15 research outputs found
Humor dalam retorika dakwah KH. Ilhamullah Sumarkan di pesantren mahasiswa An-Nur
No full textPenelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana humor dalam retorika dakwah yang disampaikan oleh KH. Sumarkan di Pesantren Mahasiswa An-Nur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan mereduksi data yaitu memilah beberapa data yang akan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Selajutnya mendeskripsikan secara lengkap data tersebut dan mengklasifikasikan data yang bisa menjawab persoalan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teori perbandingan tetap yaitu membandingkan data hasil temuan dengan teori yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung dan ikut terlibat dalam pengajian, sehingga peneliti menemukan humor yang sering digunakan KH. Sumarkan. Adapun dalam penelitian ini fokus pada dua penggunaan wujud humor yaitu: Akronim dan anekdot. Dalam setiap wujud humor memiliki daya tarik masing-masing untuk membuat mad’u mudah menerima pesan yang disampaikan KH. Sumarkan. Penelitian ini hanya membahas tentang humor dalam retorika dakwah KH. Sumarkan. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan menganalisis sisi yang lain dari seorang KH. Sumarkan untuk penelitian berikutnya
Muatan gender ceramah KH. Ilhamullah Sumarkan pada program Bengkel Keluarga Sakinah TV9: analisis Charles Sanders Pierce
No full textBerbicara tentang gender maka tidak terlepas dengan persoalan jenis kelamin. Maka yang ada hanya dua jenis kelamin, namun yang lain hanya dimiliki oleh gaya hidup dalam kesehariannya. Persoalan gender juga menjadi hal yang melekat dalam kehidupan berkeluarga. Hal yang dibahas dalam kajian gender ini adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluaga. Tolak ukur munculnya kesetaraan gender dalam keluarga berawal dari konsep budaya yang berasal dari kehidupan masyarakat tanpa adanya alasan yang mendasar dan rasional dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga yang sakinah. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna mencari konsep yang tepat dalam membentuk keluarga yang sakinah. Obyek penilitian ini adalah Muatan Gender ceramah Kiai pada program keluarga sakinah TV9. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pemaknaan mengenai kesetaraan gender dalam ceramah KH. Ilhamullah Sumarkan di Program Bengkel Keluarga Sakinah TV9 2) Mengetahui representasi perempuan dalam ceramah KH. Ilhamullah Sumarkan di Program Bengkel Keluarga Sakinah TV9. Penelitian ini merupakan studi kasuistik menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam mengumpulkan data digunakan metode wawancara, observasi dan analisis teks. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikannya, kemudian melakukan verifikasi guna menarik suatu kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data digunakan teknik triangulasi dan referensi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Konsep pemaknaan kesetaraan gender dalam keluarga sakinah adalah konsep kesetaraan gender yang ideal yang memberikan ketegasan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kedudukan yang sama dalam meraih kemulian dimata Allah. 2) Konsep kesetaraan gender, mencakup kehidupan sosial yang muamalat dan kegiatan umum pada setiap manusia. Semua pelaksanaan tentang bahwa kesetaraan gender tidak bisa dipahami dengan konsep budaya masyarakat semata namun harus dibimbing dengan konsep Al-Quran yang begitu sempurna menjelaskan bahwa kesejajaran antara laki-laki dalam kehidupan keluarga memperoleh kedudukan yang sama kecuali ketaqwaannya
Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun
No full textAbstrak: Tulisan ini akan menggambarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antar agama dan Negara di negeri-negeri Muslim tampaknya perlu dilakukan berapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (political experience) mereka di arena politik kenegaraan di masing-masing Negara. Terutama Negara yang bercorak nation-state. Kedua, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkutat pada landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang secara epistemologis lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Ketiga, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir historis-romantis dan normatif-teologis-apologis, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang antisipatif dengan masa depan peradaban dunia. Keempat, isu-isu politik khilãfah dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem nation-state yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Bukankah konsep khilafah pada hakikatnya lebih bersifat historis belaka, bukan sesuatu yang secara normatif Islam harus diwujudkan.Kata Kunci: Islam, Politik, Khilafah, Negara, Pemerintahan</jats:p
Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun
No full textAbstrak: Tulisan ini akan menggambarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antar agama dan Negara di negeri-negeri Muslim tampaknya perlu dilakukan berapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (political experience) mereka di arena politik kenegaraan di masing-masing Negara. Terutama Negara yang bercorak nation-state. Kedua, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkutat pada landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang secara epistemologis lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Ketiga, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir historis-romantis dan normatif-teologis-apologis, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang antisipatif dengan masa depan peradaban dunia. Keempat, isu-isu politik khilãfah dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem nation-state yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Bukankah konsep khilafah pada hakikatnya lebih bersifat historis belaka, bukan sesuatu yang secara normatif Islam harus diwujudkan.
