273 research outputs found
PERAN AHMAD SUBARDJO DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1942-1948)
Full text linkTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga permasalahan pokok, yaitu latar belakang kehidupan Ahmad Subardjo, perannya pada masa pendudukan Jepang, dan kiprahnya pada masa awal kemerdekaan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, penulisan sejarah. Penulisan ini menggunakan pendekatan politik dan ditulis secara deskriptif analitis. Kajian menunjukkan bahwa dengan pendidikannya membawa Ahmad Subardjo memulai karier politiknya dengan terlibat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java serta Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subardjo terlibat dalam persiapan dan perumusan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan Ahmad Subardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional.Kata Kunci: Ahmad Subardjo, Perjuangan Kemerdekaan, Indonesi
PERAN AHMAD SUBARDJO PADA AWAL REVOLUSI NASIONAL INDONESIA TAHUN 1945-1950
No full textPenulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) faktor-faktor yang menjadi latar belakang Ahmad Subardjo berperan pada awal revolusi nasional, 2) usaha-usaha yang dilakukan Ahmad Subardjo pada awal revolusi nasional, dan 3) hambatan yang dihadapi oleh Ahmad Subardjo pada awal revolusi nasional.
Penulisan skripsi ini mengunakan metode penelitian sejarah yang mencakup 5 tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan multi dimensional dan ditulis secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor yang menjadi latar belakang Ahmad Subardjo berperan pada awal revolusi nasional adalah latar belakang sosial-budaya yang meliputi latar belakang pendidikan dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi saat ia menempuh pendidikan di Belanda. Serta latar belakang politik, keterlibatan Ahmad Subarjo dalam berbagi organisasi dari jong java, perhimpunan Indonesia, dan berbagai kepanitiaan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI, hingga ia menjadi mentri luar negeri Indonesia yang pertama. 2) usaha yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo pada awal revolusi nasional, yaitu usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari dunia internasional dan menyebebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3) hambatan Ahmad Subardjo pada awal revolusi nasional yaitu: kurangnya fasilitas dalam departemen Luar negeri yang baru dibentuk dan kedatangan sekutu yang menghambatnya dalam menyebarkan berita proklamasi Indonesia
THE POWER OF MONEY POLITIC IN THE NOVEL NAMAKU SUBARDJO BY HAPSARI ANGGARINI: PERSPECTIVE HEGEMONY GRAMSCI (KEKUASAAN MONEY POLITIC DALAM NOVEL NAMAKU SUBARDJO KARYA HAPSARI HANGGARINI: PERSPEKTIF HEGEMONI GRAMSCI)
No full textThis study aims to describe the power of money politics conducted by elite and middle social classes in the form of hegemony. The hegemony that occurs in the novel Namaku Subardjo y Hapsari Hanggarini is a total or integral hegemony without coercion. Hegemony occurs because the main character never realizes that he is a hegemony by his employees. Uniquely, Jojo's employees were hegemony by his party's acquaintances. The object of research or data source is the novel Namaku Subardjo by Hapsari Hanggarini. Data is obtained from sentences or dialogues, units of stories that lead to social class and money politics. The research procedures carried out are: 1) reading the novel as a whole, 2) collecting and making data sources, 3) inventing data based on theory, 4) analyzing data and interpreting data. Discussion of the data in the form of description. The instrument used was researchers who were assisted with books and other supporting media. The discussion in the novel is that there are social classes that influence hegemony, namely high and middle social classes. Money politics happens in the novel without violence and volunteers to do it. The strong hegemony that is done, makes the main character does not stop to do money politics
The Community Engagement in Mental Health Advocacy: An Inter-University Program in Malaysia
