Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TOKOPEDIA PADA PENGGUNA JASA ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
No full textABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas jual beli melalui perdagangan sistem elektronik. Transaksi melalui e-commerce kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya penerimaan barang yang tidak sesuai oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (i) bentuk pertanggungjawaban hukum dari Tokopedia terhadap pengguna jasa elektronik dalam transaksi e-commerce (ii) perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa elektronik dalam transaksi e-commerce.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Kemudian data dianalisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tokopedia sebagai penyelenggara e-commerce menyediakan pusat resolusi apabila terdapat sengketa antara pembeli dan penjual. Selain itu Tokopedia memiliki ketentuan maksimal 2x24 jam apabila konsumen ingin mengajukan pengembalian barang atau pengembalian dana. Kemudian perlindungan kepada konsumen yaitu dapat mengajukan upaya-upaya berupa pnyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi, dan ketentuan lain yang diatur pada undang-undang perlindungan konsumen.Kata kunci: Konsumen, sistem elektronik, perlindungan hukum ABSTRACTThis research is motivated by the increasing activity of buying and selling through electronic trading systems. Transactions through e-commerce then cause various problems, one of which is the receipt of inappropriate goods by consumers. This study aims to identify and analyze: (i) the form of legal liability from Tokopedia to users of electronic services in e-commerce (ii) legal protection of consumers as users of electronic services in e-commerce.This research is a normative juridical law research. This research is a literature study using secondary data sources. The method of data collection in this research is through literature study. Then the data were analyzed descriptively, namely the effort to collect and compile a data, then an analysis of the data was carried out.The results of this study indicate that Tokopedia as an e-commerce provides a resolution center if there is a dispute between the buyer and the seller. In addition, Tokopedia has a maximum provision of 2x24 hours if consumers want to apply for a return or refund. Then the protection for consumers is to be able to propose efforts in the form of dispute resolution through courts, mediation, and other provisions regulated in the consumer protection law.Keywords: Consumer, Electronic system, Legal protectio
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERDATA NOMOR: 153/Pdt.G/2018 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG KASUS HILANGNYA DANA CREDIT UNION YANG DISIMPAN PADA BANK
No full textABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Perkara Hilangnya Dana Koperasi Kredit Yang Disimpan Di Bank" bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui upaya para pihak terhadap Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menjelaskan atau menguraikan, segala sesuatu yang diperoleh dari teori dan hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang kongkrit dan ilmiah.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan telah dikuatkan oleh Putusan Pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, pertimbangan lainnya adalah meskipun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) baik kantor pusat maupun PT. Bank Tangungan Negara (Persero) Cabang Pontianak tidak terlibat secara langsung namun ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mengikat hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya perbuatan salah satu pegawai PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Cabang Pontianak yang merugikan Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Bahwa akibat hukum dari Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah bagi Tergugat yang terkena putusan Majelis Hakim untuk melaksanakan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Sedangkan pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah bagi Penggugat upaya yang dilakukan adalah menunggu itikad baik dari pihak Tergugat untuk melaksanakan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang antara lain membayar ganti rugi sebesar Rp. 76.362.246.563,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). 51 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen), kepada Penggugat secara tunai sejak putusan ini dibacakan, upaya yang dilakukan Tergugat adalah mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ke Pengadilan Tinggi Pontianak.Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan Perdata. ABSTRAKThe thesis research with the title: "Analysis of Judges' Considerations in Civil Decisions Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court Regarding Cases of Loss of Credit Union Funds Deposited in Banks" aims to find out and obtain such data with the judge's consideration in the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court. To find out the legal consequences of the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court. To find out the efforts of the parties to the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court.This research was conducted using the approach method used in this research is normative juridical, namely explaining or explaining, everything that is obtained from theory and the results of library research so that concrete and scientific truths can be found.Based on the research, the following results were obtained: That which was considered by the Judge in the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court was that the Defendant's actions fulfilled the element of Unlawful Acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code and has been confirmed by the Criminal Decision