Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM KAWASAN HAK GUNA USAHA DAN ATAU KAWASAN HUTAN (Studi Di Kabupaten Landak)
No full textABSTRAKUntuk mewujudkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang ada di masyarakat dilakukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang bertujuan mempercepat proses pelaksanaan pemberian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Landak pada khususnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pertanahan dalam melaksanakan program strategis pendaftaran tanah sistim lengkap dalam Kawasan hak guna usaha dan atau Kawasan hutan; serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan program strategis pendaftaran tanah sistim lengkap dalam Kawasan hak guna usaha dan atau Kawasan hutan.Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat adalah terdiri dari hambatan intern berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pemataan dan pengukuran tanah, kurangnya tenaga ahli administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pemataan dan pengukuran tanah, masih terdapat oknum pelaksana program PTSL yang melakukan pungli dengan cara meminta biaya tambahan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Landak. Solusi yang diambil oleh kantor pertanahan terhadap hambatan intern berupa perbedaan data antara data yuridis dan data teknis maka solusi yang diambil adalah Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak melakukan pencocokan data yuridis dan data teknis agar terjadi penyesuaian data baik yuridis maupun teknis di lapangan, perbedaan dan kurangnya kordinasi adalah dengan melakukan pertemuan antar instansi. Terhadap kurangnya tenaga ahli kurangnya peralatan dengan mendatangkan tenaga ahli dan peralatan dari luar Kabupaten Landak. Solusi terhadap pungutan liar yang dilakukan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan cara berkoodinasi dengan pihak sapu bersih pungli untuk dilakukan nyata dalam melakukan tindakan hukum penangkapan terhadap oknum-oknum pelaku pungli tersebut. Solusi terhadap hambatan ekstern adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap program PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Landak dalam hal syarat- syarat PTSL berupa alas hak yang jelas, batas-batas tanah yang jelas serta penguasaan fisik tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap, Hak Guna Usaha, Kawasan Hutan ABSTRACTTo realize legal certainty of ownership of land rights in the community, a complete systematic land registration program (PTSL) is carried out which aims to accelerate the process of providing land rights certificates to the community in general and the Landak Regency community in particular. The formulation of the problem in this research is what obstacles are faced by the Land Agency in implementing a strategic program of complete system land registration in the area of land use rights and or forest areas; as well as what efforts have been made by the national land agency in overcoming the obstacles in implementing the strategic program of complete system land registration in the area of land use rights and or forest areas.The type of research used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Sociological Juridical Research is legal research using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field or on the community.The results of the discussion of the problems that arise in this study are the obstacles faced by the Land Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (BPN) of Landak Regency in implementing the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Landak Regency, West Kalimantan Province, namely: from internal obstacles in the form of lack of coordination between agencies, lack of experts in the implementation of land surveying and surveying, lack of administrative experts, lack of equipment for the implementation of land surveying and measurement, there are still individuals implementing the PTSL program who commit extortion by asking for additional fees from the community in implementation of the PTSL program in Landak District. The solution taken by the land office against internal obstacles in the form of data differences between juridical data and technical data, the solution taken is the Land Office of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency (BPN) of Landak Regency to match juridical data and technical data so that data adjustments occur both juridical and technical in the field, the difference and lack of coordination is to hold meetings between agencies. Against the lack of experts, the lack of equipment by bringing in experts and equipment from outside the Landak Regency. The solution to illegal levies carried out on irresponsible persons is to coordinate with the extortion clean-up parties to take real legal action to arrest the perpetrators of extortion. The solution to external obstacles is to socialize the PTSL program to the community in Landak Regency in terms of PTSL requirements in the form of clear rights, clear land boundaries and physical control of land in accordance with applicable legal provisions.Keywords: Complete System Land Registration, Cultivation Right, Forest Are
