1,721,202 research outputs found
SULTAN SYARIF MUHAMMAD AL-KADRI
Full text linkKeadaan wnat dengan berbagai dinamika persoalannya selalu berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Perubahan keadaaan pada suatu lingkungan adalah sebuah keniscayaan. Umat yang berkembang adalah umat yang mau mengkaji dan meneladani warisan dan peninggalan pendahulunya. Sultan Syarif Muhammad al-Kadrie adalah pembaharu pemikiran Islam di Pontianak yang menjadi khazanah intelektual Islam.
Pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Sultan Syarif Muhammad al- Kadrie berawal dari adanya gaung pembaharuan yang ada di Indonesia khususnya dan dunia Islam pada Umumnya. Ide pembaharuan Sultan Syarif Muhammad al- Kadrie di Pontianak juga hampir sama dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan oleh kaum Paderi dan gerakan Muhammadiyah yaitu pemumian ajaran
I
Islam. Gerakan pembaharuan dalam dunia Islam muncul akibat adanya pemahaman umat Islam yang keliru terhadap konsep-konsep ajaran Islam mumi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Sultan Syarif Muhammad al-Kadrie aqalah se
PERAN DAN PERJUANGAN KH. SYARIF MUHAMMAD YAHYA 1932-2006 (KANG AYIP) DALAM PENYEBARAN ISLAM DI CIREBON
Full text linkABSTRAK
Ade Muchamad Faizin. NIM. 58110002. KUALITAS BUKU “PERAN DAN PERJUANGAN KH.SYARIF MUHAMMAD YAHYA 1932-2006 (KANG AYIP) DALAM PENYEBARAN ISLAM DI CIREBON”. Skripsi. Cirebon: Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin, Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam, September 2012.
Skripsi ini membahas peran dan perjuangan KH. Syarif Muhammad Yahya dalam mendakwahkan Islam di Cirebon. Dalam kegiatan dakwah, beliau mampu menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek yang menerima dakwah. Sehingga beliau dapat gelar di mata umat yang sangat baik / (KhoirrulUmmah).
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana program-program dan upaya yang dilakukan KH. Syarif Muhammad Yahya sehingga muncul perubahan pada masyarakat setelah kedatangan beliau di tengah masyarakat Cirebon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
Dalam kesimpulan akhir dijelaskan bahwa KH. Syarif Muhammad Yahya membuat program-program di Jagasatru, menyadarkan umat, dan mendirikan madrasah. Terselenggaranya tiga hal tersebut sebagai hasil dari upaya beliau yang optimal, bersama rekan-rekan ulama, maka dampaknya adalah perubahan masyarakat dari yang kurang Islami menjadi Islami (paham hukum). Hal itu disebabkan beliau sosok ulama yang sederhana dan penuh kesantunan sehingga beliau mampu membawa warna perubahan Islam di Cirebon
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP PERAWAT TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RSUD SULTAN SYARIF MUHAMMAD ALKADRIE PONTIANAK
Full text linkPerawat memiliki peran penting dalam pengelolaan infeksi nosokomial. Kapasitas seorang perawat untuk memberikan perawatan pasien, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengurangi penularan infeksi, bergantung pada latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka. Di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie di Pontianak, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara sikap dan pengetahuan perawat tentang pengobatan dan pencegahan infeksi nosokomial. Para peneliti menggunakan metodologi korelasional cross-sectional dalam penyelidikan mereka. Subjek penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel komprehensif untuk memilih 63 responden sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap dan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Spearman Rho. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik (p=0,023) antara pengetahuan dan sikap perawat tentang manajemen dan pencegahan infeksi nosokomial. Penelitian ini menemukan bahwa sikap yang baik muncul setelah perolehan pengetahuan yang akurat. Oleh karena itu, para perawat didorong untuk meningkatkan keahlian mereka dalam mengelola dan mencegah infeksi nosokomial