No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, another consideration is that although PT. State Savings Bank (Persero) both the head office and PT. Bank Tangungan Negara (Persero) Pontianak Branch is not directly involved but the provisions of Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code are binding on the legal relationship between the two parties; so that with the actions of one of the employees of PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Pontianak Branch which is detrimental to the Plaintiffs, then the Defendant I and Defendant II must be responsible for providing compensation due to actions committed by their employees. That the legal consequence of the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court is for the Defendant who is affected by the decision of the Panel of Judges to carry out the decision as stipulated in the decision of Defendant I and Defendant II is on the losing side, then Defendant I and Defendant II must be sentenced to pay court fees jointly and severally. Whereas the parties to the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court are for the Plaintiff the efforts made are to wait for the good faith of the defendant to implement the Decision that has been handed down by the Panel of Judges which among others pays compensation of Rp. 76,362,246,563.51 (Seventy Six Billion Three Hundred Sixty Two Million Two Hundred Forty Six Thousand Five Hundred Sixty Three Rupiah and Fifty One Cent), to the Plaintiff in cash since this verdict was read, the efforts made by the defendant is to file an appeal against the decision of the Pontianak District Court Judge to the Pontianak High Court.Keywords: Analysis, Judges' Considerations, Civil Decision
ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN/PENYEDIA OLEH KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI OBJEK SENGKETA
No full textABSTRAKDalam praktik peradilan terdapat putusan-putusan pengadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tata usaha negara yaitu surat penetapan pemenang tender bukan merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, namun menjadi kompetensi Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan ntuk menganalisis apakah penetapan pemenang pemilihan/penyedia kelompok kerja pengadaan barang dan jasa dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara; serta untuk mengkaji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi memiliki kompetensi untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan penetapan pemenang/penyedia oleh kelompok kerja pengadaan barang dan jasa yang dijadikan objek sengketa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara di Indonesia disandarkan pada adanya sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi aspek vital dalam kompetensi absolut PTUN, karena dapat dikatakan sengketa TUN lahir karena adanya suatu KTUN.Kata Kunci: Pengadaan Barang, Sengketa Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara ABSTRACTIn judicial practice, there are court decisions against State Administrative lawsuits on objects of state administrative disputes, namely the letter of determination of the winner of the tender is not an absolute competence of the state administrative court, but becomes the competence of the General Judiciary Body, namely the District Court. This study aims to analyze whether the determination of the winner of the selection/provider of the working group for the procurement of goods and services can be qualified as a state administrative decision; and to examine whether the State Administrative Court has the competence and competence to judge, examine, and decide on the determination of the winner/provider by the working group for the procurement of goods and services that are the object of the dispute.The results show that the legal construction of absolute competence of state administrative courts in Indonesia is based on the existence of state administrative disputes. Therefore, the existence of a State Administrative Decree (KTUN) is a vital aspect in the absolute competence of the Administrative Court, because it can be said that the TUN dispute was born because of a KTUN.Keywords: Procurement of Goods, Administrative Dispute, State Administrative Cour
ANALISIS PENATAAN LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT PENGHAPUSAN KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DAERAH TERTENTU MELAKUKAN PENYIDIKAN
No full textABSTRAK
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) baru-baru ini telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri ini, daftar Polsek tertentu yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri terdapat beberapa Polsek yang masih memiliki kewenangan untuk menerima Laporan Polisi dan melakukan proses penyelidikan. Hanya saja, pada saat penanganan Laporan Polisi tersebut naik ke tahap penyidikan, Polsek tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga wajib untuk melimpahkan kepada Polres di atasnya. Namun, khusus beberapa beberapa Polsek, seperti di wilayah Papua Barat tidak menangani tindak pidana karena jarak tempuh sangat dekat dengan Polres. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apakah penataan lembaga kepolisian dengan menghapus kewenangan penyidikan kepolisian sektor daerah terentu berpengaruh secara langsung pada tugas dan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek dikhawatirkan meningkatkan angka kriminilitas, menurunkan kewibawaan Polsek, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kejahatn ke kantor polisi. Masyarakat lebih senang berurusan dengan polisi ditingkat polsek dengan alasan: jarak dari tempat tinggal dengan polsek yang relative dekat sehingga waktu tempuh relative cepat, masih bisa mencari nafkah jika berurusan dengan polisi, merasa lebih mengenal polisi di tingkat polsek, dan sering berkomunikasi dengan polisi polsek.