PELAKSANAAN PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Proses Pengukuhan Kawasan Hutan Dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat). Adapun permasalahan yang diambil adalah bagaimana pelaksanaan proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya menjamin kepastian hukum. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapan proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya untuk memenuhi kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Dengan adanya kejelasan status kawasan hutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan memudahkan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan yang berkaitan dengan kawasan hutan, diantaranya mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang/masyarakat/ badan hukum dengan hutan serta mengatur perbuatan-perhuatan hukum mengenai kehutanan. Dengan mengacu kepada mekanisme pengukuhan kawasan hutan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan demi menjamin kepastian hukum, maka pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat terletak pada tiga titik, yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Persoalan itu saling mengait. Pada titik penunjukan, persoalannya diawali penggunaan dasar hukum penunjukan yang berbeda sebagai dasar pelaksanaan tata batas, yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 936/Menhut-ll/2013 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat, SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-ll/ 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengklaim tata ruang provinsi dan usulan tim terpadu sebagai dasar pelaksanaan tata batas. Dalam rangka penetapan RTRWP Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2008 mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Kemudian Menteri Kehutanan tahun 2011 membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengkajian perubahan kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat. Memperhatikan usulan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat terkait tambahan revisi RTRWP Kalimantan Barat tahun 2011 dan laporan tim terpadu dalam rangka pengkajian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat pada September 2012, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 936/Menhut-11/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 554.137 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 352.772 hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 52.386 hektar di Propinsi Kalimanlan Barat. Upaya penegak hukurn yaitu menjamin kepastian hukum dalam proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimanlan Barat dilakukan dengan mendasarkan tindakannya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 junco Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 lentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2,004 tentang Perlindungan Hutan. Dengan demikian setiap pelanggaran dalam proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat selalu diproses berdasarkan mekanisme hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang- undangan.Kata Kunci: Pengukuhan, Kawasan Hutan, Kepastian Hukum ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the forest area confirmation process in an effort to ensure legal certainty (Case Study in West Kalimantan Province). The problems taken are how the implementation of the forest area gazettement process in West Kalimantan Province in an effort to ensure legal certainty. What factors influence the determination of the forest area gazettement process in West Kalimantan Province. What efforts are made by law enforcement officials to ensure legal certainty in the implementation of the forest area gazettement process in West Kalimantan Province. From the results of the research, there is a discussion that the forest area gazettement process in West Kalimantan Province is carried out based on applicable laws and regulations in an effort to fulfill legal certainty. Based on the provisions of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is stipulated that the government organizes the confirmation of forest areas in order to provide legal certainty over forest areas. With clarity on the status of forest areas, the West Kalimantan Provincial Government, in this case through the Forestry Service, makes it easier to regulate and manage forest areas, including regulating and determining legal relationships between people/communities/legal entities and forests and regulating legal actions regarding forestry. By referring to the forest area gazettement mechanism stipulated by laws and regulations and in order to ensure legal certainty, the implementation of forest area gazettement in West Kalimantan Province issued Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Forestry Management.Factors affecting the implementation of the forest area gazettement process in West Kalimantan Province lie at three points, namely forest area designation, forest area boundary arrangement and forest area determination. The issues are interrelated. At the designation point, the problem begins with the use of different legal bases for designation as the basis for boundary demarcation, namely the Minister of Forestry's Decree Number 936/Menhut-ll/2013 on Forest Areas in West Kalimantan Province, Decree of the Minister of Forestry 733/Menhut-ll/ 2014 and West Kalimantan Provincial Regulation No. 5/2004 on the West Kalimantan Provincial Spatial Plan (RTRWP). The West Kalimantan Provincial Government claims the provincial spatial plan and the integrated team's proposal as the basis for boundary demarcation. In the context of determining the West Kalimantan RTRWP, the Governor of West Kalimantan in 2008 proposed changes in the designation and function of forest areas to the Minister of Forestry. Then the Minister of Forestry in 2011 formed an Integrated Team in order to assess changes in forest areas in the proposed revision of the West Kalimantan RTRWP. Taking into account the proposal of the Governor of West Kalimantan Province related to the additional revision of the West Kalimantan RTRWP in 2011 and the report of the integrated team in the framework of assessing changes in the designation and function of forest areas in the proposed revision of the West Kalimantan RTRWP in September 2012, the Minister of