30 research outputs found
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGKIR KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI
No full textABSTRAK
RINI ANGRAINI. Faktor yang Berhubungan dengan kelengkapan Kunjungan Antenatal Care di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. ( di bawah bimbingan Rosmala Nur )
Peminatan Biostatistik, KB dan Kependudukan
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Tadulako
Pemeriksaan kehamilan (antenatal care) yang tidak lengkap mengakibatkan risiko dan komplikasi kehamilan tidak terdeteksi secara dini dan hal ini dapat berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi. Faktor utama penyebab kematian ibu setiap tahunnya adalah akibat pendarahan. Hal ini dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan secara lengkap dan rutin. Berdasarkan data Puskesmas Bangkir cakupan kunjungan ibu hamil pada pelayanan ANC (K1 dan K4) tahun 2021 186 (K1 62% dan K4 50%) dan cakupan kunjungan ibu hamil belum mencapai target yang ditetapkan yaitu K1 100% dan K4 95%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan dukungan suami dengan kelengkapan kunjungan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) di Wilayah kerja Puskesmas Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 63 responden dipilih dengan menggunakan simple random sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan (p = 0,002), sikap (p = 0,012) dan dukungan suami (p = 0,005) berhubungan dengan kelengkapan kunjungan pemeriksaan kehamilan. petugas kesehatan terutama bidan di harapkan memberikan pelayanan ANC (10 T) yang baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan kepada ibu hamil. Peran suami perlu dioptimalkan untuk mendukung ibu melalui pemberian motivasi, perhatian dan pendampingan dalam pemeriksaan ANC.
Kata Kunci : Puskesmas, Kunjungan, Antenatal Car
Pengelolaan Keuangan Retribusi Wisata Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
No full textPasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom, bukan berarti bahwa pemerintah daerah berdaulat. Sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat, daerah semata-mata sebagai penyelenggaraan otonomi di daerah. Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain : (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam rangka pembiayaan pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa diperlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Daerah otonom dituntut untuk dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah daerah sebagai daerah otonom, berhak untuk melakukan pemungutan salah satunya adalah retribusi. Menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya sesuai dengan pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan objek retribusi.2 Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sektor pariwisata dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011, tidak dijelaskan secara khusus tentang mekanisme pengelolaan keuangan retribusi wisata di Kabupaten Banyuwangi yang saat ini wewenang untuk memungut serta mengelola dana retribusi daerah tidak lagi terpusat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi melainkan wewenang tersebut dilimpahkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta dampak dari pengelolaan keuangan retribusi wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Penelitian skripsi ini dilakukan di Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Bayuwangi serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Hasil dari penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah, Daerah berwenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, sesuai dengan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, “hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman”, dalam pasal tersebut dijelaskan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pengelolaan keuangan retribusi wisata terdapat 5 (lima) mekanisme pengelolaan antara lain: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengelolaan; (4) pertanggung jawaban dan; (5) pengawasan yang dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mekanisme pengelolaan keuangan retribusi wisata yang sistematis dan terstruktur maka akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi meningkat setiap tahunnya, terbukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013, jumlah pendapatan asli daerah sebesar 183,24 milyar; tahun 2014 pendapatan asli daerah sebesar 283,49 milyar; tahun 2015 pendapatan asli daerah sebesar 346,99 milyar; tahun 2016 pendapatan asli daerah sebesar 367,80 milyar; dan tahun 2017 pendapatan asli daerah sebesar 388, 960 milyar. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dikembangkan oleh daerah Kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung pengembangan kawasan objek wisata, serta pengembangan potensi perekonomian daerah dari sektor pariwisata salah satunya pemungutan retribusi wisata terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan sehingga meningkatnya pendapatan daerah sektor retribusi pariwisata tergantung berapa banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisata. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengembangkan wilayah objek wisata secara optimal, serta mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah objek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar wilayah sekitar objek wisata dapat maju dan berkembang
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Alung)
No full textPemberdayaan masyarakat fakir dan miskin dapat dilakukan melalui
pengelolaan potensi zakat secara maksimal. Zakat dapat membantu dalam
meringankan beban hidup fakir miskin. Dengan efektivnya program zakat krisis
kelaparan dapat diatasi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis Pelaksanaan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman Dalam Meningkatkan Kesejahterakan
Mustahik (Studi Kecamatan Lubuk Alung). Penelitian ini menggunakan kaedah
kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengambilan data, denga n cara
Interview kapada 1 key informan , pengamatan langsung dan membagikan angket
kepada 60 orang penerima zakat. Hasil penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Pariaman dalam mensejahterakan kehidupan mustahik
kecamatan Lubuk Alung menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Kerja
BAZNAS dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari persentase rata -rata
kualitatif yang berjumlah 65%.
