72 research outputs found
PENGUATAN NASIONALISME MAHASISWA ( STUDI PADA HMJ PPKn FIS UNM )
No full textMuh. Fadel. 2020. Penguatan Nasionalisme Mahasiswa ( Studi Pada HMJ PPKn
FIS UNM ). Skripsi ini dibimbing oleh Manan Sailan dan Rifdan. Fakultas Ilmu
Sosial. Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan
penguatan nasionalisme oleh HMJ PPKn FIS UNM. (2) Untuk mengetahui
kendala yang dihadapi HMJ PPKn dalam mewujudkan penguatan nilai
nasionalisme mahasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya diolah
dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui Penguatan
Nasionalisme Mahasiswa ( Studi Pada HMJ PPKn FIS UNM )
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan penguatan
nasionalisme oleh HMJ PPKn FIS UNM dilakukan melalui pelaksanaan program
kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Dari 7 program kerja yang ada, 5
program kerja telah terlaksana yaitu LDKM, Training Literasi, Kelas
Epistimologi, Karya Bakti Ilmiah, Sekolah Riset dan Advokasi, dan 2 yang belum
terlaksana yaitu Olimpiade PPKn dan Creative Camp. 7 program kerja tersebut
dalam pelaksaannya mengutamakan nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab. Secara keselurahan nilai-nilai
tersebut dianggap sangat mampu untuk memberikan penguatan nasionalisme
kepada mahasiswa Jurusan PPKn. (2) Kendala yang dihadapi HMJ PPKn dalam
mewujudkan penguatan nilai nasionalisme mahasiswa PPKn ada dua yaitu
kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang
menghambat dalam memberikan penguatan nasionalisme yang berasal dari dalam
lingkup HMJ PPKn FIS itu sendiri, adapun kendalanya yaitu : 1). Kurangnya
minat mahasiswa PPKn, 2). Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Sementara
kendala eksternal merupakan kendala yang menghambat dari luar lingkup HMJ
PPKn FIS UNM yang terdiri dari : 1). Terlibatnya mahasiswa di organisasi lain,
2). Adanya Pandemi (wabah virus corona
NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM METODE DAKWAH SUNAN KALIJAGA DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Full text linkABSTRAK
Rifdan Azka Muhammad, Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Metode Dakwah Sunan Kalijaga dan Relevansinya dengan Kompetensi Pedagogik Guru PAI. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.
Latar belakang masalah penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam memiliki tanggungjawab yang besar, tidak hanya mendidik siswanya agar mengerti dan memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik, tetapi juga mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan agama Islam memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan pelajaran lain. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berdampak pada kehidupan di dunia, akan tetapi juga kehidupan di akhirat kelak nanti. Guru PAI harus memiliki kompetensi yang memadai agar output yang dihasilkan dapat maksimal, sebagaimana yang termaktub di dalam Permenag RI Nomor 16 Tahun 2010. Kompetensi pedagogik sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru PAI. Seperti halnya metode dakwah Sunan Kalijaga, seorang guru juga memerlukan strategi dalam melakukan pendekatan terhadap peserta didiknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai PAI dalam metode dakwah Sunan Kalijaga dan relevansinya dengan kompetensi pedagogik guru PAI.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (library research). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data atau variabel yang berupa buku, jurnal, dan sebagainya, sedangkan analisis yang digunakan adalah dengan metode content analysis.
