20 research outputs found
Dinasti politik di aras lokal
Fenomena dinasti politik di aras lokal hadir sebagai konsekuensi diadakannya pilkada langsung pertama kali di Indonesia tahun 2005 dan juga merupakan wujud implementasi otonomi daerah tahun 2001. Kedua hal tersebut yang menjadi tonggak demokrasi di aras lokal dan menjadi corong dari munculnya ?orang kuat? di daerah yang mengooptasi kedua proses tersebut. Desentralisasi dan pilkada langsung memberikan celah sehingga ?orang kuat? dengan berbagai kepemilikan modal bertransformasi menjadi ?keluarga kuat? sehingga yang terjadi adalah ambisi kuasa dan hasrat politik keluarga kuat dengan melakukan konsolidasi untuk membentuk dinasti politik. Selain itu, dinasti politik juga hadir sebagai konsekuensi dari proses pemilu yang notabene merupakan praktik demokrasi prosedural. Hal yang paling penting dari berbagai penyebab tersebut adalah mekanisme rekrutmen dan kandidasi partai politik yang dinilai masih sangat buruk sehingga konsekuensinya adalah dinasti politik masif dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia yang dinilai sebagai wujud pembajakan dan penyanderaan demokrasi
Push, Pass, Pull Political Marketing Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa 2015
Artikel ini menganalisis tentang Push, Pass, Pull Political Marketing Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa 2015. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hasil survey elektabilitas JSI, LSI dan IPI serta visi misi yang dijadikan sebagai jualan produk politik pada akhirnya dapat memberi influens terhadap pembentukan opini publik, sehingga pemilih memantapkan pilihannya pada kandidat yang dipasarkan. Strategi push-marketing ini dilakukan sebagai stimulan rasional dan emosional kepada pemilih. 2). Pelibatan Ketokohan Ichsan dalam strategi pass political marketing oleh tim Adnan mampu menjadi influencer yang ideal bagi pemilih rasional dan loyalis keluarga Yasin Limpo pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015. 3) Strategi Pull Political Marketing yang ekspektasinya untuk membentuk image ketokohan Adnan, belum maksimal dikarenakan under the shadow dari Ichsan. Meskipun demikian, tetap ada upaya untuk membentuk image politiknya yang positif. Salah satunya melalui branding di berbagai media khususnya media sosial
Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.
Advocacy Coalition in The Arrangement of The Coastal Slum Area of Untia in Makassar
The arrangement of the slum settlement area is still a problem faced by the Makassar City Government. There are 740.10 hectares of slum areas in Makassar City, one of which is the Untia coast. This study aimed to analyze the advocacy coalition in slum area management. The research method used was a qualitative method. The results showed that at the beginning of 2019, Untia had become a light slum area from the previous heavy slum. This happened because Untia received many programs from the government for a relatively long time. This activity was a collaborative activity of several government institutions and Kotaku government agencies that are members of the Working Group (Pokja). Therefore, Untia is still in the category of a slum area, not because of a lack of assistance from the government, but rather because the programs implemented are not integrated. So, the result was that the settlements that receive the program only come out of the slum indicator partially. In addition, the institutions involved in the Working Group (Pokja) often overlap programs due to a lack of face-to-face communications
Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan
Mengapa negara makmur begitu banyak tapi tidak sedikit pula negeri yang masih melarat? Mengapa di era global, kesenjangan antarnegara masih menganga? Buku ini hadir mengulas problematika tersebut dengan menggunakan pendekatan institusional. Jawaban dari pertanyaan tersebut diuraikan oleh Acemoglu dan Robinson: karena institusi. Negara makmur karena mengadopsi institusi ekonomi dan politik inklusif, sedangkan negara miskin karena menerapkan institusi ekonomi dan politik ekstraktif. Intisui inklusif diartikan sebagai adanya kesetaraan setiap warga negara untuk memiliki hak dan kesempatan akan akses sumber-sumber ekonomi dan politik untuk kemakmuran bangsa. Sedangkan intitusi ekstraktif adalah penguasaan oleh segelintir elit kecil untuk menguasai segala sumber daya demi kepentingan kelompok mereka. Hal inilah yang diulas oleh dua ekonom terkemuka untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi selama ini
Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan
Mengapa negara makmur begitu banyak tapi tidak sedikit pula negeri yang masih melarat? Mengapa di era global, kesenjangan antarnegara masih menganga? Buku ini hadir mengulas problematika tersebut dengan menggunakan pendekatan institusional. Jawaban dari pertanyaan tersebut diuraikan oleh Acemoglu dan Robinson: karena institusi. Negara makmur karena mengadopsi institusi ekonomi dan politik inklusif, sedangkan negara miskin karena menerapkan institusi ekonomi dan politik ekstraktif. Intisui inklusif diartikan sebagai adanya kesetaraan setiap warga negara untuk memiliki hak dan kesempatan akan akses sumber-sumber ekonomi dan politik untuk kemakmuran bangsa. Sedangkan intitusi ekstraktif adalah penguasaan oleh segelintir elit kecil untuk menguasai segala sumber daya demi kepentingan kelompok mereka. Hal inilah yang diulas oleh dua ekonom terkemuka untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi selama ini
