1,720,956 research outputs found
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat
No full textxvi.; 119 hal.; ill.; 15 c
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK 2020 DI SUMATERA BARAT
Full text linkAparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa dituntut untuk profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terutama pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun termasuk dalam Pilkada. Sejumlah peraturan telah mengatur agar ASN tetap netral pada Pilkada serentak 2020 diantaranya UU No. 5 tahun 2014, UU No. 10 tahun 2016, PP No. 42 tahun 2004, PP No.53 tahun 2010, serta surat keputusan bersama antara KemenpanRB, Kemendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, akan tetapi pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat diduga sebanyak 71 orang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu : 1. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah 2020; 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah 2020 di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat bersumber dari Masyarakat atau Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang dalam penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melakukan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, serta memberikan rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. 2. Surat keputusan bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti adanya pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif karena terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA
Full text linkKebijakan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada
pihak yang pro maupun yang kontra dalam merespons dan menyikapinya. Setiap kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, baik politik maupun
ekonomi. Seperti halnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga
BBM di Indonesia. Munculnya kebijakan satu harga BBM ini dikarenakan perbedaan harga jual BBM di
berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Selama ini
harga BBM di Indonesia bervariasi, mulai dari Rp. 7.000 bahkan sampai Rp. 100.000 per liter.
Sehingga pemerintah ingin menyamaratakan harga BBM agar tidak ada kesenjangan antar daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan
satu harga BBM. Secara ekonomis kebijakan satu harga BBM tentu berdampak pada keuangan PT
Pertamina, sedangkan secara politis salah satu munculnya kebijakan dikarenakan janji Joko Widodo
terhadap masyarakat pemilihnya pada pilpres 2014. Oleh sebab itu penulis lebih fokus kepada latar
belakang lahirnya kebijakan pemerataan satu harga BBM
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai
literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari internet (website) yang berhubungan
dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di
Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, data-data terkait kebijakan pemerintahan
Presiden Joko Widodo tentang satu harga BBM, disusun sesuai dengan fokus penelitian kemudian
dianalisis dengan teori siyāsah syar‘iyyah dan teori kebijakan publik, sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis- normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang
pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan
ini adalah sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari pancasila yakni
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan,
kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan
prinsip-prinsip dalam siyāsah syar‘iyyah. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang jika kebijakan ini
benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dapat
membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) lebih sejahtera. Walaupun kebijakan
ini dijalankan oleh PT Pertamina, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi, pada tahun
2017 PT Pertamina hanya terjadi penurunan laba diakibatkan subsidi distribusi kebijakan satu harga
BBM
Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi
Full text linkThe demand for an extension of the village head's term of office becomes a dilemma, according to regulations the authority for extending the term of office of the village head is an open legal policy that forms political laws, but on the other hand, in democratic principles, we want restrictions on power. The research method used in this study is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the terms of office for village heads are not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, such as the terms of office for the president and vice president and the term of office for regional heads. One of the reasons for the difference in arrangement is inseparable from the peculiarities of village governance in the Indonesian constitutional structure. According to the democratic principle that requires a limitation of power, an extension of the term of office for the village head will have the potential for abuse of power, such as corruption cases at the village level which occupy the top rank as the sector with the most corruption cases being prosecuted by law enforcement officials.
Keyword: democracy; length of service; village head
Abstrak
Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi problematik, secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat politis, namun di sisi lain dalam prinsip demokrasi menginginkan adanya pembatasan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan aturan mengenai masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah. Salah satu alasan pembedaan pengaturan itu tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpower) seperti kasus korupsi di tingkat desa yang menempati urutan teratas sebagai sektor kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum.
Kata kunci: demokrasi; kepala desa; masa jabata
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
