192 research outputs found
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam
No full textAbstrakHukum Waris Islam disebut juga Hukum Faraidz, yang bersumber kepada al Quran dan hadist. Bagi setiap muslim tidak terkecuali apakah dia laki – laki atau perempuan yang tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum waris Islam. Dan sebaliknya, siapa yang telah memahami hukum waris Islam, berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, harus melalui tahapan – tahapan yang benar. Apabila tahapan – tahapannya telah benar, maka bagaimana pun rumitnya akan dapat segera diselesaikan. Penulis berpendapat, ketentuan tentang harta warisan yang terdapat di dalam Al Quran dan hadist adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Topik yang penulis angkat adalah tentang kedudukan pewaris pengganti. Kasus yang terjadi seorang perempuan meninggal dunia sebelum harta peninggalan orang tuanya di bagi. Oleh karena itu anak perempuannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak ibunya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 ayat 2, pasal 181,182 dan pasal 185 KHI mengatakan ahli waris pengganti dibatasi pada ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah hingga derajat cucu, dan ahli waris laki – laki dapat diduduki baik oleh anak laki – laki maupun perempuan. Maka majelis Hakim menetapkan bagian ahli waris M.Nur Syafii dan Umi Kalsum sebagai berikut : 1. Nur Syahril (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian; 2. Nur Syahrul (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian; 3. Nur Syahruddin (anak laki – laki) mendapat 2/7 bagian. 4.Tengku Deka Sari (cucu dari anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian.Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Ahli Waris Pengganti AbstractIslamic Inheritance Law is also called Faraidz Law, which is sourced from the Koran and Hadith. For every Muslim, whether he is a man or a woman who does not understand Islamic inheritance law, it is obligatory for him to study Islamic inheritance law. And conversely, who has understood Islamic inheritance law, is also obliged to teach it to others. In doing the division of inheritance according to Islamic inheritance law, must go through the right stages. If the stages have been correct, then no matter how complicated it will be resolved immediately. The author is of the opinion that the provisions regarding inheritance contained in the Qur'an and hadith are legal provisions that are coercive, and therefore obligatory for every Muslim individual to implement them. The topic that the author raises is about the position of the successor heir. The case that a woman died before the inheritance of her parents was divided. Therefore, her daughter filed a lawsuit to the Religious Court to claim her mother's rights. According to the Compilation of Islamic Law Article 178 paragraph 2, Article 181.182 and Article 185 of the KHI, it is stated that substitute heirs are limited to heirs based on blood relations in straight line descent to the degree of grandchildren, and male heirs can be occupied by both sons and daughters. woman. So the panel of judges determined the share of the heirs of M. Nur Syafii and Umi Kalsum as follows: 1. Nur Syahril (boy) gets 2/7 shares; 2. Nur Syahrul (boy) gets 2/7 shares; 3. Nur Syahruddin (boy) gets 2/7 shares. 4. Tengku Deka Sari (grandson of daughter/substitute heir) gets 1/7 share.Keywords: Islamic Inheritance Law, Substitute Hei
MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA
No full textAbstrakKompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur waris beda agama secara jelas, KHI hanya mensyaratkan pewaris dan ahli waris memiliki agama yang sama. Di pengadilan, hakim-hakim Pengadilan Agama menggunakan wasiat wajibah untuk membagi harta warisan dengan ahli waris non-Muslim, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Sebagai hasilnya, perbedaan agama masih menjadi halangan bagi Muslim dan non-Muslim untuk saling mewarisi karena penerapan hukum tanpa mempertimbangkan illat hukum larangan waris beda agama. Dalam hal ini, penting untuk meneliti illat hukum hadis yang melarang waris beda agama sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh artikel ini. Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan usul fikih dan hermeneutika. Hasilnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa illat hukum hadis yang melarang waris beda agama adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena perbedaan agama. AbstractKompilasi Hukum Islam does not regulate interfaith inheritance distinctly, it only requires the testator and the heirs have the same religion. At court, judges of religious courts employ obligatory bequest (wasiat wajibah) to share inheritance with non-Muslim heirs, based on jurisprudence of the Supreme Court Number 368 K/AG/1995. As the result, different faith still become hindrance for Muslim and non-Muslim to inherit each other due to law enforcement without considering the legal reason (ratio legis) of the law. In this case, it is important to investigate the legal reason (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance as this article tries to do. To do the investigation, the author employs Islamic legal theories (usul fikih) and hermeneutics approach. As the result, the author comes to the conclusion that the ratio legis of the hadith that prohibits the interfaith inheritance is due to hostility and crime elements, and not due to different faith
Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam
No full textThe purpose of this research is to know the shape of the inheritance level (Munasakhat) and to know the resolution of Division of inheritance matters multilevel form (Munasakhat). The inheritance of many implementation Practices occurred, the beneficiary does not immediately complete the Division of the inheritance, which then go on – even then dissolves before the Division of the inheritance is settled, one of the heirs died as well and cause a new inheritance relationship. Such a thing is called with the inheritance level (Munasakhat). At issue is how the heirs wife in part inheritance Decker (Munasakhat) in the concept of Islamic law? And what the resolution of the matter inheritance Decker (Munasakhat), which can meet the sense of fairness of the heir's wife? The research method used is the normative legal research with approach legislation and the approach to the case. Based on an analysis of the discussion of the problem, that the provisions of section heir's wife left her husband dead, that 1/8 part in General and certain, already written and specified in terms of Al-Qur'an Surat Annisa verse 12 and Article 180 Compilation of Islamic law and inheritance through dispute resolution litigation process 2 lanes and Non litigation. The beneficiary can do deal estate subdivision, with the sections agreed the heir or heirs of all willing self-revelation, even though the number of the Division of the inheritance deviate inheritance provisions, provided that all the heirs agree and know the proper heir part he can. The author can give advice that there should be a legal breakthrough which can protect the wife gets to keep the priority of the estate of her husband's remains.
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pembagian waris bentuk bertingkat (Munasakhat). Praktik pelaksanaan kewarisan yang banyak terjadi, ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagian waris, yang kemudian berlarut – larut bahkan kemudian sebelum diselesaikan pembagian waris tersebut, salah seorang ahli waris meninggal dunia juga dan menimbulkan hubungan kewarisan yang baru. Hal yang demikian disebut dengan keahliwarisan yang bertingkat (Munasakhat). Permasalahannya adalah Bagaimana bagian waris istri dalam keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep Hukum Islam? Dan bagaimana penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan, bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat. Saran yang dapat penulis berikan seharusnya ada terobosan hukum yang dapat melindungi istri agar tetap mendapat prioritas harta waris tinggalan suaminya
Prosedur pemberian kredit pada P.BPR Juangarta cabang Bekasi : laporan kuliah kerja praktek
No full textKetentuan umum kredit : calon debitur harus mempunyai usaha perdagangan seperti toko kelontong dan atau sejenisnya, suku bunga yang disesuaikan dengan keinginan nasabah, memiliki rekening di bank yang bersangkutan, pengaturan tentang kewajiban pembayaran kredit melalui ahli waris
TINJAUAN DALIL-DALIL WARIS TERHADAP PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF STUDI ALQUR’AN DAN HADIST TEMATIK: Kajian Waris Islam
No full textThis article discusses how the postulates related to inheritance contained in the Qur'an and Sunnah (hadith) are then related to how the concepts contained in these arguments when entering investment products into the inheritance section or are said to be products the investment product is used as the object of inheritance itself. The output determines whether or not the products in the Investment can be used as objects of inheritance. As well as conducting a study of these arguments using a thematic method in which in the study the author determines which arguments will be used in accordance with the theme being carried and then examines them in detail starting from the origins, the sanad, and also about the validity of the arguments. Then also present other hadiths which, if related to the existing theme, are used as reinforcement from the previous hadith.Artikel ini membahas tentang bagaimana dalil-dalil yang berkaitan dengan waris yang terdapat didalam al-qur’an dan sunnah (hadist) kemudian dikaitkan dengan bagaimana konsep yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut bila memasukan produk-produk investasi kedalam bagian waris atau dikatakan produk-produk investasi tersebut dijadikan sebagai objek waris itu sendiri. Dengan output menetukan akan dapat digunakan atau tidak produk-produk dalam Investasi untuk dijadikan objek waris. Serta melakukan kajian dalil-dalil tersebut menggunakan metode tematik yang mana dalam pengkajiannya penulis menentukan dalil-dalil mana saja yang akan digunakan sesuai dengan tema yang diusung kemudian mengkajinya secara rinci mulai dari perowinya, sanadnya, dan juga tentang keabsahan matan dari dalil tersebut. Kemudian juga menghadirkan hadist-hadist lain yang sekiranya berkaitan dengan tema yang ada digunakan sebagai penguat dari hadist sebelumnya. 
