Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
HUKUM ADAT DAYAK KANAYANT DALAM HAL KASUS PEMBUNUHAN DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK
No full text ABSTRAKTesis ini membahas tentang Hukum Adat Dayak Kanayant dalam hal Kasus Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan sosiologis, Adapun yang jadi masalah dalam tesis ini ialah Mengapa Suku Dayak Kanayant Menggunakan Hukum Adat Untuk Menyelesaikan Kasus Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak ? Bagaimana Penegakan Hukum Adat Dayak Kanayant Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pembunuhan ?Bagaimana Evektivitas Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak ?. Dari hasil penulisan penelitian tesis ini terdapat pembahasan yaitu : Suku Dayak Kanayant Menggunakan Hukum Adat Untuk Menyelesaikan kasus Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Semua hukum adat pada masyarakat Dayak Kanayant itu berfungsi sebagai media resolusi konflik. Namun demikian untuk meresolusi konflik kekerasan yang mengancam dan menimbulkan korban jiwa digunakan hukum adat pamabakng dan pati nyawa. Penegakan Hukum Adat Dayak Kanayant Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian adat. Sungguhpun demikian, pihak Kepolisian Resort Landak tetap meneruskan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Landak untuk kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Landak. Diterapkannya hukum adat Dayak Kanayant dalam kasus tindak pidana pembunuhan menunjukkan masih eksisnya ketentuan hukum masyarakat adat Dayak Kanyant di Kabupaten Landak. Penegakan Hukum Adat Dayak Kanayant Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pembunuhan. Adat badarah calah adalah hukum adat yang berhubungan dengan kasus perkelahian, pembunuhan atau pengancaman terhadap hidup seseorang. Efektivitas Hukum Adat Dalam Menyelesaikan kasus Pembunuhan Di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Pengaturan Pengakuan Eksistensi Hukum Adat, bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan mencermati doktrin hukum pidana dan pendapat-pendapat para pakar hukum adat, maka pengaturan ataupun pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat (khususnya hukum adat Daya’ Kanayant Kabupaten Landak) ke dalam peraturan Peraturan Daerah memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. asas-asas Hukum Adat yang dipakai sebagai landasan pembinaan Hukum Nasional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; (b) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila; (c) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Tertulis (Undang-Undang); (d) Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta Penghisapan manusia atas manusia; (e) Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur-unsur Agama. Dalam rangka menciptakan lembaga pradilan yang progresif maka pradilan negara kedepan perlu mengangkomodir hukum adat dan perangkat adatnya (timanggong, pasirah, pangaraga) dan untuk perkara yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana hakim harus memutuskan perkara berdasarkan ras keadilan masyarakat dengan mencantumkan putusan hukum adat dalam hukum tambahan.Kata Kunci : Hukum Adat, Pembunuhan, Dayak Kanayant. ABSTRACThis thesis discusses the Kanayant Dayak Customary Law in terms of the Murder Case in Mempawah Hulu District, Landak Regency. In this study, the author uses normative and sociological legal research methods. The problem in this thesis is why the Kanayant Dayak Tribe Uses Customary Law to Resolve Murder Cases in Mempawah Hulu District, Landak Regency? How is Adat Law Enforcement of Kanayant Dayak in Resolving Murder Cases? From the results of this thesis research, there are discussions, namely: The Kanayant Dayak Tribe Uses Customary Law to Resolve Murder Cases in Mempawah Hulu District, Landak Regency. All customary laws in the Kanayant Dayak community function as a medium for conflict resolution. However, to resolve violent conflicts that threaten and cause fatalities, the customary law of pamabakng and starch of life is used. Enforcement of Kanayant Dayak Customary Law Against the Crime of Murder in Mempawah Hulu District, Landak Regency. Cases resolved through customary settlements. Even so, the Hedgehog Resort Police still forwarded the case to the Hedgehog District Attorney's Office and then proceeded to the Hedgehog District Court. The application of the Kanayant Dayak customary law in the case of a murder crime shows the existence of legal provisions for the Kanayant Dayak customary community in Landak Regency. Enforcement of Kanayant Dayak Customary Laws in Resolving Murder Cases. Adat badarah calah is customary law that deals with cases of fighting, killing or threatening a person's life. The Effectiveness of Customary Law in Resolving Murder Cases in Mempawah Hulu District, Landak Regency. Regulation of the Recognition of the Existence of Customary Law, that based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, which stipulates: "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. , which is regulated by law”. By observing the doctrine of criminal law and the opinions of customary law experts, the regulation or formal acknowledgment of the existence of customary law (especially Daya' Kanayant customary law in Landak Regency) into Regional Regulations requires a very in-depth study. the principles of customary law used as the basis for the development of national law must meet the following requirements: (a) customary law must not conflict with national and state interests based on national unity; (b) Customary law must not conflict with the Indonesian State which has the philosophy of Pancasila; (c) Customary Law must not conflict with Written Regulations (Laws); (d) Customary Law that is clean from the characteristics of Feudalism, Capitalism and Human exploitation of humans; (e) Customary Law which does not conflict with Religious Elements. In order to create a progressive judicial institution, state courts in the future need to accommodate customary law and its customary instruments (timanggong, sandah, pangaraga) and for cases contained in the criminal law code of conduct, judges must decide cases based on the race of community justice by including customary law decisions. in additional law.Keywords: Customary Law, Murder, Dayak Kanayant