Kata kunci :Anilisis Pelaksanaan, Kesejahteraa n Penerima Zaka
Pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
No full textPola asuh orang tua dalam membentuk karakter pada anak terdapat perbedaan cara pengasuhannya. Ada orang tua yang memberi kebebasan, ada yang mengharapkan anak mematuhi peraturan tanpa pertanyaan. Ada orang tua yang banyak memberi masukan-masukan dan arahan terhadap apa yang dilakukan anak, dan ada yang sedikit ruang bagi dialog timbal balik antara orang tua dan anak.
Rumusan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal? 3) Bagaimana strategi orang tua dalam pembentukkan karakter anak usia dini Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.penelitian ini menggunakan Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memudahkan menganalisis data, lalu di interpretasikan dengan cara berfikir induktif, yaitu berdasarkan pengetahuan khusus kemudian diambil suatu pemecahan yang bersifat umum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Pola asuh orang tua dalam membentuk karakter pada anak terdapat perbedaan cara pengasuhan orang tua terhadap anaknya ada orang tua yang memberi kebebasan dan bimbingan kepada anak. Orang tua banyak memberi masukan-masukan dan arahan terhadap apa yang dilakukan anak, ada orang tua yang sedikit ruang bagi dialog timbal balik antara orang tua dan anak, mengharapkan anak mematuhi peraturan tanpa pertanyaan da nada juga orang tua yang hanya menyediakan sedikit dukungan emosional terhadap anak. 2) Faktor yang mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan pada anakanaknya adalah tingkat pendidikan orang tua di Desa Huta Godang Muda mayoritas tamat SMP ada juga yang tidak sekolah sama sekali, status ekonomi serta pekerjaan orang tua di desa huta godang muda kebanyakan bekerja sebagai petani, tiap hari mereka kesawah dan kekebun, dan kepribadian orang tua di Desa Huta Godang Muda orang tua berkepribadian tertutup dan konservatif cenderung memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. 3) Strategi orangtua dalam membentuk karakter religius pada anak di Desa Huta Godang Muda meliputi, keteladanan, pembiasaan dan menciptakan kondisi yang kondusif
Analisis Kedisiplinan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi
No full textAbstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan
di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dengan
mengunakan pendekatan kualitatif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kedisiplinan
pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dilakukan
dengan penyusunan kegiatan kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan
kelengkapan informasi dan keterbukaan proses, kendala tingkat kedisiplinan
pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, diantaranya
banyaknya pelanggaran kedisiplian terlambat datang, cepat pulang serta
keterlambatan penyelesaian tugas, upaya yang dilakukan untung mengurangi
pelanggaran kedisiplinan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Jambi harus melakukan peningkatan disiplin kerja dan pemberian sanksi.
