Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT
No full textAbstrakSemakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflikkonflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebagai akta otentik akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk, faktor-faktor penyebab dan akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Dipakai metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian setelah data selesai dianalisis ditarik kesimpulan dengan meggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT adalah : PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat, akta PPAT terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan pihak ketiga dapat memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya.Kata Kunci: Akta PPAT, Akibat Hukum, Tata Cara Pembuatan Akta PPAT AbstractThe increasingly important meaning of land for human life today causes the increasing potential for land conflicts or disputes to arise. To prevent or at least reduce conflicts or disputes, legal instruments and land administration system are needed in which they should be orderly and neatly organized. Therefore, transfers of land rights are required to be registered with the evidence of the act of Land Deed Official. As an authentic deed, the act of Land Deed Official must fulfill the procedure for making the act of Land Deed Official as determined by previos laws and regulations. Deed making that is not in accordance with the procedures for drafting the act of Land Deed Official may pose a risk to the certainty of land rights that arise or are recorded on the basis of the deed. This thesis aims to find out forms, causative factors, legal consequences of the making of sale and purchase deeds of land rights that are not in accordance with the procedures for drafting the act of Land Deed Official. Method of approach in this thesis is juridical analysis with descriptive research spesifications and data sources used in this thesis include primary and secondary data. Data collection was conducted by using library and field research and after the data were analyzed, a conclusion was drawn using inductive thinking method. Based on research results, legal consequences of the making of sale and purchase deeds of land rights that are not in accordance with the procedures for drafting the act of Land Deed Official include: the land deed official can be dishonorably discharged, the act of land deed official is degraded by the strength of evidence into privately made deed and third parties can use this to their advantage. Keywords: The Act of Land Deed Official, Legal Consequences, the Procedures for Drafting the Act of Land Deed Official
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM KAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk)
No full textAbstrakJaminan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Terbitnya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN), maka untuk memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim atas diri seorang Notaris atas akta yang dibuatnya tidak perlu mendapat persetujuan dari MPD lagi, tetapi cukup ijin dari MKN. Namun dalam praktiknya, jaminan perlindungan hukum bagi Notaris sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh kasus akta Notaris yang digugat di Pengadilan adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., Nomor: 2011/Not/2012, Tanggal 5 Nopember 2012 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788/Kel.Mariana, Surat Ukur Tanggal 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Luas: 668 M2, Tanggal 3 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah yang menimbulkan sengketa di Pengadilan dan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang menimbulkan sengketa di Pengadilan dan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan Akta PPJB Hak Milik Atas Tanah Nomor: 2011/Not/2012, Tanggal 5 Nopember 2012 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788/Kel. Mariana, Surat Ukur Tanggal 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Luas: 668 M2, Tanggal 3 Desember 2010 yang menimbulkan sengketa di Pengadilan, dalam praktiknya belum dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, hal ini terbukti dari tidak adanya surat permohonan dari Pengadilan Negeri Pontianak yang ditujukan kepada MKN untuk meminta persetujuan atas pemanggilan Notaris/PPAT Eddy Dwi Pribadi, SH., sebagai Tergugat dalam perkara tersebut. Akibat hukum dari Putusan No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka Akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dalam PPJB tersebut. Kata Kunci : Akta, Notaris, Perlindungan HukumAbstractThe guarantee of legal protection for the implementation of the Notary's duties is regulated in Article 66 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary jo. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). The issuance of Permenkumham No. 7 of 2016 concerning the Honorary Council of Notaries (MKN), then to grant or refuse permission to summon and examine by investigators, public prosecutors and judges on a notary for a deed he has made does not need to get approval from the MPD anymore, but only permission from the MKN. However, in practice, legal protection guarantees for notaries are often ignored by law enforcement officials. One example of a case against a notarial deed being sued in court is the deed of binding sale and purchase agreement (PPJB) of land rights made by notary Eddy Dwi Pribadi, SH., Number: 2011/Not/2012, dated 5 November 2012 on a plot of land with a title certificate. Belongs to Number: 1788/Kel.Mariana, Measurement Letter dated 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Area: 668 M2, December 3 2010 at the Pontianak District Court. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection of a Notary in relation to the deed of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) of Land Ownership Rights which causes disputes in the Court and the legal consequences of decisions handed down by the Court against the PPJB deed of Land Ownership Rights made Notary The purpose of this research is to reveal and analyze the legal protection of a notary in relation to the PPJB deed of land ownership rights which gave rise to a dispute in court and the legal consequences of a decision handed down by the court against the PPJB deed of land ownership rights made by a notary. Through a literature study using normative juridical methods, it can be concluded that the legal protection of a Notary in relation to the PPJB Deed of Land Ownership Number: 2011/Not/2012, November 5 2012 for a plot of land Certificate of Property Rights Number: 1788/Kel. Mariana, Measurement Letter dated 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Area: 668 M2, December 3 2010 which gave rise to a dispute in court, in practice it has not been implemented by the Panel of Judges of the Pontianak District Court, this is evident from the absence of a request letter from the Pontianak District Court addressed to MKN to request approval for summons of Notary/PPAT Eddy Dwi Pribadi, SH., as the Defendant in the case. Legal consequences of Decision No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk which states that the Plaintiffs' lawsuit cannot be accepted (Niet Onvankelijke verklaard), then the PPJB Deed of Land Ownership made by Notary Eddy Dwi Pribadi, SH., remains valid and has binding legal force against the parties in the PPJB.Keywords: Deed, Legal Protection, Notar
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Di Wilayah Polresta Pontianak)
No full textABSTRAKPembahasan mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam berbagai kajian dan pendefinisian oleh berbagai pakar cenderung menerjemahkan konsep ini sebagai suatu metode penyelesaian masalah, sehingga pada akhirnya akan menjadikan metode mediasi sebagai kunci utama penerapan konsep ini. Penggunaan metode mediasi pada dasarnya tidak dikenal dalam proses penegakan hukum pidana, akan tetapi mediasi sebgai bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Di dalam perkara pidana, pelaku kejahatan atau pelanggar tidak dapat melakukan tawar- menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam tesis ini, meskipun objek kajian adalah restorative justice, akan tetapi penulis mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang hukum administrasi. Dimana hukum administrasi merupakan salah satu dasar hukum penerapan dari asas restorative justice ini. Tesis ini berupaya untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi sehingga restoratif justice oleh penyidik kepolisian di Polresta Pontianak sulit diterapkan; dan untuk mengkaji mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengatasi kesulitan untuk menerapkan restoratif justice.Hambatan Polresta Pontianak Kota khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pontianak Kota dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip restorative justice. Adapun Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pontianak Kota mengakselerasi restorative justice didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.Kata kunci: restorative justice, penyidikan, hukum administrasiABSTRACTDiscussions on the application of the principles of restorative justice in various studies and definitions by various experts tend to translate this concept as a method of problem solving, so that in the end it will make the mediation method the main key to implementing this concept. The use of mediation methods is basically unknown in the criminal law enforcement process, but mediation as a form of dispute resolution has the main scope in the form of private/civil areas. In criminal cases, criminals or violators cannot bargain with the state as the incarnation and guardian of the public interest. In this thesis, although the object of study is restorative justice, the author tries to examine it from the point of view of administrative law. Where administrative law is one of the legal bases for the application of this restorative justice principle. This thesis attempts to analyze the influencing factors so that restorative justice by police investigators at Polresta Pontianak is difficult to implement; and to examine the efforts that can be made by police investigators in overcoming difficulties in implementing restorative justice.Barriers to the Pontianak City Police, especially the Criminal Investigation Unit in the application of the concept of restorative justice in handling criminal cases, can be identified broadly, namely, obstacles that include internal and external obstacles in the form of the competence of investigators at the Pontianak City Police Criminal Investigation Unit in the field of legal knowledge, legislation, the criminal justice system and technical and tactical investigation skills are still not optimal. This happens because not all personnel of the criminal justice function have attended vocational education for the technical functions of the detectives and supporting skills, including in this case the lack of a comprehensive understanding of the principles of restorative justice. The efforts made include improving the quality of investigators at the Pontianak City Police Criminal Investigation Unit, accelerating restorative justice based on the aspect of the Police's commitment to solving community problems and the strong desire of every Polri personnel to always improve their professionalism.Keywords: restorative justice, investigation, administrative la
PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIJERAT DENGAN DELIK PENIPUAN