Forestry issued Decree No. 936/Menhut-11/2013, dated December 20, 2013 concerning Changes in Forest Area Designation to Non-Forest Area.Forest Area Designation to Non-Forest Area covering an area of 554,137 hectares, Change of Forest Area Function covering an area of 352,772 hectares and designation of Non-Forest Area to Forest Area covering an area of 52,386 hectares in West Kalimantan Province. Law enforcement efforts to ensure legal certainty in the forest area gazettement process in West Kalimantan Province are carried out by basing their actions on Law No. 41/1999 in conjunction with Law No. 19/2004 on Forestry, Law No. 8/1981 on the Criminal Procedure Code, Government Regulation No. 45/2004 on Forest Protection. Thus, every violation in the process of forest area gazettement in West Kalimantan Province is always processed based on legal mechanisms that have been clearly and explicitly regulated in the laws and regulations.Keywords: Confirmation, Forest Area, Legal Certaint
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK GANDA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAKPenelitian ini berjudul Penyelesaian Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda penduduk Elektronik Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebabkan terjadinya Kartu Tanda Penduduk ganda, bagaimana sanksi jika masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda serta proses penyelesaian Kartu Tanda Penduduk ganda. metode yang peneliti gunakan adalah normatif empiris, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara,observasi dan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya Kartu Tanda Penduduk ganda adalah adanya masyarakat yang memiliki dua domisili yang berbeda, memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda pada kartu Keluarga dan memiliki dua Kartu Tanda Penduduk dalam Nomor Induk Kependudukan dan data yang sama. Kasus seperti ini yang mengakibatkan sebagian masyarakat di Kota Pontianak memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda. Adapun sanksi bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda dengan maksud dan tujuan tertentu maka akan dikenakan Sanksi pidana adminduk didasarkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta,". Pasal 63: Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.Pasal 97 : Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Proses penyelesain Kartu Tanda Penduduk ganda adalah masyarakat harus segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk segera ditindak lanjuti data ganda tersebut. Dari pihak Dukcapil Kota Pontianak akan memberikan formulir Penghapusan Data agar data pada masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda bisa dihapus, masyarakat akan disuruh memilih data Kartu Tanda Penduduk mana yang akan di gunakan sesuai domisili tempat tinggalnya sekarang. Masyarakat yang sudah mengisi formulir Penghapusan Data akan dibertanda tangan diatas materai sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut sudah menyetujui bahwasanya data ganda pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik salah satunya akan dihapus.Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, E-KTP, Ganda, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil ABSTRACTThis research is entitled Legal Settlement Against Ownership of Dual Electronic Identity Card at the Pontianak City Population and Civil Registration Office.. This thesis aims to find out the cause of the occurrence of double ID cards, what are the sanctions if the community has a double ID card and the process of completing a double ID card. The methods that researchers use are empirical normative, data collection methods conducted by interview, observation and documentation methods. So it can be concluded that the occurrence of dual ID cards is the existence of a society that has two different domiciles, has different Population Master Number on the Family card and has two ID cards in the same Population Master Number and data. Cases like this that resulted in some people in pontianak city have double ID cards. As for sanctions for people who have a double ID card with certain intentions and purposes, it will be subject to criminal sanctions based on Law No. 24 of 2013 on Population Administration "Citizens who have a Identity Card more than one as referred to in Article 63 paragraph (6) are punished with a maximum prison term of 2 years and / or a maximum fine of Rp25 million," Article 63 :P endudud as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is only allowed to have 1 (one) Identity Card.Article 97: Any Resident who knowingly registers as the head of the family or family member of more than one Family Card as referred to in Article 62 paragraph (1) or to have a Identity Card more than one as referred to in Article 63 paragraph (6) is punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years and/ or a maximum fine. Rp.25.000.000.00 (twenty-five million rupiah). The process of completion of the double Identity Card is that the community must immediately report to the Population and Civil Registry Office of Pontianak City to immediately follow up the double data. From the Dukcapil Kota Pontianak will provide a Data Deletion form so that data on people who have dual Identity Cards can be deleted, the community will be told to choose which Identity Card data will be used according to the domicile of their current residence. People who have filled out the Data Deletion form will be signed on stamp duty as proof that the community has agreed that the double data on the Electronic Identity Card will be deleted.Keywords: ID Card, Electronic ID Card , Dual ID Card, Population Office, Civil Registratio
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk.)
