73 research outputs found
Analisis Konflik Eksternal dan Internal Tokoh Utama dalam Novel Macan Kertas Karya Budi Anggoro
No full textThis study aims to gain an understanding of the external and internal conflicts in the novel's main character and presents the results of research material for learning materials in schools. The method used in this research is a qualitative descriptive method in the form of a structural approach. The data in this study is a literary text which includes external and internal conflict in the novel Macan Kertas. Data collection techniques with techniques of documentary studies by way of reviewing literature becomes a source of research data. Based on data analysis, novel Macan Kertas discusses external conflict is a conflict with the main character Ma'am barrel, the market administrator, officer and head of the Department of Market Management, hired thugs and Lutfi husband. Not only that there is also an internal conflict the main character is feeling sad, angry, disappointed, anxious, upset, regret, fear, happy, surprised, worried and wonder. The result is expected to be a reference for the development of subsequent research that want to study novel by Budi Anggoro with another theory. Would be much better reader works Budi Anggoro understand the context in these work, so bring meaning conveyed author
KATA MENUNTUT ATAU VORDEREN DALAM PASAL 1156 AYAT (1) KUHPERDATA ADALAH SUATU UPAYA HUKUM PERMOHONAN (SUATU PEMAHAMAN DASAR DAN MENDALAM)
No full textPemahaman mutlak atas suatu ketentuan perundang-undangan adalah suatu prasyarat untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari keberlakuan suatu hukum. Terkadang dalam satu ketentuan pasal peraturan perundang-undangan, bahkan satu kata dalam pasal, dapat terjadi perbedaan pemaknaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu, didalam doktrin ilmu hukum dikenal suatu cara untuk mengetahui makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut.</jats:p
Negara dan Monopoli Alamiah serta Perkembangan di Indonesia
No full textNatural monopoly is a controversial theory to be developed or implemented in today\u27s world. It is important to note that every time an economic crisis hits the world, at that time natural monopoly loses its popularity, because it is the party to blame for the economic crisis that occurs, especially if the natural monopoly is held by State-Owned Enterprises (BUMN). Indonesia is one of the countries that through the BUMN Law prohibits natural monopoly on certain industries to be applied. This becomes important to study considering that natural monopoly itself is a way to achieve efficiency, such as the goal of business competition. On the other hand, natural monopoly itself is one way for the state to carry out its obligations to meet the people\u27s needs, through the delegation of its implementation to BUMN. At this writing, it is shown about the development and implementation of natural monopolies by BUMN in Indonesia
PARATE EKSEKUSI: HAK KREDITUR, YANG MENDEROGASI HUKUM FORMIL (SUATU PEMAHAMAN DASAR DAN MENDALAM)
No full textAbstrakThis paper explains concerning one of the ways execution of security goods,by the name parate eksekusi. In which practice, happened not full understoodabout this execution concept. This fact, can visible from difficulty of creditorwill do the execution, because must passed formalities of prosedural law.Actualy, parate execution is exlusion of procedural law formality which iscourt institution do not have competency here. In this matter appropriatewith means and purpose that parate eksekusi.</jats:p
KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LlNGKUP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
No full textPEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG DAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
No full textAkta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas
No full textIn practice, there are often disobedient shareholders who do not deposit the full capital that has been issued, even though their names as shareholders have been recorded in the Company\u27s deed of establishment. In this research, the author raises the case of a Deed of Acknowledgement of Indebtedness made by a shareholder at PT This research will discuss the absence of capital deposits by shareholders in the establishment of a limited liability company which can be said to be a debt based on the applicable laws and regulations, as well as reviewing whether a Deed of Acknowledgement of Indebtedness can be used as a substitute for proof of capital deposits in the Company. This research was prepared using normative juridical research methods, utilizing document studies using secondary data, and using analytical descriptive research specifications, and analyzed using qualitative analysis methods. The research results show that the absence of a full deposit made by shareholders in the Company constitutes a debt and/or obligation and is considered fulfilled if the shareholder has made a full deposit into the Company. Apart from that, as reflected in Article 33 paragraph (2) of Law no. 40/2007, shareholders are required to deposit capital in full to the Company as proof of legal ownership of the issued shares. Thus, the Deed of Acknowledgment of Indebtedness made by the shareholder in the case raised serves as evidence of an Authentic Deed which strengthens and justifies the Company\u27s position in postponing the granting of shareholder rights to shareholders who have not paid for the shares that have not been deposited. However, the existence of the Deed of Acknowledgment of Indebtedness cannot replace proof of capital deposit in the Company
