19 research outputs found
Pengelolaan air tanah oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut Perda Kota Malang no. 8 tahun 2006 tentang pengelolaan air tanah dan fiqh lingkungan
Full text linkINDONESIA:
Pemanfaatan air tanah merupakan bagian dari pengelolaan air tanah dengan maksud untuk mempergunakan air tanah untuk dimanfaatkan secara baik. Walaupun memiliki banyak manfaatnya akan tetapi pemanfaatan air tanah yang berlebihan juga memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan hidup. Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah terbentuk agar dapat menangani masalah pengelolaan air tanah di daerah Malang serta memberikan kepastian hukum. Pondok Pesantren Anwarul Huda memiliki sebuah unit usaha CV. Cahaya Iman merupakan instansi yang juga harus patuh dalam Perda No.8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah. Karena Pondok Pesantren Anwarul Huda juga melakukan eksploitasi air tanah untuk membantu menjalakan usahanya.
Mengacu Pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, Bagaimana Pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah? Kedua, Bagaimana pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut Fiqh Lingkungan?
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka di pilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada hukum normatif (peraturan perundangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun pengumpulan data yaitu wawancara serta dokumentasi.
Hasil penelitian ini bahwa Pondok Pesantren Anwarul Huda dalam pelaksanaannya untuk mengelola air tanah guna memanfaatkan air bawah tanah menurut Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapatnya kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda. Sedangkan dalam pandangan Fiqh Lingkungan, Pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren terdapat kemasalahatan yang ditimbulkan, akan tetapi tidak bisa dibenarkan juga karena masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan pengelolaannya demi menjaga kelestarian lingkungan.
ENGLISH:
Utilization of ground water is part of the management of ground water with the intent to use groundwater to be utilized well. Although it has many benefits but excessive use of ground water also have negative impacts greatly to the preservation of the environment. Malang local regulation No. 8 of 2006 on the management of Groundwater is formed in order to to address the issue of groundwater management in Malang area as well as providing legal certainty. Anwarul Huda Islamic boarding schools has a business unit CV. Cahaya Iman is that agencies should also be obeyed in Perda No. 8 of 2006 on the management of groundwater. Because Anwarul Huda Islamic boarding schools also also conduct groundwater exploitation to help run the business.
Referring On the above background, there are some issues that require intensive discussion. First, How to Manage groundwater in Anwarul Huda Islamic boarding schools according to Regulation 8 of 2006 on Ground Water Management? Second, how groundwater management in Anwarul Huda boarding schools Fiqh according to the Environment?
To answer the formulation of the problem above, then select the appropriate method and accurate assessment. This study is the law of juridical empirical using sociological juridical approach that is research based on normative law (legislation), but does not examine the system of norms in the rules and regulations, but observe how reactions and interactions that occur when a system of norms at work in society , As for the data collection are interviews and documentation.
The results of this study that the Anwarul Huda boarding schools in practice to manage groundwater in order to utilize underground water by Regulation 8 of 2006 on Ground Water Management is not performing well, due to the presence of an obligation that is not fully implemented by Anwarul Huda Islamic boarding school. Meanwhile, in the view of the Environment Fiqh, ground water management at boarding are kemasalahatan caused, but can not be justified also because there are still shortcomings in carrying out its management for the sake of preserving the environment
Pendampingan Memandikan dan Mengkafani Jenazah pada Siswa SMK Anwarul Maliki Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Full text linkSMK Anwarul Maliki Sukorejo is a Vocational High School based on Anwarul Maliki Sukorejo Islamic boarding school. The pesantren, known as the Anwarul Maliki pesantren, is one of the Islamic boarding schools in Sukorejo Pasuruan. The author takes the service in the form of training assistance for bathing and dressing the corpse which is attended by Anwarul Maliki Vocational School students so that they can become knowledge, understanding, and skills on how to take care of the corpse. The training activities for the washing and washing of the bodies of the Anwarul Maliki Vocational School students went well as planned. Factors that support the smooth running of activities are full support from the school, the cohesiveness of SMK Anwarul Maliki Sukorejo students
Kepemimpinan KH. Baidhowi Muslich dalam membentuk kultur pesantren study di Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Malang
Full text linkINDONESIA:
Seiring perkembangan zaman budaya dalam dunia pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia karena kebudayaan merupakan wahana dimana anak-anak untuk pertama kali dan seterusnya mengalami proses pembelajaran menjadi manusia melalui relasinya dengan sesamanya, alam yang maha tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendidikan dalam pesantren sebagai media pengkaderan pemikir-pemikir agama (centre of excellent), mencetak manusia yang berkarakter, membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab dalam proses mencetak manusia yang berkarakter ini perlulah seorang pemimpin yang memberikan bimbingan, mengarahkan dan mengatur agar mereka mau melakukan hal yang berkaitan dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan pesantren.
