1,721,000 research outputs found

    PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)

    No full text
    The authority abuse is a concept that is always develop behind the realm of public law. This concept is an important measurement, for the wheels of the government. The actions and/or decisions of the agency and/or government officials are not unlimited authority. It is important for restriction or agency that oversees the actions and/or decisions of the government. The institution in question is the judiciary. Post the normalization of authority abuse in the Act No.30 of 2014 About Administration (particularly Article 21), there are different views in dealing with law enforcement. This is related to the absolute competence of the judiciary, namely the Administrative Court and the General Court (Criminal/Corruption). In that case, there needs to be clarity of meaning in the norms that regulate the abuse of authority. To avoid confusion in its implementation. Therefore, the need for understanding the meaning of abuse of authority by evaluating them in terms of the development of thinking and the settings from the perspective of administrative law.Keywords: Meaning, Authority, Law Enforcement</jats:p

    ISLAND S IDENTIFICATION IN LINGGA COUNTY RIAU ARCHIPELAGO PROVINCE BASE D ON TOPONY MY METHOD

    Get PDF
    The Survey of Islands Toponymy has been conducted in Lingga County Riau Archipelago Province on March-April 2004. The data were collected by field survey : by interviews andGlobal Positioning System (GPS) measurement. The result of the survey identified 455 islands apart of 223 islands have not been listed at DEPDAGRI (Ministry of Internal Affairs) and 232 islands have been named. Some of 244 islands from Dishidros TNI-Al Sea Map can be updated and 211 islands have been identified from filed survey. Keywords: GPS, Island, Lingga County, Toponym

    HEAVY RELIANCE ON THE INDIRECT FINANCING AS SOURCES OF FUNDS FOR BUSINESS FIRMS IN JAPAN: AS A COMPARISON FOR INDONESIAN FINANCIAL CRISIS

    Get PDF
    The purpose of this article is to study the implication of financial liberalization to the heavy reliance of firms to the indirect finance in Japanese experience. In order to analyze the goal of this article, we start to examine the causes of the main bank system in Japan before and the pre-war period. Then, this article discusses the impacts of financial liberalization to the to the heavy reliance on the indirect-financing for business firms in the light with Japan’s financial market, particularly the main bank system. Finally, this article also discusses the implication of loose relationship of big firms and major banks (main bank system) to the recent financial condition in starting from the early of 1990s until now. This article discovered that financial liberalization, which started at the latter half of 1970s, has shaken the foundation of the main bank system. The major firms started to less dependent on the major banks and they issued the securities in domestic and international market. As a consequence, the SMBS still depend on the banks as their source of indirect financing. However, the competitiveness in the SMBS market turned to erode the bank profits that induced them to enter the risk activities, such as real estate. In addition, the bubble burst economy also triggered the boom in real estate. Naturally, as a nature of risk asset, loan to the real estate became the potential of bad loans that also was exacerbated the bubble burst in economy. Then, the financial crisis has revealed in 1990

    Peran Kearifan Lokal “BAPOKAT†dalam Mendukung Kepuasan Layanan Anggota KSP CU Pancur Kasih TP. Nanga Pinoh

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kearifan Lokal “bapokat†dalam mendukung kepuasan layanan anggota KSP CU Pancur Kasih TP Nanga Pinoh. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan studi kasusjamak. Metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukanstudi kasus dengan informan internal (manajemen CUPK) dan informan eksternal (anggota CUPK). Teknik analisis data pada penelitian inimenggunakan analisis studi kasus. Hasil temuan penelitian inimenunjukan bahwa manajemen CUPK telah melakukan bapokat dalam mengambil setiap kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian ini juga menunjukan anggota kurang puas dengan pelayanan CUPK karena bapokat belum dilakukan dengan tepat menurut keinginan anggota

    ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM E-LEARNING BERBASISKAN MULTIMEDIA UNTUK PELAJARAN MATEMATIKA (STUDI KASUS : SD IPEKA TOMANG KELAS 5)

    Get PDF
    ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM E-LEARNING BERBASISKAN MULTIMEDIA UNTUK PELAJARAN MATEMATIKA (STUDI KASUS : SD IPEKA TOMANG KELAS 5

    Meningkatkan Hasil Belajar Pelajaran IPS Melalui Model Picture And Picture Dengan Menggunakan Media Gambar: Improving Learning Outcomes Of Social Science Lessons Through The Picture And Picture Model Using Image Media

    No full text
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pelajaran IPS yang diajarkan dengan Model Picture and Picture dan mengetahui hasil belajar siswa untuk tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal. Penelitian yang dipakai dalam penlitian ini yaitu penelitian Tindakan kelas dengan model kurt Lewin. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Seruyan, kabupaten kotawaringin timur, Kalimantan Tengah yang berjumlah 20 orang siswa. Instrument penelitian yang dipakai yaitu lembar observasi dan Tes. Analisis data penelitian dilakukan dengan analissis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil observasi dan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes. Hasil penelitian menunjukan bahwa Aktivitas belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui Model Picture and Picture dengan menggunakan media gambar menunjukkan Aktivitas siswa yang lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran serta adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui Model Picture and Picture dengan menggunakan media gambar dalam pelajaran IPS. Hasil analisis pada siklus II rata- rata mendapatkan nilai 80 dengan persentase 100 % peserta didik mencapai ketuntasan minimal dan dengan klasifikasi tercapai

    URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

    No full text
    Untuk tahun 2010 Kab. Pasaman, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang telah memulai pembentukan Peraturan Daerah dengan disertai Naskah Akademik. Bahkan informasi terakhir untuk tahun 2011, Kabupaten Pasaman dengan 3 (tiga) buah Peraturan Daerah, Kota Payakumbuh dengan 4 (empat) Peraturan Daerah, Kota Sawahlunto dengan 5 (lima) buah Peraturan Daerah. Khusus untuk Kota Padang Panjang sejauh ini peraturan daerah yang telah disertai dengan Naskah Akademik adalah sebanyak 3 (tiga) buah Peraturan Daerah, berupa Peraturan Daerah tentang Bea Peralihan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHPB) di Tahun 2010,dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies diTahun 2011, keduanya telah disertai dengan Naskah Akademik. Sedangkan di tahun 2012 Peraturan Daerah di luar Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan beberapa perubahan Perda, hampir dipastikan kesemuanya harus disertai dengan Naskah Akademik. 3

    IDENTIFIKASI PULAU DI KEPULAUAN PADAIDO PROVINSI PAPUA BERDASARKAN KAIDAH TOPONIMI (ISLAND TOPONYM STUDY OF PADAIDO ARCHIPELAGO, PAPUA PROVINCE)

    No full text
    Pengelolaan sumberdaya kelautan telah menjadi perhatian dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak informasi mengenai data unsur-unsur laut menjadi sangat penting artinya dalam pengelolaan sumberdaya sekaligus dapat mendukung terciptanya tertib administrasi wilayah. Guna mendukung pengelolaan wilayah laut dan unsur-unsur geografi laut di wilayah kedaulatan Indonesia, diperlukan pengidentifikasian unsur-unsur geografi laut, yang selanjutnya disusun sebagai pangkalan data unsur-unsur geografi laut (Pulau) secara terintegrasi dan sistematis berdasarkan kaidah toponimi. Penelitian toponim pulau yang dilakukan di Kepulauan Padaido, Provinsi Papua, telah mengidentifikasi unsur pulau, serta penamaannya
    corecore