64 research outputs found
PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG
No full textTITLE :INSTITUZIONALIZING POLITICAL of CENTRAL JAVA
INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY of STRUGGLE (PDI-P)
NAME :BUDI PRAYITNO
NIM :D4B 007013
ABSTRACT
Political parties are an important instrument for democracy. Party plays a very
strategic link between the processes of government by citizens. In fact, political parties
actually determines democracy. Finally, the party is a very important institution for the
enhanced degree of institutionalization in democracy.
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) is one political party which has a
long pursuit in the history of parties in Indonesia. But many vote said that the Indonesian
Democratic Party of Stuggle yet institutionalized. This assessment set out from the large
influence of the Chairman of the PDIP Megawati Sukarnoputri.
Relying on this condition, this study aims to determine the degree of political
institutionalization Indonesian Democratic Party of Struggle. In this study, the author
uses PDIP of Central Java which diverge in the region as an object of research.
In assessing the degree of political institutionalization PDIP Central Java, the
author uses five parameters, namely (1) Systemness (2) Value infusion (3) decisional
autonomy (4) reification (5) age of the organization.
This study using qualitative methods through interviews of political elites in
Central Java PDIP. This interview was conducted against the elites who are considered
competent to answer the question in this study. Meanwhile, to measure the degree of
public knowledge of Java PDIP, the author also conducted a sample survey with nonprobability
sampling methods. This survey conducted on 100 respondents spread over
seven districts / cities in Central Java that includes, Semarang, District Kendal, Demak,
Semarang District, Magelang District, Kudus, Purwodadi. Respondents used in this
research is people who are considered eligible to participate in the survey, those who
already have the right to vote in the election with a variety of professional backgrounds.
The results showed that the political institutionalization of Central Java
Indonesian Democratic Party of Struggle still in a low degree of institutionalization. This
conclusion is drawn from the assessment of research results in each parameter used. This
condition occurs due to the dominance of main political elite of Indonesian Democratic
Party of Struggle which always intervention in determining all political decisions in the
area. DPD PDIP Java as the representative of the local party acted only as an object of the
patient from the decision issued by the central elite of PDIP.
Keywords : intitutionalizing politics, PDI-P, degree of political intitutionalization
JUDUL : PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG
NAMA : BUDI PRAYITNO
NIM : D4B 007013
ABSTRAKSI
Partai politik adalah instrumen penting bagi demokrasi. Partai memainkan peran
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga
negara. Bahkan partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Sebagai pilar
demokrasi, partai merupakan lembaga yang sangat penting untuk diperkuat derajat
pelembagaannya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai
politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Meski
demikian, PDIP secara organisasi banyak dinilai belum terlembaga. Penilaian ini
berangkat dari besarnya pengaruh Ketua Umum PDIP yang saat ini dijabat oleh
Megawati Soekarnoputri.
Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
derajat pelembagaan politik PDIP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan DPD
PDIP Jateng yang merupakan kepanjangan partai di daerah sebagai objek penelitian.
Dalam menaksir derajat pelembagaan politik PDIP Jateng, penulis menggunakan
lima parameter yakni (1) derajat kesisteman (2) derajat identitas nilai (3) derajat otonomi
(4) derajat pengetahuan atau citra publik (5) usia organisasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode wawancara
terhadap elite-elite politik PDIP Jateng. Wawancara ini dilakukan terhadap elite-elite
yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.
Sementara untuk mengukur derajat pengetahuan publik terhadap PDIP Jateng, penulis
juga melakukan survey sampel dengan metode non probabilitas sampling. Survey ini
dilakukan terhadap 100 orang responden yang tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota
di Jateng yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Magelang, Kudus, Purwodadi. Responden yang digunakan dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk turut serta dalam
survey, yakni mereka yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu dengan beragam latar
belakang profesi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan politik PDIP Jateng masih
dalam derajat pelembagaan yang rendah. Kesimpulan ini diambil dari penaksiran
terhadap hasil penelitian pada setiap parameter yang digunakan. Kondisi ini terjadi akibat
dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di
daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan
sebagai objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.
Kata kunci : pelembagaan politik, PDI-P, derajat pelembagaan politi
Biodegradation of BOD and ammonia-free using bacterial consortium in aerated fixed film bioreactor (AF2B)
No full textTINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PERKAWINAN SIRRI DENGAN WALI MUHAKKAM PADA PUTUSAN NOMOR 130/PDT.P/2019/PA.BBS
No full textABSTRAK
Prayitno, Dedi. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.
Sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahanya tidak sah atau batal, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak mewakilkan perwaliannya pada orang lain. Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat sekitarnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis keabsahan perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dan mengetahui kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernikahan sirri dengan wali muhakkam antara Pemohon I dan Pemohon II pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dinyatakan sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Wali muhakkam bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali Muhakkam pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah anak sah. Perkawinan sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan dan anak sebagai akibat dari perkawinannya tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat menimbulkan banyak masalah. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama atau dengan mengajukan permohonan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak serperti pada perkara perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs terkait dengan kedudukan anak.