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT DENGAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PESERTA BPJS (STUDI RSUD SULTAN SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance Related to Late Payment Fines by BPJS Participants (Study of Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital). The methods used in this research are normative and sociological. From the results of this thesis research, it is concluded that: 1. Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance Related to Late Payment Fines by BPJS Participants at Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Hospital Pontianak, implementation policy in principle is a way for a policy to achieve its goals. Nothing more and nothing less. To implement public policies. The regulation of service fines for late payment of health insurance contributions is regulated in Article 42 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, for 2020, the fine as referred to in paragraph (5) is 2 , 5% (two point five percent) of the estimated cost of the Indonesian Case Based Groups package based on the initial diagnosis and procedure for each month in arrears provided that the maximum number of months in arrears is 12 (twelve) months and the maximum fine is Rp. 30,000,000.00 (thirty million rupiah). 2. Factors that influence late payment fines by BPJS Participants at the Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital are as follows: a. Economic factors: Whereas most BPJS participants have an uncertain income so that BPJS output is ignored, the large number of family dependents will have an effect on income because the increasing number of family dependents or the number of family members who participate in the meal will indirectly force the workforce to seek additional income. b. Factors of apathy / indifference: That most BPJS participants are apathetic / indifferent to think that their BPJS has not been used for treatment at the hospital, has a loss if they pay the stipulated outcome. 3. The efforts of the Government and the Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Regional Hospital in Overcoming the Delay The problem of arrears in bills for BPJS Partners' Health Facilities (Faskes) in hospitals which has become a national issue, is now beginning to be resolved. One of them is to keep the hospital cash flow running, the hospital can take advantage of the BPJS partner Health Facility Bill Financing Program or Supply Chain Financing (SCF) which is a derivative product of BPJS. The Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Regional General Hospital is one of the hospitals in West Kalimantan that has implemented this program. First, efforts to improve physical facilities and infrastructure. Second, efforts to increase professionalism in health services. And the factors that influence include: legal factors; law enforcer; infrastructure; legal awareness (society).Keywords: Implementation, Health Insurance, Fines, Delays and BPJS Participants ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Dengan Denda Keterlambatan Pembayaran Oleh Peserta BPJS (Studi RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Dengan Denda Keterlambatan Pembayaran oleh Peserta BPJS di RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Pengaturan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan diatur di Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan dan besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 2. Faktor-faktor yang mempengaruhui keterlambatan denda pembayaran oleh Peserta BPJS Di RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak sebagai berikut : a. Faktor ekonomi : Bahwa kebanyakan peserta BPJS pendapatan tidak menentu sehingga iuaran BPJS dikesampingkan, besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan karena semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. b. Faktor apatis/masa bodoh : Bahwa kebanyakan peserta BPJS banyak yang apatis/masa bodoh yang beranggapan BPJS miliknya belum di gunakan untuk berobat di Rumah Sakit, mempunyai rugi jika membayar iuaran yang sudah ditetapkan. 3. Upaya-upaya pihak Pemerintah Dan RSUD Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Pontianak Dalam Menanggulangi Keterlambatan Tersebut Masalah Tunggakan Tagihan Biaya Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mitra BPJS di rumah sakit yang menjadi isu nasional, kini mulai terpecahkan. Salah satunya agar cashflow rumah sakit tetap berjalan, pihak rumah sakit bisa memanfaatkan Program Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS atau Supply Chain Financing (SCF) yang merupakan produk turunan dari BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie menjadi satu diantara RSUD di Kalimantan Barat yang telah menerapkan program tersebut. Pertama, upaya meningkatkan fasilitas fisik dan sarana prasarana. Kedua, upaya peningkatan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi: faktor hukum; penegak hukum; sarana prasarana; kesadaran hukum (masyarakat).Kata Kunci : Implementasi, Jaminan Kesehatan, Denda, Keterlambatan dan Peserta BPJ
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