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ACTIO PAULIANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMO 01/PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
No full textAbstrak Untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan upaya hukum melalui actio pauliana. Penelitian berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan Tommy Simorangkir selaku kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana terhadap harta debitor pailit yang juga dimiliki oleh 2 (dua) orang lainnya serta sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus a quo. Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengajukan gugatan actio pauliana dalam kepailitan dimiliki oleh kurator dan Tommy Simorangkir memiliki kewenangan untuk mengajukan actio pauliana dalam kasus a quo meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh debitor sendiri, namun meskipun begitu actio pauliana dalam kasus a quo sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti bahwa debitor mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan kreditor. Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Actio Pauliana Abstract To protecting the interest of creditors which are prejudiced due to legal actions conducted by debtors, Law Number 37 Year 2004 provides a legal action through actio pauliana. The research based on Verdict Number 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt. The authority of Tommy Simorangkir as a curator in filing an actio pauliana suit towards the debtors bankrupt assets in the form of a plot of land which is owned by the bankrupt and 2 (two) other person, and whether the legal consideration of the panel of judges in deciding the case has been correct or incorrect. The type of research which the author uses in this research is a normative research and uses the statue and case approach. The data which is used in this research are secondary data by using legal materials. The result finds that the authority to file an actio pauliana suit in a bankruptcy case is possessed by curators and Tommy Simorangkir has the authority to file actio pauliana although the asset is not only owned by the debtor alone, however, actio pauliana filed in the said case shall be rejected since it is not proven that the debtor is aware that their conduct is prejudicial to the creditor. Keywords: Business Law, Bankruptcy, Curator, Actio Paulian
KEABSAHAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
No full textPenelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis keabsahan dari grosse akta pengakuan hutang pembiayaan bank syariah. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari akta pengakuan hutang, berbentuk notaril berisi pernyataan keberhutangan sepihak dari debitur sebagai pembuktian adanya hutang debitur kepada kreditur yang lahir karena telah terjadi perjanjian kredit. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan bukan dalam bentuk perjanjian kredit melainkan perjanjian sesuai jenis transaksinya, meliputi transaksi bagi hasil, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan perjanjian kredit. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini memberikan pandangan baru terkait penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai karakteristik akad khususnya akad yang berbasis kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad untuk pembiayaan syariah jika dilihat dari tingkat kepastian perolehan keuntungan bank, dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Akad yang berbasis kemitraan termasuk kategori Natural Uncertainty Contracts, sedangkan akad jual beli, akad pinjam meminjam dan akad sewa menyewa termasuk kategori Natural Certainty Contracts. Dimana kesimpulannya, pada akad pembiayaan dengan kategori Natural Certainty Contracts menimbulkan konsekuensi hutang piutang sehingga keabsahan hukum dari penambahan grosse akta pengakuan hutang bagi bank terpenuhi, sedangkan untuk Natural Uncertainty Contracts, keabsahan grosse akta pengakuan hutang tergantung dari pembuktian adanya kewajiban yang tertunggak, dan khusus untuk akad Musyarakah Mutanaqisah, grosse akta pengakuan hutang dapat dibuat dengan melihat kedudukan hukum para pihak dan konsekuensi hutang dalam transaksi
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL
No full textAbstrak Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran. Kata kunci: Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, Kepailitan Abstract The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments. Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptc
- …