Berangkat dari inilah penulis kemudian ingin membahasnya dalam Penelitian dan mengambil judul peran KH. Baidhowi Muslikh dalam mengembangkan kultur pondok pesantren (studi kasus di pondok Pesantren Anwarul Huda karang besuki malang ). Tujuan dilakukan penelitan ini adalah untuk mengetahui apa saja budaya yang dikembangkan oleh KH. Baidhowi Muslikh, bagaimana peran KH. Baidhowi Muslikh dalam mengembangkan budaya yang ada di pondok pesantren anwarul huda dan juga untuk mengetahui proses, faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan budaya di pondok pesantren anwarul huda malang.
Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriftif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang ada dilapangan. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil dari penelitian yang peneliti dapat bahwa peran KH. Baidhowi Muslikh dalam mengembangkan budaya sangatlah besar. sebagai pengasuh dan pemimpin PP. Anwarul Huda beliau yang mengawal jalannya Proses pengembangan budaya yang dilakukan di PP. Anwarul Huda. Faktor pendukung dari peran kyai dalam membentuk budaya atau kultur dipondok pesantren anwarul huda yaitu : sarana dan prasarana yang menunjang, lingkungan yang kondusif dan peran orang tua yang mendukung dan ikut berperan aktif dalam pengembangan pondok pesantren. Sedangkan yang menjadi penghambatanya antara lain yaitu : dari santri yang tidak disiplin, sistem manajemen yang kurang optimal dan sebagian guru yang tidak mendukung dalam proses pembentukan kultur pondok pesantren.
ENGLISH:
As the times of culture in educational field has an important role in the life and human development because culture is as a vehicle in which the children experience the learning process for the first time and so on to be human through their relationships with each other, the great nature in the everyday life. Therefore a medium of education in a islamic boarding school is cadre of religious thinkers (center of excellence), create human character, build mindset, attitudes, and behaviors of students to become personal positive, good moral, noble-minded, and responsible in the process of printing human character is needed by a leader to give guidance, direct and manage in order they want to do things related to a desired destination by boarding educational institutions.
Departing from this the author then wants to discuss the study and take the title KH. Baidhowi Muslikh’s role in developing a culture of boarding school (in the case study of Anwarul Huda Islamic Boarding Schools Karang Besuki Malang). The purpose of this research is to find out what the culture developed by KH. Baidhowi Muslikh, how the role of KH. Baidhowi Muslikh in developing a culture that is in Anwarul Huda islamic boarding school and also to know the process, motivating and inhibiting factors in the development of culture in the Anwarul Huda islamic boarding school Malang.
Data collection is done by using the method of observation, documentation and interviews. The data analysis using descriptive analysis that aims to describe the existing situation in the field. While this type of research is a descriptive qualitative research with case study approach.
