9 research outputs found
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI REPRODUKSI (KLONING)
No full textPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kloning menimbulkan kontroversi, terutama yang bersangkutan dengan kloning manusia. Isu yang mengedepan dan menjadi perdebatan pada forum internasional adalah apakah larangan terhadap kloning manusia bersifat mutlak atau terbatas pada kloning reproduktif manusia. Kloning manusia diidentifikasi menimbulkan beberapa masalah, baik masalah etika dan moral, masalah ilmiah, serta masalah sosial.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Perlukah hukum pidana digunakan untuk membatasi penggunaan teknologi kloning? (2) Bagaimana formulasi tindak pidana tentang kloning manusia?
Penelitian ini ditujukan untuk: (1) mencari landasan untuk menetapkan kebijakan hukum pidana di bidang kloning manusia; (2) merumuskan formulasi ‘tindak pidana’ kloning reproduktif manusia dalam perundang-undangan pidana Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dengan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif. Kesimpulan ditarik secara deduktif.
Simpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Kloning reproduksi manusia merupakan suatu permasalahan sosial yang perlu ditanggulangi oleh hukum pidana. Analisis terhadap perkembangan teknologi cloning (SCNT), perspektif nilai (agama, bioetika dan biomedis, HAM), serta kecenderungan internasional menunjukkan bahwa: (a) Teknologi kloning (SCNT) diidentifikasi bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional; (b) dari perspektif agama, bioetika dan biomedis, serta hak asasi manusia, kloning reproduksi manusia tidak dapat diterima; (c) Analisis dari aspek untung dan rugi kerugian potensial lebih banyak dibandingkan manfaat potensial yang didapat; (d) Kriminalisasi terhadap kloning reproduksi manusia tidak secara signifikan menambah beban aparat penegak hukum; (e) Masyarakat internasional sepakat menolak kloning reproduksi manusia dan terhadap kloning terapeutik tidak ada keseragaman pendapat. (2) Formulasi ‘tindak pidana’ kloning manusia dalam perundang-undangan pidana Indonesia terbatas pada kloning reproduksi manusia (reproductive cloning of human beings). Kriminalisasi kloning reproduksi manusia terutama untuk melindungi kepentingan hukum klon, donor dan sumber sel somatic, wanita sebagai donor ovum maupun surrogate mother’.
Kata kunci: kebijakan hukum pidana, kloning reproduktif manusi
Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia
No full textChange requires law if it is to be carried out in an orderly and orderly manner. Society\u27s life goes through change and is a natural phenomenon in social phenomena. In the banking world, social change occurs in an evolutionary way. Change has occurred from the time after independence to the present. Various economic policies set by the government, such as economic policies in the 1980s, economic liberalization and economic crises in other countries also have an impact on the Indonesian banking world. Especially when the country is experiencing a monetary crisis, banking changes occur significantly, which are regulated in various laws and regulations. Economic globalization and information technology developments bring about social changes in society, including in the banking world, such as changes in society when making banking transactions.Proses perubahan memerlukan hukum, apabila perubahan hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Kehidupan masyarakat melalui perubahan dan merupakan kewajaran dalam fenomena sosial. Pada dunia perbankan perubahan sosial terjadi secara evolusi. Perubahan terjadi mulai dari zaman setelah kemerdekaan hingga saat ini. Berbagai kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi pada tahun 1980-an, liberalisasi ekonomi dan krisis ekonomi di negara-negara lain juga memberikan perubahan pada dunia perbankan Indonesia. Apalagi saat di dalam negeri mengalami krisis moneter, perubahan perbankan terjadi dengan signifikan, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi membawa perubahan sosial pada masyarakat, juga dalam dunia perbankan, misalnya perubahan masyarakat saat melakukan transaksi-transaksi perbankan
Criminal Law Functionalization in Overcoming Post-Extraction Dental Commercialization
No full textThe commercialization of organs and body tissues is regulated in Article 64 Paragraph (3) of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. Violation of these provisions can be punished under Article 192. Post-extraction teeth can be used for the practice of dental students. Certain parties to get teeth from the dentist’s practice for sale use this opportunity. The problem in this research is how to functionalize criminal law in tackling the commercialization of post-extraction teeth. This research used socio legal approach. To answer the problems used primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with medical students and dentists. Secondary data obtained from document study. Data were analyzed qualitatively. The research shows that the functionalization of the commercialization of post-extraction teeth is still in the formulation stage. There is no criminal application against the perpetrators of this crim
Peningkatan Kreativitas untuk Kemandirian Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati, Kab. Limapuluh Kota
No full textPengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guna menciptakan kemandirian bagi warga binaan LPKA Kelas II Tanjung Pati. Metode pendekatan yang diterapkan adalah diskusi terbatas dan fokus serta penyuluhan yang partisipatif berupa pemberian pelatihan keterampilan. Tim menempatkan diri sebagai fasilitator yang memfasilitasi AndikPas LPKA Kelas II Tanjung Pati dalam kegiatan merangkai bunga/tanaman artifisial. Walaupun belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan mengenai cara pembuatan tanaman artifisial dengan menggunakan bahan pokok dari tumbuhan asli seperti pohon bambu dan pohon jambu, namun AndikPas LPKA Kelas II Tanjung Pati cukup memahami materi yang diberikan dan dapat mempraktikannya dengan baik. Namun begitu AndikPas masih memerlukan pembelajaran dan praktik terus-menerus (kontinu) dan intensif, agar dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga nanti apabila kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat menjadikan seni merangkai bunga sebagai sebagai peluang usaha
