89 research outputs found
Peranan Ratumbanua dalam Pembangunan Desa Partisipatif di Desa Bulude Pulau Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud
Get PDFLembaga adat Talaud dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan wakilnya Inangnguwanua perangkat lainnya Aalan sasarahe, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dahulunya kelembagaan ini merupakan sebuah pemerintahan kerajaan lokal yang pada akhirnya digantikan dengan struktuir pemerintah desa. Ratumbanua dan Inangnguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kondisi lembaga adat Desa Bulude masih berfungsi dengan baik, sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat desa, memiliki eksistensi yang kuat baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan Desa Bulude. Posisi Ratumbanua memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang kehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Kata Kunci: Peranan, Ratumbanua, Pembangunan Partisipati
Political parties and voter mobilisation in local government elections in Indonesia : the case of Manado City
Get PDFPeran Graphic Designer Dalam Proses Kreatif Promosi Periklanan Digital Di PT. Doxa Digital, Jakarta
Get PDFSTEFANUS ADITYA ERLANGGA, D1313082, ADVERTISING, GRAPHIC DESIGNER ROLE IN THE PROMOTION OF ADVERTISING DIGITAL CREATIVE PROCESS IN PT. DOXA DIGITAL, JAKARTA, 2016. The non-personalized prepaid rent adalahkomunikasi which aims to persuade the audience or target audience, through print and non-print media. Graphic Designer is a form of visual communication using images to convey the message or information as effectively as mungkin.Tujuan graphic designer is to shape the behavior of buyers, the fulfillment of a sales message, as well as create or persuade consumers that are interested in the products being advertised through visual or image. The author did practice on creative division that is a graphic designer and is the choice of the author is PT. Doxa Digital Jakarta as a place to carry out fieldwork Media (KKM). The author chose graphic designer because it has a very important role in creating an ad campaign, as seen from the advertising objective is to convey the message itself so here graphic designer must create a visual message that menarik.Dalam implementation of KKM author makes some form of digital promotion design umtuk clients Bella Donna Group among others, create a marketing brochure design, web design group of companies, social untukmedia visual design, banner design for digital advertising. While undergoing KKM authors to conclude that the role of a graphic designer is required to be able to Make a design concept from beginning to end, in the form of illustrations, the materials layout, banner and web design in promotional purposes, provide advice and solutions to clients in menentukkan design that will be promoted, Assisting the team of programmers in making website design, making the design look and layout. There are also some differences between print and digital design in the field of coloring, in digital design more use RGB color system, because it is displayed in the monitor. The difference in the size of digital design using more use size in pixels
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Get PDFKonflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi. Kata kunci: Konflik; Tapal Batas. ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy. Keywords: Conflict; Boundar
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua
Get PDFThis study aims to analyze the perspective of the Papua provincial government on the acceptance of the new autonomous region in Papua province. The research was conducted from March to April 2023 in Papua Province as the parent province among the three new autonomous regions. The data analysis technique used in this study is an interactive qualitative technique. The results of the research are that other regional governments also consider that the expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in the provinces of Papua and West Papua is indeed a necessity and can be assessed as the impact of Papua's mismanagement so far. The policy of the central government must side with the regional government in Papua, but this is not democratic and does not understand the history and character of the indigenous Papuans, so that the state's goals can be fulfilled in carrying out the Expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in Papua with political strategies that are dominated by the government with an action that can realize the ability to carry out development and welfare for the people of Papua and in general for the Indonesian state
Pengaruh Usia Terhadap Kinerja Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
No full textABSTRAK
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu kompetensi, budaya, motivasi, lingkungan kerja, jenis kelamin, usia dan latar belakang keluarga. Artikel ini mengkaji kinerja dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada apakah usia para anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpengaruh pada kinerja mereka. Hasil penelitian melalui pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0.002 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari output pengujian hipotesis tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,108 yang artinya bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,8%. Maka hasil penelitian menunjukan bahwa: Ha : Usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (diterima) sedangkan, Ho: Usia tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (ditolak).
Kata Kunci: Pengaruh; Usia; Kinerja; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRACT
Performance is the result of quality work achieved by someone in carrying out their duties in accordance with the responsibilities given to them. There are several things that affect a person's performance, namely competence, culture, motivation, work environment, gender, age and family background. This article examines the performance of members of the Community Empowerment Institution (LPM) in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. This study used a quantitative method with a research focus on whether the age of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency had an effect on their performance. The results of the study through hypothesis testing show that the significance value is 0.002 which is less than 0.05. This indicates that the independent variable has an influence on the dependent variable, meaning that age affects the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. From the output of testing the hypothesis, an R square value of 0.108 is obtained, which means that the influence of the independent variables on the dependent variable is 10.8%. So the results of the study show that: Ha: Age has an effect on the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (accepted) whereas, Ho: Age has no effect on the performance of members of the Community Empowerment Institution, East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (rejected).
