9 research outputs found
Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan
Get PDFTo implement criminal law, it is necessary to take steps to maintain the legal order of society. This method is known as criminal procedural law. The purpose of the Criminal Procedure Code is to seek and obtain or at least approach the material truth, the complete truth. The Indonesian criminal justice system consists of the police, prosecutors, district courts and correctional institutions as law enforcement officers. The four organs are closely related and limit each other. With the aim of being able to explain an alleged criminal act, evidence is needed to support that a crime has occurred. Evidence is directly or indirectly related to the crime. Direct evidence includes victims who suffered physically or mentally, including witnesses who saw or heard that a crime had occurred. Examination of witnesses has an important role in criminal proceedings by following the principles of unnus tetis nulus tetis (witnesses are not witnesses) and testimonium de auditu (statements of other people are not valid evidence). In the process of examining witnesses, many things go together. This is possible because of the principle of justice which is fast, easy and cheap. Because based on this principle, both the public prosecutor and the judge are obliged to review the defendant's case as soon as possible, especially for defendants who are in detention. That if the witness examination is carried out simultaneously. This can be done because of the principle of a fast, simple and low-cost trial, but how can the validity of witnesses who are examined jointly at trial be known, the implementation of witness examinations between mitigating and aggravating ones is not directly examined together, but separately and what distinguishes it is the time when the examination is carried out because it involves the validity and provision of interrelated information. In this study the authors used a normative method using a statutory approach and the legal materials used were primary legal materials, namely laws and regulations related to the issues to be discussed and secondary legal materials obtained from all publications on law including books and, law dictionaries
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
No full textSejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan namun semenjak berlakunya UU No 12 tahun 2011 maka TAP MPR diposisikan di dalam derajat kedua setelah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-undang. Munculnya pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang mengkategorikan bahwa TAP MPR merupakan bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang bersifat regeling (mengikat secara umum) dan berada di bawah UUD NRI 1945 adalah akibat masih berlakunya beberapa TAP MPR yang hal tersebut di nyatakan di dalam TAP MPR No 1/MPR/2003. Dalam TAP MPR No 1/MPR/2003 ini mengelompokkan 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang sudah ada ke dalam enam kelompok status baru sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Meskipun Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengkategorikan TAP MPR termasuk bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,
Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan lebih cocok setara dengan Undang-Undang, bukan setingkat di atas Undang-Undang. Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan yang secara otomatis dapat menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-undang atau kemudian dapat menjadi alat uji jika bertentangan dengan TAP MPR. Implikasi yuridis yaitu status hukum dari TAP MPR itu sudah kuat karena di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Pasal (7) butir a, sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Maka TAP MPR berada dibawah Undang-Undang Dasar dan berada diatas Undang-Undang, Perpu, atau Peraturan Perundang-undangan yang lainnya berarti TAP MPR harus dirujuk dalam pembuatan Undang-Undang
PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI WISATA PADA KELOMPOK SADAR WISATA DESA WISATA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KAB JEMBER
Get PDFSalah satu kelembagaan ditingkat Desa yang bergerak dalam wisata adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian Masyarakat disekitar daya tarik wisata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu bukti nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat pula pendapatan daerah, yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pimpinan daerah seluruh Indonesia seakan mendapat angin segar, yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam pengembangan daerah pariwisatanya masing-masing, Namun, dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian Masyarakat dimana masing-masing desa diberikan kesempatan untuk menampilkan keunikan masing-masing termasuk mengelola baik itu kegiatan maupun keuangannya secara independen, yang membuat masing-masing desa berkompetisi dalam mengembangkan potensinya masing-masing Berbagai daya Tarik wisata dan akomodasi wisata dikembangakan pihak swasta dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi memiliki keindahan alam dan budaya yang tersebar di berbagai desa. Oleh karena itu, banyak desa yang juga memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya Tarik wisata yang dimiliki desanya sejak zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di bidang hukum hingga bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Kegiatan pelatihan yang ditujukkan untuk Pokdarwis Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Metode pelatihan menggunakan ceramah, Curah pendapat dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini diharapkan pokdarwis memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya di desa
KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
No full textAnggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminas
POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
No full textSetelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/200
(Similarity) Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Get PDFKEPATUHAN PEMILIK BANGUNAN TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)
Get PDFABSTRAK
Fadhilla, Dhia Savira. 2021. Kepatuhan Pemilik Bangunan Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember). Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
Kata Kunci: Ijin Mendirikan Bangunan, Kepatuhan dan Kendala, Sosialisasi.
Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kepatuhan dan kendala masyarakat terhadap kepemilikan surat Ijin Mendirikan Bangunan dan selama pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melakukan penelitian di Kelurahan Antirogo dan dari informasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis. Untuk hasil penelitian ini diketahui bahwa Ijin Mendirikan Bangunan erat kaitannya dengan masyarakat yang mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, baik yang akan digunakan untuk membangun gedung, pertokoan, kos-kosan, bahkan hunian atau tempat tinggal dengan syarat harus adanya ijin. Tetapi kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan belum berjalan dengan baik, utamanya menyangkut ketidak patuhan dan kendala masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
ABSTRACT
Fadhilla, Dhia Savira. 2021. Building Owner's Compliance with Ownership of Building Permits (Study in Antirogo Village, Sumbersari District, Jember Regency). Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law. Muhammadiyah University of Jember. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
Key Words: Building permit, Compliance and Constraints, Socialization.
The background of this research is to see the extent to which the community's compliance and obstacles to the ownership of a building permit and during the processing of a building permit are carried out by conducting research in the Antirogo Village and from information at the Jember Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office. The data collection technique used is through observation, interviews, and documentation, then the collected data is processed and analyzed. For the results of this study, it is known that the Building Permit is closely related to the community who has the right to use the land, whether it will be used to build buildings, shops, boarding houses, even housing or residence with the condition that a permit must be obtained. However, the building permit policy has not gone well, mainly regarding disobedience and community constraints due to lack of socialization from the local government
PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19
No full textThe study discusses the role of UNICEF as an international organization in dealing with child labour in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The author uses the International Organization Concept of Joachim, Reinalda, and Verbeek. In their research, they explained that implementing the role of international organizations, there are three perspectives: Enforcement approach, Managerial Approach, and Normative approach. (monitoring). This research uses qualitative descriptive methods with library studies. As a result of this research, UNICEF as an international organization has performed three roles. First, UNICEF monitors the collection of real-time data, second, it plays a role in capacity-building through educational programmes and campaigns, and third, it solves problems by providing technical assistance and policy recommendations to the Indonesian government
The ANALYSIS OF PORT SERVICE LEVY COLLECTION STRATEGY IN AN EFFORT TO INCREASE THE REGIONAL LEVY INCOME FOR NORTH BUTON REGENCY IN 2016-2020
No full textThis study aims to analyze the strategy for port service levy collection in an effort to increase the regional levy income for North Buton Regency in 2016-2020 and the inhibiting and driving entities in the port service levy collection. The research method used in this study was a qualitative descriptive method. The author used primary data in the form of interview results and secondary data in the form of target data and the realization of port service levy income. The results showed that the strategy for port service levy collection in an effort to increase the regional levy income for North Buton Regency in 2016-2020 had not been carried out properly. This is caused by various obstacles, including the lack of human resources, the lack of facilities and infrastructure, and lack of supervision