No full textABSTRAK Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah daratan dan perairannya. Dalam Konversi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982), Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS) merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebamya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (sovereign rights) bagi negara pantai. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), pembentukan UU ZEEI merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut, Selanjutnya Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan negara pantai, hak untuk menegakan hukum dan menerapkan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat 48 (empat puluh delapan) perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE dan diadili serta diputus di Pengadilan Perikanan Pontianak. 2 (dua) diantaranya menjatuhkan hukuman kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan berkewarganegaraan asing. Dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk. terpidana Tran Quoc Thang warga negara Vietnam yang tertangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 711 (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di pidana dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Padahal sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, maka undang-undang perikanan sebagai landasan yuridis penegakan praktek perikanan di Indonesia akan secara otomatis menyesuaikan substansi dari UNCLOS 1982. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan" sehingga bagaimana pengaturan hukuman/sanksi tindak pidana perikanan dalam hukum Indonesia dan penerapan hukuman kurungan pengganti denda dari perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum? Maka akan ditinjau dengan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier yang menggambarkan kesimpulan bahwa hukuman/sanksi yang dikenal dalam Undang-Undang Perikanan hanyalah penjara, denda serta administratif sedangkan Putusan No. 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk yang menyimpang dari ketentuan hukum positif nyatanya diperlukan guna mengisi kekosongan hukum.Kata Kunci: Putusan, Hakim, Tindak Pidana, Perikanan, Pasal 102, Warga Negara Asing, ZEE, Pasal 73 ayat (3), UNCLOS 1982. ABSTRACTAs an archipelagic country, Indonesia has sovereignty over its land area and waters. In the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982), the EEZ area according to Article 57 of the United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS) is an area outside the territorial sea whose width shall not exceed 200 miles measured from the baselines used to measure the territorial sea. In the EEZ, sovereign rights apply to coastal states. Indonesia has regulated the ZEEI through Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone (UU ZEEI), the formation of the ZEEI Law is a juridical realization of the expansion of the sea area, Furthermore the 1982 Sea Law Convention gives coastal states the right to enforce the law and apply its national legal rules on fishing in its Exclusive Economic Zone. Between 2016 and 2020, there were 48 (forty eight) fisheries crime cases that occurred in the EEZ and were tried and decided at the Pontianak Fisheries Court. 2 (two) of them imposed imprisonment in lieu of fines against perpetrators of fishing crimes of foreign nationality. In Decision No. 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk. the convict Tran Quoc Thang, a citizen of Vietnam who was caught in the fishery management area of the Republic of Indonesia 711 (including the Indonesian Exclusive Economic Zone) shall be punished with a fine provided that if the fine is not paid then it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months. Even though as a consequence of the ratification of the 1982 UNCLOS, the fisheries law as a juridical basis for enforcing fishing practices in Indonesia will automatically adjust the substance of the 1982 UNCLOS. Article 102 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries emphasized "The provisions regarding imprisonment in this law do not apply to fisheries crimes that occur in the Indonesian Fishery Management Area as referred to in Article 5 paragraph (1) letter b, unless there has been an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the country that concerned" so how is the regulation of penalties/sanctions for fisheries crimes in Indonesian law and the application of imprisonment in lieu of fines from the perspective of justice, benefit and legal certainty? So it will be reviewed with a normative juridical approach, by examining literature or secondary data, in the form of Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials which illustrates the conclusion that the punishments/sanctions known in the Fisheries Law are only imprisonment, fines and administration while Decision No. 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk which deviates from the provisions of positive law are in fact needed to fill the legal vacuum.Keywords: Judgment, Judge, Crime, Fisheries, Article 102, Foreign Nationals, ZEE, Article 73 paragraph (3), UNCLOS 1982