Kata Kunci: Analisis, Upaya, Disipli
DASAR-DASAR KEBIDANAN MODERN
No full textDASAR-DASAR KEBIDANAN MODERN
Siti Rohani, Fitri Hijri Khana, Rini Wahyuni, Heni Angraini,
Reni Sumanti, Siska Desta Roza, Sri Lestari, Reni Hariyanti,
Dita Selvianti, Karimah, Cristinawati BR Haloho, Umi Nur Fajri
ISBN: 978-623-88494-7-5
Tebal: x + 172 hlm., 21 x 14 cm
Maret 2025
Editor: Sartika Nugrahaini
Penata Letak: Elfatih
Penata Sampul: Novita Diantika
Penerbit
CENDEKIA GLOBAL MANDIRI
Jalan Pendidikan No. 3 Doping Lama Kec. Penrang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, 90928 Telp. 0485-2106832, 082122109958 Email [email protected]
Anggota IKAPI No. 063/SSL/2024
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
DASAR-DASAR KEBIDANAN MODERN
No full textDASAR-DASAR KEBIDANAN MODERN
Siti Rohani, Fitri Hijri Khana, Rini Wahyuni, Heni Angraini,
Reni Sumanti, Siska Desta Roza, Sri Lestari, Reni Hariyanti,
Dita Selvianti, Karimah, Cristinawati BR Haloho, Umi Nur Fajri
ISBN: 978-623-88494-7-5
Tebal: x + 172 hlm., 21 x 14 cm
Maret 2025
Editor: Sartika Nugrahaini
Penata Letak: Elfatih
Penata Sampul: Novita Diantika
Penerbit
CENDEKIA GLOBAL MANDIRI
Jalan Pendidikan No. 3 Doping Lama Kec. Penrang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, 90928 Telp. 0485-2106832, 082122109958 Email [email protected]
Anggota IKAPI No. 063/SSL/2024
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
Ethnomathematics Exploration of Fish Trader Activities in The Traditional Market of Punggulan Village, Asahan Regency
No full textThis study aims to explore the activities of fish traders in traditional markets by connecting mathematics and culture, known as ethnomathematics. The type of research used is qualitative research with an ethnographic approach. Data collection techniques used are library data, observation, and interviews. The data analysis technique refers to the Miles and Huberman model: data reduction, data presentation, and conclusion. This study found that the activities of fish traders in traditional markets were grouped into three processes: measurement, packaging, and buying and selling. The concepts found in these three activities are measurement, sets, one-variable linear equations, weight comparisons, social arithmetic, relations and functions, two-variable linear equations, flat-sided spaces, and probability. Thus, the activities of fish traders contain ethnomathematics elements which are simultaneously an application of mathematical theory learned at school. Further researchers are advised to examine the quality of ethnomathematics-based mathematics learning
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN Sumatera Barat
No full textRendahnya tingkat pendapatan rumah tangga merupakan salah satu persoalan utama dalam perekenomian di pedesaan. Namun apa yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat petani di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Populasi penelitian ini adalah petani miskin di Kecamatan Linggo Sari Baganti berjumlah 1.344 orang petani. Teknik pengambilan sampel menggunakan insidental sampling yang berjumlah 94 orang. Jenis penelitian bersifat eksploratif. Teknik analisis menggunakan analisis CFA dengan software LISREL 8.30. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan di Kecamatan Linggo Sari Baganti yakni pendidikan, kesempatan kerja, budaya kerja, luas lahan dan pasa
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN Sumatera Barat
No full textRendahnya tingkat pendapatan rumah tangga merupakan salah satu persoalan utama dalam perekenomian di pedesaan. Namun apa yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat petani di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Populasi penelitian ini adalah petani miskin di Kecamatan Linggo Sari Baganti berjumlah 1.344 orang petani. Teknik pengambilan sampel menggunakan insidental sampling yang berjumlah 94 orang. Jenis penelitian bersifat eksploratif. Teknik analisis menggunakan analisis CFA dengan software LISREL 8.30. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan di Kecamatan Linggo Sari Baganti yakni pendidikan, kesempatan kerja, budaya kerja, luas lahan dan pasa
