Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN PENDAFTARAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN KENDARAAN RODA EMPAT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM BAHTERA INDONESIA SEJAHTERA
No full textAbstrakPendaftaran jaminan fidusia memberikan suatu kedudukan hukum yang jelas bagi kreditur. Akan tetapi dalam praktik, masih ditemui, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sperti yang ditemukan pada Koperasi Simpan Pinjam Bahtera Indonesia Sejahtera di Kota Pontianak diketahui telah melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia, berupa kendaraan bermotor dengan berbagai macam merk atau tipe kendaraan, meskipun demikian ternyata tidak semua objek jaminan fidusia dalam setiap perjanjian fidusia yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Bahtera Indonesia Sejahtera selaku kreditur tersebut didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, terperinci, dan sistematis mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, apa akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan objek dan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Bahtera Indonesia Sejahtera tidak mendaftarkan beberapa objek jaminan fidusianya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi langsung kelapangan, sehingga data primer lebih diutamakan dari pada data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Komunikasi Langsung dan Teknik Komunikasi Tidak Langsung. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui penelitian langsung, penulis melakukan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaraan fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bahtera Sejahtera Indonesia belum efektif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal Kreditor lalai dalam pelaksanaan pendaftaraan jaminan fidusia tak luput dari kurangnya pemahaman pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bahtera Sejahtera Indonesia mengenai betapa pentingnya mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaraan fidusia. Kreditor juga belum memahami mengenai betapa menguntungkannya perusahaan pembiayaan, bilamana kreditor melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia seperti menempatkan kreditor lebih unggul serta diutamakan dari pada kreditor lainnya (hak preferen) juga sertifkat jaminan fidusia yang dipegang setara kekuatannya dengan putusan Pengadilan Negeri tentang gugatan dalam proses eksekutorial bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.Kata Kunci : Fidusia, Koperasi Simpan Pinjam, Pendaftaran AbstractRegistration of fiduciary guarantees provides a clear legal standing for creditors. However, in practice, there are still fiduciary guarantees that are not registered. As found in the Prosperous Indonesia Bahtera Savings and Loans Cooperative in Pontianak City, it is known that they have registered fiduciary guarantee objects, in the form of motorized vehicles with various brands or types of vehicles, even though it turns out that not all fiduciary guarantee objects are in every fiduciary agreement made by the Savings and Loans Cooperative. Bahtera Indonesia Sejahtera as the creditor is registered. This study aims to obtain a complete, clear, detailed, and systematic description of the legal position of the parties in a loan agreement on money with a fiduciary guarantee that is not registered, what are the legal consequences for creditors who do not register objects and to find out the factors that cause cooperatives Indonesia Sejahtera Bahtera Savings and Loans does not register some of its fiduciary collateral objects. This research is focused on direct field studies, so that primary data is prioritized over secondary data. Data collection methods used in this study are Direct Communication Techniques and Indirect Communication Techniques. To support and complete the data that has been obtained through direct research, the authors conducted a library research. From the research results it is known that the implementation of fiduciary registration by the Bahtera Sejahtera Indonesia Cooperative Savings and Loans (KSP) has not been effective as stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In the event that creditors are negligent in carrying out the registration of fiduciary guarantees, this cannot be separated from the lack of understanding of the management of the Bahtera Sejahtera Indonesia Savings and Loans Cooperative (KSP) regarding the importance of registering fiduciary guarantees at the fiduciary registration office. Creditors also do not understand how profitable finance companies are, when creditors carry out registration of fiduciary guarantees such as placing creditors superior and prioritized over other creditors (preferential rights) as well as fiduciary guarantee certificates that are held equal in strength to the District Court's decision regarding a lawsuit in the executive process in the event of an default by the debtor.Keywords: Fiduciary, Registration, Savings and Loans Cooperativ
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI TERHADAP PIHAK KETIGA
No full textAbstrakPerjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari harta persatuan atau harta bersama. Pengaturan harta dalam perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, karena tidak jarang dari harta bersama sering menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun sebaliknya. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri Mengenai perjanjian perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 29. rumusan masalah dalam adalah: Bagaimana kekuatan hukum yang mengikat suatu perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, dan Apa akibat hukumnya jika suatu perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang. Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan dan mengikat terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Dari hasil penelitian ini disimpulkan Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mensahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan kepada pengadilan sebagaimana yang sering dilakukan di masyarakat. Bahwa akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Pihak Ketiga, Perjanjian Kawinan AbstractThe marriage agreement is an agreement between the prospective husband or wife, to regulate legal consequences for their assets, which deviate from the union assets or joint assets. Arranging assets in marriage is a dilemma in itself, because it is not uncommon for joint property to cause disputes in its use, whether it is carried out by the husband or vice versa. By making a marriage agreement, automatically there is no joint property in the marriage and only the personal assets of each husband or wife. Regarding this marriage agreement, it has been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in Article 29. formulation of the problem in are: What is the legal force that binds a marriage agreement to third parties, and What are the legal consequences if a marriage agreement is not registered with the competent authority. In order for a marriage agreement to be valid and binding on third parties, the marriage agreement must be registered and ratified by a marriage registration officer, this is in accordance with the provisions stipulated in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach. From the results of this study it was concluded that the requirements that must be met in order for a marriage agreement to have binding force on third parties is by legalizing the marriage agreement to the marriage registration employee as stipulated in Article 29 paragraph (1) of Law number 1 of 1974 concerning Marriage, and not to the court as is often done in society. Whereas the legal consequences if the marriage agreement is not registered for the husband and wife do not have significant legal consequences, because the agreement is still binding on both parties, while for third parties, if the marriage agreement is not registered, the legal consequences of the marriage agreement do not have legal force. binding on third parties.Keywords: Legal Strength, Third Party, Marriage Agreemen
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE
No full textAbstrakSeiring dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat, membawa dinamika bagi perkembangan dunia usaha, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan. Perolehan pendanaan tersebut salah satunya melalui jasa Perbankan atau lembaga keuangan non bank dengan jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia wajib dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada prinsipnya diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan juga PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia mewajibkan notaris melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dibuatnya secara manual dengan menggunakan sistem online dapat memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran, akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara online masih ditemukan kendala yang menghambat proses penerbitan akta jaminan fidusia. Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan secara online dan kendala apa yang dihadapi oleh notaris dalam pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia setelah diberlakukan pendaftaran secara online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembuatan akta jaminan fidusia. Apabila terjadi kesalahan oleh notaris terhadap penginputan data dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online khususnya dalam hal identitas objek jaminan fidusia, maka notaris diwajibkan melakukan penginputan data ulang. Kendala yang timbul dapat disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan penginputan data secara online tertunda/terhambat, dan kendala juga bisa disebabkan data-data jaminan yang tidak lengkap. Kata Kunci : Akta Jaminan Fidusia, Kendala Notaris, Tanggung Jawab AbstractRapid development of the economy is in line with dynamics to the development of the business world. Most of the funds needed to meet these needs can be obtained through financing activities. One of the ways to obtain this funding is through banking services or non-bank financial institutions with fiduciary guarantees. Making a fiduciary guarantee deed must be done by using an authentic deed made by a notary. This is in accordance with the order of the Law of the Republic of Indonesia Article 5 Number 42 of 1999 concerning fiduciary security. Principally, a Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 is issued regarding online registration of fiduciary security deeds. Also Government Regulation Number 21 of 2015 concerning procedures for registering fiduciary guarantees and the cost of making a fiduciary guarantee deed which obliges notaries to register a fiduciary guarantee deed which Manually made by using the online system can make it easier for notaries to register. However, in reality, the implementation of online registration of fiduciary deeds still finds obstacles both internally and externally that hinder the process of issuing fiduciary guarantee deeds. The formulation of the problems discussed in this study was how the notary's responsibility for online registration of a fiduciary deeds and what obstacles faced by notaries in registering a fiduciary guarantee deed after online registration has been enforced. The type of research used was normative legal research. That is a research conducted on applicable laws and regulations. Which is the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning fiduciary security; Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning online registration of fiduciary deeds, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2015 concerning the procedure for registering fiduciary security and the cost of making a fiduciary guarantee deed. The specification of this research was a descriptive analysis research in which this researcher seeks to provide arguments from the results of the research that has been done. From the results of this study, it can be concluded that the notary is fully responsible for the making of the fiduciary deed. If there is an error by the notary regarding data entry in the implementation of online fiduciary registration, especially in the case of the identity of the fiduciary security object, the notary is obliged to re-enter the data. Meanwhile, the problems that arise can be caused by the operation of the system that cannot work properly, resulting in delays / obstruction in data entry online. In addition, problems can also be caused by incomplete collateral data.Keywords: Fiduciary Deed, Notary Barriers, Responsibility
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN RESORT SAMBAS DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOTIKA
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Koordinasi Antara Kepolisian Resort Sambas dengan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang Dalam Menangani Peredaran Narkotika. Adapun permasalahan yang diambil bagaimana pola koordinasi dan pertanggungjawaban tugas Kepolisian dengan BNN dalam menangani peredaran narkotika. Faktor-faktor apa yang dapat menghambat koordinasi Kepolisian dengan BNN dalam menangani peredaran narkotika. Tindakan dan upaya apa yang dilakukan Kepolisian agar koordinasi dalam menangani peredaran narkotika dengan BNN dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu pola koordinasi dan pertanggungjawaban tugas Kepolisian (Polres Sambas) dan BNN Kota Singkawang dalam menangani peredaran narkotika didasarkan pada kewenangan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2014 dan No. 01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam koordinasi pada ranah penyidikan kasus narkotika apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Dalam koordinasi penanganan masalah rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan alur permohonan rehabilitasi dan penyerahan serta pendampingan ke BNN, yaitu BNN Kota Singkawang. Hambatan utama dalam koordinasi antara Polres Sambas dan BNN Kota Singkawang dalam menangani peredaran narkotika berasal dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping). Selain itu hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan warga masyarakat yang dibuktikan dengan masih cukup tingginya kasus kejahatan narkotika serta ditambah dengan tipikal kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan yang serius dan canggih. Hambatan lainnya adalah minimnya peralatan atau sarana dan prasarana serta anggaran yang diberikan. Tindakan dan upaya yang dilakukan Polres Sambas dan BNN Kota Singkawang untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara keduanya serta dengan badan/instansi lain yang terkait dengan penanganan narkotika seperti Dinas Kesehatan dan Badan Rehabilitasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan BNN Kota Singkawang dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika juga melakukan beberapa pendekatan berupa: meniadakan ketersediaan narkotika (supply control), meningkatkan ketahanan masyarakat (demand reduction) dan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan (harm reduction). Selain itu baik Polres Sambas maupun BNN Kota Singkawang juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugasnya agar dapat mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani peredaran narkotika.Kata kunci: Koordinasi, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Peredaran ABSTRACT This thesis discusses the coordination between the Sambas Resort Police and the Singkawang City National Narcotics Agency in handling narcotics trafficking. The problems taken are how the pattern of coordination and accountability of Police duties with BNN in handling narcotics trafficking. What factors can hinder the coordination of the Police with the BNN in handling narcotics trafficking. What actions and efforts are taken by the Police so that coordination in handling narcotics trafficking with BNN can run according to the mandate of the legislation. From the results of the research there is a discussion that the pattern of coordination and accountability of the duties of the Police (Sambas Police) and BNN Singkawang City in handling narcotics trafficking is based on the authority regulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Joint Regulation No. 1 of 2014 and No. 01/111/2014/BNN concerning Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions. In coordination in the realm of narcotics case investigations, what the police do regarding the investigation must be notified to the BNN. Conversely, if BNN conducts the investigation, then BNN must report to the police. In coordinating the handling of drug abuse rehabilitation issues, the Sambas Police Drug Investigation Unit has made a Standard Operating Procedure (SOP) relating to the flow of requests for rehabilitation and submission and assistance to the BNN, namely the Singkawang City BNN. The main obstacle in coordination between Sambas District Police and Singkawang City BNN in handling narcotics trafficking comes from the legislation itself. Law No. 35 of 2009 does not clearly state how the limits of authority of what kind of narcotics cases can be handled by the police and which ones are the authority of the BNN. This has the potential to cause overlapping. In addition, another obstacle is the lack of support from the community, as evidenced by the high number of narcotics crime cases, coupled with the typical narcotics crime which is a serious and sophisticated crime. Another obstacle is the lack of equipment or facilities and infrastructure and the budget provided. The actions and efforts taken by Sambas Police and Singkawang City BNN to overcome narcotics trafficking and abuse are to strengthen coordination and cooperation between the two as well as with other agencies related to narcotics handling such as the Health Office and the Rehabilitation Agency. The Sambas Police Drug Investigation Unit and Singkawang City BNN in their efforts to tackle narcotics abuse also take several approaches in the form of: eliminating the availability of narcotics (supply control), increasing community resilience (demand reduction) and intervening with victims or users who are already dependent (harm reduction). In addition, both Sambas Police and Singkawang City BNN also continue to strive to increase the capacity and professionalism of their officers in order to optimize their roles, functions and authorities in handling narcotics trafficking.Keywords: Coordination, Police, National Narcotics Agency, Traffickin
STUDI KRITIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