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TINDAKAN SKIMMING YANG DIALAMI NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: "Analisis Hukum Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Skimming Yang Dialami Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap tindakan skimming yang dialami nasabah dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi nasabah dalam meminta pertanggungjawaban bank atas tindakan skimming yang dialaminya. Untuk mengetahui upaya nasabah dalam meminta pertanggungjawaban pihak bank atas tindakan skimming yang dialaminya dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut dengan penelitian hukum. Selanjutnya untuk mendukung dan melengkapi fakta-fakta yang ada, yaitu norma-norma (kaidah) untuk penelitian kepustakaan dari para pelaku untuk penelitian lapangan.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:. Bahwa tanggung jawab bank terhadap tindakan skimming yang dialami oleh nasabah dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan suatu kewajiban karena bank dalam upayanya untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan erat dengan kegiatan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam prakteknya tidak semua bertanggung jawab secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, karena terdapat bank yang mau bertanggung jawab secara langsung dan nada yang tidak bertanggung jawab secara langsung. Sedangkan faktor penyebab terjadinya tindakan skimming yang dialami oleh Nasabah Bank adalah faktor perbankan, faktor hukum, faktor teknologi, dan faktor tambahan yang juga menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi, terlihat bahwa antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan, dimana kegiatan perbankan yang menggunakan teknologi yang canggih apabila tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aparat hukum dalam menangani kejahatan yang menggunakan teknologi dengan alasan ekonomi akan menimbulkan perilaku yang merugikan orang banyak, karena akibat dari kejahatan skimming tidak hanya nasabah saja tetapi dunia perbankan akan mengalami kerugian. Bahwa upaya nasabah dalam meminta pertanggungjawaban pihak bank atas tindakan skimming yang dialami dari perspektif hukum perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan upaya hukum dan non hukum, dimana langkah awal nasabah dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank yang apabila segera ditanggapi maka akan segera menyelesaikan masalah, nasabah dapat menempuh upaya hukum dengan melaporkan kejadian skimming kepada pihak berwajib dan mengajukan gugatan kepada pihak Bank melalui Lembaga Peradilan Umum. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Tindak Pidana Skimming ABSTRACTThe thesis research with the title: "Legal Analysis of Bank's Responsibility Against Skimming Actions Experienced by Customers in the Perspective of Consumer Protection Law" aims to determine the responsibility of banks for skimming actions experienced by customers in the perspective of consumer protection law. To find out what factors are the obstacles for customers in asking the bank to be responsible for the skimming actions they experience. To find out the customer's efforts in asking the bank to be responsible for skimming actions experienced from the perspective of consumer protection lawThis research was conducted using a sociological juridical approach, namely research conducted by examining library materials which are secondary data, which is called legal research. Furthermore, to support and complement existing facts, namely norms (rules) for library research from actors for field researchBased on the research obtained the following results:. Whereas the responsibility of banks for skimming actions experienced by customers in the perspective of consumer protection law is an obligation because banks in their efforts to provide protection to their customers have been regulated in various laws and regulations, be it the Civil Code, Consumer Protection Law, Banking Law , as well as the Electronic Information and Transaction Law and other regulations closely related to banking activities issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority, but in practice not all are directly responsible for the problems faced by customers, because there are banks that want to be responsible directly and irresponsible tone directly. Whereas the factors that cause skimming actions experienced by Bank Customers are banking factors, legal factors, technological factors, and additional factors that also cause someone to commit a crime are economic factors, it can be seen that between one factor and another factor mutually influence the cause of the occurrence crime, where banking activities that use advanced technology if not followed by the readiness of human resources and the readiness of legal officials to deal with crimes that use technology for economic reasons will lead to behavior that is detrimental to many people, because as a result of skimming crime not only customers but the banking world will experience loss. That the customer's efforts in asking the bank to be responsible for skimming actions experienced from the perspective of consumer protection law can be carried out with legal and non-legal remedies, where the customer's initial step can be to file a complaint with the bank, which if immediately responded to will immediately resolve the problem, customers can take legal action by reporting incidents of skimming to the authorities and filing a lawsuit against the Bank through the General Courts Institution.Keywords: Responsibility, Bank, Skimming Crim
IMPLIKASI ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS TAHUN 2017 TERHADAP PENGUPAHAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR INFORMAL DI MALAYSIA
