14 research outputs found
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT DENGAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PESERTA BPJS (STUDI RSUD SULTAN SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance Related to Late Payment Fines by BPJS Participants (Study of Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital). The methods used in this research are normative and sociological. From the results of this thesis research, it is concluded that: 1. Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance Related to Late Payment Fines by BPJS Participants at Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Hospital Pontianak, implementation policy in principle is a way for a policy to achieve its goals. Nothing more and nothing less. To implement public policies. The regulation of service fines for late payment of health insurance contributions is regulated in Article 42 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, for 2020, the fine as referred to in paragraph (5) is 2 , 5% (two point five percent) of the estimated cost of the Indonesian Case Based Groups package based on the initial diagnosis and procedure for each month in arrears provided that the maximum number of months in arrears is 12 (twelve) months and the maximum fine is Rp. 30,000,000.00 (thirty million rupiah). 2. Factors that influence late payment fines by BPJS Participants at the Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital are as follows: a. Economic factors: Whereas most BPJS participants have an uncertain income so that BPJS output is ignored, the large number of family dependents will have an effect on income because the increasing number of family dependents or the number of family members who participate in the meal will indirectly force the workforce to seek additional income. b. Factors of apathy / indifference: That most BPJS participants are apathetic / indifferent to think that their BPJS has not been used for treatment at the hospital, has a loss if they pay the stipulated outcome. 3. The efforts of the Government and the Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital in Overcoming the Delay The problem of arrears in bills for BPJS Partners' Health Facilities (Faskes) in hospitals which has become a national issue, is now beginning to be resolved. One of them is to keep the hospital cash flow running, the hospital can take advantage of the BPJS partner Health Facility Bill Financing Program or Supply Chain Financing (SCF) which is a derivative product of BPJS. The Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Regional General Hospital is one of the hospitals in West Kalimantan that has implemented this program. First, efforts to improve physical facilities and infrastructure. Second, efforts to increase professionalism in health services. And the factors that influence include: legal factors; law enforcer; infrastructure; legal awareness (society).Keywords: Implementation, Health Insurance, Fines, Delays and BPJS Participants ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Dengan Denda Keterlambatan Pembayaran Oleh Peserta BPJS (Studi RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Dengan Denda Keterlambatan Pembayaran oleh Peserta BPJS di RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Pengaturan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan diatur di Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan dan besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 2. Faktor-faktor yang mempengaruhui keterlambatan denda pembayaran oleh Peserta BPJS Di RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak sebagai berikut : a. Faktor ekonomi : Bahwa kebanyakan peserta BPJS pendapatan tidak menentu sehingga iuaran BPJS dikesampingkan, besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan karena semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. b. Faktor apatis/masa bodoh : Bahwa kebanyakan peserta BPJS banyak yang apatis/masa bodoh yang beranggapan BPJS miliknya belum di gunakan untuk berobat di Rumah Sakit, mempunyai rugi jika membayar iuaran yang sudah ditetapkan. 3. Upaya-upaya pihak Pemerintah Dan RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak Dalam Menanggulangi Keterlambatan Tersebut Masalah Tunggakan Tagihan Biaya Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mitra BPJS di rumah sakit yang menjadi isu nasional, kini mulai terpecahkan. Salah satunya agar cashflow rumah sakit tetap berjalan, pihak rumah sakit bisa memanfaatkan Program Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS atau Supply Chain Financing (SCF) yang merupakan produk turunan dari BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie menjadi satu diantara RSUD di Kalimantan Barat yang telah menerapkan program tersebut. Pertama, upaya meningkatkan fasilitas fisik dan sarana prasarana. Kedua, upaya peningkatan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi: faktor hukum; penegak hukum; sarana prasarana; kesadaran hukum (masyarakat).Kata Kunci : Implementasi, Jaminan Kesehatan, Denda, Keterlambatan dan Peserta BPJ
Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tijauan Sosiologis
No full textThe ethnic conflict in Ambon and Sambas are the result of the same casual factors. The ambivalent and unfair treatment by the armed forces and the police, and the absence of law enforcement, were factors that led to the emergence of these conflicts. Numerous crimes and violent actions (by gangster and preman) Took place. The local people - the Dayak and Malay community of Sambas, and the Ambon communities (both, Moslem and Christian, and also the Bugis, Buton, and Makassar) - took harsh measures without regard for the law. They did so since they could no longer trust the law, the armed forces and the police... [...] in the last part of this article, the author proposes three steps for the solution to the conflicts in both places: the shorts medium, and long term solutions. 