Keywords: Influence; Age; Performance; Community Empowerment Institut
SOSIALISASI POLITIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MELALUI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKBelum meningkatnya partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyiratkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh pasangan calon melalui fasilitasi penyelenggara belum berjalan dengan baik. Penyelenggara telah melakukan upaya pelaksanaan fasilitasi akan tetapi harus diakui bahwa penurunan partisipasi merupakan fenomena bahwa sosialisasi politik pasangan calon belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui penelitian ilmiah. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa proses keberhasilan sosialisasi politik melalui Agen Sosialisasi Politik yaitu KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi Sosialisasi Politik berupa alat peraga kampanye berbentuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk bukanlah penyebab penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Bahan kampanye membantu masyarakat pemilih untuk mengetahui program dan visi misi pasangan calon. Mekanisme Sosialisasi Politik, pemilih tidak terlalu termotivasi untuk mengikuti ajakan memilih pasangan tertentu, pilihan masyarakat ditentukan lebih kepada keterwakilan kedaerahan. Pola Sosialisasi Politik, penempatan alat peraga kampanye selama tahapan kampanye telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, penyebaran bahan kampanye langsung oleh tim kampanye pasangan calon kepada masyarakat pemilih. Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye  ABSTRACTThe low level of voters’ participation in the 2015 gubernatorial election in North Sulawesi Province showed that the candidates’ political socialization done by the local electoral commission was looked not work well. The local electoral commission had attempted to introduce the candidate but the level of public participation in the election was still low. Thus, it is necessary to find a way out through research.From the research, it can be informed that the political socialization was implemented the local electoral commission based on the regulation. The materials of political socialization including banners and billboards were not the cause of the low level of public participation in the election. They help the voters to know the candidates’ vision, mission and program. But they were not able to encourage the voters to vote. The voters’ preferences were determined by the regional representation of the candidates. The patern of socialization and the placement of campaign props during campaign period were done through coordination with the local governments. The spread of campaign materials were done by the candidates’ campaign teams to the people. Keywords : Political Socialization, Campaign Props, Campaign Material
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Get PDFPada prnsipnya walaupun Aparatur Sipil Negara Memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun, akan tetapi Imbas dari reformasi di mana Otonomi daerah bergulir dan kewenangan sebagian pengisian Jabatan struktural Aparatur Sipil Negara berada di tangan Kepala daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya menginginkan partai yang menjadi tempat kepala daerah bernaung atau bahkan yang di pimpinnya memperoleh kemengan pada perhelatan Pemilihan Umum (PEMILU) belum lagi jika Calon Salah Satu Partai tertentu adalah kerabat dari kepala Daerah.Sehingga di beberapa kasus ASN Mau tidak mau harus mengerahkan sumberdaya yang di milikinya untuk memenangkan Calon legislatif dari partai tertentu, hal ini terjadi baik keinginan dari ASN Sebagai bentuk Loyalitas kepada pimpinan, atau bahkan ada upaya-upaya intimidasi dengan mempertaruhkan jabatan Struktural dari ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Minahasa Utara, realitas di lapangan terjadi banyak ASN terlibat dalam dukung mendukung calon anggota Legisatif baik calon anggota legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Utara, DPRD SULUT Maupun hingga tingkatan DPR RI dan DPD bahkan pengamatan saya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa ASN mengikuti Kampanye terbuka maupun mengajak Masyarakat memilih calon dari partai tertentu hal ini tentu menjadi pelanggaran dalam Proses pemilihan Umum.Dan data yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Institusi yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Umum, dari data yang di peroleh di sulawesi Utara terdapat 85 Pelanggaran Netralitas ASN, terdapat satu laporan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten MINUT namun realitas di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti Pelanggran NetralitasKata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA
Get PDFKebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa adalah sistem untuk pengembangan industri kecil yang ada di desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini tujuan untuk pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil yang ada. Peneliti dalam hal ini mendapatkan hasil penelitian kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industry kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebur sebenarnya bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan. Dalam segi Efesiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamtan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSREMBANG DI DESA BATUMBALANGO
Get PDFPerencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaranPembangunan Desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawara di desa.Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Musrembang, Desa
- …
