5 research outputs found
Strategi Marketing Dalam Mempromosikan Paket Umroh di Travel Smarts Dream Tour Sumsel Kota Palembang
No full textSkripsi ini berjudul “Strategi Marketing Dalam Mempromosikan Paket Umroh Di Travel Smarts Dream Tour Sumsel Kota Palembang” Penelitian ini mengenai penerapan strategi marketing pada Travel Smarts Dream Tour Sumsel Kota Palembang dalam mempromosikan paket umroh di masyarakat Sumsel terkhususnya di kota Palembang, dimana harga paket umroh yang di jual Travel Smarts Dream Tour relatif tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui strategi marketing yang dilakukan oleh Travel Smarts Dream Tour Sumsel Kota Palembang serta faktor penghambat penerapan strategi marketing dalam mempromosikan paket umroh di Travel Smarts Dream Tour Sumsel Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teori Marketing Mix yang dipopulerkan oleh Edmund Jerome McCarthy. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa strategi marketing yang dilakukan Travel Smarts Dream Tour Sumsel kota Palembang dalam mempromosikan paket umroh di masyarakat Sumsel terkhusus Kota Palembang dilakukan dengan cara menyebarkan brosur-brosur umroh di setiap pengajian akbar, memperbanyak kantor cabang di setiap daerah-daerah, menyebar famplet di media sosial dan di media elektronik lainnya, serta membangun kerja sama dengan para artis, ustadz yang terkenal dan para habib-habib. strategi marketing tersebut terlaksana cukup baik. sedangkan faktor penghambat ialah persaingan dalam merekrut jamaah umroh dengan travel umroh lain, banyak travel lain mempromosikan harga paket umroh dengan harga yang murah, tim marketing kurang maksimal dalam memasarkan paket umroh, sedangkan faktor pendukung dalam mempromosikan paket umroh ialah program perjalanan umroh yang pasti, pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada rombongan jamaah.
Kata Kunci :Strategi, Marketing, Umroh, Trave
FUNGSI RADIO REPUBLIK INDONESIA PROGRAMA 1. 99.1 FM KOTA PEKANBARU DALAM MENYIARKAN LAGU-LAGU MELAYU
No full textRadio RRI merupakan salah satu bagian dari media massa yang mempunyai
fungsi, begitu juga dengan radio RRI Pekanbaru, dimana radio ini mempunyai
fungsi dalam berbagai hal. Dalam menjalankan fungsinya tentu tidak lepas dari
persaingan dengan radio swasta khususnya dalam hiburan/lagu-lagu Melayu.
Semakin meningkatnya persaingan tentu radio harus memberikan (penyiar) yang
berkualitas yang mampu menarik minat pendengar.
Begitu juga dengan masyarakat pendengar radio, dimana masyarakatnya
terdiri berbagai tingkatan pengetahuan, pendidikan, pengalaman, minat untuk
mendengar radio, dan mendengarkan lagu-lagu. Keberagaman yang terjadi dalam
masyarakat tersebut secara otomatis mempengaruhi terhadap mendengarkan lagu-
lagu yang disiarkan oleh radio khususnya lagu-lagu Melayu yang diputar di RRI.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi radio
Republik Indonesia Programa 1. 99.1 FM Pekanbaru dalam menyiarkan lagu-lagu
melayu dan Faktor apa yang mempengaruhi Radio Republik Indonesia Programa 1.
91.1 FM Pekanbaru dalam menyiarkan lagu-lagu Melayu?
Metodologi penelitian yang digunakan metode analisis kualitatif yaitu
analisa dengan menggunakan kalimat-kalimat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi adalah
pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian, seperti lagu-lagu yang diputar dan jumlah masyarakat yang meminta
pemutaran lagu-lagu melayu. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih
yang dimulai dengan pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan
yang sesuai dengan penelitian yang dipusatkan oleh isinya yang bertitik tolak pada
tujuan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan pada responden penelitian
berjumlah 10 pertanyaan. Dokumentasi adalah pengambilan data pada dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan penelitian seperti yang ada dikantor RRI, seperti
sejarah, jumlah karyawan, program unggulan, sarana-prasarana dan struktur
organisasi.