No full textABSTRAKWalau terdapat dinding pemisah yang sangat jelas antara hukum perdata dengan hukum pidana, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi permasalahan hukum perdata diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Salah satunya kasus pidana yang terjadi terhadap seorang perempuan yang bernama Nursilawati. Permasalahan hukum yang berawal dari adanya sengketa terhadap perjanjian kerjasama pembangunan, kemudian berujung pada dipidanakannya Nursilawati dalam kasus penipuan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam hukum perdata mengandung unsur penipuan sehingga dapat diproses secara pidana.Dalam pembahasan tesis ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu menggunak Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengertian perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Wanprestasi, Delik Penipuan, Penyelesaian Sengketa Perdata dan Teori-teori Hukum Perjanjian (Teori Tawar Menawar, Teori Kehendak dan Teori Keadilan).Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian. Bila dihubungkan dengan Pasal 1321 KUHPerdata, kesepakatan karena penipuan dianggap tidak sah. Sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka penipuan ini berhubungan erat dengan syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan. Syarat ini bersifat subjektif dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Penipuan muncul sejak sebelum dilakukannya kesepakatan.Oleh karenanya didalam hukum perdata perbuatan penipuan didalam suatu perjanjian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bukan perbuatan wanprestasi. Akan menjadi kontradiksi bila suatu perbuatan wanprestasi yang terjadi karena penipuan tetap dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Sebab perbuatan wanprestasi telah melampaui syarat sah perjanjian.Jadi bila ada penipuan dalam suatu perjanjian, langkah hukum yang tepat adalah mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian tersebut ke pengadilan negeri dasar perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak ada larangan untuk dilakukan proses secara pidana, akan tetapi melakukan pembuktian terhadap penipuan dalam perjanjian secara hukum pidana akan mengakibatkan proses hukum yang panjang dan tidak efesien karena putusan pidana tidak dapat membatalkan suatu perjanjian dan memberi perintah ganti rugi kepada terdakwa.Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Nursilawati sebenarnya merupakan perbuatan wanprestasi bukan penipuan. Kemudian terhadap perbuatan yang mengandung unsur penipuan, seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum acara perdata, yakni dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar perbuatan penipuan dalam suatu perjanjian. Tanpa perlu didahului dengan upaya hukum pidana dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Kata kunci: Wanprestasi, Penipuan, Tuntutan Pidana. ABSTRACTAlthough there is a very clear dividing wall between civil law and criminal law, in practice there are still many civil law problems that are solved using criminal law instruments. One of them is a criminal case that occurred against a woman named Nursilawati. Legal problems that began with a dispute over a development cooperation agreement, then led to the conviction of Nursilawati in a fraud case. So that it gives the impression that the act of breaking a promise or breach of contract in civil law contains elements of fraud so that it can be processed criminally.In the discussion of this thesis, the method used is normative legal research. The research used is prescriptive and applied. The approach to the problem in the preparation of this thesis is to use the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The theory used in this study is the understanding of the agreement, the legal terms of the agreement, the principles of contract law, default, fraud offenses, civil dispute resolution and the legal theories of agreement (bargaining theory, will theory and justice theory).Article 1328 of the Indonesia Civil Code states that fraud is a reason for the cancellation of the agreement. When linked to Article 1321 of the Indonesia Civil Code, the agreement due to fraud is considered invalid. As stipulated in Article 1320 of the Indonesia Civil Code, this fraud is closely related to the first legal terms of the agreement, namely an agreement. This condition is subjective and can be requested for cancellation by the aggrieved party. Fraud has existed since before the agreement was made.Therefore, in civil law, fraudulent acts in an agreement are categorized as acts against the law, not breach of contract. It will be a contradiction if an breach of contract that occurs due to fraud is still categorized as an breach of contract. Because the breach of contract has exceeded the legal requirements of the agreement. So if there is fraud in an agreement, the appropriate legal step is to file a lawsuit for the cancellation of the agreement to the district court on the basis of an unlawful act. Although there is no prohibition against criminal proceedings, proving fraud in a criminal law agreement will result in a long and inefficient legal process because a criminal decision cannot cancel an agreement and give an order for compensation to the defendant.From the results of the discussion, it can be concluded that what Nursilawati did was actually an breach of contract, not fraud. Then the actions that contain elements of fraud, should be resolved by a civil procedure law mechanism, namely by filing a lawsuit against the law on the basis of fraud in an agreement. Without the need to be preceded by criminal law efforts in the form of court decisions that have permanent legal force.Keywords: Breach Of Contract, Fraud, Criminal Prosecution