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI INDONESIA
No full textABSTRAK Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka memudahkan investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission) bertujuan menunjang kenaikan indeks ease of doing business. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber data dari penulisan ini berasal dari riset kepustakaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perizinan. Penulis fokus pada Bagaimana Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan Bagaimana legalitas Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Online Single Submission oleh lembaga OSS, Sebelum berlakunya OSS pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun pasca berlakunya OSS pelaku usaha yang mendaftar pada laman OSS memperoleh izin usaha kemudian memenuhi komitmen. Terhadap gagalnya para pelaku usaha memenuhi komitmen berakibat kegiatan usaha tidak dapat beroperasional. Izin usaha yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan ketika pelaku usaha tidak kunjung memenuhi komitmen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Muncul ketidakpastian hukum atas izin usaha yang sudah diterbitkan pemerintah padahal izin usaha merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (Legitimate expectation) yang dilakukan pemerintah atas terbitnya izin usaha yang belum final berpotensi merugikan pelaku usaha. Kemudahan perizinan memang diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanapa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.Kata kunci: Harmonisasi, Izin Usaha, OSSABSTRACTPolicy for the Acceleration of Business Implementation in order to facilitate investment in Indonesia, Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services (online single submission) aims to support the increase in the ease of doing business index. This research is a legal dogmatic research. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach to examine existing legal problems. The source of the data in this paper comes from library research on laws and regulations, books, papers, journals related to administrative law and licensing law. The author focuses on how to harmonize laws and regulations regarding electronically integrated business licensing services in Indonesia, both vertically and horizontally and how the legality of business licenses issued through the Single Submission Online Service System by the OSS institution, prior to the implementation of OSS, permit applicants are required to meet the requirements -the first requirement is to get a business license, but after the implementation of OSS, business actors who register on the OSS page obtain a business license and then fulfill their commitments. The failure of business actors to fulfill their commitments results in business activities being unable to operate. A business license that has been issued can be canceled when the business actor does not fulfill the commitment within the specified time limit. There is legal uncertainty over business licenses that have been issued by the government even though the business license is a form of State Administrative Decision (Legitimate expectation) made by the government for the issuance of a business license that has not been finalized and has the potential to harm business actors. Ease of licensing is indeed needed to encourage the spirit of improving the investment climate in Indonesia without forgetting the principle of permits as an instrument of community control which is realized through supervision in the regions.Keywords: Harmonization, Business License, OS
PENERAPAN PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Penerapan Penyelesaian Konflik Bagi Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Studi Di Kantor Atr/Bpn Kabupaten Kubu Raya). Kesimpulan Dari Tesis Ini Adalah Pola-Pola Penyelesaian Konflik Bagi Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tersebut secara tegas melindungi hutan konservasi. Terhadap hutan konservasi, apapun kondisinya, semua jenis penguasaan dan pemanfaatan tanah diselesaikan dengan pola resettlement. Adapun dalam hutan lindung dan hutan produksi, pola penyelesaiannya ditentukan oleh jenis pemanfaatan, luas kawasan hutan lebih atau kurang 30%, serta lama penguasaan lahan lebih atau kurang dari 20 tahun. Jenis pemanfaatan lahan yang berupa lahan garapan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi diselesaikan dengan perhutanan sosial apabila luas kawasan hutan kurang dari 30%. Tetapi di lokasi ini, apabila jenis pemanfaatannya berupa pemukiman dan fasilitas sosial, harus dilakukan resettlement.