SURAT SULTAN PONTIANAK: STRATEGI KOMUNIKASI DAN STRUKTUR TIGA KOLEKSI
Get PDFKertas kerja ini membincangkan wujud fisik dan kandungan surat Sultan Pontianak koleksi pelbagai pusat manuskrip seperti Perpustakaan Negara Malaysia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universiti Leiden, British Library, dan milik perseorangan. Perbincangan koleksi surat baginda meliputi, 11 lembar surat sosial dan 2 lembar surat perjanjian yang bermula dari Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie abad ke-18 hingga Sultan Syarif Yusuf Alqadrie tahun abad ke-19. Tiga surat Sultan Pontianak diuraikan berdasarkan struktur surat yang berbeda dari surat Melayu pada umumnya, seperti kepala surat, cap, kata pujian, prapenutup, dan penutup surat.Struktur surat menghasilkan bentuk kandungan yang dilihat dari penyampaian pesan yang terpenting dalam surat. Kandungan tiga surat diuraikan berdasarkan kaidah komunikasi yang digunakan oleh Sultan untuk menyampaikan pesan tentang perkara yang kontroversi dan memunculkan perdebatan sampai sekarang di Kalimantan Barat. Perbincangan koleksi dan kandungan yang terdapat di dalam surat Sultan Pontianak menghasilkan tafsiran yang berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap surat Sultan Pontianak itu sendiri
Decision-Making Policies of Leaders within Islamic Boarding School’s Institute to Improve Formal Education Managerial’s Quality
No full textThe rationale of the research context in this study is mainly related to the fact that there is such a significant impact of the decision-making procedure taken by leaders in Islamic Boarding School, mostly known as pesantren, to improve the quality of managerial activities in formal educational institutions. Islamic boarding school institutes that oversee formal educational institutions have different strategies and decision-making with targeted goals and distinctive considerations in regulating the decisions to be reached. This study focuses on the design, implementation, and evaluation of decision-making. This study used a descriptive qualitative approach. The data were collected through observation, documentation, and interviews. The data analysis used is data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that: first, the decision-making design consisted of steps like forming a team, identifying needs analysis, program designing, employing program socialization, and undergoing process evaluation, while the focus of the decision-making design was to improve the quality of management. Second, the implementation of decision-making procedures from the leaders can be seen in improving the quality of human resources, where they fixed and highlighted this particular aspect as they are directly related to the quality of school management. Third, the leaders' evaluation process was done directly and indirectly through some discussion. The evaluation standard used is the evaluation undergoes the process within the decision is implemented and at the impact of the decision to measure how significant it is.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pengambilan keputusan pimpinan yayasan yang dalam kaitannya meningkatkan mutu pengelolaan di lembaga pendidikan formal. Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan formal memiliki strategi dan pengambilan keputusan yang berbeda dengan tujuan yang terarah dan adanya sebuah pertimbangan khusus dalam menetapkan keputusan yang akan direalisasikan. Kajian ini difokuskan pada desain, implementasi dan evaluasi pengambilan keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa metode yaitu, observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, desain pengambilan keputusan terdiri dari langkah-langkah berupa pembentukan tim, analisis kebutuhan, rancangan program, sosialisasi program, evaluasi proses, sedangkan bentuk desain pengambilan keputusan pimpinan yayasan dalam meningkatkan mutu pengelolaan. Kedua, pada Implementasi pengambilan keputusan dari pimpinan yayasan terlihat pada peningkatan mutu SDM, dimana pimpinan yayasan membenahi dan fokus pada SDM. Karena bagi pimpinan yayasan hal yang terkait langsung dengan pengelolaan sekolah yakni terletak pada SDM yang berkualitas. Ketiga, evaluasi dari pimpinan yayasan yakni secara langsung dan tidak langsung dan selalu dimusyawarahkan. Standar evaluasi yang digunakan yakni pada evaluasi ketika dilakukan saat proses maupun akhir dari keputusan tersebut dan mengukur seberapa jauh pengambilan keputusan tersebu
