1,720,955 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
PERBAIKAN POSTUR KERJA PADA BAGIAN PEMOTONGAN DI UKM AJENG LEATHER BAG YOGYAKARTA
No full textPekerjaan manual masih banyak ditemukan pada berbagai aktivitas pekerjaan di
UKM. Pekerjaan manual yang dilakukan secara berulang – ulang dengan postur
kerja yang tidak netral dan dalam jangka waktu lama oleh pekerja pemotongan
kulit di UKM Ajeng Leather Bag berpotensi menimbulkan kelelahan kerja.
Kelelahan ini terjadi karena pembebanan otot berlangsung secara kontinu.
Postur kerja ini membuat operator menjadi cepat lelah. Hal ini ditunjang pula
dengan masih penggunaan alat potong manual berupa cutter.
Keluhan yang dialami oleh pekerja dibuktikan dengan kuesioner Nordic Body
Map. Besarnya resiko postur kerja dinilai menggunakan metode Manual Task
Risk Assessment (ManTRA). Metode rasional digunakan peneliti untuk
mendapatkan perbaikan fasilitas kerja yang optimal bagi operator di industri.
Penelitian perbaikan fasilitas kerja ini mampu mendapatkan sebuah meja dan
kursi kerja bagi operator pemotongan kulit yang dalam proses penggunaannya
dapat menurunkan skor ManTRA dari 19 menjadi 13 untuk bagian punggung,
leher, pergelangan tangan dan kaki. Perbaikan ini juga mampu menurunkan
waktu proses sebesar 124 detik (7,68%) dari 963 detik ke 839 detik
Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
Get PDFSistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal yaitu kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun disisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sejak dahulu Negara Indonesia memegang prinsip musyawarah untuk mufakat, dimana mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama Restorative Justice atau keadilan restoratif. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana konsep Restorative Justice dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan 2) Bagaimanakah implementasi konsep Restorative Justice dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya? Penelitian penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka. Maka disimpulkan bahwa: a) Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. b) Pendekatan Restorative Justice ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari Primum Remedium menjadi Ultimum Remedium. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. c) Model implementasi Restorative Justice dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini. Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi./ The legal system in Indonesia still prioritizes a formal legal system, namely the police in charge of investigations, the prosecutor's office in charge of prosecution and the court in charge of making decisions. But on the other hand, it seems that law enforcement through formal means still has weaknesses from criminal justice where the position of the victim and the community has not yet received its position so that the interests of both are neglected. Since the first the State of Indonesia has adhered to the principle of deliberation to reach a consensus, which prioritizes peace from both parties, both the perpetrators and the victims. Therefore, law enforcers in this country create a legal umbrella or basis for peace efforts in a case, which is known as Restorative Justice or Restorative Justice. The problems in this thesis are 1) How is the concept of Restorative Justice in Corruption Crime cases based on criminal law reform in Indonesia and 2) How is the implementation of the Restorative Justice concept in corruption eradication law to strengthen the goal of returning state losses by perpetrators of corruption in Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya? This thesis writing research uses normative juridical research. The problem approach used in this study includes the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Secondary data collection techniques in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials are carried out through library research. Then it is concluded that: a) Restorative Justice can be carried out through: Mediation of victims with offenders; Family group meetings; services in the community that are remedial for both victims and perpetrators. The application of the principle of Restorative Justice depends on what legal system a country adheres to. If the legal system does not want it, then the implementation of Restorative Justice cannot be forced. b) The Restorative Justice approach is marked by a change in the principle of eradicating corruption from Primum Remedium to Ultimum Remedium. Criminal sanctions are used after other sanctions in the form of administrative or civil are unable to effectively and efficiently deal with corporate crime and recover the resulting state financial losses. c) The model for the implementation of Restorative Justice in the legal punishment for eradicating corruption in Indonesia in the future which will be described below. According to Law no. 31/1999 which was amended by Law No. 20/2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, and with Law no. 31/1999 in conjunction with Law no. 20/2001 also regulates the issue of criminal compensation for money. Article 18 paragraph (1) letter b states that the perpetrators of criminal acts of corruption can be subject to additional punishment in the form of payment of replacement money in the same amount as the assets obtained from criminal acts of corruption.
Keywords: Restorative Justice, and Corruption Crim
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