No full textABSTRAKFenomena globalisasi berdampak pada pudarnya batas negara yang memudahkan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain, termasuk fenomena migrasi internasional dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di luar wilayah negara asal. Migrasi Internasional juga terjadi di negara anggota ASEAN yang terdiri dari negara pengirim dan negara penerima yang didominasi oleh para pekerja sektor informal dengan harapan bahwa bekerja di negara lain dapat meningkatkan penghidupan mereka melalui perolehan upah yang lebih tinggi daripada bekerja di negara asal, termasuk pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Para pekerja migran ini rentan akan pelanggaran hak antara lain pembayaran upah di bawah minimum. ASEAN sebagai organisasi internasional membentuk instrument perlindungan pekerja migran yakni ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tahun 2017. Permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis meliputi bagaimana implikasi dari ASEAN Consensus terhadap pengupahan pekerja migran Indonesia sektor Informal di Malaysia, efektivitas dari ASEAN Consensus serta faktor apa saja yang mempengaruhi implikasi dari ASEAN Consensus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi dari ASEAN Consensus terhadap pengupahan pekerja migran Indonesia pada aturan nasional di Malaysia yaitu Minimum Wages Order dan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 di Indonesia serta pembentukan MoU antara Indonesia dan Malaysia. Namun implikasi dari ASEAN Consensus dinilai belum efektif untuk menanggulangi kasus terkait pengupahan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan kedepannya ASEAN dapat membentuk perjanjian regional yang memiliki daya ikat secara hukum kepada dengan standar perlindungan yang tegas, termasuk pembentukan standar pengupahan yang layak serta membentuk badan pengawasan implikasi perjanjian ASEAN.Kata Kunci: ASEAN, perlindungan pekerja migran, upah AbstractGlobalization has an impact on fading national boundaries that facilitate human movement from one country to another country, including the phenomenon of international migration in order to search for occupation outside the origin country territory. International migration also occurs in ASEAN member states which consist of sending states and receiving states which are dominated by informal sector workers with the expectation of working in other may improve their livelihoods by earning higher wages than on their homeland, including Indonesia migrant workers who works in Malaysia. These migrant workers are vulnerable to right violation, including wages payment below the minimum. ASEAN as an international organization has formed an instrument for the protection of migrant workers, namely ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in 2017. The research issues raised by the author are including the implication of ASEAN Consensus on the remuneration of Indonesian migrant workers in the informal sectors in Malaysia, the effectiveness of ASEAN Consensus and what factors influence the implication of the ASEAN Consensus. This research is normative research that use secondary data with data collection techniques through literature study and qualitative data analysis. The result of the research shows that the implications of the ASEAN Consensus on the remuneration of Indonesian migrant workers in the national regulations in Malaysia, through the Minimum Wages Order and Law Number 18 of 2017 in Indonesia also the formation of the MoU between Indonesia and Malaysia. However, the implications of the ASEAN Consensus are considered not to be effective in eradicating cases related to the remuneration of Indonesian migrant workers in Malaysia. In connection with that matter, it is expected that in the future ASEAN will be able to form regional agreements that are legally binding on establishing strict protection standards, including the establishment of decent wage standards and the establishment of a supervisory body for the implications of ASEAN agreements. Keywords: ASEAN, Migrant Workers Protection, Remuneratio
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MENETAPKAN PEMENANG TENDER DIKAITKAN ADANYA KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 (Studi Di Kabupaten Sekadau)
No full textABSTRAKPeristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya, kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena pengguna sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahterimakan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan. Tesis ini berupaya untuk memahami mengenai faktor penyebab terjadinya kegagalan konstruksi dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi oleh penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh kelompok kerja pemilihan pekerja konstruksi; untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban administratif kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi sebagai akibat dari penilaian dan penetapan pemenang tender dengan dasar penawaran terendah; serta untuk mengkaji upaya yang harus dilakukan kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi agar pemenang tender dalam melakukan pekerjaan konstruksi tidak terjadi adanya kegagalan konstruksi.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. karena penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Penentuan sanksi administratif disesuaikan dengan norma yang mengatur kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Beberapa ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah bagi setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, dan/atau denda. Sanksi administratif dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.Kata kunci: konstruksi, tanggung jawab, tenderABSTRACTLegal events in the form of construction failures can involve both subjects and become responsible parties, because philosophically in the implementation process and in fact, construction failures are not only caused by the service provider, the user can also be the cause or the responsible party. This can happen because the user has been involved or played a role since determining the specifications of building materials, building quality and how to work on and use the building. While the provider is clearly a subject who carries out the entire work process requested by the user so that it is possible that the results of his work after being handed over to the service