Setelah data disajikan dan dianalisa maka dapat disimpulkan bahwa Radio
Republik Indonesia Programa 1. 99.1 FM Pekanbaru dalam menyiarkan lagu-lagu
Melayu dapat dikatakan mempunyai peranan, hal ini berdasarkan hasil penelitian
dimana semakin hari program lagu-lagu Melayu yang diputar oleh radio RRI
Programa 1 mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, artinya dimana lagu-
lagu Melayu tersebut diminati oleh masyarakat, ini bisa dilihat banyaknya
masyarakat yang ikut serta dalam line telepon yang meminta diputarkan lau-lagu
Melayu tersebut. Semakin meningkatnya permintaan masyarakat maka program
lagu-lagu Melayu ini menjadi salah satu program unggulan bagi RRI Programa 1
Pekanbaru
Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Terhadap Keputusan Berkunjung ke Pulau Pasumpahan, Kota Padang
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keputusan berkunjung ke Pulau Pasumpahan Kota Padang. Sampel penelitian ini berjumlah 105 orang yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal dan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berkunjung ke Pulau Pasumpahan Kota Padan
Penyempitan hukum terhadap Pasal 159 R.Bg pada putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016 mengenai kompetentensi relatif dalam perkara harta bersama benda tidak bergerak yang tergugatnya tidak diketahui
No full textINDONESIA
Amar putusan hakim yang merupakan Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadili gugatan penggugat tetapi dalm gugatan tersebut tepatnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pasla 159 RBG yang menyatakan “Bahwa selam tidak ada eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak boleh menyatakan tidak berwenang.” Putusan Hakim No.0076/Pdt.G/2016perkara Harta Bersama yang ditolak oleh Pengadilan Agmaa Badung dengan dalih bahwa gugtan tersebut bukan kewenangann relatif Pengadilan Agama Badung karena Majelis Hakim bertitik tolak pada Pasal 142 ayat (5) RBG yang pada akhirnya gugatan tersebut ditolak karna hakim menyempitkan tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Duduk Perkara Putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(3)Analisis Yuridis terhadap putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg. Peneliti menggunakan metode isi (content analysis). Putusan PA badung, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah, dokumentasi (kepustakaan) dan wawancara. Sedangkan analisis digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif.
Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan yang penulis teliti, duduk perkara putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg Permohonan harta bersama. Penggugat meminta hak sepenuhnya atas kepemilikan harta bersama dengan tujuan demi kebutuhan hidup bersam anaknya yang bernama Rafifa Hasna Athallah. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perkara harta bersam adalah karena Pengadilan Agama Badung tidak berwenang ats gugatn perkara harta bersama itu, Pasal 142 ayat (5) yang menjadi acuan Majelis Hakim serta menyempitkan Pasal 159 RBG yang pada akhirnya di amar putusan hakim tidak mengabulkan gugtan penggugat. Analisis yuridis terhadap aspek pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg dalm perkara harta bersama yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya, yaitu bahwa dalam hukum acara perdata seharusnya hakim tidak menyimpatkan pasal 159 RBG karena sifat dari hukum acara perdata sendiri adalah mengikat dan memaksa, jadi harus tunduk dan patuh apalagi sudah sangat jelas di dalam putusan tersebut bahwa penggugat sudah dipanggil secara patut dan sah, dengan ketentuan pasal 718 ayat 3 RBG maka peneliti bersefekulasi, seharusnya putusan ini diputus secara verstek.
ENGLISH:
The verdict of the judge who is the Badung Religious Court is not authorized to try the plaintiff's claim but in the lawsuit it is precisely in the judgment of the Judge Pasla 159 that the RBG states "that there is no exception from the defendant regarding relative authority, the Panel of Judges may not declare unauthorized." Judge Decision No.0076 / Pdt.G / 2016 Joint Treasury Court which was rejected by the Agmaa Badung Court under the pretext that the group was not the relative authority of the Badung Religious Court because the Panel of Judges was based on Article 142 paragraph (5) of the RBG which was eventually rejected because the constricting judge does not move in the event the defendant is not known where he lives.
This study aims to find out: (1) Sitting the Case of the Bandung PA Decision No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. (2) Basic consideration of the judge in the decision No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. (3) Juridical analysis of decisions No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. The researcher used the content method. Badung PA decision, while the data collection techniques in this study were carried out by way of script studies, documentation (literature) and interviews. While the analysis is used using qualitative analysis.
It can be concluded that in the verdict that the author has examined, the decision case is No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bg Application for joint assets. The Plaintiff requested full rights to property ownership together with the aim of fulfilling the needs of his son Rafifa Hasna Athallah. The judges' legal considerations in rejecting property claims are because the Badung Religious Court has no authority over the case of joint property, Article 142 paragraph (5) which is the reference of the Panel of Judges and narrows Article 159 of the RBG which is finally granted the judge's decision not to grant the plaintiff's claim . Juridical analysis of aspects of judges' consideration in verdict No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA. Where property cases together with the defendant are unknown where they live, namely that in civil procedural law judges should not implicate article 159 RBG due to the nature of procedural law civil law is binding and compelling, so it must be submissive and obedient especially when it is very clear in the ruling that the plaintiff has been properly and legally summoned, with the provisions of article 718 paragraph 3 of the RBG, the researchers speculate, this decision should be decided verstek
