25 research outputs found
Otoritarianisme Sayap Kanan sebagai Prediktor Rasisme Simbolik Mahasiswa Etnis Jawa FMIPA terhadap Mahasiswa Etnis Papua diUniversitas Negeri Malang
No full textABSTRAK Putranto, Riyan. 2017. Otoritarianisme Sayap Kanan sebagai Prediktor Rasisme Simbolik Mahasiswa Etnis Jawa FMIPA terhadap Mahasiswa Etnis Papua diUniversitas Negeri Malang. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Tutut Chusniyah, M.Si (II) Aji Bagus Priyambodo, S.Psi, M.Psi Kata Kunci: Rasisme Simbolik, Otoritarianisme Sayap Kanan, Mahasiswa Etnis Jawa, Mahasiswa Etnis Papua Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat rasisme simbolik, tingkat otoritarianisme sayap kanan danotoritarianisme sayap kanan sebagai prediktor rasisme simbolik Mahasiswa Etnis Jawa FMIPA terhadap Mahasiswa Etnis Papua diUniversitas Negeri Malang (UM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan rancangan deskriptif dankorelasional prediktif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 2.500 orang dan sampel penelitian sejumlah 130orang yang memiliki kriteria mahasiswa Etnis Jawa yang pernah satu kelas dengan Mahasiswa Etnis Papua.Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skal Likert. Uji hipotesisi yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besarMahasiswa Etnis Jawa diFMIPA UMmemiliki rasisme simbolik dan otoritarianisme sayap kanan dalam kategori sedang dan otoritarianisme sayap kanan dapat digunakan sebagai prediktor rasisme simbolik dengan signifikansi 0,000 yang berarti hipotesis dalam penelitian diterima dan nilai R = 0,374 yang berarti bahwa otoritarianisme sayap kanan memiliki korelasi positif degan rasisme simbolik dan nilai R square 0,14 yang berarti bahwa variabel otoritarianisme sayap kanan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 14% terhadap variabel rasisme simbolik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah (1) bagi mahaiswa diharapkan dapat membangun interaksi positif dengan semua elemen mahasiswa lintas etnis terutama Mahasiswa Papua.(2) Bagi pejabat kemahasiswaan diharapkan mampu mengantisipasi adanya rasisme simbolik terhadap mahasiswa asal Papua maupun kelompok-kelompok minoritas lainya dengan menggalakan kampanye multikulturalitas. (3) Bagi peneliti selanjutnyadisarankan menggunakan metode lain seperti eksperimen. Dalam hal variabel, dapat dirubah dengan faktor lain yang mempengaruhi rasisme simbolik misalnya kategorisasi dan identitas sosial, kompetisi atau fundamental and ultimate atribution error
UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MAHASISWA PENDATANG DI KOTA MALANG (Sudi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota)
No full textDeri Tri Putranto, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya [email protected] ABSTRAK Pengaturan Wajib lapor Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota terkait Pasal 4 Ayat (2) bahwa “Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib lapor kepada Kepala Dinas†sudah dilaksanakan sejak tahun 2010-2011 belum maksimal, dikarenakan banyak yang tidak setuju. Melalui Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan sosiologis, penulis akan berusaha menjawa permasalahan terkait dengan Upaya, Hambatan dan Solusi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait. Adapun Hambatannya yaitu masyarakat banyak yang protes terkait wajib lapor kendaraan bermotor dari luar daerah. Lebih lanjut penulis menyarankan memuat ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut dan perlu adanya pengoperasian zebra kepada kendaraan bermotor dari luar daerah. Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota, Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah, Peraturan Daerah.  ABSTRACT The requirement for incoming students to report their vehicles coming from other regions is governed in Regional Regulation of the Province of East Java Number 9 of 2010 concerning Regional Tax. However, the measures as taken by Technical Implementing Unit of Revenue Department of Malang related to Article 4 Paragraph (2) stating “vehicles from outside regions and used for more than three months have to be reported to the Unit Head†had not been optimally implemented from 2010-2011 since some disagree with the regulation. With empirical juridical method and sociological approach, the author aims to answer the problem regarding the measures, hindrance, and solution in Article 4 Paragraph (2) of Regional Regulation of the Province of East java Number 9 of 2010 concerning Regional Revenue. The research result concludes that the reality is not what the regional regulation tries to manage. Some members of public protest over compulsory report that they have to make about their vehicles from different regions. Moreover, It is essential that provisions of sanction in the Regional Regulation be made, and inspections for vehicles from different regions are required. Keywords: Technical Implementing Unit of Revenue Department Malang, vehicles from outside regions, Regional Regulation
ANALISIS KEGAGALAN LATIHAN KEADAAN DARURAT DI MV. FEDERAL KIBUNE PADA SAAT PORT STATE CONTROL INSPECTION
Get PDFABSTRAKSI
Bagas Putranto Teguh Sutomo, 2019, NIT : 52155616 N “Analisis kegagalan latihan keadaan darurat di MV. Federal Kibune pada saat port state control inspection”, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing : (1) Capt. Hadi Supriyono, M.M, M.Mar (II) R.A.J Hadi Susilo Wibowo, S.IP., M.M.