Kata kunci: Polisi, Penyidikan, Kewenangan
ABSTRACT
The Head of the National Police of the Republic of Indonesia (Kapolri) has recently signed the Decree of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number: Kep/613/III/2021 dated March 23, 2021 concerning the Appointment of the Sector Police only for the Maintenance of Security and Public Order in certain Areas (No. conduct an investigation). This decision was issued as a form of the National Police Chief's priority program in the field of transformation, institutional structuring programs, activities to strengthen Polsek and Polres as the front line of Polri services with an action plan to change the authority of Polsek only to maintain security and public order in certain areas (Not Conducting Investigations). Based on this Decree of the Chief of Police, the list of certain Polsek contained in the attachment to the Decree of the Chief of Police, there are several Polsek who still have the authority to receive Police Reports and carry out the investigation process. However, when the handling of the Police Report goes up to the investigation stage, the Polsek does not have the authority to conduct an investigation, so it is obligatory to delegate it to the Polres above it. However, in particular some Polsek, such as in the West Papua region, do not handle criminal acts because the distance is very close to the Polres. This study aims to analyze whether the structuring of police institutions by removing the police investigation authority in certain regional sectors has a direct effect on the duties and functions of the police in maintaining public security and order.
This research is a type of field research, namely research conducted by searching for data through field surveys. Meanwhile, judging from the type of data information, this research includes qualitative research, namely research that cannot be tested with statistics. The nature used in this research is descriptive research, which is a study that aims to provide a concrete description or explanation of the state of the object or problem under study without drawing general conclusions.
The results of the study indicate that the omission of investigative authority at the Polsek level is feared to increase the crime rate, reduce the authority of the Polsek, and the public's reluctance to report incidents of crime to the police station. People prefer to deal with the police at the police station level for the following reasons: the distance from their residence to the police station is relatively close so that travel time is relatively fast, they can still earn a living when dealing with the police, feel more familiar with the police at the police station level, and often communicate with the police.
Keywords: Police, Investigation, Authorit
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
No full text ABSTRAKPolri merupakan institusi yang berperan untuk menciptakan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Polri sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum (dari sistem peradilan pidana terpadu, merupakan institusi yang berperan dalam penegakan hukum dalam pra-ajudikasi terhadap dugaan adanya suatu tindak pidana dan menjaga norma yang hidup di masyarakat, kondisi demikian Polri merupakan institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum.Untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya. Proses penegakan hukum oleh Kepolisian melalui kegiatan penyidikan, harus di sertai dengan pengawasan yang ketat dan efektif, khususnya pengawasan internal melalui pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dalam proses penyidikan, sehingga dengan pengawasan dalam proses penyidikan yang efektif dapat menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan yang berakibat pada `kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat.Kurang efektifnya pengawasan dapat berakibat terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, terdapat beberapa faktor penyebab pengawasan penyidikan tidak efektif, diantaranya faktor hukumnya itu sendiri, faktor kurangnya personel/ pejabat yang berwenang melakukan tugas pengawasan penyidikan dan faktor penerapan sanksi terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Oleh karena itu Polri diharapkan mampu melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dengan menambah jumlah pejabat pengawas penyidikan dengan membentuk struktur/ fungsi khusus yang bertugas melakukan pengawasan penyidikan, menjatuhkan sanksi tidak hanya terhadap penyidik namun kepada pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran.Kata kunci: Polisi, Pengawasan, Penyidikan ABSTRACTThe National Police is an institution that plays a role in creating security and order as well as law enforcement. The National Police as the front line in the law enforcement process (from the integrated criminal justice system, is an institution that plays a role in law enforcement in pre-trial against allegations of a criminal act and maintains the norms that live in society, under such conditions the National Police is an institution that can enforce the law .To see how the law is enforced, it can be seen from the behavior of Polri members in carrying out their profession. The process of law enforcement by the Police through investigative activities, must be accompanied by strict and effective supervision, especially internal supervision through officials authorized to supervise the investigation process, so that with supervision