No full textABSTRAKTesis ini membahas Analisis Kritis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, metode penelitian dan studi literatur. Permasalahan yang diambil adalah Bagaimana Analisis Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan komparatif negara lain. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menggunakan restorative justice ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Bagaimana upaya penyelesaian dan penyelesaian masalah hukum yang timbul terhadap kewenangan Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada landasan hukum yang kuat bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif karena KUHAP tidak mengatur secara rinci kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tetapi meskipun pada ditingkat undang-undang hal ini belum diatur namun pada masing-masing lembaga Penegak Hukum baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Mahkamah Agung telah mengatur secara internal mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restorative justice sehingga diperlukan reformasi hukum yang sejalan dengan cita-cita penyelesaian perkara di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Rancangan KUHP. dan Draft Criminal Kode Prosedur. Dalam Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHAP telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan prinsip restorative justice sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan. korban dan pelaku serta tidak berorientasi pada pembalasan, sehingga menjawab kebutuhan hukum akan reformasi sistem peradilan pidana.Kata kunci: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.ABSTRACTThis thesis discusses the Critical Analysis of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution Based on Restorative Justice in the Criminal Justice System according to the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. This research uses normative legal research methods and literature study. The problem taken is How the Analysis of the Public Prosecutor. Authority to resolve cases outside the court using restorative justice from the philosophical, sociological, juridical and comparative aspects of other countries. How the Public Prosecutor's Authority to settle cases out of court using restorative justice is reviewed against the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other Legislative Regulations. How are efforts to resolve end solve legal problems that arise against the authority of the Public Prosecutor to settle cases outside the court based on restorative justice. The results of the study show that there is no strong legal basis for prosecutors to settle cases out of court based on Restorative justice because the Criminal Procedure Code does not regulate in detail the authority to stop prosecution based on restorative justice, but even though at the level of law this has not been regulated but at each Law Enforcement agencies, both the Attorney General's Office, the Police and the Supreme Court have managed internally the mechanism for settling cases outside the court using a restorative justice approach so that legal reform is needed that is in line with the ideals of settling cases outside the court using a restorative justice approach in the Draft Criminal Code. and the Draft Criminal Procedure Code. In the Draft Criminal Code and the Draft Law on Criminal Procedure Code have provided a strong legal basis for prosecutors to settle cases out of court with the principles of restorative justice in accordance with the objectives of punishment, namely resolving conflicts, restoring balance, and providing protection for interests. victims and perpetrators and are not oriented towards retaliation, thus responding to the legal need for reform of the criminal justice system.Keywords: Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, Cessation of Prosecution, Restorative Justice, Criminal Justice System
PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNAMID DENGAN INDONESIA MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KOMPONEN SENJATA (Studi Kasus Dugaan Penyelundupan Aksesoris Senjata oleh Satgas Garbha II FPU 9 di UNAMID)
No full textAbstrakPemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” telah memberikan sumbangsih personel terbaiknya yang berasal dari kalangan sipil, militer dan kepolisian ke berbagai misi perdamaian yang dijalankan oleh PBB. Polri dalam hal ini turut ambil bagian dengan mengirimkan kontingen Formed Police Unit-nya (FPU) ke misi United Nation – African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) di Darfur, Sudan, sejak tahun 2008. DK PBB menyatakan bahwa mandat FPU di setiap misi perdamaian (political, peacebuilding maupun peacekeeping mission) adalah untuk memberikan perlindungan kepada personel dan properti PBB, perlindungan kepada warga sipil (terutama non kombatan) dan melaksanakan tugas operasional kepolisian lain yang membutuhkan kemampuan dan peralatan taktis. Kelengkapan berupa senjata api merupakan kebutuhan yang esensial guna mendukung pelaksanaan tugas FPU di daerah misi, namun beberapa personel FPU merasa kondisi senjata api yang dipinjam-pakaikan kepadanya sudah tidak sepenuhnya operasional kemudian berinisiatif untuk secara swadaya mengadakan dan membawa komponen yang dibutuhkan dari Indonesia, masuk ke dalam premis (tempat) milik UNAMID tanpa dilengkapi perizinan yang memadai baik dari otoritas Indonesia, Sudan maupun UNAMID sendiri selaku employer personel FPU tersebut. Sebagai subjek hukum internasional yang masih berada di bawah garis koordinasi PBB, UNAMID berkewajiban untuk melakukan investigasi (penyelidikan dan penyidikan) sesuai yang dinstruksikan oleh UNDPKO dan UNDFS terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Dari perspektif hukum pidana nasional, perbuatan memasukkan dan/ atau mengeluarkan senjata api dari atau keluar wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara, perbuatan serupa juga dikategorikan sebagai serious offence/ misconduct di UNAMID. Namun karena di UNAMID setiap personel FPU dibekali status expert on mission dengan imunitas terbatas (namun tidak kebal terhadap hukum Negara Tujuan), terhadap personel terduga pelaku dapat dijatuhi sanksi administratif terberat yaitu repatriasi (dikembalikan ke Negara Kontributor). Tesis ini mencoba membandingkan norma, azas dan nilai yang bekerja dalam regulasi terkait tindak pidana penyelundupan senjata dan komponennya baik di UNAMID maupun di Indonesia.Kata Kunci: Perbandingan hukum, penyelundupan senjata, UNAMID, hukum pidana nasionalAbstractThe Government of Indonesia in order to carry out the mandate of the Preamble of the 1945 Constitution, "to participate in implementing world order based on independence, lasting peace and social justice," has contributed its best personnel from the civilian, military and police to various peace missions