengkaderan ulama ditengah arus perubahan ini agar dapat mengokohkan sendi-sendi moral, etika dan spiritual. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah Teungku Dayah Madinatuddiniyah Aswal Hidayatussalam Desa Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dalam pengkaderan ulama serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam implementasi strategi dakwah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah yang digunakan adalah strategi dakwah Bi Al Lisan yaitu berdakwah melalui lisan/ucapan dan strategi dakwah Bi Al- Hal yaitu strategi dakwah melalui perbuatan atau pemberdayaan santri. Sedangkan hambatannya yaitu rendahnya minat belajar santri, pengaruh budaya/lingkungan, tingkat kedisiplinan santri menurun, rendahnya motivasi orang tua, serta faktor ekonomi keluarga santri
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya)
Get PDFGampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectivelyAset-aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah. Tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro, dan (2) mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan asetaset Gampong Paya Baro ditinjau dari aspek yuridis dalam pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) yang bersifat kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pedoman penulisan skripsi. Berdasarkan hasil penelitian ini (1) aset-aset Gampong Paya Baro terdiri dari Kebun sawit, Kede-kede Gampong, Hand Tractor, Tempat Penampungan Ikan, Perontok Padi, dan Teratak beserta Kursi. Pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhknya dilaksanakan dengan cara Transparansi (keterbukaan, jujur, dan jelas), Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), dan Partisipatif (bekerja sama) yang dilakukan oleh pemerintah gampong dengan masyarakat Gampong Paya Baro. (2) Efektivitas Pengelolaan aset-aset gampong di tinjau dari aspek yuridis, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong bahwa pengelolaan aset-aset gampong merupakan kewenangan dari Keuchik kepada Aparatur gampong. Berdasarkan Qanun tersebut, maka efektivitas pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro belum berjalan dengan efektif
PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM
Get PDFPasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer
PRAKTIK KEAGAMAAN KAUM MUSLIM VIETNAM: : PENGAMALAN ISLAM SUKU CHAM BANI
No full textPraktik keagamaan Suku Cham Bani di Vietnam memiliki basis yang kuat dalam sejarah dan budaya mereka. Suku Cham Bani merupakan salah satu etnis minoritas di Vietnam, bukan hanya sebagai pemeluk agama minoritas, melainkan juga sebagai kelompok yang minoritas dalam Islam karena praktik keagamaan mereka yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan postmodernisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan Suku Cham Bani adanya menandakan akulturasi budaya dengan Islam. Praktik keagamaan mereka menunjukkan sinkretisme, adanya diaektika antara Islam dengan agama yang dianut sebelum datangnya Islam ke Vietnam, yaitu agama Hindu. Berdasarkan perspektif postmodernisme, praktik keagamaan Suku Cham Bani yang berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya merupakan bentuk interpretasi baru terhadap Islam akan keragaman atau pluralitas pemahaman yang terbentuk berdasarkan ruang dan waktu yang berbeda.
 
PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH IBTIDAIYAH
Get PDFThe curriculum serves as a fundamental foundation in the development of education in Indonesia. Currently, the curriculum in Indonesia is transitioning from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum. This transition process requires the strategic role of the Head of Madrasah in supporting its implementation, namely as an Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, and Motivator. Without these roles, the implementation of the Merdeka Curriculum in Madrasah Ibtidaiyah cannot proceed as expected, especially since Madrasah Ibtidaiyah has distinctive Islamic characteristics. This study employs a qualitative method with a case study approach conducted at Madrasah Ibtidaiyah Legowetan. Data collection techniques include interviews with the Head of Madrasah Ibtidaiyah Legowetan, observation, and documentation. Data analysis is carried out using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the role of the Head of Madrasah Ibtidaiyah Legowetan has been actively carried out in accordance with its functions. Although various challenges were encountered in its implementation, these challenges did not become obstacles but rather served as drivers for the successful implementation of the Merdeka Curriculum at Madrasah Ibtidaiyah Legowetan.Kurikulum merupakan modal dasar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Saat ini, kurikulum di Indonesia sedang mengalami transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Proses transisi ini membutuhkan peran strategis Kepala Madrasah dalam mendukung implementasinya, yaitu sebagai Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, dan Motivator. Tanpa peran-peran tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah tidak dapat berjalan sesuai harapan, terutama karena Madrasah Ibtidaiyah memiliki ciri khas berbasis keislaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Legowetan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Legowetan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Madrasah Ibtidaiyah Legowetan telah dijalankan sesuai dengan fungsinya secara aktif. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, tantangan-tantangan tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi pendorong keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Legowetan
EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR CINUNUK 01 MENGGUNAKAN MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT)
Get PDFInclusive education at SDN Cinunuk 01 faces the main challenge of the lack of special services and adequate support, including accompanying teachers and infrastructure. The purpose of this program is to ensure equal access to education for all students, including ABK. This qualitative descriptive research evaluates the effectiveness of the program through questionnaires, observations, and interviews, analyzing how effectively schools meet inclusion goals. Evaluation includes four aspects. The Context aspect examines the social conditions of students, special needs, and support for inclusion policies at the regional and national levels. Input focuses on school resources: facilities, teacher quality, and ABK special teaching materials. Process assesses the implementation of inclusive curriculum, teaching methods, and the involvement of parents and the community. Finally, Product measures academic achievement, participation in school activities, and socio-emotional development of ABK. The findings from these four aspects are expected to provide insight to formulate more effective and responsive education policies. Data will be the basis for schools and stakeholders to improve the quality of inclusive education services, including better provision of resources, teacher training, and more adaptive curriculum development. This research aims to increase awareness and active participation of parents and the community, create a better learning environment for all students, and develop an inclusive education model that can be adopted by other schools.Pendidikan inklusif di SDN Cinunuk 01 menghadapi tantangan utama berupa kurangnya layanan khusus dan dukungan memadai, termasuk guru pendamping dan sarana prasarana. Tujuan program ini adalah memastikan akses pendidikan setara bagi semua siswa, termasuk ABK. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengevaluasi efektivitas program melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, menganalisis seberapa efektif sekolah memenuhi tujuan inklusi. Evaluasi meliputi empat aspek. Aspek Context menelaah kondisi sosial siswa, kebutuhan khusus, dan dukungan kebijakan inklusi di tingkat daerah dan nasional. Input berfokus pada sumber daya sekolah: fasilitas, kualitas guru, dan materi ajar khusus ABK. Process menilai implementasi kurikulum inklusif, metode pengajaran, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Terakhir, Product mengukur pencapaian akademik, partisipasi dalam kegiatan sekolah, dan perkembangan sosial-emosional ABK. Temuan dari keempat aspek ini diharapkan memberikan wawasan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif. Data akan menjadi dasar bagi sekolah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, termasuk penyediaan sumber daya yang lebih baik, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua siswa, serta mengembangkan model pendidikan inklusif yang dapat diadopsi oleh sekolah lain
Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Musa as: (Studi Tafsir Tarbawi Qs. Al-Kahfi (18): 60-82 dalam Tafir Al-Azhar)
No full textPenelitian ini membahas studi tafsir tarbawi terhadap nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Qur’an melalui kisah Nabi Musa as. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang kekosongan akademis dalam studi tafsir tarbawi serta untuk memperolah nilai-nilai pendidikan yang terangkum dalam Qs. Al-Kahfi (18) ayat 60-82. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menjadikan Al-Qur’an dan kitab tafsir al-Azhar sebagai referensi utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qs. al-Kahfi ayat 60-82 merangkum beberapa komponen pendidikan seperti metode, materi, tujuan, motivasi, nilai-nilai pendidikan, dan sebagainya. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir memiliki tujuan utama pendidikan, yaitu membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia, berkompeten, kecerdasan, serta tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan dirinya serta masyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang termaktub dalam kisah tersebut yaitu tawadhu, sikap tekun, bermanfaat untuk orang lain, memiliki kesabaran, dan kejujuran
Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)
Get PDFMethodology is an important thing in research. A particular family of knowledge will experience development and is considered not rigid when studied using a certain methodology. Like water in the desert, scientific civilization will feel barren if it is not studied using the correct methodology. This article is a conceptual work on normative legal research which is studied normatively or doctrinally. The approach in this research uses a Conceptual Approach and an Analytical Approach. The author analyzes normative legal research methodology starting from naming to data analysis methods. The conclusions in this article were obtained in an inductive-deductive way. The research results show the importance of using methodology as a branch of knowledge construction. Normative research is the same as library research, only there are several approaches and analyzes that are not the same. It is hoped that legal researchers will not abandon the legal research methodology which has become a rule even though there are many perspectives