Sejarah sosial daerah Kotamadya Pontianak
Get PDFPenulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan Jokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka
Peluang Penerapan Produksi Bersih di Industri “Konveksi Kaos & Kemeja” Kota Pontianak
Get PDFVarious kinds of industrial activities besides having a positive impact also have a negative impact including non-product output which can be a polluter that harms the environment if it is not managed properly. Industrial waste is one of the serious problems in the era of industrialization. One of the industries that produce waste is the convection industry, which can have an impact on the environment if left untreated. Therefore, it must be handled from the beginning during the production process, one of the treatments is by applying clean technology. This research was conducted to identify the generation of waste generated in the clothing production process and to develop alternative clean production opportunities that can be applied along with an overview of economic and environmental benefits. Opportunities for the application of clean production that can be done is to recycle the fabric remnants from the production of T-shirt & Shirt Convection into a variety of accessories that are worth selling with 4 different types of sewing patterns, namely abstraction, template, overlapping, and geometric patterns
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PASCA STROKE NONHEMORAGIK DI RSUD SULTAN SYARIEF MOHAMMAD ALQADRIE
No full textLatar Belakang: Stroke membuat kualitas hidup pasien menurun karena stroke tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi kognitif, bahasa, emosi dan juga fungsi sosial. Dukungan keluarga diperkirakan akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien pasca stroke nonhemoragik di RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadri. Metode: Desain penelitian kuantitatif dengan metode korelasi dengan rancangan retrospective pada 65 responden menggunakan teknik simple purposive sampling di poli saraf instalasi jalan di RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadri. Menggunakan kuesioner dukungan keluarga dan SS-QOL (Stroke Specific Quality of Life Scale). Analisa data menggunakan uji pearson. Hasil: Uji pearson didapatkan nilai p value = 0,001 (p < 0,05) artinya terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien pasca stroke nonhemoragik di RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadri. Kesimpulan: Ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien pasca stroke nonhemoragik di RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadri. Perawat diharapkan mampu memberdayakan dukungan - dukungan dari orang terdekat pasien stroke. Kata kunci: Stroke, Dukungan keluarga, Kualitas hidup. Daftar Pustaka 44 (1993 - 2014
GALERI SULTAN HAMID II DI PONTIANAK
Get PDFBangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali sejarah, dari zaman pra-sejarah hingga kini di zaman reformasi. Sejarah memiliki nilai yang sangat penting dan berharga di kehidupan masa kini maupun masa depan, karena sejarah mengenalkan bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan untuk merebut dan mempertahankan bangsa ini, dan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lalu. Saat ini di Kota Pontianak-Kalimantan Barat hanya memiliki satu wadah yang memamerkan koleksi atau benda-benda yang memiliki sejarah, yaitu Museum Provinsi Kalimantan Barat. Museum tersebut dikategorikan ke dalam jenis Museum Provinsi. Peranan museum di Kalimantan Barat sangat penting dalam usaha melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Saat ini Museum Provinsi Kalimantan Barat hanya berisi peninggalan barang-barang dan replika rumah-rumah tradisional di seluruh daerah Kalimantan Barat. Sedangkan masih ada poin penting yang belum diketahui masyarakat secara menyeluruh, yaitu Sultan Syarif Abdul Hamid Alqadrie, Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak, yang mana juga sebagai pencipta Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan adanya wadah galeri yang mendedikasikan kepada Sultan Hamid II sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Kata kunci: Galeri, Sultan Hamid II, Biograf