run by the United Nations. The National Police in this case took part by sending its Formed Police Unit (FPU) contingent to the United Nation - African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) in Darfur, Sudan, since 2008. The UNSC states that the mandate of the FPU in any peace mission (political, peacebuilding or peacekeeping mission) is to provide protection to UN personnel and property, protection to civilians (especially non-combatants) and carry out other operational police tasks that require tactical capabilities and equipment. Completeness in the form of firearms is an essential need to support the implementation of FPU duties in the mission area, but some FPU personnel feel that the condition of the firearms borrowed to them is not fully operational and then take the initiative to independently procure and bring the required components from Indonesia, into the premise (place) owned by UNAMID without being equipped with adequate licensing both from the Indonesian authorities, Sudan and UNAMID itself as the employer of the FPU personnel. As a subject of international law that is still under the UN coordination line, UNAMID is obliged to conduct investigations (inquiries and investigations) as instructed by UNDPKO and UNDFS on the alleged criminal acts that occurred. From the perspective of national criminal law, the act of entering and/or removing firearms from or out of the territory of Indonesia is a criminal offense punishable by imprisonment, similar acts are also categorized as serious offenses / misconduct in UNAMID. However, because in UNAMID every FPU personnel is equipped with expert on mission status with limited immunity (but not immune to the laws of the State of Destination), the personnel suspected of being perpetrators can be subject to the heaviest administrative sanction, namely repatriation (returned to the Contributing State). This thesis tries to compare the norms, principles and values that work in regulations related to criminal acts of smuggling weapons and their components both in UNAMID and Indonesia.Keywords: Legal comparison, arms smuggling, UNAMID, national criminal la
PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN TERKAIT PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kabupaten Sambas)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Terkait Pemberian Pertimbangan Hukum Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Di Kabupaten Sambas). Adapun permasalahan yang diambil adalah Bagaimana mekanisme dan bentuk pemberian pertimbangan hukum pihak Kejaksaan kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan. Kendala dan tindakan apa yang dilakukan Kejaksaan untuk melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pertimbangan hukum, termasuk kepada BUMD dalam menyusun peraturan perundang-undangan, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan adanya permohonan yang disampaikan oleh pemohon yaitu BUMD. Dengan demikian, apabila Kejaksaan tidak memberikan pertimbangan hukum kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena memang tidak diminta untuk melakukan hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap pihak Kejaksaan. Dalam hal adanya permintaan kepada Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum maka pihak Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk akan membuat telaahan awal terhadap setiap permohonan pertimbangan hukum. Hanya jika dari hasil telaahan awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan pertimbangan hukum, maka selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Namun apabila telaah awal menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum tidak bisa diberikan maka pihak Kejaksaan dapat menolak untuk memberikan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pemohon. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, khususnya dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Sambas untuk melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah karena tidak adanya permintaan kepada Kejaksaan Negeri Sambas untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Minat jaksa pengacara negara yang belum sepenuhnya optimal dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Anggapan masih kurangnya kemampuan jaksa pengacara negara. Anggapan bahwa Bidang DATUN tidak sejajar dengan bidang lain. Fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara belum banyak dikenal. Terhadap kondisi ini, pihak Kejaksaan Negeri Sambas berupaya melakukan sejumlah tindakan guna memenuhi tugas dan fungsinya dalam memberikan pertimbangan hukum termasuk kepada BUMD dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung dan melalui media massa seperti radio dan koran lokal serta dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu Kejaksaan Negeri Sambas juga melakukan langkah-langkah guna memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya pada Seksi DATUN serta peningkatan kemampuan para Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum terkini.Kata Kunci: Fungsi Kejaksaan, Pemberian Pertimbangan Hukum, BUMD, Jaksa Agung ABSTRACTThis thesis discusses the Implementation of the Prosecutor's Office Function Regarding the Provision of Legal Consideration to Regional-Owned Enterprises (BUMD) in the Preparation of Legislation Based on Regulation of the Attorney General Number Per-006/Ja/07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Study in Sambas Regency). The problems taken are how is the mechanism and form of giving legal consideration of the Prosecutor's Office to BUMD in the preparation of laws and regulations. What legal consequences are caused if the function of providing legal considerations to BUMD in the preparation of laws and regulations is not implemented by the Prosecutor's Office. What obstacles and actions are taken by the Prosecutor's Office to carry out the function of giving legal consideration to BUMD in the preparation of laws and regulations. This research uses a normative approach and a sociological approach. From the results of the study there is a discussion that in the implementation of its duties and functions to provide legal considerations, including to BUMD in preparing laws and regulations, the State Attorney is based on a request submitted by the applicant, namely BUMD. Thus, if the Prosecutor's Office does not provide legal consideration to BUMD in