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya Dalam Menyelesaikan Konflik Terhadap Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah. Walaupun posisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan menteri, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ini menghilangkan pembelajaran baik dari proses yang sudah berjalan, yaitu:Tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.44/MENHUT- II/2012 juncto Peraturan Menteri Kehutanan No: P.62/MenhutII/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Perpres tersebut mengatur perhutanan sosial sebagai salah satu pola penyelesaian bagi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung atau produksi. Sementara kawasan hutan dengan fungsi konservasi adalah resettlement. Menghambat penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya Dalam Menyelesaikan Konflik Terhadap Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah ialah dengan melakukan Mediasi. Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya. Khususnya dalam menyelesaikan konflik terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mengacu pada semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan pertanahan (land policy) senantiasa diarahkan pada peningkatan dan pemanfaatan serta penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku berlandaskan system administrasi public yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pertanahan tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka tertib pertanahan, yang meliputi:Tertib hukum pertanahan;Tertib administrasi pertanahan;Tertib penggunaan tanah; dan Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.Kata Kunci: Penerapan ,Penyelesaian Konflik, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah.ABSTRACTThis thesis discusses the Application of Conflict Resolution for Land Use and Utilization based on Presidential Regulation (Perpres) Number 88 of 2017 concerning the Settlement of Land Control in Forest Areas (Study at the Office of the Attorney General Office of Kubu Raya Regency). Conclusions from this thesis are patterns of conflict resolution for control and use of land based on presidential regulation (Perpres) Number 88 of 2017 concerning the completion of land ownership in forest areas at the ATR / BPN office in Kubu Raya Regency for land parcels that have been mastered and utilized and / or has been granted rights before the land is designated as a forest area, Settlement of Land Tenure in the Forest Zone, is carried out by removing land parcels from within the forest area through changes in forest area boundaries. Presidential Regulation (PERPRES) Number: 88 of 2017 concerning Settlement Land Tenure in the Forest Zone explicitly protects conservation forests. Regarding conservation forest, whatever the conditions, all types of land acquisition and utilization are resolved by resettlement patterns.As for protected forests and production forests, the settlement pattern is determined by the type of utilization, forest area is more or less 30%, and the length of land tenure is more or less than 20 years. The type of land use in the form of arable land in protected forest areas and production forests is solved by social forestry if the forest area is less than 30%. But in this location, if the type of utilization is in the form of settlements and social facilities, resettlement must be carried out. Constraints faced by the ATR / BPN Office in Kubu Raya Regency in Resolving Conflict over the Control and Use of Land. Although the position of the Presidential Regulation (PERPRES) Number: 88 of 2017 concerning Settlement of Land Control in Forest Areas (PPTKH) in the order of legislation is higher than the ministerial regulation, Presidential Regulation (PERPRES) Number: 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure This Forest Zone (PPTKH) eliminates good learning from the process that has been running, namely: Not in line with Minister of Forestry Regulation No: P.44 / MENHUT-II / 2012 juncto Forestry Minister Regulation No: P.62 / Menhut¬II / 2013 concerning Amendment to Forestry Minister's Regulation Number P.44 / Menhut-II / 2012 concerning Forest Area Inauguration. Not synchronized with Minister of Environment and Forestry Regulation No: P.83 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10/2016 concerning Social Forestry.The Perpres regulates social forestry as one of the patterns of settlement for the control and use of land designated as a forest area with a protected or production function. While the forest area with a conservation function is resettlement. Inhibiting the application of Minister of Environment and Forestry Regulation No: P.32 / Menlhk-Setjen / 2015 concerning Forest Rights, Inhibiting the implementation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency No: 10 of 2016 concerning Procedures for Determining Communal Rights on Community Land Customary Law and Communities Within Specific Areas. The efforts made by the Government and the Office of the ATR / BPN in Kubu Raya Regency in Resolving Conflict Against the Control and Use of Land are by conducting Mediation. ATR / BPN Office Kubu Raya Regency is a government institution whose task is to implement and develop land administration. In carrying out this task, the settlement of land issues is one of the functions that become the authority of the ATR / BPN Office in Kubu Raya Regency.Particularly in resolving conflicts over control and use of land based on Presidential Regulation (PERPRES) Number: 88 of 2017 concerning Settlement of Land Control in Forest Areas in conjunction with Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Land Case Settlement. Referring to the spirit of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, land policy is always directed at increasing and using and using land fairly, transparently and productively by prioritizing the rights of local people including customary rights and indigenous peoples , and based on a regional spatial plan that is harmonious and balanced in the corridor of legislation that applies based on a public administration system that can be accounted for. The land policy, further elaborated in the framework of orderly land, which includes: Orderly land law; Orderly land administration; Orderly use of land; and Orderly maintenance of land and the environment.Keywords: Application, Conflict Resolution, Mastery, Land Use
