1,720,964 research outputs found
ANALISIS RISIKO DALAM KREDIT SINDIKASI PADA BANK KONVENSIONAL
Full text linkAbstrakKredit sindikasi merupakan salah satu sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu juga merupakan sumber risiko terbesar pula, sehingga perlu dijaga stabilitasnya agar bank tetap dalam keadaan sehat dan profit. Isu hukum yang dikaji adalah apa upaya bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah dan apa upaya bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Upaya yang dilakukan bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah adalah bank menerapkan secara tegas prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip 5C, prinsip 7R, prinsip 3R, prinsip matching, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan harta, asuransi kredit sindikasi, prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah dengan upaya non litigasi dan upaya litigasi
Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Dan Melakukan Penarikan Paksakendaraan Jika Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing (Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.
Full text linkSeiring pertumbuhan ekonomi leeasing saat ini merupakan perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan solutif bagi masyarakat. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lesse, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa kendaraan yang terkadang penarikan paksa tersebut sangat membahayakan pihak lesse. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undanngan. Hasil dari penelitian ini Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarakan objek jaminan fidusia maka perusahan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut
KOMPUTERISASI SISTEM PEMANTAUAN KECEPATAN ANGIN MELALUI GELOMBANG RADIO
Full text linkPemakamn komputer dapat dikembangkan ke berbagai kebutuhan dengan membuat perangkat lunak (software) dan menambahkan perangkat keras (hardware) . Perangkat keras tambahan ini disebut antarmuka (interface equipment) yang berfungsi menghubungkan peralatan pelengkap tambahan dengan komputer. Salah satu pemakaian computer yang telah dikembangkan adalah sebagai system pengukur kekentalan suatu Iluida. Sistem pcmantauan kecepatan angin yang dilengkapi komputer ini akan dapat mengumpulkan, mengolah , menyimpan dan menampil ulang serta memberikn informasi yang lengkap. Misalkan informasi tentang tanggal, waktit, lokasi pemantauan dan nilai hasil pemantauan.
• Telah dirancang, direalisasi dan diuji sistem pemantauan kecepatan angin
menggunakan komputer dengan fasilitas autosave. Sistem digunakan untuk mengukur kecepatan angin dari jarak jauh setiap saat dan hasil pengukuran disimpan otomatis setiap selang walctu tertentu.
Sistem terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat keras terdapat sensor kecepatan angin yang tersusun dari baling-baling berdiameter 180 mm, pros utama berdiamcter 3 mm dan panjang 250 mm serta piringan berlubang berdiameter 60 mm dengan jumlah lubang 60. Sebagai pendeteksi lubang digunakan optokopler. Komponen pendukung lainnya adalah media pengirim (transmitter), media penerima (receiver), pembanding, saklar elektronik, pemicu Schmitt, pencacah dan antarmuka. Perangkat lunak inerupalcan program untuk membaca, menampilkan dan menyimpan otomatis data cacahan hash pendeteksian sensor optokopler. Perangkat lunak Menggunakan bahasa pemrograman Delphi 5.0. Sistem bekerja dengan mengambil sinyal dart piringan berputar akibat terkena angin. Sinyal dikirim media pengirim dan diterima
kembali oleh media penerima. Selanjutnya sinyal dibuat pulsa, dicacah dan hasil cacahan diproses oleh perangkat lunak.
Sistem ini telah terealisasi dan bisa mengukur kecepatan angin dari jarak jauh secara terus menerus dan data-data tersimpan dengan sendirinnya. Sistem mampu mengukur kecepatan angin mulai 0,678 km/j — 138,870 km/j. Data-data tersimpan secara permanen dalam sebuahfle dengan ketentuan data-data satu bulan tersimpan dalam satu ,file. Data-data dapat dibuka dan dicetak melalui program sera dapat disalin untuk diedit menggunakan program lain
Penerbitan Obligasi Negara Sebagai Alternatif Pendanaan Defisit APBN Indonesia
Full text linkDeficit funding for the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is an important challenge for the government in maintaining fiscal stability and supporting development policies. In order to find an effective funding alternative, the issuance of state bonds has become an option. This study aims to analyze the position of issuing state bonds as an alternative to funding the state budget deficit. This study uses a descriptive-analytical approach by collecting data from various related sources. The analysis was carried out through a literature review, data from the Indonesian Ministry of Finance, and regulations regarding the issuance of Government Bonds. The results of the study show that the issuance of state bonds has several benefits as an alternative to financing the state budget deficit, namely diversifying government funding sources, reducing dependence on tax revenues and other income, providing flexibility in the schedule of interest and principal payments, in accordance with the government's financial capacity, attracting investor participation. institutional and retail, increasing financial market liquidity. APBN Deficit Funding is dominated by State Bonds, which of course the issuance of state bonds as an instrument for funding the APBN deficit makes fiscal space narrow. When the space for fiscal movement becomes limited, it means that the government faces limitations in collecting revenue or in managing government spending.