the preparation of laws and regulations because it is not requested to do so, it does not have any legal consequences for the Prosecutor's Office. In the event of a request to the AGO to provide legal consideration, the AGO through the appointed State Attorney will make an initial review of each request for legal consideration. Only if the results of the initial review conclude that legal consideration can be given, then the State Attorney will conduct legal consideration in accordance with applicable procedures. However, if the initial review concludes that legal consideration cannot be given, then the Prosecutor's Office can refuse to provide legal consideration submitted by the applicant. Based on the results of the study, it is known that the obstacles faced by the Prosecutor's Office, especially in this case the Sambas State Attorney's Office to carry out the function of providing legal considerations to BUMD in the preparation of laws and regulations is due to the absence of requests to the Sambas State Attorney's Office to provide legal considerations on this matter. This is caused by several factors, namely: The interest of state attorney prosecutors who have not been fully optimized in the settlement of civil and state administrative cases. The perceived lack of ability of state attorney prosecutors. The assumption that the DATUN field is not equal to other fields. The functions and authority of state attorney prosecutors are not widely recognized. Against this condition, the Sambas District Attorney's Office tried to take a number of actions to fulfill its duties and functions in providing legal considerations including to BUMD in drafting laws and regulations by conducting socialization both directly and through mass media such as radio and local newspapers and by utilizing social media. In addition, the Sambas District Attorney's Office also took steps to strengthen institutional capacity, especially in the DATUN Section and to improve the ability of the State Attorney in the Sambas District Attorney's Office to have a broader understanding and knowledge related to current legal issues.Keywords: Prosecutor's Function, Provision of Legal Consideration, BUMD, Prosecutor Attorney Genera
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN (EQUALITAS) TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN BAGI SUAMI DAN ISTERI YANG PERKAWINANNYA PUTUS KARENA PERCERAIAN
No full textAbstrak Pasal 37 UUP menentukan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Tentang besaran bagian masing-masing suami atau isteri atas harta bersama jika terjadi perceraian, dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diatur. Hal itu menimbulkan pluralisme hukum, konflik hukum dan ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku. Sementara itu, UUP memuat salah satu asas yang penting di bidang hukum harta benda perkawinan yaitu asas keseimbangan (equalitas).Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pembagian harta bersama perkawinan bagi suami dan isteri yang perkawinannya putus karena perceraian ditinjau dari Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?; bagaimana penerapan asas keseimbangan berkenaan dengan pembagian harta bersama perkawinan bagi suami dan isteri yang disebabkan oleh putusnya perkawinan karena perceraian ?; apakah pembagian harta bersama perkawinan dapat diatur dalam akta perjanjian kawin ? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pembagian harta bersama perkawinan bagi suami dan isteri yang perkawinannya putus karena perceraian; untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas keseimbangan terhadap pembagian harta bersama perkawinan serta pembagian harta bersama perkawinan yang dapat diatur dalam akta perjanjian kawin.Penelitian yang dilakukan terhadap penerapan asas keseimbangan terhadap pembagian harta bersama yang disebabkan oleh putusnya perkawinan karena perceraian. Oleh sebab itu, maka kegiatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil-hasil penelitian adalah sesuai Pasal 37 dan 66 UUP, tetap memberlakukan aneka ragam hukum harta benda perkawinan. Dalam praktek peradilan terhadap penyelesaian sengketa harta benda perkawinan, wujud putusan hakim lebih didominasi pada keadilan procedural atau keadilan formal. Selain itu, hakim juga bisa mengunakan asas keseimbangan, dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara suami isteri yang telah bercerai, yaitu masing-masing dibagi dua untuk suami dan isteri. Adanya perjanjian kawin merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh suami isteri sebelum atau setelah melangsungkan perkawinan untuk membagi harta benda perkawinan, yaitu perjanjian kawin yang meniadakan adanya harta bersama yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UUP, sehingga menjadi harta pribadi dari masing-masing suami isteri. Saran-saran sebagai hasil dari penelitian ini adalah bagi pembentuk undang-undang hendaknya melakukan revisi atas Pasal 37 UUP dan mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya sehingga tidak timbul aneka ragam aturan pembagian harta benda perkawinan bagi suami isteri yang perkawinannya putus karena perceraian; bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta benda perkawinan dengan mengunakan asas keseimbangan yang dilandasi nilai-nilai dasar hukum, yaitu ketertiban hukum, kepastian hukum dan keadilan. Sehingga putusan hakim itu dapat memenuhi keadilan subtansial, bukan hanya keadilan menurut undang-undang semata; sebagai pencegahan secara dini sebelum dikemudian hari timbul sengketa pembagian harta benda perkawinan, bagi suami isteri hendaknya mengatur harta bersama, harta pribadi serta pembagiannya bila timbul perceraian dalam perjanjian kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Pembagian Harta Benda Perkawinan.AbstractArticle 37 of the Marriage Law stipulates that if a marriage is terminated by divorce, then the marital property is governed by respective laws, namely religious law, customary law and other laws. The size of each husband or wife is share of the property in the event of a divorce, in the Marriage Law and Government Regulation No. 9 of 1975 is not regulated. It creates legal pluralism, legal conflicts and uncertainty regarding applicable law. Meanwhile, Marriage Law contains one of most important principle in the field of marital property law, namely the