user experience a building failure. This thesis seeks to understand the factors that cause construction failure in carrying out construction work by a provider who has been determined as the winner of the tender by the working group for the selection of construction workers; to analyze the administrative responsibility of the working group on the selection of construction work as a result of the assessment and determination of the tender winner with the lowest bid base; as well as to review the efforts that the working group must make on the selection of construction work so that the winning bidder in carrying out the construction work does not result in construction failures.This type of research is a normative juridical research. because this research is intended to analyze the principles, rules and legal doctrines by using secondary data and supported by primary data. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data.The results of this study indicate that administrative sanctions can be imposed on violations that occur in the implementation of construction work. The determination of administrative sanctions is adjusted to the norms governing obligations and prohibitions in the implementation of construction work. Some provisions of administrative sanctions that can be imposed are that every individual business that does not have an Individual Business Registration Certificate is subject to administrative sanctions in the form of: written warnings, temporary suspension of Construction Services activities, and/or fines. Administrative sanctions are imposed according to the level of violations committed and further arrangements regarding the procedures for imposing administrative sanctions.Keywords: construction, responsibility, tende
BATAS-BATAS KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DALAM PENANGANAN PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Di Kota Pontianak)
No full textABSTRAKBNN dan Kepolisian adalah dua penegakan hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dua lembaga tersebut sangat berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN daam penyidikan tindak pidana narkotika, bagaimana kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak.Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan Press release atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.Kata Kunci: Polisi, Badan Narkotika Nasional, Kewenangan ABSTRACTThe National Narcotics Agency and the Police are two law enforcement agencies in relation to overcoming the illegal distribution of narcotics. The two institutions are very competent in implementing law enforcement in the field of narcotics abuse. The problems posed in this study include: how is the authority of the police and the authority of BNN in investigating narcotics crimes, how is the cooperation between BNN and the police in investigating narcotics crimes in Pontianak City.This research is directed to normative, or doctrinal juridical law research which is also referred to as library research or document study, because it is mostly conducted on secondary data.The results of the research and discussion explain the authority of the police and the authority of BNN in investigating narcotics crimes as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics not only given to BNN investigators, but also to Polri investigators as regulated in Article 81. Cooperation between BNN and the Police in The investigation of narcotics crimes in Pontianak City is manifested in the form of work coordination in preventing and taking action against narcotics criminals. If the National Police and the National Narcotics Agency find information regarding the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors, the National Police and BNN will jointly issue a press release on the findings. In the coordination of preventing and taking action against narcotics criminals, BNN and the National Police are interrelated. If the National Police asks for support on counseling issues, the BNN is ready to provide counseling and socialization about narcotics and the dangers of narcotics. In carrying out inspection operations or raids, the National Narcotics Agency requested assistance from the National Police because of the limited number of members.Keywords: Police, National Narcotics Agency, Authorit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
No full textAbstrakNotaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi perkara pidana. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dibidang peraturan jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, KUHPerdata dan KUHP, KUHAP yang mengatur masalah pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana diatur pada Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi perkara pidana harus dapat dibuktikan dalam suatu persidangan di pengadilan yg ditetapkan oleh suatu putusan hakim. Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut.Kata Kunci : Akta, Notaris, Perlindungan Hukum, Perkara Pidana. AbstractNotary is a public official appointed by the government to assist the general public in making agreements that exist or arise in the community. The need for this written agreement made before a notary is to guarantee a legal certainty for the parties who make the agreement. This research aims to find out the legal protection of notaries as the public official who makes deeds in terms of Law Number 2 of 2014 amendment to Law Number 30 of 2004 on Notary Position and to find out legal consequences for a notarial deed if a criminal case occurs. The research type of this thesis is normative juridical researchwhere the approach to the problem is carried out by reviewing the provisions of the applicable legislation in the field of notarial position regulation