REKONSTRUKSI DASAR HUKUM PENGUATAN PEMBENTUKAN DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM (DSH) (Studi di Kalimantan Barat)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Rekontruksi Dasar Hukum Penguatan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) (Studi di Kalimantan Barat). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, oleh karena sasaran dalam penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norma), pengertian kaidah disini meliputi asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan didukung data primer karena rekontruksi dasar hukum penguatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) di Provinsi Kalimantan Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan program yang dicanangkan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan dengan peningkatan budaya hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial.Kata Kunci : Kelurahan Sadar Hukum, Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ABSTRACTThis thesis discusses the Study of the Legal Basis for Strengthening the Establishment of Legal Aware Villages (DSH) (Study in West Kalimantan). In this study, the method used is normative juridical, because the target in this study is law or rules (norms), understanding the application of legal principles in terms of values (norms), concrete legal regulations and legal systems. supported by primary data because the reconstruction of the legal basis strengthens the formation of Legal Aware Villages/Kelurahan (DSH) in West Kalimantan Province, it can be concluded that the formation and development of Legal Aware Villages/Kelurahan is a program launched in the context of realizing a national legal system which includes the development of legal substance, improvement of the legal structure and involvement of all components of society to support the formation of a national legal system that is aspired to by increasing culture and compliance with formal and customary community laws and social norms.Keywords: Legal Aware Village, Legal Aware Village Assessment Criteri
CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK PERLAWANAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 (STUDI PUTUSAN NOMOR 847/PDT.G/2015/PA.JP, NOMOR 92/PDT.G/2016/PTA.JK DAN NOMOR 448/K/AG/2018)
No full textABSTRAKSebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012, para hakim pengadilan agama di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi memiliki pendapat yang berbeda mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Majelis hakim pemeriksa perkara No. 847/Pdt.G/2015.PA.JP secara resmi menerima perkara a quo terhadap perkara perlawanan eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) yang diajukan debitur ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Padahal, kreditur telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan bahwa yang berwenang dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Basyamas, sesuai dengan ketentuan akad murabahah dan akad restrukturisasi yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, hakim pemeriksa perkara No. 92/Pdt.G/2016 PTA.JK menerima eksepsi kewenangan absolut yang diajukan kreditur dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), hakim pemeriksa perkara no. 448/K/Ag/2018 menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan kreditur dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah diterapkan dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, dan bagaimana majelis hakim pemeriksa perkara No. 847/Pdt.G/2015/PA.JP, No. 92/Pdt.G/2016/PTA.JK, dan No. 448/K/Ag. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan sumber data sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.Berikut ini adalah hasil temuan dari penelitian ini: Pertama, konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 meliputi jalur litigasi yang dikhususkan untuk pengadilan agama dan jalur non litigasi. Namun, dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan, choice of forum tidak dapat diberlakukan karena dalam hukum acara perdata, posisi perlawanan eksekusi hak tanggungan berada pada tahap proses eksekusi (pelaksanaan putusan), sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 195 ayat (6) HIR. Pada kenyataannya, eksekusi merupakan proses yang hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi), sebagaimana diuraikan dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR, bagian kelima, bab kesembilan, mengenai pemeriksaan perkara perdata yang harus melalui pengadilan (jalur litigasi). Kedua, dalam memahami konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggunakan metode penafsiran resmi atau otentik yang mencerminkan pemahamannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Hal ini secara spesifik dapat ditemukan dalam undang-undang, khususnya pada penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, ketika penjelasan pasal tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka para pihak tidak lagi memiliki pilihan forum sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2). Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggunakan penafsiran gramatikal terhadap pasal 55 ayat (2) karena putusan Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2), bukan pasal itu sendiri. Sementara itu, Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran sistematis, yang tercermin dari upayanya mengasumsikan dasar hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan menghubungkannya dengan pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR dan pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Agung menganggap hukum sebagai suatu sistem yang saling berhubungan yang komponen-komponennya tidak boleh bertentangan.Kata kunci: Ekonomi Syariah, Pilihan Forum, Eksekusi Hak Tanggungan ABSTRACTAs a result of the Constitutional Court's (MK) Decision No. 93/PUU-X/2012, Judges of religious courts at the first level, the appeal level, and the cassation level held differing opinions regarding the choice of forum for resolving sharia economic disputes. The panel of examiner judges of case no. 847/Pdt.G/2015.PA.JP formally accepted the a quo case against the case of resistance to the execution of encrumbrance rights (parate execution) submitted by the