The results of the study in which researcher obtains that KH. Baidhowi Muslikh’s role in developing a culture is enormous. as caregivers and leader of Anwarul Huda islamic boarding school. He is guiding the cultural development process which is conducted in Anwarul Huda islamic boarding school. Factors supporting the role of priest in shaping cultures in Anwarul Huda Islamic boarding schools, namely: infrastructure and facilities support, enabling environment and the role of parents who support and take an active role in the development of islamic boarding school
ANALISIS TINGKAT LITERASI LINGKUNGAN BERBASIS ADAPTASI INSTRUMEN MIDDLE SCHOOLS ENVIRONMENTAL LITERACY SURVEI (MSELS) PADA PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 2 BANDUNG
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap kebiasaan kurang peduli peserta didik terhadap lingkungan sekolah yang mengisyaratkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi lingkungan. Literasi lingkungan merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku untuk memahami isu-isu lingkungan yang saat ini sedang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis tingkat literasi lingkungan antara peserta didik jurusan IPA dan IPS serta antara peserta didik Kelas XI dengan XII. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan pengumpulan data melalui tes dan kuesioner yang mencakup empat indikator yaitu pengetahuan ekologi, keterampilan kognitif, sikap terhadap lingkungan, dan perilaku terhadap lingkungan. Populasi penelitian meliputi keseluruhan kelas yang mempelajari mata pelajaran geografi dengan jumlah sampel sebanyak 80 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Data yang diperoleh dari responden dianalisis secara statistik sebelum disajikan dalam bentuk tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jurusan IPS mencatatkan skor literasi lingkungan yang lebih tinggi yaitu 213,345 (tinggi), dibandingkan dengan jurusan IPA yang hanya memperoleh 203,61 (tinggi). 2) Kelas XII mencatatkan skor literasi lingkungan sebesar 209,705 (tinggi) yang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Kelas XI yang memperoleh 207,25 (tinggi). 3) terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat literasi lingkungan antara jurusan IPA dan IPS dengan selisih skor 9,735 untuk keunggulan jurusan IPS. 4) tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat literasi lingkungan peserta didik antara Kelas XI dan Kelas XII dengan selisih skor yang tipis sebesar 2,455 untuk keunggulan Kelas XII. ;
This research is motivated by concerns about students' lack of care for the school environment, which suggests a lack of understanding of the importance of environmental literacy. Environmental literacy refers to a person's ability to use knowledge, skills, attitudes and behaviours to understand current environmental issues. The purpose of this study was to analyse the level of environmental literacy between students majoring in science and social studies and between students in Class XI and XII. The research method used a survey method with data collection through tests and questionnaires that included four indicators, namely ecological knowledge, cognitive skills, attitudes towards the environment, and behaviour towards the environment. The research population included all classes studying geography subjects with a sample size of 80 respondents determined by the Slovin formula. Data obtained from respondents were statistically analysed before being presented in the form of tabulated data. The results showed that: 1) Social studies majors recorded a higher environmental literacy score of 213.345 (high), compared to science majors who only obtained 203.61 (high). 2) Class XII recorded an environmental literacy score of 209.705 (high) which is slightly superior compared to Class XI which obtained 207.25 (high). 3) there is a significant difference in the level of environmental literacy between science and social studies majors with a score difference of 9.735 in favour of social studies majors. 4) There is no significant difference in the level of environmental literacy of students between Class XI and Class XII with a slight score difference of 2.455 for the advantage of Class XII
IMPLEMENTASI METODE TALAQQI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHAFAL SURAT PENDEK BAGI SISWA MADRASAH TSANAWIYAH NASHOIHUDDIN
Full text linkAllah SWT akan memberikan pahala bagi orang yang membaca al-Qur’andalam setiap huruf yang di bacanya dengan baik dan benar. Membaca al-Qur’anyang benar dengan memenuhi tata cara yang benar, mulai dari pengucapan yangstabil dan masing-masing huruf, panjang pendek, dengung dan beberapa hal yangberhubungan dengan ilmu tajwid. Penelitian dilakukan pada semester ganjiltahun ajaran 2024 / 2025 di kelas VII apakah penerapam metode talaqqi ini dapatmeningkatkan hafalan surat-surat pendek peserta didik di kelas VII MTs.Nashoihuddin Karangasem Sugio Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk meningkatkan kemampuan mengahafal surat-surat pendek bagi siswa MTs.Nashoihuddin dengan penggunaan Metode Talaqqi One Meeting One Letter. Hasildari penelitian ini hafalan siswa lebih meningkat dari sebelumnya dandilaksanakannya Metode Talaqqi ini siswa dapat menuntaskan hafalannya sesuaitarget
Developing Successful Neuroprotective Treatments for TBI: Translational Approaches, Novel Directions, Opportunities and Challenges