of Law Number 2 of 2014 amendment to Law Number 30 of 2004, Civil Code and Criminal Code, Criminal Procedure Code which regulates criminal matters. Research results indicate that the form of legal protection of notaries in criminal justice process is regulated in article 66 paragraph (1) of Notarial Law which states theuse of notary reneging rights or obligations, for the benefit of the judicial process, by investigators, public prosecutors, and judges in taking a photocopy of minuta deeds and summoning a notary to attend the examination with the approval of Notary Honorary Council. Legal Consequences for notarial deeds in the event of a criminal case must be evidenced in a trial or in a court determined by a judge’s decision. The deed only has the power of proof as a private deed or its power of proof is degraded as a private deed because the notarial deed has the perfect proof power as an authentic deed and anyone is bound by it.Keywords: Criminal Case, Deed, Legal Protection, Notar
ANALISIS YURIDIS CAP DAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA NOMOR964A/J22/LK/2002 TERHADAP PENGUASAAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
No full textAbstrakPada mulanya dalam hal ini adanya peralihan hak atas tanah Dari Universitas Tanjungpura ke pegawai di lingkungan Universitas Tanjungpura hal tersebut dilakukan agar tercapai tujuan dari Universitas Tanjungpura yaitu untuk kesejahteraan, adapun peralihan hak tersebut dengan cara jual beli antara kedua belah pihak, hak yang dialihkan tersebut berupa Hak Milik atas tanah. Akan tetapi pada saat peralihan tersebut di ikut sertakan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor964a/J22/Lk/2002 yang mana dalam Pasal 3 yang berisikan larangan tidak boleh dialihkan kepihak lain selama masih menjadi PNS, dan juga terdapat Cap yang melarang tanah tersebut dialihkan kepihak lain selama masih menjadi PNS di dalam sertifikat hak milik tersebut. Dapat diketahui hak milik atas tanah berdasarkan hukum agraria diatur di dalam Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak milik adalah menurut Pasal 20(1) UUPA hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, (2) hak yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jadi Pengertian singkat dan pasal tersebut dapat menggambarkan bahwa pemegang hak milik atas tanah berhak atas sepenuhnya mengenai tanah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana kekuatan cap dan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor964a/J22/Lk/2002 dan menganalisis tentang Apakah Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak berwenang dalam memberikan Cap larangan pengalihan hak selama menjadi PNS yang terdapat dalam sertifikat hak milik atas tanah yang dialihkan dari Negara kepada Pegawai Universitas Tanjungpura. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah penulis berkesimpulan Surat Keputusan tersebut dan cap yang terdapat didalam sertifikat Hak milik tersebut, bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria khususnya dalam pasal 20-27 yang mengatur tentang hak milik, dan juga penulis mengambil kesimpulan bahwa Kantor badan Pertanahan Nasional tidak berwenang memberikan cap larangan pengalihan hak milik atas tanah selama pemilik sertifikat tersebut masih menjadi PNS.Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, Kewenangan, Surat Keputusan AbstractIn the beginning, in this case, there was a transfer of land rights from Tanjungpura University to employees at Tanjungpura University. purchase between the two parties, the rights transferred are in the form of ownership rights to land. However, at the time of the transfer, it was accompanied by the Decree of the Chancellor of the University of Tanjungpura Number 964a/J22/Lk/2002 which in Article 3 contains a prohibition not to be transferred to other parties as long as they are still civil servants, and there is also a stamp which prohibits the land from being transferred to other parties. others as long as they are still civil servants in the ownership certificate. It can be seen that property rights to land based on agrarian law are regulated in Article 20-27 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations which explains that property rights are according to Article 20(1) BAL rights that are hereditary, strongest and the fullest that can be owned by people on land, bearing in mind the provisions in Article 6, (2) rights that can be transferred and transferred to other parties. So the brief definition and the article can describe that the holder of a property right to land is fully entitled to the land. Therefore this research was conducted to analyze how the strength of the stamp and the Decree of the Chancellor of the University of Tanjungpura Number 964a/J22/Lk/2002 and analyze whether the National Land Office of Pontianak City has the authority to issue a stamp prohibiting the transfer of rights as long as civil servants contained in the certificate of ownership of land transferred from the State to Tanjungpura University Employees. The method used in this writing is a normative method with a normative juridical approach, data collection techniques are carried out by means of literature studies and also by conducting direct interviews as supporting data. The result of this study is that the authors conclude that the Decree and the stamp contained in the certificate of ownership rights are contrary to the Basic Agrarian Law, especially in articles 20-27 which regulate property rights, and also the authors conclude that the Office of the National Land Agency does not has the authority to issue a stamp prohibiting the transfer of ownership rights to land as long as the owner of the certificate is still a civil servant.Keywords: Authority, Decree, Land Ownership Rights