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak)
No full text ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Dari apa yang telah diuraikan di Bab sebelumnya maka pada Bab ini peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :1.Pelaksanaan pemberian ganti rugi (Restitusi) terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu dengan pengajuan permohonan restitusi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. Penyidikan; atau b. Penuntutan. Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.Akibat hukum apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar ganti rugi (restitusi) terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi pada kasus pelaku pidana diminta membayar restitusi, korban harus menyertakan bukti-bukti atau dokumen aset mereka yang rusak atau hilang kepada penuntut umum. Bukti itulah yang dijadikan penuntut umum untuk meminta pengadilan menghukum pelaku membayar restitusi. Bahwa sampai sekarang ini belum pernah ada yang mengajukan restitusi. Selama ini pelaku tindak pidana di putus dengan pidana penjara maupun kurungan beserta pembayaran denda. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana telah mengatur pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum yaitu : Pertama. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Persoalan hukum kedua, rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dengan demikian diperlukannya pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk masa yang akan dating. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Khususnya pada pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk masa yang akan datang. Kata Kunci: Pelaksanaan, Ganti Rugi, Anak, Korban dan Tindak Pidana ABSTRACTThis thesis discusses the Implementation of Compensation for Children Victims of Crimes Based on Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who are Victims of Crimes (Study at the Pontianak District Attorney). The method used in this research is normative law research. From the results of this thesis research, it can be concluded that from what has been described in the previous chapter, in this chapter the researcher tries to draw some conclusions as follows: 1. The implementation of the provision of compensation (restitution) to child victims of crime based on Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime, namely by submitting a request for restitution which refers to Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime.The application for restitution as intended, is submitted in writing in Indonesian on paper stamped to the court, which is submitted before the court's decision, through the following stages: a. Investigation; or b. Prosecution. In addition to going through the investigation or prosecution stage as intended, a request for restitution can be submitted through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in accordance with the provisions of the legislation. The request for restitution submitted after a court decision that has obtained permanent legal force can also be submitted through the LPSK in accordance with the provisions of the legislation. 2. Legal consequences if the perpetrator refuses or does not want to pay compensation (restitution) to the child who is the victim of a crime. There are many ways for criminals to refuse to pay restitution in cases where criminals are asked to pay restitution, victims must submit evidence or documents of their damaged or lost assets to the public prosecutor. This evidence is used by the public prosecutor to ask the court to punish the perpetrators to pay restitution. That until now no one has ever applied for restitution.So far, the perpetrators of criminal acts have been sentenced to imprisonment or confinement along with the payment of a fine. 3. Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime has regulated the implementation of granting restitution rights for children who are victims of criminal acts, however, the regulation in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime can still cause some legal problems, namely: First. The regulation in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime does not contain a solution if restitution is not paid. The second legal issue is the complexity of the procedure for applying for restitution in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime, thus it is necessary to regulate restitution for children who are victims of criminal acts in the future. In essence, criminal law reform must be pursued with a policy-oriented approach and at the same time a value-oriented approach because it is only part of a policy or policy step (i.e. part of legal politics). / law enforcement, criminal law politics, criminal politics, and social politics). Especially in the regulation of restitution for children who are victims of criminal acts in the future.Keywords: Implementation, Compensation, Children, Victims and Crim
TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIENNYA
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Advokat Dalam Membela Kepentingan Hukum Kliennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah : 1. Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung-jawab advokat aituberhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. 2. Dalam melaksanakan tugas profesinya Advokat selalu berlindung dibalik hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan profesinya dijamin undang-undang, sehingga ada advokat menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi,menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik tetapi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsibertentangan dengan etikat baik, dan bertentangan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci : Tanggung jawab, Advokat, Membela, Kepentingan dan Klien ABSTRACTThis thesis discusses the Responsibilities of Advocates in Defending the Legal Interests of their Clients. The method used in this research is a normative and sociological legal research method. The conclusions of this thesis are: 1. The position and function of Advocates is parallel to clients and other law enforcers, so that advocates participate in enforcing the law professionally based on justice and truth, the function of Advocates assisting clients starting from the process at the initial level, providing legal advice, and all related to the interests of clients in order to get opportunities and equal rights before the law, the duties and responsibilities of advocates are related to representing clients, upholding justice, honesty and human rights, and assisting judges in the process of upholding truth and justice. 2. In carrying out their professional duties, advocates always take refuge behind the right of immunity, that is, they cannot be prosecuted both civilly and criminally. In carrying out their profession, it is guaranteed by law, so that there are advocates who hinder or hinder the investigation of criminal acts of corruption. inside or outside the court session in accordance with statutory regulations and/or the Advocate's Code of Ethics. Advocates cannot be prosecuted criminally or civilly while carrying out their duties and professions in good faith but must not conflict with the legislation. corruption is contrary to good ethics, and contrary to Article 21 and Article 22 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.Keywords: Responsibility, Advocate, Defending, Interests and Client
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERDA KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM TERHADAP PELANGGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan kewajiban Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kewajiban Perumda Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya, hambatan-hambatan yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pelayanan pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan empiris diperoleh kesimpulan, bahwa kewajiban Perumda Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Raya masih belum dapat dikatakan maksimal karena masih terdapat kebocoran pipa di sejumlah titik yang mengakibatkan kehilangan air, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik dan merata Perumda Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya, antara lain: (a) Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dari internal seperti kurangnya pemahaman pegawai Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selain itu, pihak manajemen belum menerapkan prinsip keterbukaan (transparency) dan prinsip kemandirian (independence) dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Raya; (b) Hingga saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik, sehingga Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki indikator atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; (c) Peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berhubungan dengan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya belum dibuat atau belum ada, sehingga peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang digunakan masih mengacu pada peraturan yang lama; dan (d) Masih adanya penilaian buruk dari pelanggan terhadap pelayanan pendistribusian air bersih dan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Raya, sehingga pelanggan tidak memiliki keyakinan terhadap Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pelayanan pendistribusian air minum terhadap pelanggan di Kecamatan Sungai Raya antara lain: (a) Memperbaiki kebocoran pipa di sejumlah titik yang mengakibatkan kehilangan air; dan (b) Melakukan pemasangan pipa baru untuk meningkatkan pelayanan pendistribusian air bersih dan air minum.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kewajiban, Pendistribusian, Air Minum. ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Article 5 of the Kubu Raya Regency Regulation No. 13 of 2019 in relation to the liability of the Tirta Raya Regional Water Company Kubu Raya in the distribution of drinking water to customers in Sungai Raya District. In addition, it also has the objective to reveal and analyze the Perumda Tirta Raya Kubu Raya Regency in the distribution of drinking water to customers in Sungai Raya District, the constraints faced by Perumda Tirta Raya Drinking Water in Kubu Raya Regency in the distribution of drinking water to customers in the District Sungai Raya, and the efforts that have been made by the Perumda Tirta Raya Drinking Water District of Kubu Raya in improving drinking water distribution services to customers in Sungai Raya District. Through a literature study using the empirical approach method, it was concluded that the obligation of the Perumda Tirta Raya Kubu Raya Regency in the distribution of drinking water to customers in Sungai Raya District as regulated in Article 5 of the Kubu Raya Regency Regulation No. 13 of 2019 