debtor to the Central Jakarta Religious Court. In fact, the creditor has submitted an exception of absolute authonty stating that the authority in resolving the a quo case is Basyamas, per the tenns of the murabahah contract and the restructuring contract agreed upon by the debtor and the creditor. At the appeal level before the Jakarta Religious High Court, the examiner judge of case no. 92/Pdt.G/2016 PTA.JK accepted the creditor's proposed absolute authority exception and overturned the decision of the Central Jakarta Religious Court. At the cassation level of the Supreme Court (MA), the examiner judge of case no. 448/K/Ag/2018 rejected the creditor's proposed exception of absolute authority and reversed the decision of the Jakarta High Religious Court.This study aims to determine how the concept of choice of forum for resolving Islamic economic disputes is applied in the practice of resisting the execution of encrumbrance rights following the Constitutional Court's Decision No. 93/PUU-X/2012, and how the panel of examiner judges of the cases No. 847/Pdt.G/2015/PA.JP, No.92/Pdt.G/2016/PTA.JK, and No.448/K/AG understand the concept. This study is normative legal research that employs a conceptual and case-based approach to secondary data sources, which are then analyzed using qualitative methods.These are the findings of this study: First, the concept of choice of forum for resolving Islamic economic disputes after the Constitutional Court's Decision No. 93/PUU-X/2012 includes litigation exclusive to religious courts and non-litigious pathways. In the practice of resisting the execution of encrumbrance rights, however, the choice of forum cannot be enforced because, under civil procedural law, the position of resisting the execution of encrumbrance rights is at the stage of the execution process (implementation of the decision), as explained in the explanation of Article 195 paragraph (6) HIR. In actual fact, execution is a process that can only be carried out through the courts (litigation), as outlined in article 195 to article 224 of the HlR, fifth section, ninth chapter, regarding the adjudication of civil cases that must be reviewed by the court (litigation pathway). Second, in understanding the concept of choice of forum for sharia economic dispute resolution in the practice of resisting the execution of encrumbrance rights following the Constitutional Court's Decision No. 93/PUU-X/2012, the Central Jakarta Religious Court uses an official or authentic interpretation method that reflects its understanding in light of what has been determined. The specifics can be found in the law, specifically in the explanation of article 55, paragraph 2, of Law No. 21 of 2008 regarding Islamic Banking. Therefore, when the article's explanation is invalidated by a decision of the Constitutional Court, the parties no longer have a choice of forum based on the terms of the contract, as stipulated in article 55 paragraph (2). The Jakarta High Religious Court employs a grammatical interpretation of article 55 paragraph 2 because the Constitutional Court's decision only invalidated the explanation of article 55 paragraph 2, and not the article itself. In the meantime, the Supreme Court employs a method of systematic interpretation, which is reflected in its efforts to assume the legal basis of the Central Jakarta Religious Court's decision and link it to articles 195 to 224 of the HIR and article 3 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Supreme Court considers the law to be an interconnected system whose components cannot be in conflict.Keywords: Sharia Economics, Choice of Forum, Encrumbrance Rights Execut
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMAL KHUSUS (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Yang Memeriksa Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor Putusan 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Terhadap Putusan Perkara Di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Yang Memeriksa Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor Putusan 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor Perkara 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag di bawah ancaman pidana minimal khusus dan upaya ke depan agar putusan dalam perkara tindak pidana narkotika dijatuhkan dengan ancaman pidana minimal khusus. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Sebab-sebab Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor Perkara 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag di bawah ancaman pidana minimal khusus didasarkan pada: (a) Berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Candra Halim alias Bolim bin Hajirin (Terdakwa I) dan Apriadi alias Aaf bin Sarifudin (Terdakwa II) yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metafetamina dengan berat netto 0,75 gram tidak berkaitan dengan peredaran narkotika sehingga perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; (b) Adanya SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; dan (c) Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun upaya yang dapat dilakukan ke depannya agar putusan dalam perkara tindak pidana narkotika dijatuhkan dengan ancaman pidana minimal khusus adalah dengan cara: (a) melakukan koordinasi di antara aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana untuk menyamakan persepsi dalam memaknai sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimal khusus karena apabila terdapat perbedaan persepsi maka akan berdampak pada proses penegakan hukum; dan (b) Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika tidak hanya mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin saja ditutupi oleh Terdakwa dalam proses persidangan.Kata Kunci: Putusan, Pidana, Minimal Khusus, Narkotika. ABSTRACTThis thesis discusses the analysis of the decision of cases under special minimum criminal penalty (Study