1,721,096 research outputs found
Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Pengeluaran Pada Lanud Surya Darma Kalijati
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan administrasi Keuangan pada kantor pekas lanud surya darma . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber Data yang diolah di ambil dari laporan anggaran Kantor pekas lanud surya darma yang di dapatkan dari laporan tahunan Kantor pekas lanud surya darma . jenis data berupa data kualitatif. Teknik penumpulan data di lakukan dengan cara penumpulan dokumen laporan. yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.teknik analisis data berupa deskriftif .berdasarkan penelitian yang di lakukan hasil pengumpulan data pada Kantor pekas lanud suryadarma. .dapat diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada kantor pekas lanud surya darma sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia
MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH DI CV SURYA DARMA PEKANBARU
Full text linkABSTRAK
Bela Dwi Andriani, (2024): Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut
Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh
Siyasah Di CV Surya Darma Pekanbaru
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai
mempekerjakan anak di bawah umur di dalam Undang-Undang No 13 Tahun
2003. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang
mengatur segala peraturan mengenai pekerjaan yakni pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah bekerja yang harus dilaksanaan sesuai ketentuan yang
berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan
baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV Surya Darma Pekanbaru ditinjau
berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2)
Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma
Pekanbaru ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research).
Subjek penelitian ini adalah pekerja anak yang terdapat di CV Surya Darma
Pekanbaru. Objek pada penelitian ini yaitu peran CV Surya Darma dalam
melindungi hak pekerja anak di bawah umur yang terdapat di CV Surya Darma
Pekanbaru. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pemilik CV Surya
Darma dan pelaku pekerja anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah
didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata
tertulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Surya Darma sudah
menerapkan apa yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang
Ketenagakerjaan akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dalam pasal tersebut
terkait: (1) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; (2)
Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; (3) Keselamatan dan kesehatan kerja.
Sedangkan berdasarkan Fiqh Siyasah praktek pekerja anak di CV. Surya Darma
Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan Islam terkait kewajiban pengusaha
terhadap pekerjanya yang meliputi memberi keringanan pekerjaan bagi pekerja
anak sesuai dengan kemampuan anak, serta pemberian gaji atau upah tepat pada
waktunya
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Fiqh Siyasah
ANALISIS TEKNIS DAN EKONOMI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT (Studi Kasus : PT. PNNI Desa Minas Timur, Kabupaten Siak)
Full text linkANALISIS TEKNIS DAN EKONOMI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT
(Studi Kasus : PT. PNNI Desa Minas Timur, Kabupaten Siak)
SURYA DARMA
NIM : 11355103010
Tanggal Sidang :
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Soebrantas No. 155 Pekanbaru
ABSTRAK
Penggunaan bahan bakar fosil masih mendominasi sebagai bahan bakar pembangkit listrik, kondisi ini membuktikan bahwa kita masih bergantung pada energi fosil. Perlu adanya usaha serius dan sistematis untuk mengembakan dan menerapkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya di PKS PT. Persada Nusa Nabati Indonesia, PKS ini belum memanfaatkan limbah cair hasil dari pabrik yang berupa POME, dengan belum termanfaatkan dengan maksimal, limbah ini mampu mencemari lingkungan. Sementara dilihat dari jumlah potensi POME adalah sebesar 686,47m3/hari, apabila dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan energi listrik sebesar 26.009,14 kWh dan mampu menanggulangi permasalahan kekurangan energi listrik di PKS. Teknologi yang dapat diterapkan untuk menghasilkan biogas adalah anaerobic digestion. Berdasarkan perhitungan analisis teknis produksi biogas, digester, pemurnian biogas, dan perhitungan gas engine, volume biogas berjumlah 20.780,75m³/h, menghasilkan daya listrik sebesar 1.083,71 kW atau sebesar 1.08 MW. Analisis ekonomi menggunakan metode Cost Benefit Analysis dengan parameter Cash Flow, NPV, dan Payback Periode, selama umur proyek 20 tahun dan tingkat suku bunga sebesar 2% menghasilkan Payback Periode 16,4 tahun. Berdasarkan analisis teknis dan ekonomi hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembangkit listrik tenaga biogas di pabrik kelapa sawit di PT. Persada Nusa Nabati Indonesia ini layak untuk dilanjutkan
Kata kunci : fosil, pome, biogas, anaerobic digester,energi listrik,cost benefit analysi
PENERAPAN UNDANG-UNDANG FIDAUSA NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI KREDIT MACET PADA FINANCE (Studi Kasus Mandiri Utama Finance Tulungagung)
Full text linkSkripsi dengan judul “Penerapan Undang-Undang Fidusia Nomor
42 Tahun 1999 dABSTRAKan Undang-Undang Hukum Pidana
Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Kredit Macet Pada
Finance (Studi Kasus Mandiri Utama Finance Tulungagung)”.ini
ditulis oleh Chevin Surya Darma, NIM 126103203234, Prodi Hukum
Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, di bimbing oleh Ahmad Yuzki Arifian Nawafi, M.IP
Kata Kunci : Kredit Macet, Wanprestasi, Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999, Undang- Undang Hukum Pidana
Penelitian itu dilatar belakangi oleh perilaku konsumen yang
sering dijumpai permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh
debitur dikarenakan tidak membayar angsuran dengan tepat waktu
bahkan terjadi kemacetan angsuran kepada kreditor (perusahaan
leasing) yang mengakibatkan kerugian besar untuk perusahaan. Kredit
Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan
yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati
dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi
keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada
kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan
bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan
faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi
kesehatan.