Hasil penelitian ini adalah: pertama, nilai-nilai PAI yang terkandung di dalam metode dakwah Sunan Kalijaga 1) Melalui Seni dan budaya: nilai pendidikan akhlak; iman kepada Allah SWT, Iman kepada Nabi dan Rasul, nilai pendidikan ibadah; mengingatkan untuk tidak menunda waktu sembahyang, żikir kepada Allah, nilai pendidikan akhlak; membentuk budi pekerti, 2) Nilai Menyusupi tradisi dengan nilai-nilai Islam: Nilai Pendidikan Ibadah; berusaha dan berdoa, mengubah tradisi membakar kemenyan, nilai pendidikan akhlak (3) Berdebat dengan cara yang baik: nilai pendidikan akhlak 4) Membentuk kader dan juru dakwah: nilai pendidikan akhlak: sikap pemimpin yang ideal, taat dan hormat kepada guru. Kedua, nilai-nilai PAI dalam metode dakwah Sunan Kalijaga relevan dengan kompetensi pedagogik gutu PAI yaitu kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, penguasaan teori dan prinsip, pengembangan kurikulum, kegiatan pengembangan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi yang efektif, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki
Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah adanya sumber daya alam yang potensial, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan di bidang politik meliputi pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpolitik dan berorganisasi, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta terwujudnya stabilitas politik. Di bidang ekonomi meliputi percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur ekonomi, pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan lapangan kerja, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto serta Pendapatan Asli Daerah. Di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kerukunan hidup antar warga masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan penataan wilayah dan pemberdayaan kelompok masyarakat ter.pencil, pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pemekaran daerah mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur, karena; terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, adanya kemudahan memperoleh pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pemekaran daerah
Bare Base Concept as Alternative Strategies Dealing with Threats in the Air Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia
Full text linkThe strength of the main weaponry system tools (Alutsista) or defense equipment owned by the Indonesian National Army (TNI), Air Force (AU) is still minimal and has not met the Minimum Strength (Minimum Essence of Force/MEF). TNI AU Alutsista in the form of aircraft, radar, missiles and cannons is used to carry out its duties in upholding the law and maintaining security in airspace national jurisdictions in accordance with the provisions of national law and international law which have been ratified from potential threats, especially threats from other countries through the air media. This study aims to provide an overview of the application of Bare Base Concept (BBC) as an alternative strategy of the Indonesian Air Force in dealing with threats in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) airspace, using normative research methods, which is done by researching library materials or based on secondary data. The results showed that the BBC was one of the alternative strategies of the Indonesian Air Force that was effectively applied in dealing with threats in the Republic of Indonesia airspace. BBC is a concept of airbase preparation with the support of facilities and minimum guarding, which can be intensified at any time so that it can support optimal air operations
Publishing Legal Administration At The Office Of The Police (Polres) In Pinrang District (Study on the Defense of Driver's License (SIM) C)
Full text linkThe regulation issued by the police in Indonesia is the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2012 on Driver License. The purpose of this research is to know the procedure of issuance of driver's license in SIM C management at Pinrang Police Station Pinrang Regency. Procedures for the issuance of Driver License under the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2012 namely
administrative requirements, non-tax state revenue (PNBP) fees, registration, AVIS (Audio Visual Integrated System) test exams, driver's training exam, SIM. The research method used is descriptive research with qualitative approach and using data collection technique through observation, interview and documentation. The results of research based on the indicators under study indicate that the procedure of issuance of Driver License in the management of SIM C at Pinrang District Police Station Pinrang Regency is in good category. This can be seen from the police officers on the Traffic Unit at the Pinrang Police Station is very responsible in carrying out their respective duties. The community is also not confused in the procedure of making a Driver License because there is a board of information in the waiting room of the Pinrang Police Station about the mechanism of issuance of Driver License so that people are
more aware of the actual procedure of issuance of Driver License.
Keywords: Public Policy, Implementation and Driving License
The analysis of building Permit Service Quality at Agrarian and Spatial Planning Departement Office of Makassar City
Full text linkThe purpose of this research was to determine the service quality of building permit or known as Izin Mendirikan Bangunan (IMB) at Agrarian and Spatial Planning Department Office of Makassar. This research used qualitative approach. The procedure of collecting data contained of interviews, observations and documentation. The research informants were from the officers at Agrarian and Spatial Planning Department Office of Makassar and also involving the citizens. The descriptive analysis was used to analyze the data by reduction, display, verification and conclusion drawing. The results showed that the service quality of building permit (IMB) at Agrarian and Spatial Planning Department Office of Makassar defined as good category in the matters of accuracy, non-discriminative, responsibility, fairness, preciseness, discipline, respect, hospitality, security and comfort. But it positioned as poor in giving simple procedures of the services, clarity assurance, time management, complete facilities and accessibility
- …