Kata Kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Sirri, dan Wali Muhakkam.
=====================================================================================================
ABSTRACT
Prayitno, Dedi. Juridical Review of the Position of Sirri's Marriage Children with the Mayor of Muhakkam in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019.
A marriage without the guardian's permission then the marriage law is invalid or null, but if the guardian for the bride cannot be a guardian due to her lack of legal requirements to be a guardian, then the nasab trustee has the right to represent her guardianship to someone else. The role of religious leaders in this context is transformed into a trustee who is believed to be allowed to (legally) marry the surrounding community.
This study aims to examine the legal validity of Sirri marriage with muhakkam guardians in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs and determine the position of children in Sirri marriage with muhakkam guardians in Decision Number 130/Pdt.P/ 2019/PA.Bbs The type of research used is library research with a normative legal research approach. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. The method of data analysis uses descriptive qualitative analysis.
The results of this study can be concluded that Sirri marriage with guardian muhakkam between Petitioner I and Petitioner II in decision number 130/Pdt.P/2019/ PA.Bbs was declared valid. Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Jo. Article 7 paragraph (3) letter (e) Compilation of Islamic Law in Indonesia. Muhakkam's guardian is named Ust. H. Umar, an Islamic religious leader from Gebang Village, Gebang District, Cirebon Regency, because the biological father of Petitioner II had died and no other religious guardians were allowed in the opinion of the scholars. The position of the child in the Sirri marriage with the guardian of Muhakkam in decision number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs is a legitimate child. Sirri marriage when viewed in terms of state law shows a marriage that has no legal protection because it is not recorded by the Registrar of Marriage, so the couple does not have a marriage certificate. The absence of this marriage certificate, causes the couple to not have authentic evidence about the marriage. This means that women and children as a result of their marriages do not have legal protection which can cause many problems. Settlement of problems arising from Sirri marriages can be resolved by submitting an application for the determination of marriage (Isbat Nikah) in the Religious Court or by submitting a request for determination in the case of the Origin of the Child as in case No. 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs related to the position child.
Keywords: Child Position, Sirri Marriage and Muhakkam Guardian
Analisis Kekuatan Struktur Pada Ramp Door Setelah Penambahan Plat Dengan Metode Elemen Hingga
No full textRamp door is a ramp door construction that has an important role as access in and out of vehicles. The use of ramp doors with excessive loads will cause damage to the construction such as breaking and bending, so repairs need to be made to improve the strength of the ramp door structure. In carrying out this analysis, the author analyzed the ramp door that was broken. The ramp door was repaired by adding a layer of 15 mm thick plate with a length of 800 mm as a construction reinforcement. To ensure that the ramp door can work properly after repair, it is necessary to analyze to determine the allowable stress, safety factor in accordance with GL regulations and the comparison between the new and repaired ramp doors. The analysis process uses the Finite Element Method and FEM-based software. From the results of the analysis, the Total Deformation value on the repaired ramp door is 1.4469 mm and on the new ramp door is 1.3244 mm for the stress on the repaired ramp door is 102.42 Mpa and for the new ramp door is 52.299 Mpa and for the safety factor on the repaired ramp door is 2.4408 and for the repaired ramp door is 4.7802. The stress on the Sling Kupingan is 8.851 Mpa. From the addition of the plate, the barge experienced a decrease in draft of 310 mm
Reconstruction of Article 2 and Article 3 Act No. 31 Year 1999 Amended With Law No. 20 Year 2001 on the Eradication of Criminal Accidents of Corruption Policy Formulation Based on Justice Values
No full textPENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SANGGAR TERHADAP EKSPRESI GAMBAR ANAK USIA DINI DI KOTA BANDUNG
No full textKompetensi profesional bagi guru sanggar gambar merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap guru yang mengajar di sanggar gambar, namun setiap guru memiliki kompetensi profesional berbeda-beda. Mungkin ada pengaruhnya terhadap ekspresi gambar anak didiknya, mungkin saja ada tidak ada pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kompetensi profesional guru sanggar terhadap ekspresi gambar anak usia dini yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini didasari oleh penulis yang berkecimpung di bidang seni rupa anak, yang ingin mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru sanggar terhadap ekspresi gambar anak dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran menggambar di tingkat anak usia dini (usia 4 sampai 6 tahun). Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pendidik dan calon pendidik gambar anak untuk meningkatkan lagi kompetensinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis gambar anak. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, bahwa kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi guru yang dapat berpengaruh terhadap ekspresi karya gambar anak usia dini (4-6 tahun). Guru sanggar gambar yang memiliki kompetensi profesional yang baik memiliki anak didik dengan ekspresi gambar yang baik lebih banyak. Sedangkan guru sanggar gambar yang memiliki tingkat kompetensi profesional di bawah kategori baik, memiliki anak didik dengan ekspresi gambar yang baik lebih sedikit.;---Professional competence for drawing teachers is something that should be owned by every drawing teacher, however, every teacher has a different professional competence. Perhaps, there are effects to the expression of the drawing result in each child, or may be just the opposite. This research is aimed to describe the influence of professional competence of drawing teacher to the expression of early childhood drawing result in Bandung. This research is based on the author, who is working in the field of children's art, who wanted to know the influence of professional competence of drawing teacher to the expression of the childrens drawing result and then to apply them in the learning process of drawing in the early childhood (4 to 6 years old) level. Moreover, this research is expected to be a reference for educators and the candidates of drawing teacher to improve their competence. This research uses descriptive method with qualitative approach. In the collection of data, the author uses observation, interviews, and analysis to the children drawing result. Based on the observations and analysis result, that professional competence is one of the teachers competency that can affect the expression of the early childhood drawing result (4 to 6 years old). Drawing teachers that have a good professional competence will have more number of students with a good image expression while the drawing teacher that have a lower levels of professional competence, will have fewer students with a good image expression
Tinjauan Etis-Teologis terhadap Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Pemuda di GMIBM Zaitun Tambun
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggung jawab orang tua dalam mendidik pemuda di GMIBM Zaitun Tambun. Penulis menggunakan tinjauan etis-teologis dengan memanfaatkan pemikiran Reinhold Niebuhr tentang tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah orang tua, pemuda yang pernah terlibat dalam konflik sosial dan pelayan khusus di GMIBM Zaitun Tambun. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa orang tua di GMIBM Zaitun Tambun telah melakukan tanggung jawabnya dalam mendidik pemuda agar terhindar dari konflik sosial, namun lingkungan membawa pengaruh yang kuat bagi perilaku pemuda sehingga konflik sosial masih nampak terjadi. Adapun didikan tersebut lebih fokus kepada pencegahan dimana ketika pemuda sudah terlibat dalam konflik sosial, orang tua secara tidak langsung belum mengajarkan tentang bagaimana bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagai konsekuensi. Berdasarkan pandangan Niebuhr, tanggung jawab moral berbicara tentang kekuatan atau kemampuan manusia untuk bertahan dalam menjalani kehidupan yang tidak sempurna ini dengan mengusahakan tindakan bijaksana, kasih dan keadilan. Dalam hal ini tindakan bijaksana, kasih dan keadilan dapat menjadi bagian dari wujud tanggung jawab etis orang tua dalam mendidik pemuda yang terlibat dalam konflik sosial.This research aims to describe the responsibilities of parents in educating youth at GMIBM Zaitun Tambun. The author uses an Ethical-theological analysis by utilizing Reinhold Niebuhr's thoughts on responsibility. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Respondents in this research were parents and youth who had been involved in social conflicts and special services at GMIBM Zaitun Tambun. The results of the study indicate that while parents at GMIBM Zaitun Tambun have done their responsibility in educating youth to avoid social conflict, but the environment has significant impacts on youth behavior, therefore social conflict still seems to occur. This education focuses more on prevention, where when young people are involved in social conflicts, parents indirectly do not teach them how to be responsible for the actions they have committed as a consequence. Based on Niebuhr's view, moral responsibility speaks of human strength or ability to survive in living an imperfect life by pursuing actions of wisdom, love, and justice. In this case, actions of wisdom, love, and justice can be part of parents' ethical responsibility in educating young people involved in social conflict
UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk UNIT SOEKARNO HATTA
No full textThe main activity of banking is providing credit. Credit disbursed to the community needs to have a security system that is implemented according to company standards because there are customers who do not perform well. Before the creditor provides a loan, an analysis needs to be carried out to assess the capabilities of the debtor. Another thing that needs to be considered is how banks will deal with problems if bad credit occurs. The formulation of the problem in this research is how banks take rescue and settlement action if a bad credit occurs, in this case especially at the BRI Bank Unit Soekarnoe Hatta Malang Branch.
The aim of the author in taking this research is to understand how to rescue and resolve bad credit at the BRI Bank Unit Soekarnoe Hatta Malang Branch. The research method used by the author is descriptive qualitative, namely the method used to explain and describe something based on the results of observations and interviews.
The results of the research that the author obtained while carrying out a 3 month street work period at the BRI Soekarno Hatta Malang Unit. The author found that the efforts made by BRI were in accordance with procedures in rescuing and resolving bad credit. The obstacles that occur are factors caused by the customer himself not having good faith or the debtor's business failing. The solution that can be done is that the banking sector must carry out proper analysis
- …