Push, Pass, Pull Political Marketing Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa 2015
This article analyzes Push, Pass, Pull Political Marketing Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani At the Election of Regional Heads in Gowa Regency 2015. This study uses qualitative research methodology, with data obtained through interviews, literature studies and documentation. The analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that 1). The results of the electability survey of JSI, LSI and IPI as well as the vision and mission that are used as selling political products can ultimately give influences to the formation of public opinion, so that voters solidify their choice of candidates who are marketed. This push-marketing strategy is carried out as a rational and emotional stimulant to voters. 2). The involvement of Ichsan's character in the political marketing pass strategy by Adnan's team was able to become the ideal influencer for rational voters and loyalists of Yasin Limpo's family in the 2015 Gowa Regency Election. 3) Strategy Pull Political Marketing whose expectations for forming Adnan's image is not optimal due to Ichsan's under the shadow. Even so, there are still efforts to form a positive political image. One of them is through branding on various media especially social media.Keywords: Push, Pass, Pull Political Marketing; Winning Strategy, Local Electio
Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties?
The pragmatism of political parties is one of the causes for the proliferation of political dynasties and the massive number of single candidates in several electoral politics periods at the local level. The implementation of the 2020 local election simultaneously gave birth to many candidates who have a kinship with political officials both at the central and regional levels, both currently or who have served. Apart from the practice of dynastic politics, a single candidate's presence also adds to the problems in the democratic process at the local level. A single candidate is present as a consequence of implementing the local election system simultaneously, which opens wide the opportunity for the local election to be held even though only one pair of regional head candidates are joined, as a consequence, the empty column is presented as the opponent of the match. This article collects data through a literature study. To answer these two phenomena, the author examines them during the local election implementation. This study indicates that these two phenomena co-opt local democracy and clog the circulation of the leadership elite. Both political dynasty candidates and single candidates have enormous potential to win elections. Both phenomena are caused by poor internal recruitment and candidate selection processes
PENATAAN PASAR TRADISIONAL BERDAYA SAING DI KOTA MAKASSAR
Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Makassar masih terkesan semraut kumuh dan becek sehingga pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan perkembangan pasar modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota Makassar dari aspek perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, telaah dokumen. Wawancara mendalam terhadap informan penelitian dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan pokok penelitian. Selanjutnya observasi dilakukan terhadap kondisi Pasar Pa’Baeng-Baeng, Pasar Toddopuli, Pasar Terong dan telaah dokumen dengan melakukan kajian mendalam dokumen laporan, peraturan-peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pasar tradisional di Kota Makassar ditinjau pada aspek perlindungan pasar tradisional belum berjalan dengan efektif. lokasi usaha atau pasar yang sulit diakses sehingga pedagang kadangkala lebih memilih berjualan di pinggir. Selain itu, juga disebabakan karena masih lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap para pedagang di pasar tradisional. Sementara pada aspek pemberdayaan pasar tradisional juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak PD Pasar Makasasr Raya terhadap para pedagang. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak PD Pasar Makassar Raya perlu mengidentifikasi ulang terkait dengan kebutuhan pengelola yang akan ditempatkan pada setiap pasar. Selanjutnya dengan pembangunan gedung yang layak dan penyediaan lahan parkir serta menata ulang konsep penataan posisi lods sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan pelataran. Sistem kerja pegawai terutama petugas kebersihan perlu diubah agar bekerja setiap 2 jam untuk membersihkan area
BENTUK POLITIK UANG PADA PILKADA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015
Artikel ini menjelaskan tentang politik uang yang terjadi pada Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa, kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitsi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%