concerning Tirta Raya Drinking Water Perumda still cannot be said to be the maximum because there are still pipe leaks at a number of points that cause water loss, so it can be concluded that the distribution of drinking water to customers in Sungai Raya District has not been fully carried out properly and evenly. The liability faced by Tirta Raya Drinking Water Perumda Kubu Raya Regency in the distribution of drinking water to customers in Sungai Raya District, include: (a) Tirta Raya Drinking Water Perumda Kubu Raya Regency has not been able to implement good corporate governance. This is because there are still internal obstacles such as the lack of understanding of employees of the Perumda Tirta Raya Drinking Water District of Kubu Raya regarding the principles of good corporate governance. In addition, the management has not applied the principle of openness (transparency) and the principle of independence (independence) in the management of Tirta Raya Drinking Water Perumda; (b) Until now Kubu Raya Regency does not yet have a Local Regulation on Public Services, so that the Perumda Tirta Raya Drinking Water District of Kubu Raya does not have indicators or Service Operational Standards (SOP) in providing services to customers; (c) Implementation regulations and technical regulations relating to the Perumda Tirta Raya Drinking Water District of Kubu Raya have not been made or do not yet exist, so that the implementing regulations and technical regulations that are used still refer to the old regulations; and (d) There is still a poor assessment from customers of the distribution of clean water and drinking water services from Perumda Tirta Raya Drinking Water, so that customers do not have confidence in Perumda Tirta Raya Drinking Water Kubu Raya District. The efforts made by the Perumda Tirta Raya Drinking Water District of Kubu Raya in improving drinking water distribution services to customers in Sungai Raya District include: (a) Repairing pipeline leaks at a number of points resulting in water loss; and (b) Installing new pipes to improve the distribution of clean water and drinking water services.Keywords: Implementation, Regional Regulations, Liability, Distribution, Drinking Water
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERKAIT RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK
No full textABSTRACTThis thesis entitled "Implementation of Article 8 Paragraph 1 Regional Regulation of Pontianak City Number 10 Year 2010 concerning No Smoking Areas Related to the Scope of No Smoking Areas". Through a literature study using a normative method with a sociological approach, it was found that the implementation of regulations regarding smoking-free areas related to the scope of smoking-free areas was seen as not optimalhas several shortcomings such as for example there is still the use of public facilities that do not know about the No Smoking Area where smoking areas are restricted, no smoking area, and do not know the strict sanctions of the regulation and there is still a lack of facilities and infrastructure to meet the standardization of smoke-free areas. Factors that cause the inoptimal application of smoke-free areas in Pontianak City in providing comfort and air health in the scope of smoke-free areas such as public facilities, namely the lack of supervision carried out by related parties regarding smoke-free areas in Pontianak City, weakness of public awareness to the rules that have been implemented and the lack of socialization by the government and related agencies regarding smoking rules in the no-smoking area and the impact of the dangers of cigarette smoke on the community in general. Efforts made by the Pontianak City government and related agencies in implementing the No-smoking Zone policy in an effort to protect the community from exposure to cigarette smoke in the scope of smoking-free areas such as public facilities by increasing supervision and control of smokers in smoking-free areas by giving strict sanctions, increase public awareness and participation in realizing smoking-free areas so that the implementation of policies runs in accordance with the objectives and increase socialization by the government and related parties regarding smoking-free areasKeywords: Implementation, No Smoking Area, No Smoking Area scope ABSTRAKTesis ini berjudul “ Kajian Terhadap Implementasi Pembentukan Desa Sadar Hukum (Studi Kabupaten Kubu Raya)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan sosilogis diperoleh hasil bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan desa sadar hukum belum efektif di beberapa desa di Kabupaten Kubu Raya adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum di Kabupaten Kubu Raya, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya kualitas sumber daya penyuluh menjadi salah satu faktor pemghambat pembentukan desa sadar hukum. keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum di Kabupaten Kubu Raya, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, belum dibangunnya pola komunikasi antara stake holder, koordinasi dan komunikasi kurang bersinergis antar instansi terkait didalam pembinaan desa sadar hukum di Kabupaten Kubu Raya, Pola Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum yang perlu untuk dievaluasi termasuk verifikasi data. Substansi hukum, perlu adanya peningkatan hirarki regulasi tentang Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum yang semula Peraturan Kepala BPHN menjadi setingkat Peraturan Presiden mengingat Program Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum juga melibatkan Unsur /Stake Holder diluar Kementerian Hukum dan HAM RI ,pengaturan lebih lanjut terutama terkait penyempurnaan prosedur penetapan Desa Sadar Hukum sesuai dengan indikator penilaian yang dapat dipertangungjawaban validitasnya sesuai kondisi riil masyarakat. Artinya regulasi yang mengatur harus benar-benar representatif mengikuti dinamika masyarakatKata Kunci: Implementasi, Desa Sadar Hukum, Efektifita
PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA ITE PASAL 45A AYAT (1) JO PASAL 28 AYAT (1) UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI KOTA SINGKAWANG)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Prapenuntutan Tindak Pidana ITE Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik studi di Kota Singkawang. Tindak Pidana ITE yang berkaitan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong(HOAX) baru ada 2 kasus yakni tentang virus corona. Namun sebelum ke tahap penuntutan terjadi proses prapenuntutan. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian tesis ini adalah faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan tindak pidana ITE di Kota Singkawang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dapat disimpulkan faktor-faktor yang yang menghambat penyelesaian petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan tindak pidana ITE di kota Singkawang yaitu: (1) Alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap (2) Tidak dicantumkannya BAP Ahli ITE (3) Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP kurang lengkap (4) Belum jelas akibat kerugian konsumen/ keonaran/keresahan dari kasus tersebut.Kata kunci: Prapenuntutan, Kepolisian, Kejaksaan, Tindak Pidana ITE ABSTRACTThese Thesis discusses about Pre-prosecution Information and Electronic Transactions of Criminal Act in Article 45A Paragraph (1) Jo Article 28 Paragraph (1) Constitution number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Constitution number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions of study In Singkawang City. There are only 2 cases of criminal acts related to the crimibal act of spreading the fake news (hoax) about corona virus. However, prior to the prosecution stage, there was a pre-prosecution. The problems that are taken in these thesis research are what factors prevent the completion of the instructions of the Public Prosecutor in the Pre-Prosecution process for prosecution Information and Electronic Transactions of Criminal Act in Singkawang city? This research uses a normative juridicial approach, it can be concluded that the factors that hinder the completion of instruction of the public prosecutor in the process for Information and Electronic Transactions of Criminal Act are (1) the evidence listed in the Police Investigation Report were not completed (2) the expert of Information and Electronic Transactionsis not included (3) The investigator has exceeded the time limit for completing the Police Investigation Report (4) It is unclear due to consumer loss/confusion/restless from the case.Keyword: Pre-prosecution, Police, Prosecutor, Criminal Act of Information and Electronic Transactions
EFEKTIVITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi di Kabupaten Ketapang)
No full textAbstrakTesis Ini Membahas Tentang Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Kabupaten Ketapang). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Ketapang. Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ketapang. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Ketapang. Dari hasil penelitian terdapat analisa-analisa pembahasan yaitu Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ketapang. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), payung hukumnya adalah kesepahaman bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukkan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.Kata Kunci: Gakkumdu, Tindak Pidana, Pemilihan Umum , Legislatif AbstractThis Thesis Discusses the Effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Handling Crime of the 2019 Legislative Election (Study in Ketapang Regency). This research uses a normative approach and a sociological approach. The problems taken in the thesis are: How is the Effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center in Handling Crime of the 2019 Legislative Election in Ketapang Regency. What Are the Constraints Faced by the Integrated Law Enforcement Center in Handling Crime in the 2019 General Election in Ketapang Regency. What Efforts Are Made by the Integrated Law Enforcement Center in Handling Crime of the 2019 Legislative General Election in Ketapang Regency. From the research results, there are discussion analyzes, namely the effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center in Handling the Crime of the 2019 Legislative Election in Ketapang Regency. To streamline the handling of criminal-related election cases, the Panwaslu, the Police, and the Attorney General's Office established an Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), the legal umbrella being a mutual understanding between the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Chief of the Indonesian National Police and the Chairman of the General Election Supervisory Agency. The membership of the Gakkumdu Center at the central level consists of the Head of the Criminal Investigation Unit of the National Police, the Junior Attorney General for General Crimes and the Head of the Election Violation Handling Division of Bawaslu. Law No. 7 of 2017 concerning Election regulations on the seriousness of the government in election crimes through the formation of Gakkumdu. Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in election crime. In Article 486 point (1) of Law no. 7 of 2017 in detail the formation of Gakkumdu based on the understanding and pattern of election crimes by Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.Keywords: Gakkumdu, Crime, General Election, Legislativ