Non-Penal Efforts in Overcoming Crime of Corruption by Building an Anti-corruption Culture for "Didikan Subuh" Participants in Padang
No full textThis study examines the concept of integration of Anti-Corruption Education at "Subuh" Education Program in Padang City. Corruption is an extraordinary crime or extraordinary crime, so it needs extraordinary handling as well. Viewed from the organic theory, the handling of criminal acts of corruption is equipped with a complete structure. Judging from the substance of the law, it has been widely supported by complete laws and regulations. From the aspect of legal culture, several policies have been issued that integrate Anti-Corruption Education into the learning curriculum in schools. However, these efforts have not yielded significant results. The rate of corruption is still said to be high. In Padang City, an average of 39 cases are submitted to the Corruption Court, Padang District Court. The approach that needs to be taken is a religious approach. The Islamic religious approach is carried out by integrating Anti-Corruption Education in the "Subuh" Education Program. "Didikan Subuh" is an Islamic Education Program that was born and developed in Minangkabau. Subuh Education is a functional and practical conception of Islamic Education at dawn with activities centered in the Mosque and Mushalla. Researchers used the Legal System Theory from Laurence M. Friedman and the Functional Structure Theory from Talcott Parsons. This research is normative legal research. The data source consists of secondary data. Data were analyzed qualitatively
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUALBELI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA
No full textThis study is to determine the perspective of Islamic law on the criminal act of buying and selling human organs in Indonesia. In Islamic law including ushul fiqih, namely al-quran, as-sunnah, ijma, Qiyas. The legal basis for the sale of organs is regulated in Article 64 Paragraph (3) of the criminal provisions Article 192 of the Law. Number 36 of 2009 concerning Health. The World Health Organization (WHO) estimates that 10 percent of the global demand for buying and selling organs is in line with demand. Formulation of the problem: 1) What is the Perspective of Islamic Law on the Sale and Purchase of Human Organs in Indonesia; 2) What is the Positive Law of Indonesia on the Crime of Selling and Purchasing Human Organs. 1) Islamic law prohibits the sale and purchase of human organs, it is haram, except for transplanting organs from living donors to other people under the provisions of Islamic Shari'ah. 2) Indonesia's positive law regulation on the criminal act of buying and selling human organs is regulated in Law no. 23 of 2002, Law no. 21 of 2007 and Law no. 36 of 2009
Pembekalan Bisnis Frozen Food dalam Rangka Menyiapkan Warga Binaan LPP Klas IIB Padang Berwirausaha Setelah Selesai Menjalani Masa Hukuman
No full textLembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Padang mempunyai fungsi melakukan pembinaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Saat ini LPP melakukan pembinaan terhadap perempuan (anak maupun narapidana wanita). Ada 214 perempuan tahanan dan narapidana, 80% dari narapidana wanita di LPP adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artinya 80% para warga binaan menjalani pembinaan lebih dari 4 tahun. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, LPP menghadapi kendala, antara lain kurangnya sumber daya manusia untuk berbagai kegiatan pembekalan, over capacity. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, LPP telah melakukan kerjasama dengan pihak lain, salah satunya dengan Universitas Bung Hatta. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, dilakukan kegiatan penyadaran bahaya penyalahgunaan narkotika dan pelatihan manajemen keuangan dan mengelola bisnis online, serta praktik frozen food. Tujuan jangka pendek kegiatan ini adalah: warga binaan LPP mempunyai keterampilan bisnis frozen food. Tujuan jangka panjang kegiatan ini adalah: terbentuknya unit usaha frozen food di LPP Klas IIB Padang, sehingga warga binaan mempunyai pendapatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini ada beberapa tahap: (1) Tahap persiapan: pemetaan tentang minat dan bakat dari warga binaan oleh LPP; (2) Tahap pelaksanaan: peningkatan pengetahuan warga binaan tentang bisnis online; peningkatan pengetahuan tentang bisnis makanan beku (frozen food); peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan disimpulkan bahwa: (1) telah meningkatnya pengetahuan warga binaan tentang pengelolaan bisnis frozen food; (2) perlu upaya lanjutan untuk mewujudkan unit bisnis frozen food di dalam LPP
INDIGENOUS TRADITION BASED-TOURISM DEVELOPMENT: FOREIGN TOURIST’S MEMORABLE TOURISM EXPERIENCE IN MENTAWAI, INDONESIA
No full textPurpose: This study examines the foreign tourist’s MTE on the indigenous tradition with the objective to find out the foreign tourists’ MTE and its effect on revisit intention and intention to recommend. It is conducted on 51 foreign tourists visiting Mentawai from April to June 2018.
Methodology: Convenient sampling is used for the sampling method. Primary data are collected from survey.
Result: The result shows that MTE is good (higher) which has a positive significant relationship with the revisit intention due to that the t value of this variable is greater than 1.96., and the path coefficient is 0.619. It indicates the higher MTE which will have an effect on the high opportunity to revisit intention. The effect of MTE on intention to recommend also has a positive significant relationship. The path coefficient also indicates a positive sign, meaning the higher MTE has effect on the higher intention to recommend. Thus, foreign tourists experiencing Mentawai cultural tourism has positive MTE effecting positively tourists’ revisit intention and intention to recommend.
Applications: This research can be used for universities, teachers, and students.
Novelty/Originality: In this research, the model of the Indigenous Tradition Based-Tourism Development: Foreign Tourist’s Memorable Tourism Experience in Mentawai, Indonesia is presented in a comprehensive and complete manner