Transportasi memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, salah satunya adalah angkutan laut. Angkutan laut tidak terlepas dari keadaan darurat yang mungkin timbul. Hal ini ditanggapi serius oleh IMO dengan menerbitkan peraturan menyangkut latihan keadaan darurat yaitu SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills. Maka dengan dasar ini penyusun telah selesai menyusun skripsi dengan judul “Analisis kegagalan latihan keadaan darurat di MV Federal Kibune pada saat port state control inspection” dengan permasalahan antara lain mengapa terjadi kegagalan latihan keadaan darurat di MV Federal Kibune pada saat Port State Control Inspection dan bagaimanakah cara yang dilakukan crew kapal MV Federal Kibune dalam mengatasi kegagalan latihan keadaan darurat pada saat Port State Control Inspection.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap objek melalui observasi ,serta menggunakan data-data yang berhubungan dengan kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal yang berkaitan dengan Port State Control Inspection.
Berdasarkan hasil penelitian, Penyusun menemukan penyebab terjadinya kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal pada saat Port State Control Inspection dan juga mengenai tindakan untuk mengatasi kegagalan latihan keadaan darurat pada saat Port State Control Inspection sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan latihan keadaan darurat di atas kapal harus sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yakni sesuai SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills dan juga kesadaran dari setiap crew kapal terhadap tugasnya masing-masing serta keseriusan crew kapal saat latihan keadaan darurat mutlak dibutuhkan demi terwujudnya latihan keadaan darurat yang berjalan optimal di atas kapal pada saat Port State Control Inspection sehingga kapal terhindar dari deficiency dan penahanan. Dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan latihan keadaan darurat maka permasalahan dalam kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal pada saat Port State Control Inspection dapat dihindari, sehingga pelaksanaan latihan keadaan darurat berjalan dengan baik dan benar.
ABSTRACT
Bagas Putranto Teguh Sutomo, 2019, NIT : 52155616 N “Analysis of the failure of the emergency training in the MV. Federal Kibune when the port state control inspection”, Merchant marine polytechnic of Semarang. Advisor : (1) Capt. Hadi Supriyono, M.M, M.Mar (II) R.A.J Hadi Susilo Wibowo, S.IP., M.M.
Transportation is an important role in the world economy, one of them is sea transportation. Sea transportation, can not be separated from a state of emergency that might arise. It is taken seriously by the IMO by issuing regulations regarding the exercise of emergency, namely SOLAS 1974 The Chapter III-Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills. So on this basis the author has finished writing his research entitled "The Failure of The Emergency Drills On MV Federal Kibune during Port State Control Inspection" with problems among others, why failure occurs of the emergency drills on MV Federal Kibune at the time of Port State Control Inspection and how do the manner that is done by crew of MV Federal Kibune in addressing the failure of the emergency drills at the time of Port State Control Inspection.
The method used in this study is qualitative method. It produces descriptive data such as written words from the people and observed behavior. In this case the approach to collect data in the form of objects through observation, and use data relating to the failure of emergency drills on board with regard to Port State Control Inspection.
Based on this research, the authors found the cause of the failure of an emergency drills on board at the time of The Port State Control Inspection and also about actions to address the failure of an emergency drills at the time of The Port State Control Inspection so it can be concluded that the implementation of an emergency drills on board must comply with the provisions applicable to the corresponding SOLAS 1974 The Chapter III-Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills and also the consciousness of each ship’s crew against their respective task as well as the seriousness of the ship’s crew during emergency drills required for the attainment of absolute emergency drills which runs optimally on board at the time of The Port State Control Inspection so that ships avoid the deficiency and detention. By the presence of awareness of the responsibility of carrying out of the emergency drills the troubles in the failure of the emergency drills on board at the time of The Port State Control Inspection can be avoided so the implementation of the emergency drills run well and right
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA
Get PDFPicta Dhody Putranto, E 0006196. 2010. PERAN BALAI
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK
NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Balai
Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui
kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pembimbingan terhadap anak nakal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian
hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Surakarta dan data sekunder
diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk
teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan
studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan
menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil
kesimpulan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak
hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan
perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu
tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak
nakal, kedua tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak
nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap
pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim.
Kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan peran Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal antara lain
pertama lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, kedua kurangnya koordinasi diantara sesama aparat
penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, ketiga rendahnya kualitas
sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta sehingga dalam
menangani perkara pidana anak, keempat kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak, kelima wilayah
hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks
Karesidenan Surakarta, keenam Keluarga klien anak yang tidak kooperatif,
ketujuh Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Kata kunci : Balai Pemasyarakatan, Tindak Pidana Anak, Anak Nakal.
Picta Dhody Putranto, E0006196. 2010. CENTER ROLE OF BALAI
PEMASYARAKATAN IN COACHING TO JUVENILE DELINQUENTS
ON BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Faculty of Law, Eleven
March University.
The purpose of this study is to investigate the role of Balai
pemasyarakatan in coaching against bad boy, and to identify the constraints faced
by the Balai Pemasyarakatan in the conduct of supervision of juvenile
delinquents.
This research is a sociological law or descriptive empirical legal research,
this study uses qualitative research methods. Data obtained from primary and
secondary data. Primary data obtained from the Balai Pemasyarakatan Surakarta
and secondary data obtained from the literature materials, documents, and reports
related to the problem under study. For data collection technique is to use two
techniques, interview and literature study. Furthermore, to analyze existing data
using qualitative analysis with an interactive model.
Based on the results of research that has been done with the author, it can
be concluded that the Balai Pemasyarakatan Surakarta as one of law enforcement,
particularly in the supervision of juvenile delinquents, in carrying out its role is
carried out through three stages, first stage is pre adjudication stage at the
commencement of the investigation by the police against bad boy, the second
stage is the stage at the time of adjudication of cases involving juvenile
delinquents have entered the trial, the third phase of post adjudication stage at the
time after the case involving juvenile delinquents sentenced by the judge. The
constraints that can hamper the implementation of the role of Balai
Pemasyarakatan Surakarta in supervision of juvenile delinquents, among others,
the first weakness of the rule of law that applies to crimes committed by children,
both the lack of coordination among law enforcement officers in handling
criminal cases of children, the three low quality of the source human resources in
the Balai Pemasyarakatan Surakarta so that in handling criminal cases of children,
the fouth, of the lack of adequate facilities and infrastructure so that in handling
criminal cases of children, the fifth, jurisdictions Balai Pemasyarakatan’s covers a
very broad Surakarta former, the sixth, children Families clients who do not
cooperate, the seventh, budget allocation and funds are minimal to Balai
Pemasyarakatan Surakarta in performing its roles and functions.
Keywords: Balai Pemasyarakatan, Children Crime, Bad Boy
Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective
Get PDFThis conceptual review examines Female Genital Mutilation (FGM) practice in Indonesia viewed from Feminist Standpoint Theory (FST). The current study uses a literature review to build an argumentative contribution from communication science perspective. FGM is a global phenomenon locally and culturally practiced in more than 29 countries, including Indonesia. Despite many state regulations and international treaties forbidding the practice because of its harmful consequences, FGM practice is persistently maintained by religion, culture, tradition, and other factors. The author proposes FST as a theoretical base to criticize FGM because it does not represent the lived experience of women, marginalizes women further to the brink of ideal democratic participation, and does not contribute towards the positive construction of female selfhood. The author will elaborate on these three objections using the communication science perspective within the Indonesian cultural context. The author proposes more action-oriented theorizing to overcome FST's practical deficiency by providing insights from critical intercultural communication. Women's collective agency based on situated knowledge will empower their communicative skills as enablers of transformation to eradicate FGM
Menggali Metode Berteologi Pastoral dari Pentalogi R. Hardawiryana SJ
No full textAbstrak: Dalam tulisan ini penulis berusaha mencermati karya-karya dari almarhum Pater Robertus Hardawiryana, SJ (1926-2009), salah satu teolog Indonesia yang terkemuka segera seusai Konsili Vatikan II. Berdasarkan karya-karya beliau terakhir yang sudah diterbitkan, yakni Pentalogi, tetapi juga memanfaatkan beberapa manuskrip yang belum diterbitkan, penulis memusatkan diri pada pandangan Hardawiryana tentang metode berteologi sejauh tercermin dalam tulisan-tulisannya. Pada umumnya, pandangan Hardawiryana tentang metode bisa dilihat pada awal karangan-karangannya, di mana tampak bahwa dia sangat sadar akan pentingnya metode dalam berteologi. Dalam hal ini Hardawiryana sejalan dengan arah-arah baru yang dibuka oleh Federasi Konferensi-konferensi Uskup Asia dalam pelbagai dokumennya. Meskipun demikian, sulit diharapkan suatu paparan teoretis yang menyeluruh dan sistematis tentang metode berteologi dari teolog ini, mengingat bahwa minat utamanya lebih tertuju pada pengupayaan suatu arah pastoral yang kuat pada tulisan-tulisan teologi, dan sebaliknya juga, pada pemberian dasar teologis yang kuat pada kebijakan-kebijakan pastoral. Selain itu, penulis juga memandang perlu untuk menilik sejenak pembentukan intelektual Hardawiryana agar lebih menolong untuk memahami kecenderungan-kecenderungannya kelak dalam berteologi.