of the Decision of Sanggau District Court Judges who Examined the Drug Crime Case Number 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag). In addition, it also aims to reveal and analyze the reasons why the Sanggau District Court Judges handed down the decision in the drug crime case Number 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag under special minimum criminal penalty and future efforts to make decisions in drug crime cases, it is imposed with a special minimum criminal penalty. Through a literature study using a sociological juridical approach, it was concluded that the reasons why the Sanggau District Court Judges handed down the decision in the drug crime case Number 124/Pid.Sus/2021/PN.Sag under special minimum penalty were based on: (a) legal facts at the hearing, the Panel of Judges believed that the actions of Candra Halim a.k.a Bolim bin Hajirin (Defendant I) and Apriadi a.k.a Aaf bin Sarifudin (Defendant II) possessed Drug of Category I in the form of non-plant type Metaphetamines with a net weight of 0.75 gram not related to drug trafficking so that the actions of the Defendants fell under Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2009 concerning Drugs and can be classified as Drug Abusers of Category I for themselves; (b) The existence of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the outcome of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court in connection with SEMA Number 1 of 2017 concerning the Implementation of the outcome of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2017 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, which states that in the event that the Public Prosecutor does not indict Article 127 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Drugs, but the legal facts revealed at the hearing turned out that the Defendants were proven to be a Category I Drug Abusers for themselves; and (c) Judges may deviate from the special minimum criminal penalty provisions in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Efforts that can be made in the future so that decisions in drug crime cases are indicted with special minimum criminal penalty are by: (a) coordinating between law enforcement officers who are part of the criminal justice system to have the same perceptions in interpreting the criminal system with criminal penalty because if there are differences in perception, it will have an impact on the law enforcement process; and (b) Judges who examine drug crime cases not only refer to the provisions of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Enforcement of the outcome of the 2015 Supreme Court Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court in connection with SEMA Number 1 of 2017 concerning the Implementation of the outcome of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2017 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, but also needs to consider other aspects that may be concealed by the Defendants in the hearing process.Keywords: Decision, Criminal, Special Minimum, Drugs
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR I19/PDT.G/2013/PN PTK TERKAIT TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA
No full textAbstrakPenelitian ini membahas tetang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 119/pdt.g/2013/PN PTK yang mana berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris terhadap Akta yang telah dibuatnya baik ketika akta di simpan sebagai minuta maupun sebagai alat bukti atau sengketa, notaris didalam membuat akta di haruskan mengikuti prosedur yang telah di atur oleh Undang Undang Jabatan notaris, dalam kasus ini ada notaris yang mana akta menjadi pembuktian dipersidangan dan dinyatakan di terima dan dibatalkan untuk itu menarik untuk di kaji sampai dimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis Normatif yang peneliti peroleh dari bahan Pustaka dan dokumen yang terkait serta di dukung dengan data maupun informasi berbagai narasumber dilapangan, dan Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu didalam Putusan Pengadilan di jelaskan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI, Hakim memutuskan perkara ini terhadap pertama, Akta Kuasa tetap di sahkan karena pembuatannya akta tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Undang-Undang jabatan Notaris nomor 30 th 2004 dan perubahan nomor 2 tahun 2014, kedua,Akta Jual beli tidak sah atau batal demi hukum karena melihat kepada adanya aturan perundang-undangan yang telah di langgar yakni tentang dilarangnya penggunaan Kuasa mutlak sebagai proses peralihan Hak yakni Intruksi mendagri nomor 14 tahun 1982 dan PerKBPN nomor 10 tahun 2014 tentang Pendaftaran atas Tanah dan bila dikaitkan dengan pertanggung jawaban notaris sesuai peraturan bahwa notaris yang Aktanya di tetap sah tersebut dan notaris yang membuat telah pensiun maka pertanggungjawabannya sampai notaris tersebut meninggal dan terhadap notaris/PPAT yang akta jual belinya dibatalkan yaitu notaris dapat di tuntut oleh yang dirugikan dan diberikan sanksi perdata,pidana maupun administratif. Untuk itu Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang harus mampu tunduk dan taat kepada peraturan yang telah dibuat dan dapat bertanggungjawab terhadap akta yang telah di buatnya. Kata Kunci: Hakim, Notaris, Putusan Pengadilan. AbstractThis study discusses the Analysis of the Pontianak District Court Decision Number 119/pdt.g/2013/PN PTK which is related to the notary's responsibility for the Deed that he/she has made both when the deed is kept as a minutes or as evidence or dispute, the notary in making the deed is required to follow the procedures set out by the Law on the Position of the Notary, in this case there is a notary where the deed becomes evidence in court and is declared sustained and overruled for that it is interesting to be reviewed to what extent the notary's