Kata Kunci: Islam, Politik, Khilafah, Negara, Pemerintaha
Penilaian Kondisi Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Se-Kabupaten Madiun
No full textFacilities and infrastructure are important elements to achieve the successful education and teaching process. The procurement of adequate and standardized buildings become an effort to comply with the minimum standards of infrastructure required by the government. This study focus on conducting an analyzis the damage level at State Primary School (SDN) buildings in Madiun regency.Building condition assessment conducted through a direct surveys and then proceed by weighting the data to obtain the level of damage categorized as good, minor, moderate and heavily damaged . Among the 431 of state primary school buildings surveyed, 36.53% of the classrooms in a minor damage while 25.42% others considered heavily damaged. For the teacher's office, 38.04% were in a minor damage, while 23.23% others considered heavily damaged. For the library buildings, 38.14% of them considered in a minor damage and 24.53% others heavily damaged. For teacher latrines condition, 49.53% of teacher latrines considered heavily damaged, while 24.03% were moderate damage. While 49.82% of student latrines were heavily damaged and 23.49% others considered in a moderate damage.From the assessment, it can be concluded that the latrines facility repairment, both for teachers and students, should become top priority for the local government in the implementation of school quality improvement programs.buildings condition, level of damage, primary school building</jats:p
Political Culture of Madurese Community in Marriage Law: from the Perspective of Utilitarianism and Structuration Theories and Maqasidi Interpretation
No full textThis research delves into marriage law of Madurese community seen from the purview of its culture and nature. The practice of such marriage contravenes the formal restrictions of the legislation concerning marriage as ruled by the state. Several facts show that some marriage norms were spoiled, sparking the popularity of sirri (unregistered) marriage which further leads to istbat nikah and underage marriage that triggers an exemption. This research employed a qualitative method by garnering information from the judges of a religious court, kiai (a respected and religious Javanese expert in Islam), and the members of the public. The primary data were collected from data on unregistered marriage and exemption in marriage. The data were reductively analyzed, discovering that, first, the political culture of the marriage in Madurese community is captured in a particular pattern: 1) political administration is a measure taken to manipulate the administrative process; 2) political prevention is defined as a legal objective (maslahah, avoiding the likelihood of sharia violations with the basis of hifdz an-nasb) which is a milestone of a legal politics referred to by people, 3) political family and political culture were shaped by the people’s view believing that securing familial relationships from breaking is far more important than what the legislation regulates, 4) political authority represents the presence of a kiai that works like a shield and an escape thoroughfare from the law of the state for the sake of the tradition; second, 1) from the aspect of utilitarianism, there is a point at which political culture of Madurese community and justice meet, 2) the structuration theory views political culture in Madurese community as inevitability, involving religious roles, public, and legal materials, and 3) within maqasidi scope, a law enforcement is seen as preventive (dar’u al-mafasid) as congruent with the aspect of lawmaking objective.