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET
No full textABSTRAKPenelitian Tesis Yang Berjudul : “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet”, Masalahnya adalah: Pertama: Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet ?, Kedua: Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet ? Adapun tujuan Penerlitian adalah, Pertama: Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet dalam hubungannya dengan perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua: Untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet.Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode hukum normatif. Metode hukum normative atau penelitian kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Hasil penelitian ini adalah, Pertama: Bahwa perjanjian jual beli melalui internet belum memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak, hal ini dikarenakan keabsahan perjanjian diragukan, dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan dengan mengadakan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, tetapi Lembaga Sertifikasi Keandalan ini hingga sekarang belum terbentuk, Kedua: Bahwa dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak, diantaranya mudah mengetahui sahnya perjanjian dan dengan sahnya perjanjian memberikan perlindungan para pihak dalam perjanjian, serta perlindungan hukum yang memberikan jaminan bahwa pihak penjual berkawajiban menanggung kenikmatan ketenteraman dan cacat tersembunyi dari barang diperjual belikan, ketiga: Bahwa dalam praktek pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet dengan 2 klik, yakni petama penawaran, pembayaran. Penawaran dari pihak penjual melalui website, dan pihak pembeli memesan barang dan melakukan pembayaran sesuai harga yang telah dicantumkan, dan cara pembayaran dengan kartu kredit atau transfer bank atau pembayaran melalui alfamart atau Indomaret.Hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet adalah, Pertama: Hambatan khusus, yakni adanya cacat produk, informasi dan ketidak jujuran pihak penjual atau keterlambatan pengiriman barang, kedua: Hambatalan lain karena tidak ada jarak, ruang dan waktu dari para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet.Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet, adalah dengan membuat katalog produk dalam website sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, dengan demikian pihak penjual harus mempunyai itikad baik dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalaui internet.Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, melalui Internet. ABSTRACTThesis Research Entitled: “Legal Protection for the Parties in the Sale and Purchase Agreement through Internet Media”, the problem is : First: How is the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media? Second: What is the implementation process, obstacles and how to overcome obstacles in buying and selling through internet media? The purpose of the Research is, First: To find out the legal protection of the parties in the sale and purchase agreement via the internet in connection with the sale and purchase agreement according to the Civil Code, second: To find out the implementation process, obstacles and how to overcome obstacles in buying and selling through internet media.The research method used is the normative legal method. Normative legal methods or library research are legal research conducted by examining mere library materials or secondary data.The results of this study are, First: That the sale and purchase agreement via the internet has not provided legal protection to the parties, this is because the validity of the agreement is doubtful, in RI Law No. 11/2008 on information and Electronic Transactions there are provisions that provide guarantee of protection by holding certification by Reability Certivication Institution, but this Reliability Certification Institute has not yet been established. Second: Where as in the sale and purchase agreement according to the Civil Code, it provides legal protection to the parties, including easily knowing the validity of the agreement and with the validity of the agreement providing the protection of the parties in agreement, as well as legal protection that guarantees that the seller is obliged to bear the enjoyment of peace and hidden defects of traded goods,Third: That in practice the implementation of a sale and purchase agreement via the internet with 2 clicks, namely offers, payment. Offers from the seller through the website, and the buyer orders the goods and makes payments according to the prices listed, and how to pay by credit card or bank transfer of payment through Alfamart or Indomaret.Berriers to the implementation of the sale and purchase agreement via the internet are, First: Special Barriers, namely the existance of product defects, information and dishonesty of the seller or delays in delivery of goods, Second: Other obstacles because there is no distance, space and time from the parties in the sale agremeent buy through the internet.How to overcome obstacles in buying and selling through the internet media, is to make a product catalog on the website in according with the actual condition of the goods, thus the seller must have good faith and honesty in the implementation of the sale and purchase agreement through the internet.Keywords : Agreement, Buy and Sell, via the internet