responsibility for the deed he/she has made. This research was conducted using the Normative juridical method which was obtained from library materials and related documents and was supported by data and information from various sources in the field, and the data collection methods using interviews and documentation. The results of this research showed that in the Court Decision, it is explained that the Plaintiff has filed a lawsuit against Defendants I, II, III, IV, V, VI. regulated by the Law of the Notary position number 30 of 2004 and amendment number 2 of 2014; secondly, the Notarial Sale and Purchase Agreement is invalid or null and void due to the fact that there are laws and regulations that have been violated, namely regarding the prohibition of using absolute power as a process Transfer of Rights, namely Ministry of Home Affairs Instruction number 14 of 1982 and PerKBPN number 10 of 2014 concerning Land Registration and if it is related to the responsibility of the notary according to the regulation that the notary whose deed remains valid and the notary who has retired then the responsibility remains until the notary dies; and regarding notary / Land Deed Officer whose sale and purchase agreement is canceled, the notary can be sued by the aggrieved and given civil, criminal or administrative sanctions. Therefore, the Notary / Land Deed Officer as an authorized official must be able to obey and comply with the regulations that have been made and be responsible for the deeds he/she has made.Keywords: court decision, judge, notar
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PASAL 2 PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI
No full textAbstrakPenelitian ini berkaitan dengan Notaris yang membuat Akta melebihi batas kewajaran Pembuatan Akta perhari oleh Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang mana hal tersebut dapat menimbulkan ketidak taatan Notaris terhadap peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif dan Empris yang peneliti peroleh dari bahan Pustaka dan dokumen yang terkait serta di dukung dengan data berbagai narasumber dilapangan, sehingga penelitian ini mendapatkan informasi Aspek mengenai isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menujukan bahwa : pertama, belum diterapkan/dilaksanakannya Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017 mengenai batas kewajaran Akta maksimal 20 perhari oleh Notaris dengan latar belakang notaris mengejar keuntungan dan tidak tegasnya peraturan tersebut kepada pelanggar sehingga tidak ada rasa ke takut bagi notaris untuk melakukan pelanggaran tersebut. Dewan Kehormatan Pusat melalui Peraturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk notaris tersebut membuat akta sesuai Prosedur yang di tetapkan oleh UUJN agar tidak merugikan clien ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Kedua, Akibat yang di timbulkan jika batas kewajaran dilanggar oleh Notaris telah di atur didalam Kode etik Notaris yang berupa teguran sampai pemberhentian dari Anggota perkumpulan, dan untuk Akta itu sendiri Akibat Hukumnya jika terbukti melanggar apa yang telah ditentukan sebagai Kewajiban Notaris yang tertuang didalam UUJN berkaitan dengan Pelanggaran Batas kewaran Pembuatan Akta perhari maka menjadi Akta dibawah tangan. namun hal tersebut belum d terapkan untuk kota pontianak di karenakan belum adanya laporan kepada Dewan Kehormatan Daerah walaupun sebenarnya sudah terdapat pelanggaran yang ditemukan dilapangan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Pontianak. Untuk itu perlu dibentuk tim pemeriksa khusus dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang turun langsung kelapangan memeriksa khusunya berkaitan dengan Peraturan Kode Etik Notaris Agar lebih efisien penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik khususnya mengenai pelanggaran Batas kewajaran Pembuatan Akta. Kata Kunci: Batas Kewajaran akta Perhari, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik AbstractThis research relates to Notaries who make Deeds exceeding the reasonable limits Making Deeds per day by Notaries who violate the provisions of the Indonesian Notary Association's Central Honor Council Regulations where this can lead to Notary non-compliance with laws and regulations. This research was conducted using Normative and Empris methods which researchers obtained from library materials and related documents and supported by data from various sources in the field, so that this research obtained Aspect information regarding the issues being investigated in this study. The results of this study indicate that: first, Article 2 of the Indonesian Notary Association's Central Honorary Council Regulation has not been implemented/implemented No. 1 of 2017 regarding the reasonable limit of a maximum deed of 20 per day by a Notary with a notary background pursuing profit and the lack of strictness of the regulation against violators so that there is no fear for the notary to commit the violation. The Central Ethics Council through this Regulation basically aims for the notary to make a deed according to the procedures set by UUJN so as not to harm the client when a dispute occurs in the future. Second, the consequences that arise if the limits of reasonableness are violated by a Notary are regulated in the Notary's Code of Ethics in the form of a warning to the dismissal of members of the association, and for the Deed itself the Legal Consequences if it is proven to have violated what has been determined as a Notary's Obligations contained in the relevant UUJN with a Violation of the Limits of Waran Making a deed per day then it becomes a deed under the hand. but this has not been applied to the city of Pontianak because there has been no report to the Regional Ethics Council even though in fact there have been violations found in the field by the Notary Regional Supervisory Council in Pontianak City. For this reason, it is necessary to form a special team of examiners from the Indonesian Notary Association Organization who go directly to the field to examine especially those relating to the Notary's Code of Ethics.Keywords: Code of Ethics, Honorary Board of the Indonesian Notary Association, Limits of Reasonable deed per da
PENEMPATAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TIDAK DITEMPATKAN DI LPKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)
No full textABSTRAKTesis ini membahas Penempatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Tidak Ditempatkan Di LPKS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum). Adapun permasalahan yang diambil bagaimana penempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak ditempatkan di LPKS. Mengapa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak ditempatkan di LPKS berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana upaya penempatan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak membolehkan ABH ditempatkan dalam penahanan bersama-sama dengan tahanan dewasa, baik itu di Rumah Tahanan (Rutan) milik Kementerian Hukum dan HAM ataupun tahanan Kepolisian atau Kejaksaan. Penempatan ABH di Rutan atau LP dewasa masih terjadi dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Kota Singkawang. ABH yang berstatus sebagai tahanan atau menunggu proses sidang, namun di antaranya ada anak yang sebenarnya sedang menunggu proses diversi. Permasalahan yang ditemui adalah tidak adanya tempat penitipan di Kota Singkawang sehingga dititipkan di rutan dewasa selama menunggu proses persidangan dan penetapan pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan ABH, khususnya di Kota Singkawang ditempatkan di luar LPKS paling terkait dua alasan. Yang pertama adalah tahanan anak yang sedang menunggu proses penetapan pengadilan dititipkan di Rutan karena di Kota Singkawang tidak ada LPKS, sedangkan alasan kedua adalah napi anak ditempatkan di Rutan karena permintaan orang tua atau keluarga agar bisa sering berkunjung, dekat dengan rumah. Upaya penempatan ABH di Dinas Sosial Kota Singkawang maka pada hakekatnya terhadap ABH tersebut tidak dilakukan penahanan. Tetapi untuk menjamin agar anak tersebut tidak melarikan diri dan tidak merusak barang bukti, maka anak dititipkan. Hampir selama proses penyidikan dan berjalannya pemeriksaan pengadilan anak dititipkan di Dinas Sosial. Penitipan yang dilakukan secara substansi bukanlah penahanan, karena tidak ada surat penahanan. Tetapi jika dilihat dari pengertian penahanan bahwa penahanan pada hakikatnya adalah membatasi kebebasan seseorang, penitipan tersebut hampir sama halnya dengan membatasi fisik seorang anak. Karena di Dinas Sosial dan Rutan anak tidak bisa sewaktu-waktu dapat keluar. Selain diberi pendidikan dan bimbingan, anak juqa mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas sosial berupa rehabilitasi sosial untuk kehidupan sehari-hari seperti perilaku, pola pikir yang baik. Diberikan pula rehabilitasi keterampilan.Kata Kunci: Penempatan Anak, Berhadapan Dengan Hukum, LPKS, Pidana Anak ABSTRACTThis thesis discusses the Placement of Children in Conflict with the Law Who Are Not Placed in LPKS Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (Study of the Decision of the Singkawang District Court Judge Against Children in Conflict with the Law). The problem taken is how the placement of children in conflict with the law who are not placed in LPKS. Why children in conflict with the law who are not placed in LPKS based on Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. How are efforts to place children in conflict with the law. This research uses a normative approach and a sociological approach. From the results of the research there is a discussion that the provisions of the legislation do not allow ABH to be placed in detention together with adult prisoners, whether it is in the Detention Center (Rutan) owned by the Ministry of Law and Human Rights or Police or Prosecutor's Office detention. The placement of ABH in adult detention centers or prisons still occurs in several cases that occur in the jurisdiction of Singkawang City. ABH who are detained or awaiting trial, but among them are children who are actually waiting for the diversion process. The problem encountered is that there is no day care center in Singkawang City so they are kept in adult detention centers while waiting for the trial process and court decisions. The factors that led to ABH, especially in Singkawang City, being placed outside the LPKS were related to two reasons. The first is that juvenile detainees who are awaiting court decisions are placed in detention centers because there is no LPKS in Singkawang City, while the second reason is that juvenile inmates are placed in detention centers due to requests from parents or family so that they can visit often, close to home. Efforts to place ABH in the Singkawang City Social Service, in essence, the ABH is not detained. However, to ensure that the child does not run away and does not destroy evidence, the child is entrusted. Almost during the investigation process and the progress of the court hearing, the child was entrusted to the Social Service. In substance, this was not detention, because there was no detention letter. However, when viewed from the definition of detention that detention is essentially limiting a person's freedom, the custody is almost the same as physically limiting a child. Because in the Social Service and Detention Center, children cannot be released at any time. Apart from being given education and guidance, juveniles receive rehabilitation. Rehabilitation provided by the Social Service is in the form of social rehabilitation for daily life such as behavior, good mindset. Skills rehabilitation is also provided.Keywords: Placement of Children, Against the Law, LPKS, Juvenile Justic