No full textThis eBook is a collection of articles from a Frontiers Research Topic. Frontiers Research Topics are very popular trademarks of the Frontiers Journals Series: they are collections of at least ten articles, all centered on a particular subject. With their unique mix of varied contributions from Original Research to Review Articles, Frontiers Research Topics unify the most influential researchers, the latest key findings and historical advances in a hot research area! Find out more on how to host your own Frontiers Research Topic or contribute to one as an author by contacting the Frontiers Editorial Office: frontiersin.org/about/contac
WTO reform: Improving transparency and notifications in the WTO
No full textSome initiatives in the ongoing debate on improving transparency and notifications as a part of talks on WTO reform seem to have been based on the false belief that compliance with notification requirements could be induced through threat of punitive action. Arguments made during discussions on the issue seem to have convinced the WTO membership that defaults in meeting the deadlines for notifications arise less from wilful neglect and more from the challenging complexity of the format of notifications and lack of capacity and paucity of resources in many developing countries. Even so, the assessment made by the author is that the compliance performance of the top 50 or so trading nations is reasonably satisfactory. It is mainly the LDCs, island developing countries and other developing countries with limited administrative infrastructure that have fallen short. The solution lies in simplifying the formats for the benefit of all members and lowering the bar on frequency of notifications for LDC members and other members with small economies and limited administrative infrastructure
Towards Secure Fog Computing: A Survey on Trust Management, Privacy, Authentication, Threats and Access Control
Full text linkFog computing is an emerging computing paradigm that has come into consideration for the deployment of Internet of Things (IoT) applications amongst researchers and technology industries over the last few years. Fog is highly distributed and consists of a wide number of autonomous end devices, which contribute to the processing. However, the variety of devices offered across different users are not audited. Hence, the security of Fog devices is a major concern that should come into consideration. Therefore, to provide the necessary security for Fog devices, there is a need to understand what the security concerns are with regards to Fog. All aspects of Fog security, which have not been covered by other literature works, need to be identified and aggregated. On the other hand, privacy preservation for user’s data in Fog devices and application data processed in Fog devices is another concern. To provide the appropriate level of trust and privacy, there is a need to focus on authentication, threats and access control mechanisms as well as privacy protection techniques in Fog computing. In this paper, a survey along with a taxonomy is proposed, which presents an overview of existing security concerns in the context of the Fog computing paradigm. Moreover, the Blockchain-based solutions towards a secure Fog computing environment is presented and various research challenges and directions for future research are discussed
Daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dengan teori subtansi hukum Gustav Radbruch
Full text linkABSTRAK
Poligami menjadi salah satu polemik dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Islam tidak melarang adanya poligami, begitu pula hukum di Indonesia juga membolehkan poligami. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu menyertakan daftar aset kekayaan dalam izin berpoligami. Dalam tesis ini, penulis akan menganalisa peraturan terbaru tersebut menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch.
Fokus penelitian yaitu : Problematika daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami? Bagaimana pandangan teori subtansi hukum Gustav Radbruch terhadap kebijakan tentang persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dengan hasil wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan data dan menggunakan triangulasi sumber data, serta serangkaian analisa dengan menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Problematika dalam peraturan ini antara lain pemalsuan daftar aset dengan tidak mencamtunkan seluruh harta bersama antara pemohon dengan termohon atau istri pertama. Permasalahan lain yang timbul dari peraturan ini adalah adanya poligami siri dengan alasan tidak mau ribet berurusan dengan harta bersama, dengan dalih bahwa hartanya harus dinikmati bersama dengan istri pertama maupun kedua (2) Daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami sangat jelas menjunjung keadilan, karena di dalamnya menjelaskan tentang kejelasan harta kekayaan bersama antara termohon dan pemohon. peraturan ini juga dibuat untuk menciptakan kebermanfaatan bersama antara pemohon dan termohon. Karena dengan peraturan tersebut jadi jelas hak-hak kekayaan antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, peraturan ini di lakukan atas dasar kurang pahamnya masyarakat terhadap KHI pasal 94 tentang harta bersama dalam poligami sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
ABSTRACT
Polygamy is one of the polemics in family life, so there are pros and cons in its implementation. Islam does not prohibit polygamy, nor does Indonesian law allow polygamy. However, there are several conditions that must be met. One of the conditions that must be met is to include a list of assets in the polygamy permit. In this thesis, the author will analyze the latest regulation using Gustav Radbruch's legal substance theory.
