5 research outputs found
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Produksi Atau Penjualan Furniture Di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA)
No full textACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) adalah perjanjian antara negara anggota
ASEAN dengan China untuk membentuk kawasan suatu perdagangan bebas. Indonesia
meratifikasi ACFTA dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004
Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh
Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat
China. Namun ACFTA berdampak negatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
di Kota Pekanbaru. Banyaknya produk China terutama furniture, menyebabkan produksi atau
penjualan furniture buatan lokal kalah bersaing dengan produk China baik dari segi kualitas
dan kuantitas serta dengan harga yang murah.
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak dan perlindungan
hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota
Pekanbaru (UMKM) Atas Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA), dan
Bagaimana kendala Pelaksanaan Perlindungan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah
dalam Produksi atau Penjualan Furniture terhadap dampak perjanjian ACFTA di Kota
Pekanbaru.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah digolongkan
pada penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survey, penelitian dilakukan pada
lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara
. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu memberikan
gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak perlindungan hukum,
terhadap usaha mikro kecil menengah di bidang furniture adalah berdampak buruk, terbukti
banyaknya usaha-usaha tersebut berkurang jumlahnya di Kota Pekanbaru. Dari fakta ini dapat
ditegaskan tidak adanya jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah. Selanjutnya tentang
kendala dalam memberikan jaminan Perlindungan yang diberikan dari hasil penelitian
diketahui adalah : Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para produsen furniture
produksi atau pejual, kurangnya peran aktif dari memproduksi atau penjual furniture buatan
lokal kota pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait, tidak ada ikatan antara
pengusaha besar dan pengusaha kecil dan menengah, mendorong pengusaha berskala mikro,
kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas, keterbatasan sumber daya manusia,
dan kurangnya modal UMKM. Tidak adanya peran aktif Pemerintah, tidak adanya bantuan dari
pemerintah dalam kegiatan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, dan Tidak adanya Komitmen
dan integritas pemerintah dan tidak adanya program perencanaan yang matang
PENGARUH OPERATING CASH FLOW TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh operating cash flow terhadap retrun saham perusahaan Badan usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan data time series periode tahun 2017-2021. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi liniear sederhana. Retrun saham sebagai variabel dependen (Y) dan operating cash flow sebagai variabel independent melalui perhitungan cash flow (X1). Berdasarkan hasil uji t (parsial) untuk variabel current ratio yang merupakan proyeksi dari rasio likuiditas menunjukkan memiliki tingkat sig. tabel = 0,009 < (α) = 0,05, maka terdapat pengaruh cash flow terhadap retrun saham. Yang didapatkan hasil bahwa operating cahs flow berpengaruh terhadap retrun saham Syariah. Sedangkan penelitian ini bertentangan yang dilakukan Hasil dari operating cash flow tidak berpengaruh terhadap retrun saham Syariah. Sedangkan dari hasil operating cash flow terhadap retrun saham Syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak dapat di pastikan dan bernilai samaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh operating cash flow terhadap retrun saham perusahaan Badan usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan data time series periode tahun 2017-2021. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi liniear sederhana. Retrun saham sebagai variabel dependen (Y) dan operating cash flow sebagai variabel independent melalui perhitungan cash flow (X1). Berdasarkan hasil uji t (parsial) untuk variabel current ratio yang merupakan proyeksi dari rasio likuiditas menunjukkan memiliki tingkat sig. tabel = 0,009 < (α) = 0,05, maka terdapat pengaruh cash flow terhadap retrun saham. Yang didapatkan hasil bahwa operating cahs flow berpengaruh terhadap retrun saham Syariah. Sedangkan penelitian ini bertentangan yang dilakukan Hasil dari operating cash flow tidak berpengaruh terhadap retrun saham Syariah. Sedangkan dari hasil operating cash flow terhadap retrun saham Syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak dapat di pastikan dan bernilai sam
Dampak Perjanjian ACFTA dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perdagangan Mainan Anak-Anak di Kota Pekanbaru
No full textThe ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) agreement aims to export and import goods with reduced tariffs of up to 0%. Meanwhile, exports and imports can only be carried out by large-scale entrepreneurs. Traders of locally made children's toys are classified as micro, small and medium enterprises and only get the impact of the flood of toys from China due to the ACFTA. The Pekanbaru City Government's obstacles in protecting micro, small and medium scale entrepreneurs in the trade of artificial children's toys in the city against the impact of the ACFTA agreement need special attention. This is due to the government's unpreparedness in responding to ACFTA including unpreparedness in the construction of infrastructure in the form of a market for MSMEs and guidance on how to export and import goods for MSMEs. Constraints also arise from the condition of entrepreneurs who are not open to the world of free markets. There is no unified organization between traders of locally made children's toys to build a joint venture with big entrepreneurs and become producers who are ready to compete with local Chinese products
Legality Of E-Commerce Transactions: A Comparative Analysis Of Islamic Law And Indonesian Civil Law
No full textThe development of information technology has encouraged the emergence of increasingly complex e-commerce transactions that require legal certainty. This study aims to analyze the legality of e-commerce transactions through a comparison of Islamic law and Indonesian civil law perspectives. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach based on literature review, using primary sources in the form of the Qur'an, hadith, the Civil Code, the ITE Law, and fatwas of contemporary scholars, and secondary sources in the form of related academic literature. The results of the study indicate that in Islamic law, e-commerce transactions are permitted as long as they fulfill the pillars and conditions of a valid sale and purchase, are free from elements of gharar, usury, and fraud, and uphold the principles of justice, honesty, and openness. Meanwhile, Indonesian civil law views e-commerce as valid if the conditions of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code are met, namely the existence of an agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause, and are based on the principles of freedom of contract and good faith. Thus, both Islamic law and civil law emphasize the importance of transparency, agreement, and justice, although with different emphases. This study recommends strengthening regulations and legal education to protect consumers while creating a safe and equitable digital transaction ecosystem
ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS
No full textViolence against women and children in Indonesia has become a serious concern within the Indonesian government, one of which is in Bengkalis district. the method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach. Legal Protection Efforts for Violence Against Women and Children in Criminal Acts contained in the Bengkalis Police, namely socialization or counseling for the community, giving / distributing brochures and banners about anti-violence against women and children, then there must be cooperation with the police, prosecutors and the women's empowerment and child protection services in Bengkalis Regency, as speakers at seminars or outreach related to violence against women and children. In addition to efforts, there must be several obstacles, which include one of these obstacles, the difficulty of finding information due to the difficulty of honesty from the victim due to internal oppression so that news does not sprea