in an effective investigative process it can ensure that the investigation process is carried out transparently and accountably in accordance with provisions of laws and regulations and avoid deviations in the form of abuse of authority in the investigation process which results in losses and injustices for the community.Ineffective supervision can result in abuse of authority in the investigation process, there are several factors that cause ineffective investigative supervision, including the legal factor itself, the lack of personnel/officials authorized to carry out investigative supervision duties and the factor of applying sanctions to investigators and investigators who are proven to be supervising officers. commit a violation in the investigation process. Therefore, the National Police is expected to be able to take steps to maximize supervision in the investigation process by increasing the number of investigative supervisory officers by establishing a special structure/function in charge of supervising investigations, imposing sanctions not only on investigators but also on investigating supervisory officers who are proven to have committed violations.Keywords: Police, Supervision, InvestigationLatar Belakan
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)
No full textAbstrakUndang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana uang pengganti kepada terpidana yang harus dibayarkan kepada negara, Akan tetapi, saat ini masih banyak hakim yang tidak membebankan pembayaran pidana uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat di dalam Putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor 1150 K/Pid.Sus/2020, dimana Terdakwa Roby Roy Frandana berdasarkan putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama. Penelitian ini mengkaji terkait mengapa hakim Mahkamah Agung pada Perkara Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti; serta bagaimana upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara terhadap putusan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.Dalam mengkaji penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis yuridis yang terdiri dari penelitian terhadap identiikasi hukum; dan penelitian terhadap efektivitas hukum.Hasil penelitian menunujukkan bahwa alasan Hakim Mahkamah Agung pada Perkara Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak nyata-nyata menikmati uang hasil korupsi. Motivasi pengenaan pidana uang pengganti adalah pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari adanya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dengan bijak lebih mempertimbangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana uang pengganti terhadap terdakwa, disertai alasan-alasan yang memenuhi asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan.Kata kunci: Korupsi, Pidana Uang Pengganti, Mahkamah AgungAbstractThe Corruption Crime Act regulates the criminal compensation money that must be paid to the state. However, currently, many judges do not charge the payment of compensation for criminal acts of corruption. In the Supreme Court Decision in case number 1150 K / Pid.Sus / 2020, where Defendant Roby Roy Frandana, based on this decision, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption collectively. This research examines why the Supreme Court judges in Case Number: 1150 K / Pid.Sus / 2020 did not impose additional compensation fees, as well as efforts to recover state financial losses against the judge's decision not to impose additional compensation on the criminal act of corruption.In examining this research, a juridical sociological legal research approach was used, which consisted of research on legal identification; and research on legal effectiveness.The researchers argue that the Supreme Court judge in Case Number: 1150 K / Pid.Sus / 2020 did not impose additional compensation money because, based on the trial's facts, the defendant did not enjoy the money from corruption. The motivation for the imposition of substitute money penalties is the recovery of state financial losses resulting from a criminal act of corruption. Therefore, it is fitting that the Panel of Judges who adjudicate and decide cases of criminal acts of corruption wisely consider the criminal charges of the Public Prosecutor demanding replacement money for the defendant, accompanied by reasons that fulfill the principles of benefit, certainty, and justice.Keywords: Corruption, Substitute Criminal Money, Supreme Cour
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN PPAT OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
No full textAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketaatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Perundang-undangan dan kode etik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tersebut diperlukan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan jabatannya tetap menjaga profesionalitas dan martabat Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berlandaskan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kesimpulan dalam peneltian pertama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah berusaha untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan terkait dikare-nakan kurangnya sumber daya manusia di bidang Penata Pertanahan Ahli Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT yang hanya memiliki 1 orang kepala sub-seksi dengan dibantu 1 orang pegawai tetap dan 1 orang tenaga honorer sehingga bagian ini seluruh perhatiannya tercurah kepada pelayanan per-tanahan dan menyebabkan terbengkalainya pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT. Kedua, diperlukannya rasa kesadaran dari seorang PPAT terhadap pentingnya melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik membuat PPAT sering melakukan pelanggaran jabatannya. Apabila PPAT memiliki akhlak yang baik, menjunjung tinggi integritas jabatan serta berkualitas, maka PPAT tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran jabatan.Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Pembinaan dan Pengawasan, PPAT AbstractThe Land Deed Official can be qualified as a public official who is given the task and authority to make an authentic deed regarding certain legal actions regarding land rights. In order to protect the community’s interests and maintain the obedience of The Land Deed Official to the legislation and the ethics code, it is necessary to develop and supervise the implementation of The Land Deed Official. The guidance and supervision carried out are necessary so that The Land Deed Official in carrying out their position maintains the professionalism and dignity of The Land Deed Official in providing services to the community and based on the provisions of the legislation. The research problems were: what is the role of the Head of the Regency/City Land Office in carrying out the implementation of guidance and the supervision of The Land Deed Official position? What is the mechanism of guidance and supervision by the Head of the Regency/City Land Office towards the implementation of The Land Deed Official position? And what efforts can be made by the Head of the Regency/City Land Office to improve the implementation of guidance and supervision of The Land Deed Official position? The results showed that the Head of the Regency/City Land Office had tried to carry out the implementation of guidance and supervision of The Land Deed Official position, but in its implementation, there were still obstacles related to the lack of human resources in the field of First Expert Land Manager Coordinator of the Substance Group for Land Rights Maintenance and The Land Deed Official Space and Development only had 1 sub-section head assisted by 1 permanent employee and 1 honorary employee so that this section focused all of its attention on land services and caused supervision neglection over the implementation of The Land Deed Official position. The results also showed that the need for a sense of awareness from a Land Deed Official towards the importance of carrying out their position in accordance with the position regulations and ethics code made The Land Deed Official often violate their position. If The Land Deed Official had good morals, upheld the integrity of the position, and were high quality, then The Land Deed Official were very unlikely to commit a violation of office.Keywords: Guidance and Supervision, The Land Deed Official, Board of The Land Deed Official Guidance and Supervisio
PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KUBURAYA)
No full textAbstrakTahun lalu, pada tahun 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang efektif dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Juni 2019. Namun, seiring berjalannya waktu peraturan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Instansi Nomor 9 Tahun 2019 ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri No Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Badan No. 5 Tahun 2020 yang juga kemudian menghapus peraturan sebelumnya. Pada bulan Juli 8 Tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bappeda Badan Pertanahan Nasional secara resmi meluncurkan Hak Tanggungan Elektronik Secara Nasional dan menutup opsi pendaftaran hak tanggungan konvensional. Namun dalam praktiknya, hal itu menemui kendala, bahkan sebelum itu dilaksanakan secara nasional, terdapat banyak kendala. Jadi penelitian utamanya permasalahannya adalah: a) Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah secara elektronik; b) Bagaimana perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan elektronik pendaftaran hak tanggungan atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris/Sosiologis karena menyangkut bagaimana hukum dapat dipelajari sebagai suatu fenomena sosial empiris yang diamati dalam kehidupan nyata. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara akurat suatu situasi dan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama; Padahal dalam prakteknya tidak semulus yang diharapkan di dalamnya pelaksanaannya karena terdapat beberapa kendala terutama jaringan yang sering menemui error yang menyebabkan proses upload menjadi lambat pada hari kerja; kemudian itu juga berimplikasi pada kelas hipotek yang sering salah dan jika ini terjadi, harus mulai dari awal dan membayar kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian dalam implementasinya tidak hanya menemui masalah teknis tetapi juga data tanah masalah validasi, karena Kabupaten Kuburaya sendiri merupakan kabupaten yang baru dimekarkan Kabupaten Mempawah yang dalam hal ini 60% dari sertifikat yang diterbitkan adalah Sertifikat Kabupaten Mempawah dan juga semua data tanah belum tercatat. Kedua; Padahal dalam hal ini Kantor Pertanahan juga selalu mengusahakan agar semua tanah ada pendataan dilakukan secara digital, dan Kantor Pertanahan juga selalu berkoordinasi dengan instansi pusat, dalam hal ini Pusat Data Internet, sehingga terjadi kendala teknis yang dialami terkait jaringan