Kata-kata Kunci: Teologi, metode berteologi, pembinaan teologi, orientasi pastoral, inkulturasi, FABC.
Abstract: In this essay the author attempts to explore the works of the late Fr. Robert Hardawiryana, S.J., (1926-2009), one of prominent Indonesian theologians in the wake of the Second Vatican Council. Based on this theologian’s latest published works, the Pentalogi, but also making use of some yet unpublished manuscripts, the author focuses on Hardawiryana’s view of theological method as reflected in his writings. In most cases, his view on method can be seen from the introduction he provides at the beginning of his articles, as he is highly aware of the importance of method in doing theology. In this way he concurs with the new trends opened up by the Federation of Asian Bishops’ Conference in its various documents. However, one can hardly expect a thorough and systematic theoretical exposition on theological method from this theologian, as his main interest lies elsewhere, namely, to bring a truly responsible pastoral thrust to theological writings, and vice versa, to provide sound theological foundation to pastoral policies. The author also considers that a glimpse at his intellectual formation would be of considerable help to understand Hardawiryana’s future leanings in theology.
Keywords: Theology, method of theology, theological formation, pastoral orientation, inculturation, FABC.</jats:p
Influence of a Wall-Embedded Phononic Crystal on Tollmien-Schlichting Waves
No full textThis thesis concerns a numerical investigation for the stabilization (delay of laminar-to-turbulent transition) of ows over a at plate with a meta-unit of a possible metamaterial. The type of instability studied is that due to small disturbances in an incompressible, two-dimensional boundary layer. The linear growth of the disturbance in the form of a wave (also called the Tollmien-Schlichting wave) was of particular interest. There is a newly emerging class of structures called "metamaterials" which are capable of controlling the properties of classical waves (electromagnetic/optical/acoustic). This thesis investigates whether or not one of these materials are capable of attenuating TS waves. A literature review was conducted on three types of metamaterials, namely those based on Helmholtz-resonators, membranes structures and phononic crystals. The mechanisms for which the three aforementioned metamaterials attenuate acoustic waves are resonance, anti-resonance and Bragg's scattering respectively. Based on the likelihood of successfully achieving damping of TS waves, the phononic crystal was chosen to be further studied…Aerospace Engineering | Aerodynamic
Spatial distribution level of land erosion disposition based on the analysis of slope on Central Lematang sub basin
No full text
Attenuation of Tollmien-Schlichting waves using resonating surface-embedded phononic crystals
No full textA novel method for control of convective boundary layer instabilities using metamaterial concepts is investigated. Attenuation of Tollmien-Schlichting (TS) waves with surface-embedded one-dimensional phononic crystals (PCs) is theoretically and numerically modeled, capitalizing on the inherent frequency band stop of PCs. The PC is tuned to the targeted TS wave characteristics through the use of analytical models derived from transfer matrix and interface response theories, verified using a finite elements analysis. The interaction between TS waves and a single PC is investigated using coupled two-dimensional fluid structure interaction simulations in the frequency domain. It is shown that TS waves are either amplified or attenuated depending on whether the PC free-face surface displacement and unsteady perturbation pressure at the wall are in-phase or out-of-phase, respectively. The perturbation pressure acts solely as the driver for the mechanical oscillation of the PC. The emerging hydrodynamic coupling between TS waves and the PC is found to be governed by a combination of the Orr mechanism and wall-normal velocity linear superposition near the wall. Finally, a metasurface comprised of an array of streamwise-distributed PCs is evaluated, resulting in an amplitude growth delay of 11.3% of the TS wavelength along the metasurface extent. Aerodynamic