The focus of the research is: The problem of registering wealth assets as a condition for polygamy? What is the view of Gustav Radbruch's theory of legal substance regarding the policy regarding the requirement to register assets as a condition for polygamy in the Malang Regency Religious Court?
This research is field research (field research) with a qualitative approach, data collection using interview results, documentation, data analysis techniques starting with data checking and using data source triangulation, as well as a series of analyzes using Gustav Radbruch's theory of legal substance.
The results of this study indicate that: (1) The problems in this regulation include falsifying the list of assets by not including all joint assets between the applicant and the respondent or the first wife. Another problem that arises from this regulation is the existence of unregistered polygamy on the grounds that they do not want to be complicated in dealing with joint assets, on the pretext that the assets must be shared with the first and second wives (2) The list of assets assets as a condition for polygamy clearly upholds justice, because in it explaining the clarity of shared assets between the respondent and the applicant. This rule is also made to create mutual benefit between the applicant and the respondent. Because with these regulations it becomes clear the property rights between the husband and the first, second wife and so on. Regulations regarding the list of assets as a condition for polygamy are regulated in book II of the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts of the Supreme Court, this regulation was carried out on the basis of a lack of understanding by the public towards KHI article 94 concerning joint property in polygamy, giving rise to multiple interpretations among the public.
مستخلص البحث
تعدد الزوجات هو أحد الجدل في الحياة الأسرية ، لذلك هناك إيجابيات وسلبيات في تنفيذه. لا يحظر الإسلام تعدد الزوجات ، كما لا يسمح القانون الإندونيسي بتعدد الزوجات. ومع ذلك ، هناك العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها. أحد الشروط التي يجب استيفاؤها هو إدراج قائمة الأصول في تصريح تعدد الزوجات. في هذه الأطروحة ، سيحلل المؤلف أحدث اللوائح باستخدام نظرية المادة القانونية لغوستاف رادبروخ.
محور البحث: إشكالية تسجيل أصول الثروة كشرط لتعدد الزوجات؟ ما هي وجهة نظر نظرية غوستاف رادبروخ للمضمون القانوني فيما يتعلق بالسياسة المتعلقة بمتطلبات تسجيل الأصول كشرط لتعدد الزوجات في محكمة مالانج ريجنسي الدينية؟
هذا البحث عبارة عن بحث ميداني (بحث ميداني) بمنهج نوعي ، وجمع البيانات باستخدام نتائج المقابلة ، والتوثيق ، وتقنيات تحليل البيانات بدءًا من فحص البيانات واستخدام تثليث مصدر البيانات ، بالإضافة إلى سلسلة من التحليلات باستخدام نظرية غوستاف رادبروخ للمادة القانونية.
تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تشمل المشاكل الواردة في هذا النظام تزوير قائمة الأصول من خلال عدم تضمين جميع الأصول المشتركة بين مقدم الطلب والمدعى عليه أو الزوجة الأولى. هناك مشكلة أخرى تنشأ عن هذا النظام وهي وجود تعدد الزوجات غير المسجل على أساس أنهم لا يريدون التعقيد في التعامل مع الأصول المشتركة ، بحجة وجوب تقاسم الأصول مع الزوجة الأولى والثانية (2) القائمة من الأصول كشرط لتعدد الزوجات يدعم بوضوح العدالة ، لأنه يشرح وضوح الأصول المشتركة بين المدعى عليه ومقدم الطلب. تم وضع هذه القاعدة أيضًا لإنشاء منفعة متبادلة بين مقدم الطلب والمدعى عليه. لأنه مع هذه اللوائح يصبح واضحا حقوق الملكية بين الزوج والزوجة الأولى والثانية وهلم جرا. يتم تنظيم اللوائح المتعلقة بقائمة الأصول كشرط لتعدد الزوجات في الكتاب الثاني من المبادئ التوجيهية لتنفيذ واجبات وإدارة المحاكم الدينية للمحكمة العليا ، وقد تم تنفيذ هذه اللائحة على أساس عدم فهم من قبل الجمهور تجاه المادة 94 من المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الملكية المشتركة في تعدد الزوجات ، مما أدى إلى تفسيرات متعددة بين الجمهور