 
Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan
Full text linkThe development of digital technology has had a significant impact on the use of demand deposits in the trading business. This discussion aims to analyze the effect of the application of digital technology on the use of demand deposits in the retail industry. Several retail companies are still facing challenges related to technological infrastructure and the availability of reliable internet access. In order to optimize the use of demand deposits in the trading business with the adoption of digital technology, retail companies need to involve employees in training and developing technology skills. Attention to data protection and customer privacy is also required and the development of strategies to promote consumer acceptance of digital payment methods.
 
Keabsahan Perjanjian Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Nasabah Oleh Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 2127/Pid.B/2021/PN Sby)
Full text linkAbstractA name or writing symbol for someone who aims for legitimacy so that it can be said to be valid or not in a document, namely a signature. Signature forgery is commonplace for some people. A small example of committing the crime of signature forgery is on the school entry permit that should have been done by the student's parents. The method used in this study is the conceptual method and the case method. The conceptual method is used to analyze a piece of legal material so that one can know clearly the meanings contained in a law. While the case approach method aims to examine a case related to the issue to be faced and has become a court decision so that it has permanent power. In committing the crime of signature forgery can cause a lot of losses for many parties. The crime of counterfeiting is not only carried out by individuals but also by corporations. The results of this study indicate that several insurance agents committed the crime of forging signatures using the customer's signature. One of the cases in the crime of signature forgery is the case of signature forgery by one of the property officials who aims to carry out a project activity in Indonesia..Keywords: Counterfeiting Crime; Insurance agent; Electronic Signature; InsuranceAbstrakLambang nama atau tulisan bagi seseorang yang bertujuan untuk suatu keabsahan sehingga dapat dikatakan sah atau tidak pada suatu dokumen yaitu tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan adalah hal yang lumrah bagi sebagian orang. Contoh kecil dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini adalah pada surat ijin masuk sekolah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua murid. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode konseptual dan metode kasus. Metode konseptual digunakan untuk menganalisa sautu bahan hukum sehingga dapat mengetahui dengan jelas makna – makna yang terkandung pada suatu perundang – undangan. Sedangkan metode pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dihapadi dan telah menjadi putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan yang tetap. Dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan banyak sekali kerugian bagi banyak pihak. Tindak pidana pemalsuan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja melainkan hingga korporasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa agen asuransi melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan menggunakan tanda tangan nasabah. Salah satu kasus dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan yaitu kasus pemalsuan tanda tangan oleh salah satu petinggi property yang bertujuan untuk melakukan suatu aktivitas proyek yang ada di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Full text linkPariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga keikutsertaan pariwisata dalam menyelematkan ekonomi negara sangat dibutuhkan. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi yang ada. Konsumen yang berkunjung dipariwisata tersebut disebut wisatawan. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung dikawasan wisata religi yang mengakibatkan merambahnya destinasi wisata religi diberbagai daerah Indonesia itu sendiri. Tetapi, dikarenakan banyaknya antusias wisatawan yang mengakibatkan berbagai permasalahan terjadi didalam pengelolaan pariwisata itu sendiri, khususnya dikawasan wisata religi. Banyaknya permintaan perlindungan hukum terhadap pengelolaan wisata dikarenakan adanya wisatawan yang dirugikan dalam berkunjung. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap wisatawan agar kerugian yang dialami tidak selalu dibebankan kepada wisatawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan Teknik analisis normatif kualitatif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wisata Religi, Wisatawa
Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit
Full text linkBankruptcy occurs when a debtor is unable to pay his debts to creditors. Countries can also experience financial difficulties leading to bankruptcy. The purpose of the bankruptcy process in a limited company is to speed up the liquidation process and distribution of company assets to creditors. As a corporation that has characteristics like private law, a limited company separates its assets from the management of the company. However, if the limited company goes bankrupt and disbands, can the management of the company still be held accountable or not
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga
Full text linkCounterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences. The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities. The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied. This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law. In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit. Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities. In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities. Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law
- …