principle of equality. This principle of equality has become a positive law used by the court in the settlement of disputes over the distribution of marriage assets for divorced husband and wife. Starting from the background of the problem mentioned above, the problem in this research is how the division of assets together with marriage for husband and wife whose marriages broke up due to divorce in accordance with Article 37 of Law No. 1 of 1974 on Marriage ?; how is the application of the principle of equality with respect to the distribution of marital property of a marriage to a husband and wife caused by a marriage breaking up due to divorce ?; Can the sharing of shared assets in a marriage be arranged in a marriage agreement? The aim of this study is to indentify and analyze the division of marital property of a marriage for husbands and wife whose marriage by divorce; to find out and analyze the fundamental implementation of the principle of equality in the division of marital property and the division of the marital property that can be set out in marriage agreement marriage. The research is on division of marital propery due termination of marriage by divorced. Thefore, this is a the normative legal research. The results of research show that Article 37 and 66 of Marriage Law, still enforce various forms of marital property law, because Marriage Law and Government Regulation No. 9 of 1975 do not explicitly regulate the division of marital property to divorced spouses. In judicial practice in the settlement of marital property disputes, the form of a judge's ruling is dominated by procedural justice or formal justice. In addition, the judge can also use the principle of equality, in resolving disputes over sharing of marital property between divorced spoucess, husband and wife, each of which is divided in half for husband and wife. The marriage agreement that eliminates the marital property stipulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, and thus becomes personal property of husband and wife. Suggestions from this research are that legislators should revise Article 37 of the Marriage Law and set it further in its implementation process so that it does not come up with a variety of rules regarding the division of marital property for husband and wife whose marriages is terminated due to divorce; for a judges in a judicial proceeding in the division of the marital property resolving disputes over the distribution of marital property by using the principle of balance based on legal basic values, namely legal order, legal certainty and justice. Thus the decision of the judge can fulfill substantial justice, not merely justice based on the law alone; as a precautionary measure to a dispute over marital property, for husband and wife should arrange the marital property, personal property and its divison when it comes to legal divorce in accordance with applicable laws.Keywords: Division of Marital Property, Principle Of Equalit
KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
No full textAbstrakNotaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta berita acara RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi sama dengan RUPS secara konvensional. Perbedaannya, pertemuan tidak dilangsungkan secara fisik melainkan menggunakan bantuan perangkat komunikasi dan aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet yang memungkinkan seluruh pemegang saham dapat melihat, berbicara dan mendengar satu sama lain. Namun demikian, akta berita acara rapat atas RUPS tersebut tidak bisa dibuat melalui media telekonferensi, melainkan harus secara fisik hadir dihadapan notaris seorang kuasa yang ditunjuk oleh organ perseroan untuk menandatangani akta otentiknya.Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait bagaimana implementasi akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan melalui media telekonferensi serta mengapa hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan melalui media telekonferensi belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan hanya dapat dituangkan dalam Akta Pernyataan keputusan rapat. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan, buku-buku serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Serta menggunakan teknik pengambilan data melalui teknik komunikasi langsung dengan melakukan wawancara terhadap Notaris yang membuat berita acara RUPS yang dilaksanakan melalui media telekonferensi.Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa implementasi berita acara atas RUPS Telekonferensi tetap harus melalui proses pertemuan secara fisik hadir di hadapan notaris dalam bentuk tertulis bukan berupa data elektronik. UUJN belum mengatur tentang mekanisme pembuatan akta melalui media telekonferensi. Keputusan RUPS berupa Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan wajib disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Oleh mereka, ditunjuk seorang kuasa (Direksi) untuk menghadap kepada notaris dengan membawa Risalah Rapat untuk kemudian dituangkan menjadi akta otentik dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berita acara rapat yang tidak dibuat oleh notaris harus dituangkan kedalam akta otentik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS itu dibuat,). Serta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS merupakan akta otentik yang termasuk golongan akta partij, yang dibuat dihadapan notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai suatu akta otentik, sebagaimana didukung oleh Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 1 Ayat 7 UUJN.Kata Kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar RUPS, Media Telekonferensi, RUPS AbstractNotary is a public official who has the authority to make the deed of the Shareholders General Meeting Record as stated in Article 15 Paragraph 1 of Law Number 2 Year 2014. Which concerns about the authority of a Notary (UUJN). Shareholders General Meeting (SGM) which is held through teleconference is similar to that of conventional SGM. The difference is, the meeting is not held physically but utilizes the help of communication devices and an application connected to the internet network platform. This media allows all shareholders to see, talk and hear each other. However, the Record of the meeting of the SGM cannot be made through the media of teleconference. There must be