FORMULATION AND EVALUATION OF PHARMACEUTICALY STABLE SERUM OF DUCHESNEA INDICA (ARBENAN)
No full textObjective: Arbenan (Duchesnea indica) plants contain saponins, flavonoids, and tannins which have antioxidant activity. The purpose of this research is to perform formulation and evaluation extract ethanol of Arbenan leaves in the form of serum which is pharmaceutically stable.
Method: Arbenan leaf powder was macerated with ethanol solvent, and then left for 3-4 days while stirring repeatedly, and then filtering. Furthermore, the liquid ethanol extract that has been obtained is evaporated using a Rotary Vacum Evaporator was used to evaporate the extract. Prepared extract was used to evaluate various parameters like organoleptics, homogeneity, viscosity, and pH.
Result: All formulations were having typical smell, light brown color and a little thick consistency. Formulations of leaf extract of Arabenan with four variations bases have shown to have good stability after stress condition. It can be seen from the evaluation result are organoleptics, homogeneity, viscosity, rheology, and pH.
Conclusion: Study concludes that a stable leaf extract of Arabenan can be effectively formulated into a serum by the means of various bases.
Peer Review History:
Received 6 December 2020; Revised 8 January 2021; Accepted 11 February; Available online 15 March 2021
Academic Editor: Dr. DANIYAN Oluwatoyin Michael, Obafemi Awolowo University, ILE-IFE, Nigeria, [email protected]
Reviewer(s) detail:
Dr. Marwa A. A. Fayed, University of Sadat City, Egypt, [email protected]
Prof. Dr. Ali Gamal Ahmed Al-kaf, Sana'a university, Yemen, [email protected]
Dr. Ahmad Najib, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, [email protected]
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16K/AG/2010)
No full textABSTRAK Khansa Tsabita. E 0012218. Analisis Yuridis Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 tentang pemberian waris bagi ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dan bagaimana implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama yang dikaitkan dengan perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 16K/AG/2010 dalam memberikan hak waris bagi ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah telah menyalahi aturan mengenai wasiat wajibah yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat saja. Implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di Indonesia dalam prakteknya selalu dianalogikan dengan waris pengganti. Oleh karena itu pemberian hak waris bagi ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah seharusnya tidak boleh dilakukan karena perbedaan agama merupakan salah satu faktor penghalang untuk dapat menjadi ahli waris, sehingga pemberian harta waris bagi ahli waris melalui wasiat wajibah sama seperti memberikan hak waris yang mana hal tersebut dianggap sebagai hillah syar’iyyah yaitu membolehkan apa yang telah dilarang oleh syariat Islam. Kata Kunci: wasiat wajibah, ahli waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam. ABSTRACT Khansa Tsabita. E 0012218. Analysis Juridical The Division of Inheritance Through Wajibah Testament for The Heirs in a Different Religion Based on Islamic Inheritance Law’s Perspective in Indonesia (Studies Supreme Court’s Verdict Number 16K/AG/2010). This Legal research aims to determine the basic considerations of the judge in supreme court based on verdict number 16K/AG/2010 about the analysis juridical the division of inheritance through wajibah testament for the heirs in a different religion based on Islamic inheritance law’s perspective in Indonesia. Research type in this research used normative legal research. This legal research are prescriptive. The approach that used are legislation approach and conceptual approach. Source of data used by the authors in this legal research aused primary data and secondary data which pertaining to legal issues studied. The data collection techniques that used by the author in this legal research both from print and electronic media (internet) as well as and the analysis technique that used is deductive logic. Based on the result of this research and discussion can be concluded that the basic considerations of the judge in Supreme Court based on Verdict Number 16K/AG/2010 in giving the right of inheritance for the heirs in a different religion through wajibah testament was violated the rules of wajibah testament that setted in Islamic Law Compilation. Which is in Islamic Law Compilation just setted about the provision of wajibah testament for adopted children and adoptive parents. The implementation of wajibah testament for the heirs in a different religion in Indonesia in practice always analogized with inheritance replamcement. There for giving inheritance right for the heirs in a different religion through wajibah testament should not be done because religion differences is one of the factors of barrier to become the heirs, so giving the inheritance for the heirs in different religion through wajibah testament is the same as giving inheritance rights where it is considered as hillah syar’iyyah that allowing what has been forbidden by Islamic syari’at. Keyword: wajibah testament, the heirs in different religion, Islamic Law Compilatio
POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT
No full textThis paper describes the polemic of the distribution of waris for foster child in the study of Islamic law and the laws and regulations in Indonesia. The distribution of estate to foster child was regulated in article 209 in the Compilation of Islamic Law (KHI). Thus, this is a signal that the influence of customary law and Western law had entered in KHI . Therefore, by this paper, Author would like to emphasize that the distriÂbuÂtion of waris to the foster child by using the concept of wasiat wajibah in KHI is wrong. It is not based on the shari\u27ah (qath‘iy al-dilâlah), but rather based on logic of the law and humanitarian considerations, and it is zhanÂniy al-dilâlah. Thus, author sure that the distribution of waris by one third (1/3) of estate to the foster child by using the concept of wasiat wajibah is an erroneous ijtihad, cotradiction with the texts, and could be detrimental to the main heirs
POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT
No full textThis paper describes the polemic of the distribution of waris for foster child in the study of Islamic law and the laws and regulations in Indonesia. The distribution of estate to foster child was regulated in article 209 in the Compilation of Islamic Law (KHI). Thus, this is a signal that the influence of customary law and Western law had entered in KHI . Therefore, by this paper, Author would like to emphasize that the distriÂbuÂtion of waris to the foster child by using the concept of wasiat wajibah in KHI is wrong. It is not based on the shari'ah (qath‘iy al-dilâlah), but rather based on logic of the law and humanitarian considerations, and it is zhanÂniy al-dilâlah. Thus, author sure that the distribution of waris by one third (1/3) of estate to the foster child by using the concept of wasiat wajibah is an erroneous ijtihad, cotradiction with the texts, and could be detrimental to the main heirs
PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA
No full textRefusal to become an heir is one of the things that is possible in the Civil Code. The reluctance to take care of the inheritance, the amount of debt left behind, to the desire to give their inheritance to other heirs who need it more is one of the many reasons put forward by the heirs for refusing. However, the concept of refusal of this kind is not found in Islamic inheritance law. Even though the reasons above do not rule out the possibility of being experienced by Muslim heirs. Therefore this paper aims to analyze the refusal to become an heir in the perspective of Islamic law and the Civil Code. This paper uses a normative juridical research method with three (3) approaches namely, statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). The conclusion that the author draws is that the Islamic inheritance system does not recognize any refusal to become an heir because the inheritance system uses the principle of ijbari. While in kuperdata, warus can refuse to become heirs as long as the refusal is made expressly before the court where the inheritance is.AbstrakPenolakan menjadi ahli waris merupakan salah satu hal yang dimungkinkan dalam KUHPerdata. Adanya keengganan mengurus harta waris, besarnya hutang yang ditinggalkan, hingga keinginan untuk memberikan harta waris miliknya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan merupakan salah satu dari sekian banyak alasan yang diajukan ahli waris untuk melakukan penolakan. Akan tetapi kosnep penolakan semacam ini tidak ditemui dalam hukum kewarisan islam. Padahal alasan-alasan diatas tidak menutup kemungkinan juga dialami oleh pewaris muslim. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penolakan menjadi ahli waris dalam prespektif hukum islam dan KUHperdata. Tulisan ini menggunakan metode penelotian yuridis normatif dengan tiga (3) pendekatan yakni , pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun kesimpulan yang penulsi ambil adalah sitem kewarisan islam tidak mengenal adanya penolakan menjadi ahli waris karen sistem pewrisanya menggunakan asas ijbari. Sementara dalam kuperdata, ahli warus bisa melakukan penolakan menjadi ahli waris selama penolakan tersebut dilakukan secara tegas di hadapan Pengadiln dimana harta warisan tersebut
- …
