1,720,985 research outputs found
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
Full text linkDesa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan pasar desa khususnya di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengelolaan pasar desa dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta system pertanggungjawaban yang benar.Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan pasar desa khususnya di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengelolaan pasar desa dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta system pertanggungjawaban yang benar
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
Full text linkAbstact
The research aims to analyze the legal certainty regarding the regulation of the loss of Indonesian citizenship held by a citizen based on Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship. The issues to be examined include the factors that can lead to the loss of Indonesian citizenship and its legal consequences using the normative juridical research method. The legal consequence of losing Indonesian citizenship is the termination of the rights and responsibilities between the Indonesian state and its citizens. The author recommends adding an explanation regarding the legal consequences of losing Indonesian citizenship to avoid ambiguity in its implementation, as well as the need for clarity on the elements that allow someone to regain lost Indonesian citizenship based on Article 23 of Law Number 12 of 2006. The research findings from various sources indicate that the regulation of losing Indonesian citizenship lacks legal certainty and does not fully reflect the principles of Indonesian citizenship law and good governance. Therefore, there is a need to reformulate the regulation of losing Indonesian citizenship to provide legal certainty and clarity, taking into account the various factors that can lead to the loss of citizenship.
Keywords: Citizenship, Loss of Citizenship, Regulations
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki seorang warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji meliputi hal yang dapat membuat hilangnya kewarganegaraan orang Indonesia dan konsekuensi atau dampak hukumnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah putusnya hubungan hak dan tanggung jawab antara negara Indonesia dan warga negara. Penulis merekomendasikan penambahan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia guna menghindari multitafsir dalam implementasinya, serta perlunya kejelasan mengenai unsur yang memungkinkan seseorang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia kurang memiliki kepastian hukum dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan.
Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hilangnya Kewarganegaraan, Peratura
IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR NEGERI: Indonesian
Full text linkAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implikasi dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asing , 2). Bagaimana petugas imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap wisatawan asing yang menggunakan bebas visa kunjungan dan bagaimana memberikan sanksi hukum bagi warga negara asing yang melanggar kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif dari pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dan terlalu mudahnya syarat dan prosedur serta lemahnya penerapan sanksi hukum sehingga mudah disalahgunakan. kebijakan tersebut . 2). Ke depan, petugas imigrasi perlu lebih efektif dan selektif dalam menerima dan mengawasi warga negara asing yang akan masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan dan untuk pemberiannya harus ditinjau lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian dan pengenaan. sanksi hukum harus lebih tegas
FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Dikarenakan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalahyang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
No full textAbstrak
Adanya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2019, untuk mengetahui apa saja konsekuensi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak mengikuti verifikasi. Manfaat penelitian ini adalah Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran, menambah wawasan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum tata negara khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Apa konsekuensi peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian aturan dengan pelaksanaan atau penerapan dilapangan. Hasil penelitian ini adalah verifikasi admnistrasi dan verifikasi faktual peserta Pemilu di Provinsi Jambi dan Konsekuensi partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Adapun kesimpulannya Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu
PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