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat
antara kreditur dengan debitur.
Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya
janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengajaDapat
kita lihat pada salah satu perusahaan leasing yang ada di tulungagung,
banyak konsumen atau debitur yang menggunakan jasa perusahaan
leasing tersebut untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor pada
Mandiri Utama Finance.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang
dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan yang idak dapat dibebani hak
tanggungan sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasasn utang
tertentu yang memberikan kedudukan yang sangat diutamakan kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Menurut pandangan Undang-Undang Hukum Pidana Bahkan
apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan
dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No.
42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau
legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor
yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas
tuduhan penggelapan sesuai. Pasal 372 KUHPidana menentukan
:”hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”
System Pembuktian Terbalik Oleh Tertuduh Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM (Study Putusan No.120/Pid.B.Sus/TPK/2016/PN.Sby)
Full text linkKorupsi merupakan sesuatu yang rawan di Indonesia, dalam UUD 1945 Negara Indonesia merupakan Negara dengan Dasar Hukum (rechtstaat) serta tidak berdasarkan kekuasaan sistim pembuktian dalam kasus tidak Pidana korupsi sering kali menggunakan pembuktian terbalik merupakan komponen dari perlindungan HAM, memberikan kesempatan kepada tertuduh atau yang memiliki harta kekayaan hasil korupsi untuk memberikan bukti bahwa itu bukan merupakan hasil dari tindak Pidana korupsi. Berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik oleh terdakwa kasus korupsi sesuai pada kasus Putusan No 120/ Pid.Sus/ TPK/ 2016/PN.Sby. berdasarkan prespektif HAM dari sisi HAM menjadi noelty (keterbaruan) yang penulis fokuskan kepada pengamatan ini.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang yang menjadi permasalahan di dalam pengamatan ini merupakan sebagai berikut: aspek sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi menghilangkan HAM serta bagaimana pembuktian terbalik pada kasus tindak Pidana korupsi dalam prespekti hak sasasi manusia ( Study Putusan No 120/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby).
Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian di pergunakan adalah penelitian yudiris dengan menggunakan pendekatan Undang undang serta pendekatan kasus yang di analisis secara kualitatif dan sekunder dan bahan hukum yang relepan baik secara filosofis dan sisologis maupun yuridis telah sesuai dengan Sistim pembuktian terbalik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, kesimpulan menunjukan bahwa sistem pembuktikan terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi bukan merupakan pelanggaran HAM, dalam pengamatan ini perlu membuat peraturan yang lebih terperinci terkait dengan aturan atau tatacara Beben pembuktian terbalik supaya tidak ada lagi kerancuan dalam penerapannya.
Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Korupsi, HAM/
ABSTRACT
Name : Surya Darma Simbolon.
ID : 1902190050
Title : Reverse Evidence System by Defensertats of Corruption Cases in Human Rights Perspective (Case Study No. 120/ Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Sby)”
Corruption is something that is vulnerable in Indonesia, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State of Indonesia is a State with a Legal Basis (rechtstaat) and is not based on the power of the evidentiary system. who owns wealth resulting from corruption to provide evidence that it is not the result of a criminal act of corruption. In connection with the reversed proof system by the defensertat in the corruption case according to the Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. based on the perspective of human rights from the point of view of human rights to be noelty (updated) which the author focuses on in this research.
Based on the background of the problem above, the problems in this research are as follows: the aspect of the reversed proof system in law enforcement of criminal acts of corruption eliminates human rights and how to reverse proof in cases of corruption in the perspective of human rights (Study Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby).
In writing this thesis, the research method used is juridical research using at law approach as well as acase approach that analyzed qualitatively and secondarily and relevant legal materials both philosophically and psychologically and juridically are in accordance with the reverse proof system that does not conflict with Pancasila and the 1945 constitution of Republik of Indonesia, the conclution show that the reserve system of evidence in the enforcement of criminal acts of corruption is not a violation of human rights, in this observation it is necessary to make more detailed regulations related to the rules or procedures for reserve proofing so that there is no more confusion in its application
keywords: Reservse Evidence, Corruption, Human Right
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
