17 research outputs found
SIMBOL METAFORA APA SAJAKAH YANG TERDAPAT DALAM ALBUM ENTERTAIMENT OLEH SEKAI NO OWARI (世界の終わり)
Get PDFABSTRACT
Arditya Achsan Taufiq. 2019. “What are the metaphor symbols contained in Album Entertainment by Sekai no Owari”. Undergraduate Thesis, Japanese Language and Culture Department, Faculty of Humanities, Diponegoro University. The Advisor: Budi Mulyadi, S.Pd ,. M.Hum.
In this writing thesis, the writer discussed ‘What are the metaphor symbols contained in Album Entertainment by Sekai no Owari’. The aim of these research are to describe the structure and the meaning of Japanese adverb metaphor symbols.
The method of presenting the results of data analysis used in this study is descriptive in that it explains what data is included in the symbol metaphor by using theories and by formulating ordinary words.
Through this research, it can be concluded that the creator or author of the music group Sekai no Owari tries to highlight the characteristics and characteristics of word games when creating a song lyrics with the aim that listeners or connoisseurs of music by Sekai no Owari try to imagine about what is described by Amazarashi music group through the songs created by the music group with metaphor symbols
Keywords: metaphor, symbols
OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI PANGAN DAPAT MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
No full textABSTRACTConversion of agricultural land should be prevented from governments and national leaders. Regulations prohibiting the conversion of agricultural land should be consistent with the commitment reinforced with evidence. Rehabilitation Program and the Agricultural Land Utilization Optimization can be implemented through a variety of strategic programs along with the optimization of the technology evolve over time. Coordination among relevant institutions is absolutely necessary for the achievement of synergy, synchronicity in national food securityKeywords: national leaders, regulatoryandpolicysynerg
Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah
Get PDFLahan pertanian pangan berkelanjutan sebuah kebijakan yang dalam implementasinya terkendala komitmen politik stakeholders dan kesiapan petani. Di tataran teknis fase awalnya terkendala analisis spasial. Tulisan mencoba mendeskripsikan secara kualitatif kendala yang dihadapi untuk menetapkan sawah sebagai obyek LP2B dan mencoba memberikan solusi apa yang harus dilakukan secara sistematis.
Sustainable food agriculture land is a policy which is constrained in its implementation due to the political commitment of stakeholders and farmers' readiness. At the technical level the initial phase is constrained by spatial analysis. The article tries to describe qualitatively the obstacles faced in establishing rice fields as objects of LP2B and trying to provide solutions to what must be done systematically
OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI PANGAN DAPAT MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
No full textConversion of agricultural land should be prevented from governments and national leaders. Regulations prohibiting the conversion of agricultural land should be consistent with the commitment reinforced with evidence. Rehabilitation Program and the Agricultural Land Utilization Optimization can be implemented through a variety of strategic programs along with the optimization of the technology evolve over time. Coordination among relevant institutions is absolutely necessary for the achievement of synergy, synchronicity in national food security
HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
No full textengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia terkendala regulasi yang tidak sinkron dan konsisten. Administrasi pengelolaannya terkendala lembaga yang beragam sehingga tidak efisien. Tulisan ini merupakan kajian hukum empiris dimana banyak fakta lapangan yang saling berbenturan sehingga kedepan perlu integrasi lembaga. Lebih lanjut, dibutuhkan kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta kodifikasi dan unifikasi peraturan sumber daya alam. Gambaran referensi pengaturan sumber daya alam khusunya pertanahan sebagaimana perbandingan di negara lain diharapkan mampu menambah kekuatan untuk mengurai persoalan sumber daya alam yang lebih tepat
Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
Get PDFAbstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries.
Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain
Problems with Indonesia’s Rice Field Management Policy Dichotomy of Central - Regional Authorities
No full textIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK Manifest dan Latent Function Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Banyuwangi
Get PDFFree education policy in Banyuwangi as according to decree local government number 01 the year 2005 is realizing chosen regent couple campaign promise. implementation of Education policy free of charge bears resistance that is enough is height this thing is as result of its the minim communications, and falling short resource. So many circles assess this policy without concept and loaded of political charge. Education circle self simply in substance has not comprehended what is the meaning with free education. This reality makes school finds difficulties for financing problem is not to mention field fact mentioning in selection and channeling of education relief fund many awkwardness. Free education simply only can bring change until facility of access received by public but has not lead to perebaikan quality of because as according to department strategic plan of education in the early of its(the applying focused at correction of supporting facilities for physical and rehabilitation of school. The many abuses of grants has made school completely confusion with reference to that is this article wish to explain manifest and latent function in free education policy as a form of public service. So this policy affects significant to education world or there are indication of this policy exploited by certain circl
HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
No full textPengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia terkendala regulasi yang tidak sinkron dan konsisten. Administrasi pengelolaannya terkendala lembaga yang beragam sehingga tidak efisien. Tulisan ini merupakan kajian hukum empiris dimana banyak fakta lapangan yang saling berbenturan sehingga kedepan perlu integrasi lembaga. Lebih lanjut, dibutuhkan kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta kodifikasi dan unifikasi peraturan sumber daya alam. Gambaran referensi pengaturan sumber daya alam khusunya pertanahan sebagaimana perbandingan di negara lain diharapkan mampu menambah kekuatan untuk mengurai persoalan sumber daya alam yang lebih tepat
HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
No full textPengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia terkendala regulasi yang tidak sinkron dan konsisten. Administrasi pengelolaannya terkendala lembaga yang beragam sehingga tidak efisien. Tulisan ini merupakan kajian hukum empiris dimana banyak fakta lapangan yang saling berbenturan sehingga kedepan perlu integrasi lembaga. Lebih lanjut, dibutuhkan kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta kodifikasi dan unifikasi peraturan sumber daya alam. Gambaran referensi pengaturan sumber daya alam khusunya pertanahan sebagaimana perbandingan di negara lain diharapkan mampu menambah kekuatan untuk mengurai persoalan sumber daya alam yang lebih tepat
