1,720,956 research outputs found
Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi bahwa penjatuhan pidana di bawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam hal ini khusus mengenai gratifikasi padadasarnya tidan dibenarkan berdasarkan pasal 12B dan 12C. Namun, pada faktanya hakim banyak menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.1136.K/PID.SUS/2012 dalam penelitian ini. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi.
Tujuan Penelitian ini terfokus pada : bagaimana alasan yuridis penjatuhan sanksi di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan bagaimana akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan di bawah sanksi pidana minimum khusus.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini mempergunakan sumber data primer yaitu hasil pengamatan langsung dan wawancara kepada nara sumber yang memiliki kompetensi dalam masalah yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pidana terhadap Hakim dalam penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan dan sumber data sekunder yaitu mencakup data hukum primer, hukum hukum sekunder, dan data hukum tersier. Teori pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan tiga teori, yaitu teori negara hukum sebagai grand theory, teori keadilan dan sistem peradilan pidana sebagai middle range theory, dan teori pemidanaan sebagai applied theory.
Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya.hakim memiliki kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan dikuatkan oleh peraturan dalam KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan yurisprudensi. Akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus pada amar putusan bisa terjadi upaya pencegahan korupsi menjadi terhambat, tidak ada efek jera, karena rendahnya putusan. Apabila putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dengan melewati segala pertimbangan yang matang akan banyak timbul problem yang terjadi baik dimasyarakat ataupun tubuh peradilan sendiri sehingga ketidakpercayaan terhadap peraturan sangat sedikit bahkan bisa luntur.
Kata Kunci : Minimum Limit, Gratifikasi, Pemidanaan
Sanksi tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Pidana Islam: Analisis putusan mahkamah agung nomor1136 k/pidsus/2012
Get PDFBerawal dari putusan Mahkamah Agung yang menolak peradilan tingkat kasasi yang diajukan oleh Terdakwa H. Bachrul ulum bin H. Bonjan terkait dengan Gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana satu (1) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,00- serta uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,00- disita dan menjadi milik negara. Hukuman yang diterima terdakwa lebih ringan dari tuntunan jaksa yang mulanya di tuntu dengan satu (1) tahun enam (6) bulan penjara serta denda Rp.50.000.000,00-.
Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012. 2. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi antara Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam.
Penelitian ini mengedepankan bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara baik diperadilan tingkat pertama sampai pada tingkat peradilan yang paling tinggi, maka dari itu dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hal ini sebuah putusan di tingkat Mahkamah Agung dan relevansi sanksi tindak pidana gratifikasi dalam putusan Mahkamah Agung serta dalam Hukum Pidana Islam.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode content analysis kasus, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative. Dengan perpaduan fiqh jinayah sebagai data pendukung keilmuan terhadap tindak pidana gratifikasi dalam undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung ini dalam menolak tingkat Kasasi yang diajukan terdakwa H. Bachrul Ulum bin H. Bonjan karena pada tingkat kasasi ini Mahkamah Agung berpegang pada pokok kejadian perkara, dimana perkara tersebut benar terjadi adanya dan terdakwa dinyatakan bersalah. Mahkamah Agung dalam mempertimbangan putusan ini mengenal dengan metode analisis secara yuridis dalam berbagai asfek yang menyangkut semua fakta, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh terdakwa, serta semua hal yang menjadi bukti dalam persidangan. Relevansi Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Pidana Islam adalah ketentuan besarnya nilai gratifikasi dalam Hukum pidana Islam tidak terdapat batasannya, hal tersebut dikarenakan baik besar ataupun kecil selama hadiah tersebut mengandung unsur kemaksiatan maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai suap yang dikenai sanksi ta’zir. Relevansi Bentuk sanksi tindak pidana (jarimah) gratifikasi di dalam hukum Islam ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam menentukan bentuk sanksinya
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN
Get PDFMediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi
- …