physically present of a notary who is appointed by the proxy of company's organ to sign the authentic record of the meeting. The formulation of the problem in this research is how the Record of the general meeting of shareholders by means of teleconference. Furthermore, why decisions resulted in the general meeting of shareholders through teleconference do not have full legal power, where it can only be stated in the record of the statement of the meeting's decision. This normative juridical approach study was conducted through examining library materials, books and norms contained in statutory regulations. As well as using data retrieval through direct communication techniques by conducting interviews with a notary who made the record of meeting statement of the SGM which was held through teleconferencing media.The conclusion resulted from the research results indicates that the record of the General Meeting of Shareholders teleconference still has to go through a face-to-face process with Notary’s physical presence. The record must also be in written form, not in the form of electronic data. In this case, the UUJN has not regulated the official recording mechanism through teleconferencing. The resolutions of the General Meeting of Shareholders in the form of Meeting Deeds that were made must be approved and signed by all shareholders. By them, a proxy (Board of Directors) was appointed to appear before the notary with the Record of Meeting. The Record of Meeting which would then be transferred to become an authentic deed with the title Copy of SGM Decision Statement. As stipulated in Article 21 Paragraph 5 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. Accordingly, the Record of Meeting that is not made by a notary must be made of the original notes of the Meeting Statement no later than 30 (thirty) days after the decisions in the meeting are made. In addition, the recording of Shareholders' Decision Statement other than SGM is an authentic note that belongs to the party's deed. Which is made before a notary and has the legal power of evidence as an authentic deed, which is supported by Article 1868 of the Civil Code and Article 1 paragraph 7 UUJN.Keywords: Decision Statement Deeds of Meeting outside of RUPS, RUPS (SGM), Teleconference Medi
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN KOMANDITER SEHUBUNGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENCATATAN PENDAFTARAN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018
No full textAbstrakSetelah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak lagi melakukan pendaftaran terhadap Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran suatu Perseroan Perdata, Firma dan Perseroan Komanditer, namun pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk persekutuan yang sudah didirikan dan telah melakukan kegiatan usaha termasuk diantaranya Perseroan Komanditer diwajibkan melakukan pencatatan pendaftaran pada SABU. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 Permenkumham, perseroan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran berdasarkan Permenkumham, maka perseroan komanditer tersebut tidak tercatat dalam SABU dan tidak ada ketentuan yang mengatur apabila tidak melakukan pencatatan pendaftaran pada pasal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum bagi Perseroan Komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa tidak adanya akibat hukum secara tertulis dalam peraturan menteri tersebut hanya ada sanksi administrasi dimana kesulitan melakukan pengurusan izin dalam hal perpanjangan izin, tidak terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, tidak memiliki Nomor Induk Berusaha. Eksistensi Perseroan Komanditer tidak gugur dan masih dapat melakukan kegiatan usaha seperti biasanya. Tidak adanya sanksi tertulis menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak melakukan pencatatan pendaftaran karena tidak ada kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Penulis memberikan saran lebih baik memberlakukan peraturan yang bersifat memiliki sanksi daripada hanya mewajibkan mengikuti peraturan tersebut tetapi tanpa ada sanksi tegas dikarenakan kurangnya ketaatan khususnya pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perseroan Komanditer, Pencatatan Pendaftaran AbstractAfter the promulgation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, the Registrar's Office of the District Court no longer registers the Establishment, Amendment and Dissolution of a Civil Company, Firm and Limited Liability Company, but registration is carried out through the Business Entity Administration System (SABU) which is managed by the Ministry of Law and Human Rights. Meanwhile, partnerships that have been established and have carried out business activities, including limited partnership companies, are required to record registration on SABU. As stipulated in article 23 of the Minister of Law and Human Rights, a limited liability company that does not record registration based on the Minister of Law and Human Rights, the limited liability company is not recorded in the SABU and there are no provisions governing failure to record registration in this article. The purpose of this study is to examine the legal consequences for limited partnership companies that do not record registration in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018. The research method used in this writing uses normative research. The research results state that there are no written legal consequences in the ministerial regulation, there are only administrative sanctions where it is difficult to arrange permits in terms of license extensions, not being registered in the Business Entity Administration System, not having a Business Identification Number. The existence of a Limited Liability Company does not cease and can still carry out business activities as usual. The absence of written sanctions has caused some business actors not to record registration because they have no interest in carrying out these legal actions. The author provides suggestions that it is better to enforce regulations that are sanctioned rather than simply obliging to follow these regulations but without strict sanctions due to lack of compliance, especially business actors who do not record registration.Keywords: Legal Consequences, Limited Liability Company, Registratio