dapat teratasi. Kantor Pertanahan juga selalu terbuka terhadap pengaduan atas permasalahan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional rekanan yaitu PPAT dan kreditor agar permasalahannya dapat teratasi diselesaikan bersama, yang semuanya akan dikonsultasikan ke Internet Data Center Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci: Elektronik, Hak Tanggungan, Pendaftaran AbstractLast year, in 2019, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency issued Ministerial Regulation Number 9 of 2019 concerning Electronic Integrated Mortgage Rights Service which was effecrive and passed into law on June 21, 2019. However, over time the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 9 of 2019 was later refined by the ministerial regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 5 of 2020 which also later abolished the previous regulation. On July 8, 2020, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency officially launched Electronic Mortgage Rights Nationally and closed the conventional mortgage right registration option. In practice, however, it had encountered obstacles, even before it was implemented nationally, there were many obstacles. So the main research problema are: a) What are the obstacles that arise in the implementation of services for registration of Mortgage Right over land electronically; b) How efforts must be made to streamline the implementation of services for electronic registration of mortgage rights over land. This study used a Juridical Empirical/Sociological approach because it concerns how law can be studied as an empirical social phenomenon observed in real life. The nature of this research is descriptive research, which is research conducted to accurately describe a situation and facts that appear as they are at the time the research is conducted. Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: First; Whereas in practice it is not as smooth as what is expected in its implementation because there are several obstacles, especially the network which often encounters errors causing upload process to become slow on weekdays; then it also has implications for the classes of mortgage that are often wrong and if this happens, one has to start from beginning and pay Non-Tax State Revenue again. Then in its implementation it encounters not only technical problems but land data validation problems, because Kuburaya Regency itself is a new district created out of Mempawah Regency which in this case 60% of the certificates issued are Mempawah District certificates and also all land data has not been recorded. Second; Whereas in this case, the Land Office also always strives to have all land data registered digitally, and the Land Office also always coordinates with the central agency, in this case the Internet Data Center, so that technical problems experienced related to the network can be resolved. The Land Office is also always open to complaints about problems faced by National Land Agency partners, namely Land Deed Official and creditors so that the problems can be resolved together, all of which will be consulted to the Internet Data Center of the National Land Agency.Keywords: Electronic, Mortgage Right, Registratio
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KREDITUR DALAM MENGELUARKAN COVER NOTE
No full textAbstrakCover note Notaris telah banyak dipergunakan dalam praktek perbankan. Peran dan fungsi serta kedudukan cover note dalam dunia perbankan menjadi sangat penting sebagai payung hukum sementara sampai dengan proses di kantor Notaris selesai dan sampai diserahkannya objek jaminan kepada kreditur, tetapi fakta yuridisnya cover note tidak diatur secara tegas dalam Perundang-Undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum Cover note yang telah dikeluarkan ataupun diterbitkan? dan juga bagaimana Tanggung jawab Notaris dalam mengeluarkan Cover note kaitannya dengan perjanjian kredit dalam hal salah satu pihak melakukan Wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung jawab Notaris terhadap Kreditur dalam mengeluarkan Cover note. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Cover note yang telah dikeluarkan ataupun diterbitkan oleh Notaris dapat dibatalkan serta untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam mengeluarkan cover note dengan seseorang atau dengan pihak lain yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Cover note dikeluarkan sebagai surat keterangan yang dimana Cover note notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris. Cover note menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya, karena cover note sendiri berisikan keterangan bahwa suatu perbuatan hukum sedang dalam proses, yang mana dalam hal itu Notaris bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang telah ia utarakan dan terangkan pada substansi cover note. Kata Kunci: Cover note, Notaris, Tanggung Jawabin banking practice. The role and function and position of a cover note in the banking world is very important as a temporary legal umbrella until the process at the Notary's office is completed and until the object of guarantee is handed over to the creditor, but the juridical facts of the cover note are not strictly regulated in laws and regulations. Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. As for the problem in this research is how the legal power of cover notes that have been issued or published? and also how the Notary's responsibility in issuing the Cover note is related to the credit agreement in the event that one of the parties commits a Default. The type of research used in writing this thesis uses normative research, namely research that refers to primary legal material in the form of laws and regulations relating to the responsibility of a notary to creditors in issuing cover notes. The purpose of this study is out the responsibilities of a notary in issuing a cover note with someone or with another party who is in default. This research is a normative juridical research using a conceptual approach and statutory approach, by studying various statutory regulations and related legal theories. The results of the study show that the cover note is issued as a statement in which the notary's cover note has no legal force to provide legal protection for the bank as the creditor in the credit agreement in the event of default when the process of imposing collateral is still carried out by the notary. The cover note is the full responsibility of the notary, because the cover note itself contains information that a legal action is in progress, in which case the notary is responsible for fulfilling everything he has stated and explained in the substance of the cover note.Keywords: Cover note, Notary, Responsibilit
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINTANG MENGENAI KLAUSULA ARBITRASE DALAM AKAD MURABAHAH
No full textABSTRAKPutusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.Ptk telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 132/Pdt.G.2016/PA.Stg adalah mengenai kewenangan kompetensi Pengadilan Agama Sintang karena didalam akad Murabahah tercantum penyelesaikan sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Didalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untuk menangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah dan diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,” namun permasalahan muncul ketika Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berbunyi : “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 sebagai berikut, ayat (1) cukup jelas dan ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Didalam Akad Al-Murabahah No. 78 dan 79 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris dalam Pasal 14 Penyelesaian Sengketa yang pada intinya bahawa apabila terjadi perselisihan maka yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah arbitrase. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin memperkokoh kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, karena pada prinsipnya suatu akad atau perjanjian menganut asas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan adanya klausul arbitrase maka perjanjian tidak akan batal walaupun ada salah satu pihak yang meninggal dunia karena menganut asas separability. Sehingga dengan pencantuman klausula arbitrase yang dapat dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah menyelesaikan melalui arbiter yang ditunjuk karena keputusan arbitrase bersifat final and binding.Kata kunci : putusan, penyelesaian sengketa, klausula arbitrase ABSTRACTDecision of the Pontianak Religious High Court Number 6/Pdt.G/2017/PTA. Ptk has annulled the decision of the Sintang Religious Court No. 132/Pdt.G.2016/PA. Stg is about the competence authority of the Sintang Religious Court because in the Murabahah agreement listed the resolution of disputes conducted through the National Sharia Arbitration Board. In the provisions of Article 49 of Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice mentions the expansion of the authority of religious judiciary to handle, examine, decide, and resolve cases in the field of Sharia economy, including sharia banking and reaffirmed in Article 55 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking which states that: "The resolution of sharia banking disputes is conducted by the courts within the Religious Judiciary," but the problem arises when Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 reads: "In the case ofthe parties have promised the resolution of disputes other than as referred to in paragraph (1), dispute resolution is carried out in accordance with the contents of the agreement." That in the explanation of Article 55 as follows, paragraph (1) is quite clear and paragraph (2) referred to as dispute resolution is carried out in accordance with the contents of the agreement is an effort as follows: a. Deliberation, b. Banking mediation, c. Through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas), d. Or other arbitral institutions and/or through courts within the general judicial environment. In The Agreement al-Murabahah No. 78 and 79 made and signed before a notary in Article 14 Dispute Resolution which is essentially that when a dispute occurs then the authority to resolve the dispute is arbitration. With the Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution further strengthens the authority of arbitration in resolving disputes, because in principle an agreement or agreement adheres to the principle of pacta sunt servanda as Article 1338 of the Civil Code. With the arbitration clause, the agreement will not be void even if one of the parties dies because it adheres to the principle of separability. Therefore, by inserting an arbitration clause that the parties can do in resolving the dispute is to resolve through the appointed arbitrator because the arbitral decision is final and binding.Keywords : award, dispute resolution, arbitration claus