Full text linkThis study explores the role of community engagement in mental health advocacy, focusing on academically driven initiatives conducted by Ratna Yunita Setiyani Subardjo in Malaysia. Utilizing a qualitative descriptive method, the research draws on institutional reports and participatory observations, framed by community psychology and participatory action research (PAR). Key activities included mental health campaigns, psychological counseling, educational outreach, and capacity building, all implemented in collaboration with institutions such as Universiti Kebangsaan Malaysia and Universitas Aisyiyah Yogyakarta. The interventions addressed student mental health through culturally sensitive, bilingual services and peer support models. Findings indicate that academic institutions can serve as powerful agents of social transformation when their members actively engage in community well-being. These initiatives significantly contributed to emotional resilience, stigma reduction, and inclusive mental health literacy. This case highlights the potential of cross-cultural academic partnerships in promoting sustainable and human-centered mental health practices
Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah
Full text linkInquiry rights is the right of Parliament to conduct an investigation on the implemen-tation of a law or government policies relating to the important things, strategically, and im-pacted people's lives, nation, and state that allegedly contrary to the legislation. The rights, in its use is different between Law No. 6 of 1954 and Law No. 27 of 2009, both the implementation and the effectiveness in controlling government policy.This paper used sociological juridical approach by outlining the legislation related to inquiry rights and analyzing sociological aspect of the use of the inquiry rights by the members of Republic Indonesia Parliament.In conclusion, the inquiry rights of Parliament members has been used normatively and tend to be political, they just want to be safe by sheltering under the government power to get something or sheltering on behalf of the people to draw sympathy, so that in the next election they could boost the votes
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)
No full textPendidikan kewarganegaraan bukanlah sebuah mesin yang dapat langsung secara otomatis bekerja sendiri, melainkan membutuhkan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar, sistematis melalui pendidikan guna menghasilkan mahasiswa yang berjiwa nasionalisme. Semoga melalui pendidikan kewarganegaraan, warga nefara Indonesia khususnya mampu memahami, menganalisi, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)
No full textPendidikan kewarganegaraan bukanlah sebuah mesin yang dapat langsung secara otomatis bekerja sendiri, melainkan membutuhkan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar, sistematis melalui pendidikan guna menghasilkan mahasiswa yang berjiwa nasionalisme. Semoga melalui pendidikan kewarganegaraan, warga nefara Indonesia khususnya mampu memahami, menganalisi, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara
KONTROVERSI UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN
No full textPada dasarnya inti permasalahan yang dibahas ialah keberadaan Pasal 20 ayat (5) yang secara konseptual mengandung problematika akademis dalam hal proses pembentukan undang-undang. Secara prinsip ketentuan Pasal (5) tersebut memunculkan tiga problem utama, pertama, menjadi penyebab konstitusi telah mengintrodusir ketentuan yang mubazir. Kedua, berpeluang melahirkan UU yang cacat yuridis. Ketiga, penyebab muncul dilema bagi menteri sekretaris negara.
Secara yuridis Pasal 20 ayat (5) justru membuka peluang melahirkan UU yang cacat yuridis karena mengabaikan fungsi presiden untuk mengesahkan suatu RUU yang menjadi syarat formil suatu RUU agar dapat diundangkan ke dalam lembaran negara. Dan pada akhirnya pengesahan presiden menjadi tidak berarti karena berlakunya suatu RUU telah ditentukan melalui jangka waktu 30 hari setelah RUU mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR. Akibatnya, empat UU tanpa pengesahan presiden lahir dari adanya ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Pasca Amandemen
DPD ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
No full textDalam buku ini mengkaji fungsi dan kewenangan DPD dalam Undang-undang Dasar 1945, dan mencoba memberikan solusi lewat amandemen seri kedua atau amanemen kelima karena titik lemah DPD ada pada konstitusi bukan pada undang-undang organiknya
KEDAULATAN DAN SISTEM PERWAKILAN DI DALAM NEGARA
No full textBuku ini berisi tentang tinjauan umum masalah kedaulatan dan lemabaga perwakilan serta pengaturan lembaga perwakilan didalam UUD 1945. Kenyatan tersebut yang mendorong penulis untuk menerbitkan menjadi buku mengingat UUD 1945 hasil amandemen masih banyak diperdebatkan tentang sistem bikameral yang dianut, terutama berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR
- …