Distingsi Trilogi Hukum Terhadap Legalisasi Poligami Masyarakat Madura
No full textThe issue of polygamy always gives rise to dualism in different contexts of understanding. On the one hand, the permissibility of polygamy has fair conditions that humans cannot do. But on the other hand, there is a value of humanism inherent in the practice of polygamy, which elevates the degree and dignity of women. The female population and high divorce rate cause many widows and abandoned children, thus requiring comprehensive research on polygamy. This study uses a qualitative approach where data is taken from polygamists, young Kiai, and the Pamekasan Regency DPRD as drafters of the Raperda, as well as primary data. Two findings were produced, namely, first, the practice of community polygamy was influenced by the social structure, namely 1) hereditary genetic factors 2) trying to save the fate of widowed women and their children 3) carrying out for legal reasons. Second, the results of the analysis found 1) legally speaking, the practice of polygamy in Pamekasan complies with the provisions of Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 57 and 58 KHI No. 1 the year 1991; 2) sociologically, the practice of polygamy has entered the space of the social structure, its presence has an effect on creating social order; 3) the practice of polygamy aims to create maslahah and reject mafsadah.Persoalan poligami selalu melahirkan dualisme konteks pemahaman yang berbeda. Satu sisi, kebolehan poligami memiliki syarat adilyang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Namun disisi lain, terdapat nilai humanisme yang melakat dalam praktik poligami yakni mengangkat derajat dan martabat perempuan. Populasi perempuan dan angka perceraian yang tinggi, menyebabkan banyak janda dan anak terlantar, sehingga memerlukan penelitian komprehensif tentang poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diambil dari pelaku poligami, kiai muda dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai perumus Raperda, sekaligus sebagai data primer. Dihasilkan dua temuan yaitu pertama praktik poligami masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yaitu 1) faktor genetikal secara turun temurun 2) berupaya menyelamatkan nasib perempuan janda dan anak-anaknya 3) dilakukan karena alasan legal. Kedua, hasil analisis menemukan 1) secara yuridis, praktik poligami di Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 KHI No. 1 tahun 1991; 2) secara sosiologis, praktik poligami telah memasuki ruang struktur sosial, keberadaannya berpengaruh untuk menciptakan keteraturan sosial; 3) praktik poligami bertujuan untuk menciptakan maslahah dan menolak mafsadat
Penilaian Kondisi Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Se-Kabupaten Madiun
No full textFacilities and infrastructure are important elements to achieve the successful education and teaching process. The procurement of adequate and standardized buildings become an effort to comply with the minimum standards of infrastructure required by the government. This study focus on conducting an analyzis the damage level at State Primary School (SDN) buildings in Madiun regency.Building condition assessment conducted through a direct surveys and then proceed by weighting the data to obtain the level of damage categorized as good, minor, moderate and heavily damaged . Among the 431 of state primary school buildings surveyed, 36.53% of the classrooms in a minor damage while 25.42% others considered heavily damaged. For the teacher's office, 38.04% were in a minor damage, while 23.23% others considered heavily damaged. For the library buildings, 38.14% of them considered in a minor damage and 24.53% others heavily damaged. For teacher latrines condition, 49.53% of teacher latrines considered heavily damaged, while 24.03% were moderate damage. While 49.82% of student latrines were heavily damaged and 23.49% others considered in a moderate damage.From the assessment, it can be concluded that the latrines facility repairment, both for teachers and students, should become top priority for the local government in the implementation of school quality improvement programs.buildings condition, level of damage, primary school building <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis
Penilaian Kondisi Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Se-Kabupaten Madiun
No full textFacilities and infrastructure are important elements to achieve the successful education and teaching process. The procurement of adequate and standardized buildings become an effort to comply with the minimum standards of infrastructure required by the government. This study focus on conducting an analyzis the damage level at State Primary School (SDN) buildings in Madiun regency.Building condition assessment conducted through a direct surveys and then proceed by weighting the data to obtain the level of damage categorized as good, minor, moderate and heavily damaged . Among the 431 of state primary school buildings surveyed, 36.53% of the classrooms in a minor damage while 25.42% others considered heavily damaged. For the teacher's office, 38.04% were in a minor damage, while 23.23% others considered heavily damaged. For the library buildings, 38.14% of them considered in a minor damage and 24.53% others heavily damaged. For teacher latrines condition, 49.53% of teacher latrines considered heavily damaged, while 24.03% were moderate damage. While 49.82% of student latrines were heavily damaged and 23.49% others considered in a moderate damage.From the assessment, it can be concluded that the latrines facility repairment, both for teachers and students, should become top priority for the local government in the implementation of school quality improvement programs.buildings condition, level of damage, primary school building</jats:p
